Menu
RSS

BNPP Konsolidasi Capaian Kinerja Bidang Eko Kesra di Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar konsolidasi pengelolaan infrastruktur bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Eko Kesra) di wilayah perbatasan yang meliputi pendidikan, kesehatan, perdagangan, perumahan dan air bersih.

 

Konsolidasi bersama sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) yang ada di wilayah perbatasan ini terkait dengan capaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Sekaligus juga untuk masukan ke rencana induk (Renduk) 2020-2024, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, perumahan dan air bersih," kata Kepala Bidang Perencanaan BNPP Ismawan dalam Rapat Perencanaan Kebutuhan Anggaran Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (Eko Kesra) Kawasan Perbatasan, di Manado, Selasa (10/4).

Hasil dari pertemuan ini diharapkan dapat tersusun data infrastruktur di keempat bidang tadi yang bersumber dari APBD yang masuk ke lokasi prioritas (lokpri). Kemudian, sambung dia, teridentifikasinya bahan masukan Renduk 2020-2024 bidang kesehatan, pendidikan, perdagangan, perumahan dan air bersih di kawasan perbatasan.

Rapat diikuti oleh perwakilan dari empat kementerian yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perdagangan dan KementerianPUPR. Sementara dari daerah diwakili enam  provinsi yaitu NTT, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Pada pelaksanaannya, rapat dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama fokus di bidang kesehatan dan pendidikan, sementara kelompok kedua fokus di bidang perdagangan, perumahan dan air  bersih.

"Masing-masing kelompok mempresentasikan program APBD yang masuk ke lokpri dan usulan Renduk tahun 2020-2024." (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

BNPP Sinkronisasi Program Pengelolaan Infrastruktur Eko Kesra 2019-2020

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar rapat penyusunan bahan masukkan kebijakan program pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Eko Kesra) di kawasan perbatasan negara tahun 2019, di Bali, Kamis (22/2).

 

Rapat yang dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga (K/L) dan puluhan sekda di  wilayah perbatasan, bertujuan untuk mengkoordinasi dan men-sinkronisasi-kan kebijakan atau program pada tahun 2019-2020 di sejumlah lokasi Prioritas (Lokpri) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

"Membahas arah kebijakan dan program tahun 2019-2020. Tersusunnya masukkan kebijakan dan program tahun 2019-2020, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, air minum, perumahan dan perdagangan," kata Asisten Deputi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP sekaligus panitia penyelenggara, Bahrum Siregar.

Dia menjelaskan, dalam rangka penanganan dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan, perlu ditetapkan rencana kebijakan program dari K/L untuk tahun 2019-2020. Hal ini diketahui merupakan pembangunan tahun kelima sebagai perwujudan visi misi Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Selama 3 tahun berjalannya kabinet kerja, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi untuk mulai menata wajah perbatasan. 

"Pembangunan infrastruktur khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, air minum dan perdagangan, diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas antar wilayah perbatasan Indonesia maupun perbatasan negara, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar. Serta, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat," ujanya.

Pembangunan infrastruktur, lanjut Bahrum, perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergis dan mengacu pada aktivitas ekonomi, sosial dan potensi wilayah.

"Dengan kata lain pembangunan perlu didukung kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,"

"Seluruh pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan harus melalui holistik, tematik, integratif dan spasial. Dengan demikian dalam mengarahkan pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu 2015-2019, masing-masing K/L memiliki kebijakan pembangunan yang mendukung terwujudnya target dalam renstra," tambahnya.

Acara yang dibuka oleh Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP ini dihadiri oleh sejumlah K/L dan 56 Sekda (perwakilan pemerintah daerah). Diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenas, Sekda Provinsi Aceh, Sekda Provinsi Riau, Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Sekda Provinsi Kalimantan Utara, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Sekda Provinsi Maluku Utara dan Sekda Provinsi Papua.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.