Menu
RSS

Jadi Prioritas, Menlu RI-Malaysia Bahas Penyelesian Batas Wilayah Negara

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Persoalan penyelesaian batas wilayah negara menjadi salah satu topik pembahasan  antara Menteri Luar Negeri RI Retno L Marsudi dengan Menlu Malaysia Y M Saifuddin Abdullah.

Pertemuan bilateral terkait kunjungan kenegaraan Menlu Malaysia ke Indonesia, Senin (23/7). Penyelesaian batas wilayah kedua negara dinilai penting dan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.

Menlu Retno mengatakan bahwa kedua belah pihak akan menyepakati Border Crossing Agreement (BCA) pada Agustus 2018. Selain itu, akan memberi mandat kepada tim teknis masing-masing untuk melakukan negosiasi secara intens.

Kesepakatan BCA akan memudahkan finalisasi review Border Trade Agreement untuk keduanya. Indonesia  dan Malaysia diketahui berbatas darat dan laut. Pada batas laut masih dilakukan penyelesaian batas di Selat Malaka dan Laut Sulawesi, kemudian untuk batas darat masih dilakukan upaya penyelesaian batas wilayah di Pulau Kalimantan.

Kedua negara sepakat untuk menyelesaikan satu persatu persoalan batas wilayah negara yang masih bermasalah.

Selain soal perbatasan wilayah negara, Menlu RI dan Malaysia juga membahas soal perlindungan warga negara dan pekerja migran Indonesia di Malaysia serta beberapa isu lainnya.

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Sigit Minta RPP Pengelolaan Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan Bersifat Futuristik

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Widodo Sigit Pudjianto menekankan pentingnya naskah akademik dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP). Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan Peraturan Pemerintah (PP) dimentahkan di Mahkamah Agung(MA). 

Ia menekankan dalam Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Kegiatan digelar Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian BNPP di Jakarta, Jumat (23/3).

"Yang paling penting saya ingatkan lagi, kita buat PP tolong lihat lagi naskah akademisnya," kata Sigit. 

Disampaikan, naskah akademik perlu dibaca ulang bersama-sama dan disesuaikan dengan dinamika sosial yang ada. Dari naskah akademik itulah nantinya diatur lebih lanjut dalam batang tubuh suatu peraturan. 

"Kedua, jangan lupa tuliskan setelah ketentuan umum, ruang lingkup, baru setelah itu bab lain yang menerjemahkan ruang lingkup itu," jelasnya. 

Sigit yang juga Kabiro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu menekankan bahwa naskah akademik akan menjadi dasar ketika aturan tersebut di-judicial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA). Disebutkan bagaimana banyak aturan yang dicabut oleh MA karena naskah akademiknya tidak atau kurang memadai. 

Ia juga menyinggung proses penyusunan peraturan di Kemendagri. Perlahan namun pasti, prosesnya dibenahi sehingga ketika ada pihak-pihak yang mengajukan JR ke MA bisa dipertahankan. Di MA bisa mempertahankan karena bisa menjawab dari hal dasar atau asbabun nuzul aturan yang digugat. 

Dalam hal RPP Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, misalnya disebutkan bagaimana negara Indonesia, wilayah pinggiran hingga mengenai perbatasan berikut kondisinya terkini. Bahwa wilayah perbatasan harus aman dan sejahtera, kemudian yang melaksanakan pekerjaan di perbatasan BNPP bermitra dengan siapa saja. 

Sigit meminta agar RPP mengenai Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dibuat futuristik. Maksudnya, aturan dibuat dalam kerangka jauh ke depan. Karena itu hal-hal kecil dalam penyusunannya mesti diperhatikan dengan baik dan cermat. 

Kepada Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, ia juga meminta proses penyusunan RPP didokumentasikan dengan baik. Siapapun yang memberikan masukan direkam dan ditulis, dengan begitu diketahui apa saja dinamikanya selama pembahasan. 

"Siapapun yang ngomong ditulis, merekamnya utuh, dan ini (pembahasan RPP) saya berharap jangan lama-lama," kata Sigit. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.