Menu
RSS

Percepat Kegiatan Bersama, BNPP-Polri Kerucutkan Sejumlah Hal

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyepakati sejumlah hal dalam rencana program kegiatan bersama terkait pengamanan di wilayah perbatasan.

 

Pembahasan rencana program bersama ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya terkait peningkatan kualitas personel Polri dalam melakukan pengamanan di wilayah perbatasan.

"Bagaimana memperkuat pengamanan serta pelaksanaan program dan kegiatan BNPP di perbatasan, hal ini terkait kemitraan dengan Polri," ucap Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP, Asnil, di Jakarta, Senin (9/4).

Maka dari itu, pihaknya berberharap pertemuan hari ini sudah membahas soal teknis dan kegiatan apa yang nantinya bisa dilakukan personel Polri. Menurut Asnil, persoalan di perbatasan cukup kompleks, sehingga diperlukan peningkatan upaya koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka memberikan perhatian kepada masyarakat, khususnya warga di wilayah perbatasan.

Salah satu yang juga menjadi perhatian terkait program kerjasama adalah pengamanan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), terutama di lokasi-lokasi yang ada 'jalur tikus'. Pasalnya, di jalur-jalur inilah aksi kriminal seperti penyelundupan narkoba dan ilegal loging dilakukan.

"Keseluruhan teknis pembekalan perlu ditingkatkan. Kita samakan persepsi apa yang bisa ditindaklanjut, maka harus dimatangkan dan dipercepat," kata dia.

Senada, Kabag Jakdilkat Biro Jianstra SSDM Polri, Kombes Pol Sri Eko Pranggono memahami bahwa wilayah perbatasan amatlah penting untuk jadi perhatian bersama. Terutama, terkait kedaulatan, keamanan, ekonomi budaya  serta dampak globalisasi. Pihaknya selama ini sudah melakukan upaya terbaik dalam mengamankan perbatasan demi terciptanya ketertiban dan kedamaian.  

"Tapi kami bersama-sama unit terkait ingin berbagi terhadap apa yang dibutuhkan di perbatasan demi Indonesia. Untuk itu mari kita hilangkan ego sektoral dan saling mendukung," kata dia.

Rencana program kegiatan bersama yang nantinya dilakukan adalah pembekalan kepada personel Polri yang ditempatkan di wilayah perbatasan. Pembekalan dalam bentuk latihan bersama dengan unit terkait, dalam hal ini yang di PLBN, agar memahami aturan-aturan apa yang terdapat di imigrasi dan Bea Cukai.

"Ini makanya kita latih bersama, sehingga kalau ada masalah saling beri informasi," katanya.

Sejumlah hal penting yang menjadi sorotan di perbatasan direncanakan akan menjadi bahan pembekalan kepada ribuan personel Polri yang mengamankan wilayah perbatasan. Diantaranya, revolusi mental, pengetahuan tentang perbatasan, kewenangan aspek CIQS, pencegahan kejahatan di lintas batas, pengamanan wilayah perairan, kearifan lokal, serta komitmen hukum di wilayah perbatasan. (Humas BNPP)

 

 

Lebih lanjut...

Wujudkan Nawacita ke-3, BNPP Upayakan Warga Perbatasan Aman dan Sejahtera

  • Diterbitkan pada berita
BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam tugas fungsinya fokus pada perwujudan Nawacita ke-3 pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
 
 
Daerah dan desa yang dimaksud tentunya wilayah perbatasan negara yang dalam hal ini pemenuhan kebutuhan dari segi keamanan dan kesejahteraan warga setempat. 
 
Permasalahan perbatasan cukup beragam, mulai dari keamanan, pemenuhan kesejahteraan serta kebutuhan dasar masyarakat setempat yang menjadi pekerjaan bersama dan harus dituntaskan.
 
"Ini beberapa hal yang jadi dasar kehadiran BNPP. Walau secara organisasi terbilang baru, tetapi apa yang diamanatkan oleh negara, kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah perbatasan," kata Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP, Asnil, saat memberi pembekalan kepada Nindya Praja Program Studi S1 Manajemen keuangan Fakultas Manajemen, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di kantor BNPP, Jakarta, Rabu (4/3).
 
Dalam pengelolaan perbatasan negara, BNPP selaku lembaga koordinator, bersinergi dengan tiga puluhan kementerian/lembaga (K/L) yang melaksanakan pekerjaan teknis dalam pemenuhan kebutuhan di perbatasan, mulai dari pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pengembangan potensi lokal hingga pembangunan infrastruktur.
 
"Jadi secara teknis ada di K/L, kami sebagai koordinator di pengelolaan perbatasan ini memiliki visi misi yang dituangkan dalam rencana induk (Renduk). Mungkin adik-adik ada belajar Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), kalau di BNPP namanya Renduk 2015-2019," ucap Asnil.
 
Tahun 2018 ini disebut tahun yang strategis karena tinggal satu tahun lagi menuju 2019, yang artinya di tahun terakhir Renduk, tinggal penyelesaian dan evaluasi dari program kegiatan selama 5 tahun berjalan. Maka dari itu, pihaknya berusaha semaksimal mungkin menjalankan kebijakan-kebijakan strategis. 
 
"Itu secara umum bagaimana kehadiran BNPP dalam penyelenggaraan pemerintah, dalam hal ini pengelolaan perbatasan."  (Humas BNPP)
Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.