Menu
RSS

Laksanakan Amanah Presiden, Trans Papua Barat Untuk Pertama Kalinya Bisa Dilintasi Kendaraan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mengungkapkan jika jalan Trans Papua di Papua Barat sepanjang 1.070,62 Km telah terhubung seluruhnya pada akhir 2107. Ruas Trans Papua Barat sendiri terbagi dalam dua segmen.

Segmen I adalah Sorong-Maybrat-Manokwari sepanjang 594,81 Km dan Segmen II adalah Manokwari-Mameh-Wasior-Batas Provinsi Papua sepanjang 475,81 Km. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVII Manokwari Yohanis Tulak Todingrara menyebutkan kedua segmen Trans Papua tersebut bisa dilalui dengan waktu tempuh sekitar 36 jam.

Tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga dipimpin Direktur Pembangunan Jalan Achmad Gani Ghazali Akman bersama Kepala BPJN XVII dan Kepala Pusat Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Deded Permadi Sjamsudin, pekan lau melakukan perjalanan melintasi segmen II yang dimulai dari Nabire, Papua dan berakhir di kota Manokwari.

Perjalanan tersebut merupakan pertama kalinya ruas segmen II Trans Papua Barat dapat dilewati dengan kendaraan, meskipun dengan kendaraan double gardan.

Tulak mengatakan, jalan sepanjang 471,81 Km tersebut saat ini dapat dilintasi dalam waktu 22 jam. Dengan telah terhubungnya seluruh jalan Trans Papua Barat, hal tersebut merupakan jawaban atas permintaan Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono saat berkunjung ke Wasior, Kabupaten Teluk Wondama pada April 2016.

"Pada saat itu, Bapak Presiden menyampaikan kepada masyarakat Wasior bahwa Kementerian PUPR menargetkan ruas jalan Manokmari-Wasior bisa tersambung pada tahun 2017, dan syukurlah sejak akhir tahun 2017 segmen jalan Trans tersebut sudah tersambung dan kami lintasi saat ini," kata Kepala BPJN XVII.

Achmad Gani mengaku gembira dengan telah terbukanya jalur Trans Papua Barat. Namun Dia mengakui masih ada beberapa titik yang tingkat kemiringan jalannya masih harus ditangani. Menurutnya aspek geometrik jalan, daerah longsoran serta grade yang masih terlalu besar perlu segera mendapat perhatian. 

Diungkapkan jika pemeliharaan jalan sebelumnya masih kurang, khususnya terhadap jalan-jalan yang sudah dibuka pada tahun 2011 dan 2012 sehingga kembali ditumbuhi pohon dan tanaman. Hal itu terjadi karena pada tahun-tahun sebelumnya belum ada alokasi dana pemeliharaan.

"Tapi mulai tahun ini 2018, seluruh jalan yang terbuka ini sudah ada dana pemeliharaannya," terang Gani.

Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV BBPJN XVII Benny Pesurnay mengatakan, pada tahun ini pihaknya akan melakukan sebagian penanganan grade yaitu pada Mameh-Windesi-Batas Provinsi Papua sepanjang 6 Km dan juga pada Ambuni-Simpang Goro sepanjang 10 Km.

Pada kesempatan yang sama, Tulak menjelaskan dari panjang Trans Papua Barat 1.070,62 Km proporsinya 59 persen sudah aspal dan 41 persen masih belum aspal. Dia merencanakan dalam dua tahun kedepan jumlah jalan yang sudah diaspal dapat meningkat hingga 10 persen. Pada tahun ini, Ditjen Bina Marga mengalokasikan dana penanganan Trans Papua Barat sebesar Rp950 miliar.

Pihaknya pada 2018 juga akan melakukan pembangunan sejumlah jembatan pada Trans Papua Barat yang memang banyak melintasi sungai. Hingga akhir 2017, jumlah jembatan yang butuh dibangun atau tangani berjumlah 125 jembatan atau ekuivalen sepanjang 3.350 meter. Strategi BPJN XVII dalam pembangunan jembatan tersebut ialah dengan semipermanen menggunakan bailey atau jembatan kayu.

"(Semua) kita tuntaskan di 2019, pada tahun ini sudah kita tangani pembangunannya 60 jembatan. Untuk teknik pembangunannya kita mengajak Pusjatan untuk memberi masukan," ucapnya.

Pembangunan jalan Trans baik di Papua dan Papua Barat menghadapi tantangan kondisi alam berupa kontur pegunungan dan lainnya. Untuk mengatasi kondisi di lapangan tersebut Ditjen Bina Marga bekerja sama dengan Pusjatan. Penanganan Trans dilakukan dengan sistem kerja 3 shift. Untuk penggunaan material bangunan, pihaknya berupaya keras mengutamakan pemanfaatan bahan lokal.

Lebih lanjut...

Jadi Agenda Prioritas, Infrastruktur Air Bersih Perbatasan Terus Digalakkan Pemerintah

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla terus berkejaran dengan waktu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya dalam merealisasikan Nawacita ketiga. Yakni membangun Indonesia dari pinggiran yang selama ini tertinggal dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pemerintah sepanjang tahun 2017 mengembangkan jaringan air bersih, membangun embung, membangun sumur dan penyediaan air baku bagi masyarakat perbatasan.

Penyediaan air ini diketahui merupakan salah satu masalah terbesar di kawasan perbatasan, kawasan pulau terdepan, kawasan tertinggal dan kawasan pedesaan. Program prioritas penyediaan air ini selain untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih sekaligus sebagai salah satu alat penggerak roda perekonomian masyarakat.

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Restuardy Daud, Selasa (30/1), mengungkapkan, pemerintah pada tahun 2017 merealisasikan program pembangunan infrastruktur air bersih di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Lokasi Prioritas (Lokpri) Perbatasan.

Pembangunan di PKSN Perbatasan, rinciannya adalah pembangunan sarana air bersih atau Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 10 paket, pembangunan sarana dan prasarana air baku 1 paket. 

Kemudian pembangunan air bersih di Lokpri Perbatasan, rinciannya adalah pembangunan 75 paket sarana air bersih atau SPAM, pembangunan embung 14 paket, 1 paket sarana dan prasarana air baku dan 13 paket pembangunan sumur. 

"Untuk pembangunan embung, jumlah program/kegiatan tahun 2017 hampir memenuhi target yang ditetapkan, yaitu terealisasi 14 embung dari 15 paket yang ditetapkan untuk Lokpri," jelas Ardy, sapaannya.

Secara garis besar, lanjut Ardy yang juga mantan Kepala Biro Perencanaan di Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, program pembangunan infrastruktur air bersih terealisasi sebanyak 75 paket di Lokpri dan 10 paket di PKSN. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.