Menu
RSS

Indonesia-Malaysia Hasilkan Kesepakatan Sementara Dalam Penyelesaian Batas Negara

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali melakukan pertemuan dalam rangka penyelesaian masalah batas negara. Pada pertemuan yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, 7-8 Agustus 2018, membuahkan sejumlah poin kesepakatan sementara.

 

Pertama, menyepakati draft MoU ke-21 beserta lampirannya, yaitu segmen yang tidak bermasalah yang sudah dilakukan survei bersama namun belum ada legalisasi oleh kedua pihak. Lalu finalisasi SOP survei bersama terhadap segmen Pulau Sebatik, Sungai Sinapad dan Sungai Sesai.

Kemudian yang tak kalah penting kesepakatan anotasi. Hal ini untuk menghindari perbedaan pemahaman terhada peta kerja yang sudah disiapkan, maka dilakukan penyamaan persepsi terhadap informasi peta maupun kesepahaman bahasanya.

Delegasi Indonesia dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Informasi Geospasial (BIG), Mabes TNI dan Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad).

Diketahui, penyelesaian soal batas negara juga menjadi pembahasan utama Menlu RI dan Menlu Malaysia. Penyelesaian batas wilayah kedua negara dinilai penting dan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.

Menlu Retno L Marsudi pada pertemuan belum lama ini mengatakan bahwa kedua belah pihak akan menyepakati Border Crossing Agreement (BCA) pada Agustus 2018. Selain itu, akan memberi mandat kepada tim teknis masing-masing untuk melakukan negosiasi secara intens. Kesepakatan BCA akan memudahkan finalisasi review Border Trade Agreement untuk keduanya.

Indonesia  dan Malaysia berbatas darat dan laut. Pada batas laut masih dilakukan penyelesaian di Selat Malaka dan Laut Sulawesi, kemudian untuk batas darat masih dilakukan upaya penyelesaian batas wilayah di Pulau Kalimantan. Kedua negara sepakat untuk menyelesaikan satu persatu persoalan batas wilayah negara yang masih bermasalah.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Upaya Penegasan Batas Wilayah Untuk Kedaulatan Negara

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Penegasan batas wilayah negara di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga terus dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi intens dengan pihak terkait serta negara yang berbatasan langsung dengan RI.

 

Wilayah perbatasan yang merupakan kedaulatan negara, menjadi penting untuk dipertahankan demi menjaga potensi sumber daya alam dan memajukan masyarakat yang ada didalamnya. Berbagai upaya dilakukan pemerintah melalui koordinasi kementerian/lembaga, forum diskusi dengan para ahli, hingga komunikasi dengan negara tetangga.

"Kalau dalam kajian border management atau sekarang populer dengan ilmu limnologi, ada istilah di tahun 80-an era penarikan pembentukan batas negara. Peta dunia jadi berubah jauh, yang tadinya sedikit, sekarang banyak sekali," kata Deputi bidang Pengelola Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon dalam Pembahasan Rencana Aksi Penanganan dan Penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) Ri-Malaysia Sektor Timur, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/5).

Disebutkan negara Yugoslavia dengan proses yang terjadi kala itu, kini terbagi menjadi beberapa negara. Kemudian Cekoslovakia dan Uni Soviet (Rusia). Hasil yang diperoleh dari terpecahnya negara-negara tersebut, lanjutnya, sebagian besar melalui meja perundingan. Sehingga pada perkembangannya kini dikenal juga istilah border diplomacy (diplomasi perbatasan). Melihat fenomena empirik yang terjadi, dikatakan bahwa banyak orang cenderung mengamini kemutlakan Uti Possidetis Juris (negara merdeka mewarisi wilayah yang diwariskan oleh penjajahnya).

Terkait itu, diperlukan juga sebuah catatan yang berisi historical record untuk mengetahui perkembangan seperti apa upaya penyelesaian OBP sejak tahun 1978. Selain itu, perlu menjadi perhatian soal bagaimana pemetaan bila saatnya nanti diambil keputusan mengenai penegasan batas wilayah negara. 

"Sehingga keputusan betul-betul didasarkan pada jejak sejarah yang benar, dan juga kekinian metode dan teknologi yang kita miliki untuk menghasilkan data teknis agar bisa digunakan dalam perundingan batas wilayah negara," katanya.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.