Menu
RSS
Rakordal 2019

Presiden Jokowi Tandatangani Inpres Percepatan Pembangunan 11 PLBN

  • Diterbitkan pada berita

JAKARTA - Keberhasilan pengelolaan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) berbuah rencana pembangunan 11 (sebelas) PLBN lagi di tahun 2019. Kepastian pembangunan PLBN ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara (Deputi I) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon, pada saat upacara bendera rutin di Kantor BNPP, Jalan Kebon Sirih Jakarta, (21/1/2019).

"Dengan bangga saya sampaikan, bahwa Inpres (Instruksi Presiden) tentang percepatan pembangunan sebelas PLBN telah ditandatangani Bapak Presiden," ungkap Robert, dalam amanatnya sebagai Inspektur Upacara.

Menurut Robert, Inpres tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada hari Kamis yang lalu, (17/1). "Dan telah dilakukan penomoran pada hari jumat oleh Sekretariat Negara," ujarnya.

Maka bila sesuai keterangan Robert tersebut, maka Inpres tersebut bernomor 1 Tahun 2019. Hal ini menjadi langkah terobosan di tahun baru 2019 di era Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Pembangunan sebelas PLBN tersebut tersebar di beberapa Kabupaten, seperti: Malinau, Bengkayang, Merauke, Nunukan, Natuna, Sintang, Timor Tengah Utara, Kupang dan Boven Digoel.

Target pembangunan percepatan 11 PLBN rencananya ada 4 skala prioritas. Pertama, yaitu Sei Pancang di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; Sota di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua; Long Midang/Krayan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. 

Kemudian, ada 7 skala prioritas kedua, yaitu: Long Nawang di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; Labang di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; Serasan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau; Sei Kelik/Jasa di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat; Napan di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Oepoli di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan Yetetkun di Kabupaten Bovendigoel, Provinsi Papua.

Dalam kesempatan tersebut, Robert meminta BNPP mengoptimalkan pengawasan pembangunan di sebelas PLBN yang akan dibangun, terutama terkait monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh setiap Kebiroan dan Keasdepan di lingkungan BNPP sebagai upaya pencegahan untuk menghindari penyimpangan dalam proses pembangunan.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Menteri Keuangan Tinjau Perbatasan Di Jayapura

  • Diterbitkan pada berita

Jayapura - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diberi gelar Wiwing Kaura yang artinya  perempuan bangsawan/Raja menjadi Putri Papua dari suku Saireri, dalam kunjungan pertamanya di PLBN Skouw , Jayapura Papua, selasa (18/12). Gelar diberikan oleh Kepala PLBN Skouw Jayapura,yang juga Anak Adat Suku Saireri

“Ini kunjungan kerja pertama kami dijayapura dan ke perbatasan Skouw” kata Sri Mulyani.

Pada kesempatan ini pihaknya memantau jajaran kementerian keuangan (bea cukai) yang bekerja di PLBN Skouw . segala kendala yang dialami jajarannya di perbatasan seperti imigrasi yang memiliki kebijakan baru mengenai penggunaan passport di PLBN Skouw untuk memasuki Indonesia sehingga terjadi penurunan jumlah pengunjung dari papua nugini dan berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi diperbatasan.

“Namun implikasi dari kegiatan ekonomi yang menurun perlu kita pikirkan, termasuk bagimana jajaran bea cukai juga turut menjaga pemasukan/penerimaan Negara” kata Sri Mulyani lebih lanjut.

Dalam kunjungannya Sri Mulayani beserta rombongan mengunjungi Pasar Perbatasan di PLBN Skouw.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.