Menu
RSS

Pembangunan Infrastruktur Kesehatan di Perbatasan Juga Bertahap Terealisasi

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak hanya menyentuh bidang pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar warga perbatasan, dibangun juga sarana kebutuhan di bidang kesehatan.

Pembangunan infrastruktur bidang kesehatan selama 2015-2017 di kawasan perbatasan meliputi; pembangunan 8 unit puskesmas baru, rehabilitasi (revitalisasi) 133 unit puskesmas, peningkatan (pembangunan) 142 unit sarpras pendukung puskesmas, pengadaan 47 unit ambulance (puskesmas keliling darat).

"Lalu pengadaan 9 unit ambulance (puskesmas keliling laut), pengadaan 122 unit roda dua, pengadaan 129 paket alat kesehatan, set imunisasi dan lainnya, pembangunan (rehabilitasi) 86 unit rumah dinas dokter (tenaga medis)," kata Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy  Daud, di Bekasi, Jumat (20/7).

Selain itu, lanjutnya, pembangunan 6 unit RS Pratama, peningkatan 51 paket sarpras rumah sakit, pembangunan 69 unit pos kesehatan desa (posyandu) serta 258 paket puskesmas yang menerima biaya operasional kesehatan (BOK).

Pada tahun 2018 ini juga sudah dan sedang dibangun sejumlah infrastruktur kesehatan di kawasan perbatasan. Pembangunan berupa 1 unit RS Pratama, pembangunan 12 unit pos kesehatan desa(posyandu), pembangunan (rehabilitasi) rumah dinas dokter (tenaga medis), peningkatan 22 paket sarpras rumah sakit, pengadaan 2 paket alat kesehatan, set imunisasi dan lainnya.

"Selain itu, pengadaan 1 unit ambulance (puskesmas keliling darat), pengadaan 3 unit ambulance (puskesmas keliling air), peningkatan (pembangunan) 28 unit sarpras pendukung puskesmas serta rehabilitasi (revitalisasi) 21 unit puskesmas."

Pelaksanaan pembangunan serta perbaikan dan pengadaan secara teknis dilakukan oleh Kementerian Kesehatan selaku anggota BNPP.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Inilah Fungsi Penataan di Kawasan Perbatasan Negara

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla sejak awal menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana penunjang di perbatasan menjadi prioritas utama Indonesia untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Dalam pelaksanaannya, Presiden menerbitkan beberapa peraturan untuk mempertegas pelaksanaan dari program besar Nawacita ketiga tersebut sekaligus menghadirkan kembali negara di tengah masyarakat perbatasan. 

Poin ketiga Nawacita dimaksud adalah menebalkan frase 'membangun Indonesia dari pinggiran', bahwa pembangunan tidak lagi terpusat (sentralisasi) di perkotaan, melainkan menyebar di seluruh pelosok (desentralisasi). 

Salah satu peraturan dalam rangka mempercepat pembangunan di perbatasan terakhir adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Gorontalo, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara. 

Perpres 11/2017 mengatur rencana tata ruang kawasan perbatasan negara. Dimana pada Bab III Pasal 3 disebutkan bahwa rencana tata ruang kawasan perbatasan negara berperan sebagai alat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung. 

"Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara," demikian bunyi Pasal 4 huruf a. 

Secara umum, fungsi rencana tata ruang ini selain sebagai pedoman juga sebagai perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan di Kawasan Perbatasan Negara. Ketiga sebagai perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perbatasan Negara.

Kemudian sebagai penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang wilayah propinsi dan kabupaten/kota serta pengelolaan dan perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan wilayah lainnya. (Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.