Menu
RSS

Pemenuhan Rasa Aman dan Sejahtera Untuk Wujudkan Perbatasan Sebagai Beranda NKRI

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Program Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan semenjak awal pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dibantu puluhan  menteri, Presiden Jokowi menginginkan agar pembangunan tidak hanya berkutat di perkotaan, melainkan juga fokus di pedesaan atau pinggiran.

 

Maka dari itu, pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berupaya maksimal mewujudkan Nawacita ke-3, yaitu ‘Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan’. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 Jo. Perpres No 44 Tahun 2017 tentang BNPP, dilakukanlah koordinasi bersama kementerian/lembaga (K/L) serta sejumlah pemerintah daerah (pemda) untuk mengelola daerah pinggiran, dalam hal ini wilayah perbatasan negara. Pengelolaan mencakup penegasan batas wilayah negara, pengelolaan potensi kawasan perbatasan serta pembangunan infrasturtur.

Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto mengungkapkan bahwa dalam penyelesaian batas wilayah dengan negara tetangga (Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini), telah dilakukan upaya bersama agar mendapatkan penegasan batas negara di sejumlah titik wilayah perbatasan. Beberapa perkembangan terkait penegasan batas wilayah adalah pertemuan lanjutan dengan perwakilan negara Malaysia dalam forum Joint Indonesia-Malaysia Boundary Technical Committee On The Demarcation And Survey Of The International Boundary (IMT) ke-47, baru-baru ini. Diharapkan dari pertemuan tersebut membuahkan hasil yang sesuai dengan ketentuan dan memuaskan kedua belah pihak.

“Pertemuan ini sebagai momen untuk saling mengakrabkan diri dan memperkuat tali persaudaraan antara kedua negara. Diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa kedua negara,” kata Sigit di Jakarta, Senin (28/5).

Kemudian juga hal yang menjadi sorotan di wilayah perbatasan adalah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tujuh (7) lokasi yang diubah menjadi indah dan megah. Ketujuh PLBN yang bisa disaksikan langsung oleh pelintas dan warga sekitar ini terdapat di Aruk, Nanga Badau, Entikong (Kalimantan Barat), Motaain, Motamasin, Wini (NTT) dan Skouw (Papua). Guna menunjang kegiatan perekonomian warga sekitar, dibangun juga fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di sekitaran PLBN. Bahkan, sedang dalam tahap perencanaan untuk dibangun dalam waktu dekat sembilan (9) PLBN tambahan yang salah satu lokasinya adalah Sota (Merauke). 

Demi mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda negara, tak hanya dari sisi keamanan, harus terpenuhi juga sisi kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh warga perbatasan. Berdasarkan Rencana Induk (Renduk) 2015-2019 yang telah disusun oleh BNPP mengacu kepada RPJMN 2015-2019 serta Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan, pemerintahan saat ini dalam membangun wilayah perbatasan sudah terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan.

“Pemerintahan Jokowi-JK mempunyai konsep kedepan bahwa kawasan perbatasan tak hanya dipandang dari sisi pertahanan. Perbatasan harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan antar negara, sehingga jadi daerah yang maju," ucapnya.

Maka, setiap potensi masyarakat perbatasan harus dapat dikembangkan dengan baik melalui dorongan K/L dan pemerintah setempat. Hal ini agar tercipta pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan yang berujung pada kesejahteraan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membekali wirausaha pemula di perbatasan melalui penguatan permodalan dalam rangka peningkatan kapasitas. Ini merupakan upaya kerja bersama dan sinergitas BNPP dalam mengkoordinir K/L serta Pemda setempat.

“Diberikan suntikan modal dan dilatih dari sisi pertanian, kuliner, kerajinan tangan, dan lain-lain. Sehingga kita harap dapat jadi pengusaha pemula yang mumpuni dan membangun ekonomi masyarakat perbatasaan,” kata Sigit.

Tak luput, pembangunan infrastruktur kebutuhan sosial dasar bidang pendidikan berupa pembangunan Sekolah Dasar, SMP, SMA, Ruang Kelas Baru (RKB), dan rumah dinas guru yang dilaksanakan di sejumlah kawasan perbatasan seperti NTT, Kalimantan dan Jayapura. Kemudian di bidang kesehatan pembangunan sejumlah Puskesmas dan Rumah Sakit di Riau, Batam, Maluku, NTT dan Sulawesi Utara.

Lalu pembangunan sarpras bidang perumahan dan air bersih yaitu pembangunan rumah khusus, pembangunan jaringan air bersih di sejumlah lokasi kawasan perbatasan di Maluku, Aceh dan Jayapura. Di bidang perdagangan pembangunan dan revitalisasi pasar di sejumlah lokasi kawasan perbatasan di Aceh, Kalimantan dan Jayapura.

Selanjutnya di bidang pertanian membangun irigasi dan embung di sejumlah lokasi kawasan perbatasan di Kalimantan, NTT, Sulawesi Utara. 

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Gerbangdutas 2018; Sinergi Mewujudkan Perbatasan Sebagai Beranda Depan NKRI

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo selaku Kepala BNPP mencanangkan Program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2018 di Kabupaten Merauke, Propinsi Papua, Senin 16 April 2018.

Pemukulan Tifa dan pembukaan selubung program dan kegiatan K/L di Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2018 secara simbolis menandai dibukanya pencanangan Program Gerbangdutas 2018. Wiranto juga akan menyerahkan secara simbolis daftar program dan kegiatan K/L di Kabupaten/Kota Perbatasan se-Indonesia kepada Bupati/Walikota untuk kemudian meninjau Pos Lintas Batas Negara Terpadu Sota.

Pembangunan kawasan perbatasan diketahui merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 61 ayat (7). Amanat tersebut dipertegas dengan Nawacita Ketiga Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

Melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), perwujudan Nawacita Ketiga dikoordinasikan dengan menetapkan kebijakan program dan rencana kebutuhan anggaran untuk pembangunan perbatasan. Berikut koordinasi pelaksanaan pembangunan di perbatasan serta evaluasi dan pengawasannya terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pencanangan Program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan 2018 sendiri bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan Negara secara komprehensif dan terpadu/terintegrasi melalui kegiatan lintas Kementerian/Lembaga di daerah perbatasan.

Secara garis besar, ada empat tujuan dari gelaran pencanangan Gerbangdutas 2018. Pertama untuk mensosialisasikan kebijakan dan program pembangunan kawasan perbatasan Negara, kedua menyerap aspirasi dan melakukan peninjauan lapangan secara sampling untuk menemukenali berbagai permasalahan pengelolaan perbatasan negara dan merumuskan solusi pemecahannya.

Ketiga, dengan dicanangkannnya Gerbangdutas 2018, maka dimulai pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK) yang diarahkan untuk pembangunan di kawasan perbatasan Negara. Terakhir, yakni meresmikan program dan kegiatan K/LPNK yang telah selesai dikerjakan di kawasan perbatasan Negara.

Pesan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan mengenai pentingnya Membangun Indonesia dari Pinggiran, yaitu dari kawasan perbatasan Negara. Semua itu dilakukan sebagai bentuk komitmen merubah wajah perbatasan sebagai beranda depan Negara yang lebih maju dan bermartabat. Sebab selama ini cenderung lebih tertinggal dan kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan daerah lainnya karena program pembangunan terdahulu lebih mengedepankan inward looking yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah.

Membangun perbatasan Negara bukan hal yang mudah, karena mempunyai kompleksitas permasalahan dan multidimensi, sehingga perlu dikelola bersama antara Pemerintah dan masyarakat/stakeholder, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan utamanya BNPP dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah terkait selaku mitra kerja dalam membangun perbatasan Negara.

Melalui pencanangan program kegiatan dan hasil pembangunan di kawasan perbatasan Negara dalam forum Gerbangdutas ini diharapkan akan memperkuat komitmen Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian dan Daerah dalam pengelolaan infrastruktur dan pembangunan kawasan perbatasan.

Komitmen bersama K/LPNK ini sangat penting, dengan begitu ke depan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan Negara. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang sekarang berkantor di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sejak awal berdiri dan berkantor di Kampus IPDN, Ampera, Cilandak, secara rutin menyelenggarakan kegiatan Gerbangdutas dengan mengambil tempat yang berpindah-pindah dari wilayah barat hingga wilayah timur Indonesia.

Tahun 2018 dipilih Kabupaten Merauke karena di kabupaten ini telah dibangun beberapa kegiatan yang diharapkan menjadi penggerak dan titik tumbuh pembangunan di kawasan perbatasan Negara, khususnya di Kabupaten Merauke dan Propinsi Papua pada umumnya.

Sesuai rencana, kegiatan Pencanangan Gerbangdutas 2018 di Merauke diikuti pejabat lintas Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), pejabat BUMN, Forkopimda dan pimpinan instansi vertikal di Propinsi Papua, Bupati/WaliKota Perbatasan se-Propinsi Papua dan Papua Barat dan Kepala Badan/Bagian Perbatasan di 41 Kabupaten/Kota.

Selain itu, kegiatan diikuti Kepala Badan/Biro Perbatasan di 13 Provinsi, SKPD Kabupaten Merauke dan Pemerintah Provinsi Papua dan Kepala Kepala Kampung se-Kabupaten Merauke. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.