Menu
RSS

Bukan Lagi 'Anak Tiri', Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Willybrodus Lay mengatakan bahwa daerah pinggiran seperti kawasan perbatasan negara tidak lagi menjadi 'anak tiri', melainkan sudah menjadi 'anak kandung' karena adanya perhatian dari pemerintah pusat.

 

Perhatian yang dimaksud adalah adanya pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan potensi yang ada di kawasan perbatasan, dalam hal ini NTT. Salah satu wujud dari perhatian itu adalah pembangunan tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di NTT yang saat ini sudah berdiri indah dan megah.

"PLBN sudah baik. Tentu begitu PLBN baik, pelayanan ikut baik dan kita harap akan tumbuh ekonomi yang baik," kata dia di Atambua, Belu, Nusa Tenggara timur, Selasa (18/9).

Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah dukungan pemerintah pusat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) seperti kerajinan dan peternakan yang ada di Belu. Hal ini tentunya agar aktivitas perekonomian dapat bergerak dengan baik.

"Ada cabai, jagung, bawang, banyak yang sudah dikembangkan. pak menteri (Mendagri Tjahjo Kumolo) tadi datang ke galeri, hasil-hasil produksi itu kita sudah pamerkan sebagian. Bawang kita sangat luar biasa, tadi pak menteri bilang ini jenis bawang terbesar di Indonesia," tutur dia.

Selain itu, lanjutnya, Gubernur NTT saat ini konsen di sektor peternakan sehingga akan lebih mudah berkoordinasi karena memiliki visi yang sama dalam hal pengelolaan peternakan. Kemudian dalam jangka waktu dekat ini pihaknya berencana mendatangkan ahli dari Belanda untuk pendampingan masyarakat agar mengetahui teknologi yang digunakan dalam hal pengelolaan potensi sumber daya yang ada di Belu.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Bangun Sinergitas Seluruh Pemangku Kepentingan Untuk Memperkokoh Persatuan di Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pencapaian selama delapan (8) tahun pengelolaan perbatasan negara oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Capaian ini merupakan kerja bersama kementerian/lembaga (K/L), pemda di perbatasan dan pihak terkait.

 

Kepala BNPP Tjahjo Kumolo saat upacara bendera peringatan HUT BNPP ke-8 di Lapangan Umum Atambua, Nusa Tenggara Timur ((NTT), Rabu (19/9), meminta secara khusus kepada Bupati Belu, Bupati Timor Tengah Utara (TTU) dan  Bupati Malaka, membangun sinergi untuk perkuat wilayah daerah. 

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kita maklumi dari keberhasilan kita membangun pos terdepan ini memang terdapat berbagai hal yang terus diupayakan tercapainya target," kata Tjahjo.

Maka, peran masyarakat untuk ikut menjaga dan merawat perbatasan menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara. Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan juga akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di wilayah perbatasan. 

"Saya ingin ingatkan pemerintahan Presiden Jokowi ingin bangun hubungan tata klola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, untuk mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya memperkuat otonomi daerah," ujarnya.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) diingatkan bahwa pemda itu bukan hanya gubernur, bupati dan kepala desa. Menurut Tjahjo, didalamnya juga ada TNI, kepolisian, kejaksaan, DPRD, BIN, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Sehingga harus dibangun kooordinasi dan sinergitas dalam upaya mempercepat pembangunan bangsa. 

"khususnya jajaran PNS, tegak lurus hukumnya. Perintah presiden sampai kepala desa tegak lurus, disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing."

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Sosial di Perbatasan Bukti Negara Besar dan Berdaulat

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang terukur dan terarah di seluruh wilayah negara dipercepat.

 

"Untuk mewujudkan pengelolaan perbatasan yang terarah, terintegrasi, terukur dan berkesinambungan, diperintahkanlah Kementerian PUPR, Kemendagri,17 kementerian/lembaga dan TNI-Polri mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan," kata Tjahjo di Lapangan Umum Atambua, Nusa Tenggara Timur, Rabu (19/9).

Untuk memperlihatkan wajah bangsa di perbatasan tampil dengan baik sekaligus membuktikan bahwa negara kita adalah negara besar dan berdaulat, maka kawasan perbatasan negara dibangun mencakup sarana dan prasarananya.

"Pembangunan perbatasannya selesai,178 kecamatannya ada, puskesmas ada, pasar ada. Pos perbatasan termasuk polsek dipersiapkan dengan baik. Mau naik kapal sudah terhubung, laut atau udara," ujarnya.

Dipastikan, pemerintah melalui BNPP terus mengkoordinasi dan mendorong K/L, pemda dan pemangku kebijakan lainnya dalam rangka menjabarkan arahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mewujudkan agenda nawacita ke3 yaitu 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan'.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.