Menu
RSS

Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Harus Memiliki Pembagian Tugas Yang Jelas

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo berharap kegiatan yang digelar Deputi III BNPP di Bali mulai hari ini, Kamis 22 Februari 2018, dapat merumuskan pokok-pokok pikiran yang dapat disumbangkan untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan.

Kegiatan dimaksud adalah 'Rapat Penyusunan Bahan Masukan Kebijakan Program Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra di Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2019'. Hadi menekankan bahwa pengelolaan perbatasan negara dalam lima tahun ke depan (2015-2019) diarahkan pada upaya perwujudan perbatasan negara sebagai beranda halaman depan negara.

"Pengelolaan kawasan perbatasan terdapat dua area fokus pengembangan, yaitu pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Lokasi Prioritas," kata Hadi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Deputi III BNPP Restuardy Daud. 

Dijelaskan, PKSN merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Adapun Lokpri adalah kecamatan-kecamatan di kawasan perbatasan darat dan laut di dalam wilayah-wilayah konsentrasi pengembangan (WKP). 

Penetapan Lokasi Prioritas (Lokpri) ini diatur dalam Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025.

Hadi menambahkan, sinergisitas dalam pengelolaan perbatasan tidak akan tercapai apabila koordinasi masih terjadi hambatan utama. Kelemahan dan keterbatasan yang terjadi di wilayah perbatasan adalah titik tolak dari sasaran yang ada selama ini, dimana penanganan perbatasan negara dilakukan secara ad hoc dan parsial serta egosektoral.

"Hal ini menyebabkan overlapping, redudance dan salah sasaran serta inefisiensi dalam pengelolaan perbatasan," tuturnya.

Implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari koordinasi yang terhambat ini, lanjut Hadi, yakni tidak sinkronnya kegiatan yang dilakukan organisasi pemerintah di kawasan perbatasan. Karena itu, koordinasi antar organisasi dalam pembangunan kawasan perbatasan harus memiliki pembagian tugas yang jelas. 

Termasuk dalam hal peningkatan prioritas untuk membangun kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. 

Rapat Penyusunan Bahan Masukan Kebijakan Program Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra di Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2019 sendiri dihadiri perwakilan Kementerian/Lembaga terkait. 

Adapun peserta rapat adalah pejabat dari perangkat daerah teknis yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan perdagangan, serta unit yang membidangi pengelolaan perbatasan pada 13 provinsi dan 43 Kabupaten/Kota. (Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Di Tahun 2017, Pemerintah Bangun 117 Puskesmas di Kawasan Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengungkapkan bahwa di tahun 2017 pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah berhasil membangun/merevitalisasi sebanyak 117 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di kawasan perbatasan.

Merujuk Peraturan Kepala BNPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, bidang infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat memfokuskan pada aspek pelayanan sosial dasar dan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.  

Dimana dalam realisasinya diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi. Demikian ditekankan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Restuardy Daud, Jumat (2/2/2018).

"Untuk bidang infrastruktur kesehatan, jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan revitalisasi untuk menyesuaikan standar pelayanan primer yang ditetapkan oleh Kementerian kesehatan hampir sudah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan," kata dia. 

Ardy yang sebelumnya menjabat sebagai KaBiro Perencanaan Kemendagri itu menjelaskan, dari 100 puskesmas yang ditetapkan pada renduk, hanya selisih 4 puskesmas yang belum memenuhi standar pelayanan primer untuk Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan. 

Bahkan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), puskesmas yang menyesuaikan standar pelayanan primer sudah melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan untuk pembangunan RS pratama baik di PKSN maupun lokpri masih belum terpenuhi targetnya. 

"Tingginya realisasi program/kegiatan pembangunan infrastruktur kesehatan ini tidak lepas dari adanya DAK afirmasi Kesehatan yang memang diperuntukan khusus di kawasan 3T termasuk kawasan perbatasan," kata dia.

Asdep Infrastruktur Ekonomi dan Kesra BNPP, Bahrum A Siregar, merinci, ke-117 pembangunan puskesmas di Lokpri Perbatan masing-masing 96 paket Puskesmas dengan standar pelayanan primer, 8 paket Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan membangun/revitalisasi RS Pratama sebanyak  paket. 

"Realisasi program pembangunan infrastruktur kesehatan di PKSN Perbatasan sebanyak 9 paket puskesmas dengan standar pelayanan primer," demikian Bahrum. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Pembangunan Pasar Tradisional di Kawasan Perbatasan Tahun 2017 Memenuhi Target

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan terus mengingatkan pentingnya membangun zona pendukung guna memperlancar arus konektivitas di kawasan perbatasan. Sistem pengelolaan kawasan perbatasan diminta lebih terintegrasi sehingga di sekitar PLBN bisa berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

"Nanti harus ada pasarnya, supaya apa? Supaya ada kegiatan ekonomi masyarakat di dekat pos," kata Presiden saat meresmikan PLBN Nanga Badau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 16 Maret 2017.

Di tahun 2017, koordinasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berhasil membangun puluhan pasar tradisional di kawasan perbatasan.

Program pembangunan pasar tradisional di kawasan perbatasan disampaikan memenuhi target yang telah ditetapkan dalam rencana aksi (Renaksi) 2017. Diketahui dalam Renaksi 2017, pemerintah menargetkan untuk membangun/revitalisasi pasar tradisional sebanyak 20 paket. Dalam pelaksanaannya, pemerintah berhasil membangun 32 paket.

"Realisasi program pembangunan infrastruktur perdagangan, yaitu pasar tradisional di tahun 2017 memenuhi target yang diharapkan. Pembangunan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan ke pasar modern," terang Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Restuardy Daud, Kamis (1/2/2018).

Selain pembangunan pasar tradisional, pemerintah juga telah membangun satu paket gudang non Sistim Resi Gudang (SRG) di Lokasi Prioritas (Lokpri) Perbatasan. Sementara untuk pembangunan pasar yang dikelola koperasi di Lokpri Perbatasan baru bisa direalisasikan dua paket.

Ardy -sapaannya, menyatakan untuk pembangunan pasar modern belum bisa dilaksanakan. Pemerintah lebih menekankan pembangunan pasar tradisional mengingat kondisi perekonomian kawasan perbatasan lebih sesuai dengan kategori pasar dimaksud.

"Kondisi perekomomian kawasan perbatasan lebih sesuai untuk dibangun pasar tradisional," jelasnya. (Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.