Menu
RSS

Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Harus Memiliki Pembagian Tugas Yang Jelas

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo berharap kegiatan yang digelar Deputi III BNPP di Bali mulai hari ini, Kamis 22 Februari 2018, dapat merumuskan pokok-pokok pikiran yang dapat disumbangkan untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan.

Kegiatan dimaksud adalah 'Rapat Penyusunan Bahan Masukan Kebijakan Program Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra di Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2019'. Hadi menekankan bahwa pengelolaan perbatasan negara dalam lima tahun ke depan (2015-2019) diarahkan pada upaya perwujudan perbatasan negara sebagai beranda halaman depan negara.

"Pengelolaan kawasan perbatasan terdapat dua area fokus pengembangan, yaitu pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Lokasi Prioritas," kata Hadi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Deputi III BNPP Restuardy Daud. 

Dijelaskan, PKSN merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Adapun Lokpri adalah kecamatan-kecamatan di kawasan perbatasan darat dan laut di dalam wilayah-wilayah konsentrasi pengembangan (WKP). 

Penetapan Lokasi Prioritas (Lokpri) ini diatur dalam Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025.

Hadi menambahkan, sinergisitas dalam pengelolaan perbatasan tidak akan tercapai apabila koordinasi masih terjadi hambatan utama. Kelemahan dan keterbatasan yang terjadi di wilayah perbatasan adalah titik tolak dari sasaran yang ada selama ini, dimana penanganan perbatasan negara dilakukan secara ad hoc dan parsial serta egosektoral.

"Hal ini menyebabkan overlapping, redudance dan salah sasaran serta inefisiensi dalam pengelolaan perbatasan," tuturnya.

Implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari koordinasi yang terhambat ini, lanjut Hadi, yakni tidak sinkronnya kegiatan yang dilakukan organisasi pemerintah di kawasan perbatasan. Karena itu, koordinasi antar organisasi dalam pembangunan kawasan perbatasan harus memiliki pembagian tugas yang jelas. 

Termasuk dalam hal peningkatan prioritas untuk membangun kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. 

Rapat Penyusunan Bahan Masukan Kebijakan Program Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra di Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2019 sendiri dihadiri perwakilan Kementerian/Lembaga terkait. 

Adapun peserta rapat adalah pejabat dari perangkat daerah teknis yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan perdagangan, serta unit yang membidangi pengelolaan perbatasan pada 13 provinsi dan 43 Kabupaten/Kota. (Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.