Menu
RSS

Bertahap, Pengelolaan Perbatasan Wujudkan Rasa Aman dan Sejahtera

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pengelolaan perbatasan negara memiliki nilai yang strategis dan penting karena terkait langsung dengan upaya penegakan kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan serta pendayagunaan sumberdaya dan pemerataan pembangunan.

 

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 Jo. Perpres No 44 Tahun 2017 tentang BNPP, sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) di kawasan perbatasan dibawah koordinasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), berinergis untuk mengelola kawasan perbatasan.

Pengelolaan terkait dengan batas wilayah negara, pemberdayaan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) hingga pembangunan infrastruktur.

"Mengacu Rencana Induk (Renduk) 2015-2019, pembangunan yang dilakukan di perbatasan adalah terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan. Sehingga, BNPP selaku koordinator K/L dan pemda di perbatasan bergotong royong untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI)," kata Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Jumat (7/9).

Fokus pengelolaan yang dilakukan adalah terhadap 187 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten dan 13 Provinsi. Kemudian juga ada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang terbagi di darat yaitu Aruk, Entikong, Badau, Atambua, Jayapura. Sementara di laut yaitu Sabang, Ranai, Sebatik, Tahuna dan Saumlaki.

Berbagai capaian pun  secara bertahap terealisasi. Sebut saja, terpasangnya pilar RI-Timor Leste, terpasangnya pilar RI-Papua Nugini, pembangunan dan renovasi Pos Pamtas. Lalu ada upaya penyelesaian Outstanding Boundary Problem (OBP) RI-Malaysia yang pada setiap perundingan membuahkan perkembangan positif, penyelesaian Unresolved Segments batas wilayah negara RI-RDTL juga dilakukan secara komprehensif.

"Lalu selesainya penentuan  batas landas kontinen Indonesia-India di Laut Andaman, selesainya penentuan batas landas kontinen di Laut Cina Selatan bagian timur Semenanjung Malaysia, pembangunan jalan inspeksi patroli perbatasan (JIPP) di Kalimantan Barat," kata dia.

Selain itu ada pembangunan dermaga sepanjang 2.167 meter dan Pos AL sebagai sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan yang siap diresmikan Presiden Joko Widodo. Serah terima naskah akademis penetapan Air Defence Identification Zone (ADIZ) Indonesia dari Settap BNPP kepada Kemenhan pada November 2017 dan telah ditindaklanjuti oleh Kemenhan, memfasilitasi kooordinasi percepatan re-alignment Flight Information Region (FIR), mengeluarkan Perpres tentang penataan ruang kawasan perbatsan (NTT, Kalimantan, Papua, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat).

Terhadap pengelolaan potensi di kawasan perbatasan, dibangun pertanian terpadu melalui cetak sawah baru di Kalimantan dan Papua, pengembangan pertanian organik terintegrasi dan penggemukan sapi di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, ada juga pengembangan potensi gula tebu.

"Realisasi pemenuhan kebutuhan sosial dasar diantaranya pembangunan sekolah SD, SMP, SMA, SMK, MI/MTs/MA, pembangunan ruang kelas baru, rumah dinas guru, dan sarana penunjang lainnya. Lalu, pembangunan rumah, jaringan air bersih," lanjutnya.

Pembangunan rumah sakit, puskesmas dan puskesmas berikut  tenaga medisnya, menambah sejumlah program kegiatan yang sudah terealisasi di kawasan perbatasan.

Tak ketinggalan pembangunan dan revitalisasi pasar, pembukaan jalur tol laut, pembangunan sarpras konektivitas wilayah (infrastruktur transportasi, elektrifikasi dan komunikasi) serta pembangunan energi listrik. Ada juga pembangunan lahan pertanian terpadu, pengembangan potensi gula tebu serta pengembangan kawasan industri dan ekonomi.

Kemudian yang fenomenal adalah pembangunan tujuh (7) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang kini menjadi indah dan megah. Ketujuh PLBN itu adalah PLBN Aruk, Entikong, Badau (Kalimantan Barat), Wini, Motaain, Motamasin (NTT) dan Skouw (Papua). Ketujuh PLBN ini mendapat respon positif serta perhatian warga sekitar maupun pelintas dari negara tetangga. Bahkan, sedang dibangun fasilitas umum dan sosial di sekitaran PLBN untuk meningkatkan kegiatan perekonomian warga perbatasan.

"Pada tahun ini juga tengah berproses persiapan pembangunan sejumlah PLBN di beberapa lokasi di perbatasan, seperti di Pulau Serasan di Kabupaten Natuna, Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Distrik Waris di Kabupaten Keerom dan Oepoli di Kabupaten Kupang," ujarnya.

Pada tahun kedelapan (8) berdirinya BNPP sejumlah capain pada pengelolaan perbatasan menjadi bagian dari perwujudan Nawacita, khususnya Nawacita ke-3 yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Berjalannya program keamanan dan kesejahteraan warga membuat pemerintah optimistis bahwa perbatasan negara sebagai 'Beranda NKRI' segera terwujud.

Diharapkan, melalui pengelolaan yang terpadu dan terintegrasi ini, kawasan perbatasan dapat benar-benar terwujud rasa aman dari sisi keselamatan dan kedaulatan, sejahtera dari sisi ekonomi serta menjadi kawasan yang maju melalui pengelolaan sumber daya alam yang ada.

 

 

 

 

Humas BNPP

Lebih lanjut...

Pilkada di Sejumlah Wilayah Perbatasan Berlangsung Aman dan Lancar

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon mengatakan penyelenggaraan Pilkada 2018 di sejumlah wilayah perbatasan, secara umum berlangsung aman dan lancar.

 

Pilkada yang dinilai sukses ini berdasarkan pantauan langsung di sejumlah wilayah perbatasan, yang mana warga dengan antusias menggunakan hak pilih mereka serta dukungan dari pihak-pihak terkait lain.

Terciptanya situasi yang kondusif juga disebutkan tak lepas dari peran serta TNI-Polri yang dengan maksimal mengawal proses pemungutan suara di wilayah perbatasan.

"Saya  melihat langsung di Kupang (NTT) suasananya penuh kegembiraan," kata Robert di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (30/6). 

Dilanjutkan, tidak ditemukan permasalahan signifikan terkait pelaksanaan Pilkada di wilayah perbatasan. Sejauh ini hanya dugaan intimidasi dan indikasi politik uang di beberapa kabupaten di NTT.

"Dan di Papua lebih ke masalah teknis saja. Semua bisa diatasi," ucap dia.

Selain itu, Robert mengapresiasi angka pemilih pada Pilkada 2018 di wilayah perbatasan yang mengalami kenaikan dari penyelenggaraan Pilkada tahun sebelumnya.

Pada Pilkada 2015 partisipasi pemilih sebanyak 64 persen, sementara Pilkada 2017 sebanyak 67,08 persen. Kemudian diketahui pada Pilkada 2018 ini naik menjadi 73,24 persen.

Sebanyak 8 Provinsi yang termasuk dalam wilayah perbatasan menyelenggarakan Pilkada 2018, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua. 

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Pemenuhan Rasa Aman dan Sejahtera Untuk Wujudkan Perbatasan Sebagai Beranda NKRI

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Program Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan semenjak awal pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dibantu puluhan  menteri, Presiden Jokowi menginginkan agar pembangunan tidak hanya berkutat di perkotaan, melainkan juga fokus di pedesaan atau pinggiran.

 

Maka dari itu, pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berupaya maksimal mewujudkan Nawacita ke-3, yaitu ‘Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan’. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 Jo. Perpres No 44 Tahun 2017 tentang BNPP, dilakukanlah koordinasi bersama kementerian/lembaga (K/L) serta sejumlah pemerintah daerah (pemda) untuk mengelola daerah pinggiran, dalam hal ini wilayah perbatasan negara. Pengelolaan mencakup penegasan batas wilayah negara, pengelolaan potensi kawasan perbatasan serta pembangunan infrasturtur.

Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto mengungkapkan bahwa dalam penyelesaian batas wilayah dengan negara tetangga (Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini), telah dilakukan upaya bersama agar mendapatkan penegasan batas negara di sejumlah titik wilayah perbatasan. Beberapa perkembangan terkait penegasan batas wilayah adalah pertemuan lanjutan dengan perwakilan negara Malaysia dalam forum Joint Indonesia-Malaysia Boundary Technical Committee On The Demarcation And Survey Of The International Boundary (IMT) ke-47, baru-baru ini. Diharapkan dari pertemuan tersebut membuahkan hasil yang sesuai dengan ketentuan dan memuaskan kedua belah pihak.

“Pertemuan ini sebagai momen untuk saling mengakrabkan diri dan memperkuat tali persaudaraan antara kedua negara. Diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa kedua negara,” kata Sigit di Jakarta, Senin (28/5).

Kemudian juga hal yang menjadi sorotan di wilayah perbatasan adalah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tujuh (7) lokasi yang diubah menjadi indah dan megah. Ketujuh PLBN yang bisa disaksikan langsung oleh pelintas dan warga sekitar ini terdapat di Aruk, Nanga Badau, Entikong (Kalimantan Barat), Motaain, Motamasin, Wini (NTT) dan Skouw (Papua). Guna menunjang kegiatan perekonomian warga sekitar, dibangun juga fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di sekitaran PLBN. Bahkan, sedang dalam tahap perencanaan untuk dibangun dalam waktu dekat sembilan (9) PLBN tambahan yang salah satu lokasinya adalah Sota (Merauke). 

Demi mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda negara, tak hanya dari sisi keamanan, harus terpenuhi juga sisi kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh warga perbatasan. Berdasarkan Rencana Induk (Renduk) 2015-2019 yang telah disusun oleh BNPP mengacu kepada RPJMN 2015-2019 serta Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan, pemerintahan saat ini dalam membangun wilayah perbatasan sudah terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan.

“Pemerintahan Jokowi-JK mempunyai konsep kedepan bahwa kawasan perbatasan tak hanya dipandang dari sisi pertahanan. Perbatasan harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan antar negara, sehingga jadi daerah yang maju," ucapnya.

Maka, setiap potensi masyarakat perbatasan harus dapat dikembangkan dengan baik melalui dorongan K/L dan pemerintah setempat. Hal ini agar tercipta pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan yang berujung pada kesejahteraan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membekali wirausaha pemula di perbatasan melalui penguatan permodalan dalam rangka peningkatan kapasitas. Ini merupakan upaya kerja bersama dan sinergitas BNPP dalam mengkoordinir K/L serta Pemda setempat.

“Diberikan suntikan modal dan dilatih dari sisi pertanian, kuliner, kerajinan tangan, dan lain-lain. Sehingga kita harap dapat jadi pengusaha pemula yang mumpuni dan membangun ekonomi masyarakat perbatasaan,” kata Sigit.

Tak luput, pembangunan infrastruktur kebutuhan sosial dasar bidang pendidikan berupa pembangunan Sekolah Dasar, SMP, SMA, Ruang Kelas Baru (RKB), dan rumah dinas guru yang dilaksanakan di sejumlah kawasan perbatasan seperti NTT, Kalimantan dan Jayapura. Kemudian di bidang kesehatan pembangunan sejumlah Puskesmas dan Rumah Sakit di Riau, Batam, Maluku, NTT dan Sulawesi Utara.

Lalu pembangunan sarpras bidang perumahan dan air bersih yaitu pembangunan rumah khusus, pembangunan jaringan air bersih di sejumlah lokasi kawasan perbatasan di Maluku, Aceh dan Jayapura. Di bidang perdagangan pembangunan dan revitalisasi pasar di sejumlah lokasi kawasan perbatasan di Aceh, Kalimantan dan Jayapura.

Selanjutnya di bidang pertanian membangun irigasi dan embung di sejumlah lokasi kawasan perbatasan di Kalimantan, NTT, Sulawesi Utara. 

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.