Menu
RSS

Keberhasilan Pemerintah Bangun Perbatasan Harus Diinformasikan Dengan Baik

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Widodo Sigit Pudjianto menekankan pentingnya penyampaian informasi mengenai keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Utamanya pembangunan di perbatasan sebagaimana dicanangkan Presiden Joko Widodo. 

Dalam Nawa Cita butir ketiga, Presiden Jokowi diketahui memprioritaskan pemerataan pembangunan yang berkeadilan yakni 'membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan'.

"Saya kepengin ke depan bisa bersinergi menginformasikan keberhasilan pemerintah, salah satunya keberhasilan pemerintah membangun perbatasan," kata Sigit saat melakukan kunjungan media (media visit) ke Kantor Pusat Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/4/2018). 

Turut mendampingi Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, Kepala Biro Keuangan, Umum dan Humas (KUH) Komaedi dan Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha Pimpinan Andri Indrawan. Kunjungan diterima Kapus Pemberitaan RRI Widhie Kurniawan yang diwakili Kabid Siaran Berita Tri Umi Setyowati dan Kepala Bidang Media Online Dadan Sutaryana. 

Menurutnya, keberadaan RRI yang menjangkau hingga ke pelosok negeri merupakan poin plus dalam menginformasikan kerja-kerja pemerintah. Ia berharap ke depan akan terjalin kerja sama yang sinergis dengan BNPP sehingga penyampaikan informasi mengenai perbatasan menjadi lebih massif. 

Sinergisitas dimaksud, lanjut Sigit yang juga Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), misalnya dengan fasilitasi live tanya jawab dengan masyarakat perbatasan. Ia siap menjawab masukan, saran hingga keluhan masyarakat di perbatasan. 

"Kalau ada masukan dan keluhan dari masyaralat perbatasan, nanti kami (BNPP) yang menjawab," jelasnya. 

Kapus Pemberitaan RRI Widhie Kurniawan diwakili Kabid Siaran Berita Tri Umi Setyowati menyambut baik kunjungan Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto. Ia mengatakan RRI sejauh ini senantiasa menginformasikan berbagai kerja-kerja pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla. 

Untuk pemberitaan mengenai perbatasan, RRI telah mengagendakan acara Dialog Perbatasan yang disiarkan setiap Hari Jumat ke seluruh pelosok Indonesia. Stasiun RRI diberbagai daerah secara rutin juga menginformasikan pembangunan Pos Lintas Batas Negara dan di kawasan perbatasan, baik di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT). 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

BNPP Ajak Praja IPDN Informasikan Kerja Pemerintah Bangun Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Widodo Sigit Pudjianto menerima audensi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Rabu (21/3). Rombongan praja IPDN dipimpin dosen manajemen dan perbatasan yang juga mantan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Suhatmansyah.

Pertemuan dihadiri Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Robert Simbolon, Kabiro Perencanaan dan Kerjasama Asnil, Kabiro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian Gutmen Nainggolan, Asdep Infrastruktur Pemerintahan Asmawa dan jajaran pejabat BNPP lainnya.

Dalam kesempatan itu, Sigit menyampaikan bahwa salah satu kehadiran BNPP adalah dalam rangka mewujudkan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dimana muaranya adalah melindungi dan memajukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

BNPP disampaikan terdiri dari tiga deputi, masing-masing Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Deputi Bidang Pengelolaan Batas wilayah Negara dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

"Lembaga ini hadir tugasnya antara lain untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," kata Sigit.

Sigit yang juga Kabiro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap, dari pertemuan yang digelar praja semakin memahami bahwa pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla hadir di perbatasan. Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah, Praja IPDN diminta bersama-sama memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai apa yang telah dikerjakan pemerintah di perbatasan.

"Anda bagian dari penyelenggara pemerintah, jangan lupa, dimanapun anda, menempel dibajumu dan jiwamu, sampaikan kepada masyarakat tentang yang anda ketahui tentang perbatasan. Jangan sampai terjadi miskomunikasi, jangan sampai orang tidak tahu, seakan-akan kita pemerintah menelantarkan masyarakat di perbatasan," sambungnya.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Robert Simbolon mengungkapkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan dengan tiga negara tetangga di darat. Yakni berbatasan dengan Malaysia di Kalimantan, berbatasan dengan Republik Demokratic Timor
Leste di Nusa Tenggara Timur dan berbatasan dengan Papua Nugini di Papua.

Di laut, Republik Indonesia berbatasan dengan 10 negara. Masing-masing dengan Malaysia, India, Thailand, Singapura, Vietnam, Republik Palau, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia.

"Mungkin adik-adik (praja IPDN) baru dengar, ada negara kecil bernama Republik Palau di Kawasan Pasifik. Itu juga menjadi negara yang berbatasan dengan negara kita. Sekitar 75 persen wilayah teritorial negara kita adalah perairan," jelas Robert.

Ditambahkan, luasan batas wilayah udara Republik Indonesia sama dengan batasan atau luasan di darat ditambah luasan di laut. Hanya saja, hukum internasional belum ada kesepakatan, setinggi apa sebuah negara boleh mengklaim udara sebagai wilayah
tertorialnya.

"Apakah misalnya 35 ribu kaki, 40 ribu kaki, atau 50 ribu kaki, sampai sekarang belum. Sehingga ketika ada pesawat canggih misalnya, yang bisa melintas di atas 40 ribu kaki, kita tidak bisa melarang karena sampai hari ini belum ada hukum yang mengatur batas wilayah di udara sampai setinggi apa," terangnya.

Masih kata Robert, wilayah perbatasan darat juga masih ada yang belum disepakati dengan tiga negara tetangga. Tercatat ada sembilan titik yang disebut sebagai outstanding boundary problem (OBP) di Pulau Kalimantan. Ia lantas merujuk ketentuan hukum internasional yakni Uti Possidetis Juris.

Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa suatu negara mewarisi wilayah penjajahnya. Dalam hal ini Pemerintah Hindia Belanda dengan Inggris untuk segmen batas darat di Kalimantan dan Papua. Dengan Timor Leste, Pemerintah Hindia Belanda juga telah menyelesaikannya dengan Pemerintah Portugis.

"Indonesia dengan Malaysia masih terus melakukan perundingan untuk mensepakati titik-titik mana yang final menjadi titik koordinat. Di NTT, kita masih mengelola tiga titik dan masih terus diperundingkan," jelas Robert.

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Harus Memiliki Pembagian Tugas Yang Jelas

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo berharap kegiatan yang digelar Deputi III BNPP di Bali mulai hari ini, Kamis 22 Februari 2018, dapat merumuskan pokok-pokok pikiran yang dapat disumbangkan untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan.

Kegiatan dimaksud adalah 'Rapat Penyusunan Bahan Masukan Kebijakan Program Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra di Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2019'. Hadi menekankan bahwa pengelolaan perbatasan negara dalam lima tahun ke depan (2015-2019) diarahkan pada upaya perwujudan perbatasan negara sebagai beranda halaman depan negara.

"Pengelolaan kawasan perbatasan terdapat dua area fokus pengembangan, yaitu pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Lokasi Prioritas," kata Hadi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Deputi III BNPP Restuardy Daud. 

Dijelaskan, PKSN merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Adapun Lokpri adalah kecamatan-kecamatan di kawasan perbatasan darat dan laut di dalam wilayah-wilayah konsentrasi pengembangan (WKP). 

Penetapan Lokasi Prioritas (Lokpri) ini diatur dalam Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025.

Hadi menambahkan, sinergisitas dalam pengelolaan perbatasan tidak akan tercapai apabila koordinasi masih terjadi hambatan utama. Kelemahan dan keterbatasan yang terjadi di wilayah perbatasan adalah titik tolak dari sasaran yang ada selama ini, dimana penanganan perbatasan negara dilakukan secara ad hoc dan parsial serta egosektoral.

"Hal ini menyebabkan overlapping, redudance dan salah sasaran serta inefisiensi dalam pengelolaan perbatasan," tuturnya.

Implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari koordinasi yang terhambat ini, lanjut Hadi, yakni tidak sinkronnya kegiatan yang dilakukan organisasi pemerintah di kawasan perbatasan. Karena itu, koordinasi antar organisasi dalam pembangunan kawasan perbatasan harus memiliki pembagian tugas yang jelas. 

Termasuk dalam hal peningkatan prioritas untuk membangun kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. 

Rapat Penyusunan Bahan Masukan Kebijakan Program Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra di Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2019 sendiri dihadiri perwakilan Kementerian/Lembaga terkait. 

Adapun peserta rapat adalah pejabat dari perangkat daerah teknis yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan perdagangan, serta unit yang membidangi pengelolaan perbatasan pada 13 provinsi dan 43 Kabupaten/Kota. (Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.