Menu
RSS

Tok! Komisi II DPR Setujui Pagu Indikatif dan Usulan Penambahan Anggaran BNPP Untuk Tahun 2019

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Komisi II DPR RI menyetujui pagu indikatif tahun 2019 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar Rp193.968.340.000 dan usulan penambahan anggaran tahun 2019 sebesar Rp30.000.000.000.

 

"Untuk pengalokasian anggaran, Komisi II meminta kepada BNPP menyampaikan rincian program (kegiatan) dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR, untuk selanjutnya dibahas pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang," kata Nihayatul Wafiroh, saat memimpin RDP antara Komisi II DPR dengan Kemendagri-BNPP, di Tangerang, Banten, Rabu (4/7).

Komisi II DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2019 BNPP sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp21.000.000.000, dan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebesar Rp9.000.000.000.

"Komisi II akan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran tersebut diatas dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI," tutur dia.

Para wakil rakyat berharap agar anggaran untuk kebutuhan program kegiatan di tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di wilayah perbatasan.

Selain BNPP, Komisi II DPR juga menyetujui jumlah pagu indikatif tahun 2019 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp3.140.719.823.000 dan usulan tambahan anggaran tahun 2019 sebesar Rp1.277.686.119.000.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Kelola Perbatasan, BNPP Ajukan Rp193 Miliar Untuk Tahun 2019

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengajukan pagu indikatif Rp193 miliar lebih untuk Tahun Anggaran 2019, yang akan dialokasikan pada sejumlah program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan wilayah perbatasan negara.

 

Yaitu, untuk 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (5 di wilayah darat dan 5 di wilayah laut), 187 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 kabupaten/kota ,7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) beserta sarana prasarana dan penyelesaian batas wilayah negara.

"Termasuk didalamnya biaya operasional pengelolaan 7 PLBN dan belanja mengikat yaitu belanja pegawai dan operasional," kata Kepala BNPP Tjahjo Kumolo saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR terkait Penyampaian Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Tahun 2019, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/6).

Tjahjo yang juga Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa BNPP selaku lembaga koordinasi melaksanakan dua program, yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis yang memerlukan anggaran Rp128.717.964.000 serta program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang memerlukan anggaran Rp65.250.376.000. Menurutnya, pagu indikatif yang diajukan untuk tahun 2019 mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp9 milyar (4,7persen) dari pagu indikatif TA 2018. 

"ini mencerminkan semua aspek pagu yang berkaitan manajemen maupun tugas teknis. Kemudian program pengelolaan batas wilayah, termasuk urusan kecil-kecil kami persiapkan. Kemudian monitoring bidang pengelolaan batas wilayah termasuk monitoring bidang pengelolaan infrastruktur (secara keseluruhannya)," kata dia.

Pihaknya sudah mengeluarkan surat Mendagri selaku Kepala BNPP kepada Bappenas dan Menkeu terkait tugas BNPP, yaitu penambahan Rp30 milyar. Namun, ini belum terakomodir dalam pagu indikatif  TA 2019.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

BNPP Raih Penghargaan Pelaksana Anggaran Terbaik

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Pengelola Perbatasan Provinsi Riau, dianugerahi sebagai Kementerian/Lembaga (K/L) dengan nilai indikator pelaksanaan anggaran terbaik kategori K/L yang memiliki satu hingga tiga satker, oleh Kanwil Perbendaharaan Negara Provinsi Riau, di Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (6/2) .

 

Piagam penghargaan yang didapat ini sebagai pembuktian bahwa BNPP Pengelola Perbatasan Prov Riau mampu mengelola dan mengawal penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2017 dengan baik dan benar. Hal ini sekaligus pula sebagai wujud keseriusan BNPP mengelola kawasan perbatasan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Riau.

Penerima penghargaan pada ajang yang berbahagia ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kep Meranti (Provinsi Riau), Yulian Norwish yang hadir sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Tugas Pembantuan TA 2018. Dinobatkan juga sejumlah Duta Perbendaharaan Negara Provinsi Riau.

Acara pemberian penghargaan ini juga diisi dengan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan keuangan negara yang bersih dan bebas korupsi, ditandai penandatanganan pakta integritas untuk semua KPA.

Pihak penyelenggara kanwil perbendaharaan negara di Provinsi Riau mengaku siap melayani, baik secara langsung  atau secara elektronik. Sehingga, pengelolaan dan penggunaan anggaran dapat dirasakan masyarakat tanpa kendala.

Terdapat sejumlah satker pengguna dana APBN di Provinsi Riau dan BNPP menjadi salah satu penerima penghargaan dari sekitar 150 satker se-Provinsi Riau.

 

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.