Menu
RSS

Beri Perhatian Khusus, PLBN Sebagai Etalase Negara

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pengelolaan wilayah perbatasan negara terbagi atas tiga (3) bidang yang membawahi sejumlah aspek. Ketiganya yaitu terkait pengelolaan batas wilayah negara, pengelolaan potensi kawasan perbatasan dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan.

 

Deputi I bidang Pengelola Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon menyebutkan bahwa terdapat beberapa rumpun kerja dibawah bidang yang dinaunginya. 

Pertama, terkait dengan penegasan batas negara, dimana terdapat tiga negara tetangga yang berbatasan langsung di perbatasan darat dan sepuluh negara tetangga yang berbatasan di perbatasan laut.

"Di laut kita petakan kategorisasinya adalah atas teritorial (batas negara wilayah kita dengan negara tetangga) bertemu di titik koordinat yang sama, sebagian yang masuk kategori Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)," kata Robert saat memberi paparan di acara diskusi media BNPP, di Jakarta, Senin (28/5).

Lalu sebagian lain ada yang disebut dengan wilayah yurisdiksi (sebagain negara berdaulat punya kewenangan di wilayah tertentu). Pekerjaan yang ditangani berikutnya adalah pengelolaan lintas batas negara serta pengamanan perbatasan negara. 

Pada sejumlah rumpun pekerjaan ini terdapat isu strategis yang menjadi agenda penanganan pemerintah dibawah koordinasi BNPP, yaitu aspek pengelolaan wilayah darat yaitu penyelesaian beberapa segmen batas wilayah negara yang belum tersepakati. 

"Demikian juga di laut dalam penyelesaian batas maritim dengan negara tetangga yang belum disepakati," jelasnya.

Menyangkut aspek lintas batas negara, dikatakan bahwa saat ini Indonesia sudah memiliki 7 Pos Lintas Batas Negara yang dapat dikategorikan sebagai standar baku. Bahkan, untuk ukuran internasional, 7 PLBN yang sudah 'dipoles' menjadi megah dan indah ini mampu bersaing dengan PLBN negara lain. Ketujuh PLBN terdapat di Aruk, Nanga Badau, Entikong (Kalimantan Barat), Motaain, Motamasin, Wini (NTT) dan Skouw (Papua)

"Karena Bapak Presiden dengan Nawacita ke-3 memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan PLBN sebagai etalase negara. PLBN representasi dari kehadiran negara dalam mewujudkan perbatasan sebagai beranda negara," tutur Robert.

BNPP saat ini sedang merampungkan kebijakan yang mengarah kepada tipologi PLBN. Hal ini dikarenakan kebutuhan pos lintas batas yang banyak namun gradasi kebutuhan pengelolaan yang berbeda. Kebijakan ini akan membagi PLBN menjadi tiga  tipe yaitu A, B dan C. 

Untuk rencana jangka pendek, pemerintah akan membangun 11 PLBN tambahan yang rencananya berlokasi di Jagoi Babang (kalbar), Sei Pancang (Kaltara), Long Midang (Kaltara), Sota (Papua), Yetefkun (Papua), Long Nawang (Kaltara), Labang (Kaltara), Serasan (Riau), Sei Kelik/Jasa (Kalbar), Napan (NTT) dan Oepoli (NTT).

"Diharapkan tahun ini sudah bisa dimulai langkah awal pembangunannya."

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Jangan Ada Ego Sektoral Dalam Mewujudkan Alinea Keempat UUD 1945 di Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait menindaklanjuti rekomendasi mengenai Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Khususnya terkait minimnya peranan TNI dan Polri di lingkungan PLBN. 

Surat rekomendasi PLBN ini diketahui diterbitkan dan disampaikan Menteri Koordinador Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yang juga Pengarah BNPP, Wiranto, kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP Tjahjo Kumolo pada tanggal 28 Desember 2017 lalu.

Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto dalam pengantar rapat koordinasi yang digelar di Jakarta, Rabu (04/4/2018, menekankan mengenai pengelolaan PLBN yang terkait erat dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945. 

Dalam bahasa sederhananya, yakni untuk mewujudkan atau memajukan mensejahterakan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia serta menciptakan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut, Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dibantu para menteri. 

Penting digarisbawahi, semua perangkat yang ada dalam rangka mewujudkan aline keempat itu, dibreakdown oleh masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. 

"Di-breakdown supaya dalam mewujudkan alinea keempat tidak terjadi tabrakan. Ibaratnya, kalau kita di jalan raya, kalau mau nyelip bagaimana aturannya, kalau ada lampu merah bagaimana aturannya, dan sebagainya," terang Sigit.  

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu mengajak agar K/L bersama-sama mengesampingkan ego sektoral untuk mewujudkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dimaksud. Dengan begitu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena misalnya K/L mengedepankan egonya masing-masing. 

K/L dimaksud, sebagaimana peserta yang hadir dalam rapat koordinasi, diantaranya Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenkopolhukam Yasid Sulistya, Asdep Pemerintahan Dalam Negeri dan Otda Kemensetneg Tuti Trihastuti Sukarti, Padya 3/Udara Paban VI/Surta SOPS TNI Letkolsus Hadi Setiawan dan Kabag Pengkajian Lingkungan Strategi Staf Operasi Polri Hariono. 

Kasubdit Batas Antar Negara dan Pulau-pulau Terluar Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Edi Samsudin Nasution, PPK Pembangunan PLBN, Satker PKP Strategis, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Andy Hakim Arrasyid dan Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian Kementan Ismawadi.

Selanjutnya Ditjen Strategi Pertahanan Kemenhan Letkol Karnadi, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Sholihah Widyastuti, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu Ali Murtado dan segenap pejabat BNPP. 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Kelola Kawasan Perbatasan, Pj Gubernur Kalbar Dorong Pemenuhan Manajemen SDM

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Doddy Riyadmadji menekankan empat hal terkait penanganan berbagai permasalahan di kawasan perbatasan di wilayahnya. Keempat hal itu perlu dibenahi bersama-sama melalui kebijakan strategis, dimana kebijakan itu tetap sinergis dengan kebijakan pusat.

"Permasalahan yang ada di kawasan perbatasan perlu dibenahi melalui kebijakan daerah," kata Doddy Riyadmadji dalam sambutan yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Marlyna pada Rapat Pembinaan Kepegawaian di Pos Lintas Batas Negara di Kalimantan Barat, Rabu (28/03/2018).

Diungkapkan, keempat hal itu adalah pertama pengembangan teknologi aktivitas ekonomi kawasan perbatasan, kedua pengembangan sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi kawasan perbatasan, ketiga pengembangan regulasi aktivitas ekonomi perbatasan dan terakhir pengembangan kawasan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) berbasis industri kawasan.

Disampaikan Marlyna, sebagai pihak yang berkepentingan membangun dan mengelola kawasan perbatasan, Pemprov Kalbar mengetahui secara pasti bahwa di wilayahnya memiliki kawasan perbatasan di lima kabupaten dan 14 kecamatan. 

Garis perbatasan darat memiliki panjang sekitar 966 KM yang membentang Kecamatan Paloh di Kabupaten Sambas hingga Kecamatan Putussibau Selatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Penanganan kawasan perbatasan yang luas ini memerlukan sinergisitas antara pemerintah pusat dengan daerah. 

Terlebih, pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan pembangunan kawasan perbatsan yang pada intinya meliputi percepatan pembangunan di segala bidang, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan pelayanan sosial dasar dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Mewujudkan pengelolaan kawasan perbatasan dalam lingkup kawasan yang luas di Propinsi Kalimantan Barat bukanlah hal yang mudah. Berbagai permasalahan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat masih dilingkupi (berbagai) isu," kata Marlyna. 

Beberapa isu dimaksud menyangkut terbatasnya sarana pendidikan dan kesehatan, belum optimalnya sarana dan prasarana perekonomian dan masih terjadinya kasus pelanggaran hukum. Ia menekankan kembali perlunya pengelolaan yang sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran strategi pembangunan nasional. 

"Pelaksanaan pengelolaan kawasan perbatasan masing-masing tingkatan pemerintahan perlu didukung regulasi yang dapat memberikan ketegasan. Pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintah dimaksud bermuara pada penataan kelembagaan pengelolaan perbatasan baik pusat dan daerah," katanya.

Marlyna menyinggung bidang lintas batas negara merupakan bagian kelembagaan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Bidang lintas batas ini akan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana administrator PLBN dalam memberikan fasilitasi layanan dan pengawasan bagi pelintas negara secara tertib dan lancar apabila didukung dengan adanya pemenuhan unsur-unsur manajemen. 

Pemenuhan unsur manajemen berupa sumber daya manusia untuk bertugas pada PLBN ini, lanjut dia, diharapkan memiliki kapasitas dan dedikasi yang dapat dimaknai PLBN adalah embrio pengembangan ekonomi wilayah. 

"Bukan hanya sekedar pelintasan antar negara akan tetapi dapat mewujudkan Pos Lintas Batas Negara sebagai titik sentral pembanguan ekonomi perbatasan," demikian Marlyna.

Rapat Pembinaan Kepegawaian di Pos Lintas Batas Negara di Kalimantan Barat sendiri dipimpin Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Gutmen Nainggolan. Hadir pejabat dari lingkungan BNPP, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Robert Simbolon dan Kepala Biro Keuangan, Umum dan Humas (KUH) Komaedi. (Humas BNPP)

 

 

 

 

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.