Menu
RSS

Kelola Kawasan Perbatasan, Pj Gubernur Kalbar Dorong Pemenuhan Manajemen SDM

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Doddy Riyadmadji menekankan empat hal terkait penanganan berbagai permasalahan di kawasan perbatasan di wilayahnya. Keempat hal itu perlu dibenahi bersama-sama melalui kebijakan strategis, dimana kebijakan itu tetap sinergis dengan kebijakan pusat.

"Permasalahan yang ada di kawasan perbatasan perlu dibenahi melalui kebijakan daerah," kata Doddy Riyadmadji dalam sambutan yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Marlyna pada Rapat Pembinaan Kepegawaian di Pos Lintas Batas Negara di Kalimantan Barat, Rabu (28/03/2018).

Diungkapkan, keempat hal itu adalah pertama pengembangan teknologi aktivitas ekonomi kawasan perbatasan, kedua pengembangan sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi kawasan perbatasan, ketiga pengembangan regulasi aktivitas ekonomi perbatasan dan terakhir pengembangan kawasan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) berbasis industri kawasan.

Disampaikan Marlyna, sebagai pihak yang berkepentingan membangun dan mengelola kawasan perbatasan, Pemprov Kalbar mengetahui secara pasti bahwa di wilayahnya memiliki kawasan perbatasan di lima kabupaten dan 14 kecamatan. 

Garis perbatasan darat memiliki panjang sekitar 966 KM yang membentang Kecamatan Paloh di Kabupaten Sambas hingga Kecamatan Putussibau Selatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Penanganan kawasan perbatasan yang luas ini memerlukan sinergisitas antara pemerintah pusat dengan daerah. 

Terlebih, pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan pembangunan kawasan perbatsan yang pada intinya meliputi percepatan pembangunan di segala bidang, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan pelayanan sosial dasar dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Mewujudkan pengelolaan kawasan perbatasan dalam lingkup kawasan yang luas di Propinsi Kalimantan Barat bukanlah hal yang mudah. Berbagai permasalahan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat masih dilingkupi (berbagai) isu," kata Marlyna. 

Beberapa isu dimaksud menyangkut terbatasnya sarana pendidikan dan kesehatan, belum optimalnya sarana dan prasarana perekonomian dan masih terjadinya kasus pelanggaran hukum. Ia menekankan kembali perlunya pengelolaan yang sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran strategi pembangunan nasional. 

"Pelaksanaan pengelolaan kawasan perbatasan masing-masing tingkatan pemerintahan perlu didukung regulasi yang dapat memberikan ketegasan. Pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintah dimaksud bermuara pada penataan kelembagaan pengelolaan perbatasan baik pusat dan daerah," katanya.

Marlyna menyinggung bidang lintas batas negara merupakan bagian kelembagaan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Bidang lintas batas ini akan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana administrator PLBN dalam memberikan fasilitasi layanan dan pengawasan bagi pelintas negara secara tertib dan lancar apabila didukung dengan adanya pemenuhan unsur-unsur manajemen. 

Pemenuhan unsur manajemen berupa sumber daya manusia untuk bertugas pada PLBN ini, lanjut dia, diharapkan memiliki kapasitas dan dedikasi yang dapat dimaknai PLBN adalah embrio pengembangan ekonomi wilayah. 

"Bukan hanya sekedar pelintasan antar negara akan tetapi dapat mewujudkan Pos Lintas Batas Negara sebagai titik sentral pembanguan ekonomi perbatasan," demikian Marlyna.

Rapat Pembinaan Kepegawaian di Pos Lintas Batas Negara di Kalimantan Barat sendiri dipimpin Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Gutmen Nainggolan. Hadir pejabat dari lingkungan BNPP, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Robert Simbolon dan Kepala Biro Keuangan, Umum dan Humas (KUH) Komaedi. (Humas BNPP)

 

 

 

 

 

Lebih lanjut...

Pembangunan Kawasan Perbatasan dengan Malaysia Jadi Pekerjaan Rumah Pj Gubernur Kalbar

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Dodi Riyadmadji, per hari ini, Senin 15 Januari 2018, secara resmi menjabat sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Barat. Dodi mengisi pos yang ditinggalkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Cornelis - Christiandy Sanjaya. 

Dodi yang juga mantan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri itu menjadi Pj Gubernur hingga dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar baru hasil dari Pemilihan Kepala Daerah Kalbar 2018. Ia dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5/P/2018 tertanggal 12 Januari 2018.

"Mudah-mudahan Penjabat sukses memimpin Kalbar," kata Cornelis dalam pidatonya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2018).

Kepada penggantinya, ia menyampaikan bahwa Propinsi Kalimantan Barat itu daerahnya kecil. Secara geografis luasnya hanya setengah dari Pulau Jawa. Meski demikian, posisinya sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan dan berbatasan dengan negara lain yaitu Malaysia.

"Kalbar ini kecil, kira-kira luasnya hanya setengah Pulau Jawa, lautnya. Letaknya juga sangat strategis, berhadapan dengan dengan laut Cina selatan, Malaysia," jelasnya.

Cornelis juga menyampaikan bahwa daerahnya mempunyai potensi konflik. Dalam catatannya, konflik sudah terjadi hingga 17 kali. Dari jumlah itu, tidak ada konflik yang disebabkan permasalahan agama. 

"Konflik selalu terjadi, sudah terjadi 17 kali. Tapi konflik agama tidak pernah terjadi. Kalaupun ada mungkin sekarang, karena diciptakan orang dari luar," ucapnya.

Cornelis mengimbau SKPD di Kalbar dan Kabupaten/Kota senantiasa bekerja sama dengan Penjabat Gubernur. Yakni dengan taat dan patuh terhadap kebijakan Penjabat, sebab bagaimanapun Penjabat Gubernur baru adalah wakil pemerintah pusat di daerah.

"Saya juga siap membantu untuk hanya sekedar memberikan saran," demikian Cornelis.

Sebagai informasi, di Propinsi Kalimantan Barat terdapat tiga Pos Lintas Batas Negara yakni PLBN Entikong, PLBN Badau dan PLBN Aruk. Ketiga PLBN tersebut sudah diresmikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. 

Keberadaan PLBN di Kalbar memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelintas maupun warga perbatasan karena bangunannya yang terlihat lebih bagus dan modern. Ke depan, pemerintah akan membangun program lanjutan seperti pasar di sekitar PLBN agar masyarakat bisa menikmati pergerakan ekonomi di perbatasan. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.