Menu
RSS

Beranda Negara, Wilayah Perbatasan Harus Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Boytenjuri mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo menginginkan agar kawasan perbatasan negara menjadi beranda NKRI.

 

Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Entikong, Badau, Aruk (Kalimantan Barat), Motaain, Motamasin, Wini (Nusa Tenggara Timur) dan Skouw (Papua), merupakan upaya dari mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda negara. Tak hanya itu, di wilayah perbatasan secara bertahap juga direalisasikan kegiatan perekonomian. Sehingga tak hanya dari sisi keamanan (security), sisi kesejahteraan (prosperity) warga pun terpenuhi.

"Sekarang ditetapkan Presiden Jokowi bahwa kawasan perbatasan jadi beranda depan negara, maka harus ditata," kata dia saat pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Permodalan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Wirausaha Pemula Perbatasan TA 2018, di Badau, Kalbar, Senin (23/4).

Pemerintahan saat ini dalam membangun wilayah perbatasan sudah terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan. Ini semua berdasarkan Rencana Induk (Renduk) 2015-2019 yang telah disusun oleh BNPP mengacu kepada RPJMN 2015-2019 serta Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan. Hal ini sejalan dengan program Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

"Oleh karena itu pemerintahan Jokowi-JK mempunyai konsep kedepan bahwa kawasan perbatasan tak hanya dipandang dari sisi pertahanan. Perbatasan harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan antar negara, sehingga jadi daerah yang maju," katanya.

Bimbingan Teknis terhadap wirausaha pemula di Badau, diyakini menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan wilayah perbatasan sebagai daerah yang maju dan sejahtera warganya. "Maka kegiatan Bimtek perlu dilakukan untuk mendukung peningkatan kompetensi dan pemanfaatan stimulasi bantuan permodalan sehingga mendorong peningkatan kinerja pelaku wirausaha pemula," tutur Boy.

Sementara, Bupati Kapuas Hulu yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum, H M Yusuf, meminta 30 peserta wirausaha pemula  di Badau, dapat mengikuti jalannya Bimtek dengan sungguh-sungguh. Pasalnya, kegiatan ini menjadi salah satu upaya pengembangan bisnis di daerah yang mampu mendukung perekonomian masyarakat di perbatasan.

"Diharapkan pertumbuhan ekonomi di perbatasan signifikan dengan pertumbuhan di negara tetangga. Harapan saya setelah ini muncul pengusaha handal yang mampu memproduksi dan memasarkan produk unggulan khas Kapuas Hulu, sehingga menarik perhatian investor dan wirausahawan ke Badau," ucap dia.

Pemda setempat juga mengapresiasi pihak-pihak yang telah memberikan perhatian dan partisipasi aktif pelaksanaan Bimtek demi mewujudkan masyarakat perbatasan yang aman dan sejahtera. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Wujudkan Perbatasan Sebagai Beranda Negara, Polri: Mari Sama-sama Jaga NKRI

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Karo Jianstra SSDM Polri Brigjen Pol Wahyu Widada mengatakan bahwa diperlukan kerjasama yang solid dari  semua pihak terkait dalam memberantas kejahatan yang ada di wilayah perbatasan negara.

 

Pihak kepolisian, dalam paparannya, berkontribusi mengamankan wilayah perbatasan dengan meningkatkan pengamanan perbatasan melalui gelar personel dan pembangunan pos-pos pengamanan di perbatasan. Selain itu, mengidentifikasi serta menyusun kebutuhan personel, sarana prasarana beserta anggarannya dan SOP.

Kemudian meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) serta sejumlah kementerian/ lembaga terkait.

Polri menemukan 10 jenis tindak kejahatan yang terjadi di perbatasan. Beberapa diantaranya kejahatan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata api, terorisme dan kejahatan transnasional.

"Nggak bisa kita kerja sendiri, pekerjaan kita selesaikan bersama . Kalau kita terkotak-kotak penjahatnya nggak bisa diberantas, jadi bumerang buat kita dan peluang buat mereka (penjahat) melakukan tindakan kriminal," kata Wahyu saat pembahasan program kegiatan bersama dengan BNPP, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/3).

Pihaknya juga mengemukakan sejumlah hambatan dalam menjalankan fungsi pengamanan, yaitu terkait perundang-undangan serta sumber daya manusia (SDM) yang kurang profesional sehingga dibutuhkan diklat khusus bagi personel yang ada di perbatasan. 

"Bukan hanya bagaimana melakukan pengamanan tapi juga (personel) memiliki kualitas, yang artinya bisa membangun. Dimana mereka juga punya kemampuan mengajak masyarakat membangun capaian kesejahteraan," 

"Mari kita bersama-sama dalam rangka menjaga NKRI, namanya wilayah perbatasan sebagai beranda, berarti kalau di depan harus bagus, jangan sampe keliatan depannya jelek. Oleh karena itu, bagaimana kita membangun wilayah perbatasan ini secara bersama sama dengan  baik," tambahnya. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.