Menu
RSS

Di Tahun 2017, Pemerintah Bangun 117 Puskesmas di Kawasan Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengungkapkan bahwa di tahun 2017 pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah berhasil membangun/merevitalisasi sebanyak 117 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di kawasan perbatasan.

Merujuk Peraturan Kepala BNPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, bidang infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat memfokuskan pada aspek pelayanan sosial dasar dan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.  

Dimana dalam realisasinya diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi. Demikian ditekankan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Restuardy Daud, Jumat (2/2/2018).

"Untuk bidang infrastruktur kesehatan, jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan revitalisasi untuk menyesuaikan standar pelayanan primer yang ditetapkan oleh Kementerian kesehatan hampir sudah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan," kata dia. 

Ardy yang sebelumnya menjabat sebagai KaBiro Perencanaan Kemendagri itu menjelaskan, dari 100 puskesmas yang ditetapkan pada renduk, hanya selisih 4 puskesmas yang belum memenuhi standar pelayanan primer untuk Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan. 

Bahkan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), puskesmas yang menyesuaikan standar pelayanan primer sudah melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan untuk pembangunan RS pratama baik di PKSN maupun lokpri masih belum terpenuhi targetnya. 

"Tingginya realisasi program/kegiatan pembangunan infrastruktur kesehatan ini tidak lepas dari adanya DAK afirmasi Kesehatan yang memang diperuntukan khusus di kawasan 3T termasuk kawasan perbatasan," kata dia.

Asdep Infrastruktur Ekonomi dan Kesra BNPP, Bahrum A Siregar, merinci, ke-117 pembangunan puskesmas di Lokpri Perbatan masing-masing 96 paket Puskesmas dengan standar pelayanan primer, 8 paket Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan membangun/revitalisasi RS Pratama sebanyak  paket. 

"Realisasi program pembangunan infrastruktur kesehatan di PKSN Perbatasan sebanyak 9 paket puskesmas dengan standar pelayanan primer," demikian Bahrum. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Pembangunan Pasar Tradisional di Kawasan Perbatasan Tahun 2017 Memenuhi Target

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan terus mengingatkan pentingnya membangun zona pendukung guna memperlancar arus konektivitas di kawasan perbatasan. Sistem pengelolaan kawasan perbatasan diminta lebih terintegrasi sehingga di sekitar PLBN bisa berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

"Nanti harus ada pasarnya, supaya apa? Supaya ada kegiatan ekonomi masyarakat di dekat pos," kata Presiden saat meresmikan PLBN Nanga Badau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 16 Maret 2017.

Di tahun 2017, koordinasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berhasil membangun puluhan pasar tradisional di kawasan perbatasan.

Program pembangunan pasar tradisional di kawasan perbatasan disampaikan memenuhi target yang telah ditetapkan dalam rencana aksi (Renaksi) 2017. Diketahui dalam Renaksi 2017, pemerintah menargetkan untuk membangun/revitalisasi pasar tradisional sebanyak 20 paket. Dalam pelaksanaannya, pemerintah berhasil membangun 32 paket.

"Realisasi program pembangunan infrastruktur perdagangan, yaitu pasar tradisional di tahun 2017 memenuhi target yang diharapkan. Pembangunan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan ke pasar modern," terang Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Restuardy Daud, Kamis (1/2/2018).

Selain pembangunan pasar tradisional, pemerintah juga telah membangun satu paket gudang non Sistim Resi Gudang (SRG) di Lokasi Prioritas (Lokpri) Perbatasan. Sementara untuk pembangunan pasar yang dikelola koperasi di Lokpri Perbatasan baru bisa direalisasikan dua paket.

Ardy -sapaannya, menyatakan untuk pembangunan pasar modern belum bisa dilaksanakan. Pemerintah lebih menekankan pembangunan pasar tradisional mengingat kondisi perekonomian kawasan perbatasan lebih sesuai dengan kategori pasar dimaksud.

"Kondisi perekomomian kawasan perbatasan lebih sesuai untuk dibangun pasar tradisional," jelasnya. (Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Jadi Agenda Prioritas, Infrastruktur Air Bersih Perbatasan Terus Digalakkan Pemerintah

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla terus berkejaran dengan waktu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya dalam merealisasikan Nawacita ketiga. Yakni membangun Indonesia dari pinggiran yang selama ini tertinggal dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pemerintah sepanjang tahun 2017 mengembangkan jaringan air bersih, membangun embung, membangun sumur dan penyediaan air baku bagi masyarakat perbatasan.

Penyediaan air ini diketahui merupakan salah satu masalah terbesar di kawasan perbatasan, kawasan pulau terdepan, kawasan tertinggal dan kawasan pedesaan. Program prioritas penyediaan air ini selain untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih sekaligus sebagai salah satu alat penggerak roda perekonomian masyarakat.

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Restuardy Daud, Selasa (30/1), mengungkapkan, pemerintah pada tahun 2017 merealisasikan program pembangunan infrastruktur air bersih di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Lokasi Prioritas (Lokpri) Perbatasan.

Pembangunan di PKSN Perbatasan, rinciannya adalah pembangunan sarana air bersih atau Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 10 paket, pembangunan sarana dan prasarana air baku 1 paket. 

Kemudian pembangunan air bersih di Lokpri Perbatasan, rinciannya adalah pembangunan 75 paket sarana air bersih atau SPAM, pembangunan embung 14 paket, 1 paket sarana dan prasarana air baku dan 13 paket pembangunan sumur. 

"Untuk pembangunan embung, jumlah program/kegiatan tahun 2017 hampir memenuhi target yang ditetapkan, yaitu terealisasi 14 embung dari 15 paket yang ditetapkan untuk Lokpri," jelas Ardy, sapaannya.

Secara garis besar, lanjut Ardy yang juga mantan Kepala Biro Perencanaan di Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, program pembangunan infrastruktur air bersih terealisasi sebanyak 75 paket di Lokpri dan 10 paket di PKSN. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.