Menu
RSS

Keberhasilan Pemerintah Bangun Perbatasan Harus Diinformasikan Dengan Baik

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Widodo Sigit Pudjianto menekankan pentingnya penyampaian informasi mengenai keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Utamanya pembangunan di perbatasan sebagaimana dicanangkan Presiden Joko Widodo. 

Dalam Nawa Cita butir ketiga, Presiden Jokowi diketahui memprioritaskan pemerataan pembangunan yang berkeadilan yakni 'membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan'.

"Saya kepengin ke depan bisa bersinergi menginformasikan keberhasilan pemerintah, salah satunya keberhasilan pemerintah membangun perbatasan," kata Sigit saat melakukan kunjungan media (media visit) ke Kantor Pusat Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/4/2018). 

Turut mendampingi Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, Kepala Biro Keuangan, Umum dan Humas (KUH) Komaedi dan Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha Pimpinan Andri Indrawan. Kunjungan diterima Kapus Pemberitaan RRI Widhie Kurniawan yang diwakili Kabid Siaran Berita Tri Umi Setyowati dan Kepala Bidang Media Online Dadan Sutaryana. 

Menurutnya, keberadaan RRI yang menjangkau hingga ke pelosok negeri merupakan poin plus dalam menginformasikan kerja-kerja pemerintah. Ia berharap ke depan akan terjalin kerja sama yang sinergis dengan BNPP sehingga penyampaikan informasi mengenai perbatasan menjadi lebih massif. 

Sinergisitas dimaksud, lanjut Sigit yang juga Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), misalnya dengan fasilitasi live tanya jawab dengan masyarakat perbatasan. Ia siap menjawab masukan, saran hingga keluhan masyarakat di perbatasan. 

"Kalau ada masukan dan keluhan dari masyaralat perbatasan, nanti kami (BNPP) yang menjawab," jelasnya. 

Kapus Pemberitaan RRI Widhie Kurniawan diwakili Kabid Siaran Berita Tri Umi Setyowati menyambut baik kunjungan Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto. Ia mengatakan RRI sejauh ini senantiasa menginformasikan berbagai kerja-kerja pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla. 

Untuk pemberitaan mengenai perbatasan, RRI telah mengagendakan acara Dialog Perbatasan yang disiarkan setiap Hari Jumat ke seluruh pelosok Indonesia. Stasiun RRI diberbagai daerah secara rutin juga menginformasikan pembangunan Pos Lintas Batas Negara dan di kawasan perbatasan, baik di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT). 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

SOP Pengawasan Orang Asing Perlu Dipertajam Dengan Data Base Online

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan saat ini sudah memasuki tahun kedua.

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan diketahui ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 2 Maret 2016. 

Dalam pernyataan tertulisnya yang disampaikan Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, pihaknya memberikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pemantauan orang asing di wilayah perbatasan guna mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan. 

"SOP pengawasan orang secara sinergis dan berkala perlu dipertajam dengan menggunakan sistem pendataan (data base online) secara komprehensif," kata Sigit dalam Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang digelar Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Selasa (03/04/2018). 

Penajaman SOP ini penting guna meningkatkan fungsi pengawasan dan pemantauan orang asing. Ia mencontohkan pengawasan bagi orang asing dari negara yang berlatar belakang konflik atau berlatar belakang kriminal seperti narkoba hingga paham radikal. 

Direktorat Jenderal Imigrasi, lanjut Sigit, perlu meningkatkan sinergisitas dengan aparat keamanan guna deteksi dan cegah dini kegiatan serta keberadaan yang dilakukan warga negara asing (WNA) di Indonesia. 

Dengan bersinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, WNA yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian ditekankan agar ditindak. Dengan demikian dapat meredusir dampak negatif dan membuat efek jera bagi WNA yang melanggar keimigrasian. 

"Bagi negara yang membawa dampak negatif lebih besar dibandingkan dengan dampak positif, maka perlu dipertimbangkan untuk mencabut kebijakan bebas visa kunjungannya," pungkas Sigit. 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Jangan Ada Ego Sektoral Dalam Mewujudkan Alinea Keempat UUD 1945 di Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait menindaklanjuti rekomendasi mengenai Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Khususnya terkait minimnya peranan TNI dan Polri di lingkungan PLBN. 

Surat rekomendasi PLBN ini diketahui diterbitkan dan disampaikan Menteri Koordinador Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yang juga Pengarah BNPP, Wiranto, kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP Tjahjo Kumolo pada tanggal 28 Desember 2017 lalu.

Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto dalam pengantar rapat koordinasi yang digelar di Jakarta, Rabu (04/4/2018, menekankan mengenai pengelolaan PLBN yang terkait erat dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945. 

Dalam bahasa sederhananya, yakni untuk mewujudkan atau memajukan mensejahterakan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia serta menciptakan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut, Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dibantu para menteri. 

Penting digarisbawahi, semua perangkat yang ada dalam rangka mewujudkan aline keempat itu, dibreakdown oleh masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. 

"Di-breakdown supaya dalam mewujudkan alinea keempat tidak terjadi tabrakan. Ibaratnya, kalau kita di jalan raya, kalau mau nyelip bagaimana aturannya, kalau ada lampu merah bagaimana aturannya, dan sebagainya," terang Sigit.  

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu mengajak agar K/L bersama-sama mengesampingkan ego sektoral untuk mewujudkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dimaksud. Dengan begitu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena misalnya K/L mengedepankan egonya masing-masing. 

K/L dimaksud, sebagaimana peserta yang hadir dalam rapat koordinasi, diantaranya Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenkopolhukam Yasid Sulistya, Asdep Pemerintahan Dalam Negeri dan Otda Kemensetneg Tuti Trihastuti Sukarti, Padya 3/Udara Paban VI/Surta SOPS TNI Letkolsus Hadi Setiawan dan Kabag Pengkajian Lingkungan Strategi Staf Operasi Polri Hariono. 

Kasubdit Batas Antar Negara dan Pulau-pulau Terluar Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Edi Samsudin Nasution, PPK Pembangunan PLBN, Satker PKP Strategis, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Andy Hakim Arrasyid dan Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian Kementan Ismawadi.

Selanjutnya Ditjen Strategi Pertahanan Kemenhan Letkol Karnadi, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Sholihah Widyastuti, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu Ali Murtado dan segenap pejabat BNPP. 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.