Menu
RSS

Pemanfaatan Infrastruktur Pendidikan di Perbatasan Jadi Prioritas Kedepan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP -  Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Restuardy Daud menegaskan bahwa fokus pembangunan infrastruktur bidang pendidikan pada tahun 2019, memprioritaskan  pengembangan sumber daya manusia (SDM).

 

Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memfokuskan APBN 2019 untuk pengembangan SDM. Terkait dengan pengelolaan perbatasan, sambungnya, pembangunan infrastruktur perlu mendapat perhatian dari sisi konsep maupun operasionalnya. 

"Di lingkup dokumen perencanaan pengelolaan kawasan perbatasan kita sudah menginisiasi, yang tadinya hanya pada pembangunan infrastruktur kita dorong pemerataannya. pemanfaatan infrastruktur," kata dia, di Jakarta, Senin (20/8).

Dijelaskan, pembangunan sekolah di kawasan perbatasan harus efektif dalam pemanfaatannya. Dilakukan penyesuaian antara pembangunan jumlah sekolah dengan populasi anak-anak yang ada di satu desa di kawasan perbatasan, dan tidak harus dalam satu desa dibangun sekolah bila minim anak usia sekolahnya. Oleh karena itu aksesibilitas yang dapat menjangkau sekolah di desa yang berdekatan menjadi salah satu fokus pengelolaan.

Anak-anak di kawasan perbatasan kedepannya diutamakan memiliki kualitas SDM yang setara dengan mereka yang di perkotaan. Infrastruktur yang dibangun diisi dengan tenaga pengajar yang memadai. "Jadi kalau pendidiknya sudah memadai kita bicara kompetensi. Membangun perbatasan dengan biaya tinggi tapi kita komit agar saudara kita di perbatasan jadi prioritas."

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memastikan perkembangan pengelolaan kawasan perbatasan, khususnya pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Eko Kesra) bidang pendidikan, berjalan dengan baik.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

BNPP Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengevaluasi pengelolaan kawasan perbatasan negara selama 2015-2018, khususnya menyangkut kebutuhan sosial dasar bidang pendidikan.

 

Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Restuardy Daud mengungkapkan bahwa target pengelolaan perbatasan di bidang pendidikan menjadi penting sebagai informasi terbaru pada awal tahun 2019. Sehingga, pada 2019 nanti BNPP beserta anggotanya yang terdiri dari 27 K/L dan sejumlah pemerintah daerah di kawasan perbatasan, dapat berkonsentrasi dalam penyusunan Rencana Induk (Renduk) 5 tahun berikutnya.

"Renduk tinggal disesuaikan, Ini terkait konteks perencanaan," kata Restuardy Daud di Jakarta, Senin (20/8).

Evaluasi pengelolaan kawasan perbatasan bidang pendidikan ini sesuai dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renduk 2015-2019 pada aspek pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan, yaitu peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di 187 lokasi prioritas (Lokpri).

"Review progres sejak 2015. Sehingga sudah punya gambaran mana yang sudah perform, yang masih harus diperbaiki, dan yang sedang berjalan, sebelum ke (Renduk) 2020-2024," ucapnya.

Kedepan, pihaknya juga mendorong kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah di perbatasan untuk melakukan pemenuhan kapasitas sumber daya manusia (SDM) , disamping pembangunan infrastruktur.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Peran Aktif K/L dan Pemda Untuk Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan pemerintah daerah diharapkan berperan aktif  dalam mewujudkan perbatasan sebagai halaman depan negara, melalui pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

 

Sebagaimana Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, telah ditetapkan  187 kecamatan lokasi prioritas (lokpri) yang berada di 41 Kabupaten pada 13 Provinsi.

"Disamping itu juga telah ditetapkan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai upaya menumbuh kembangkan wilayah tersebut dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan perbatasan dan sekitarnya," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto, di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (20/7).

Agenda strategis pemerintahan Jokowi-JK yaitu Nawacita, khususnya Nawacita ke-3, memberikan arahan bagi dimulainya peletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris, yaitu dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan keberpihakan kepada daerah-daerah yang saat ini masih terisolir, tertinggal dan terbelakang. 

"Terutama pada kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar; daerah tertinggal dan terpencil, desa-desa tertinggal serta daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik," ucap Sigit.

Pembahasan mengenai fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan dinilai penting, dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan kesehatan kawasan perbatasan. 

"Maksud pertemuan ini adalah untuk mengkonfirmasi dan mengkoordinasikan program (kegiatan) dan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan kawasan perbatasan yang dibiayai dengan dan DAK Tahun Anggaran 2018," ujarnya.

Kemudian tujuannya adalah agar tersusun data rincian program (kegiatan) dan anggaran pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan kawasan perbatasan yang dibiayai dengan DAK Tahun Anggaran 2018. 

Maka dari itu, diharapkan peran aktif dalam mengklarifikasi dan (atau) mengkonfirmasi rincian anggaran Tahun 2018 pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan di kawasan perbatasan.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.