Menu
RSS

Kepala BNPP Minta Pejabat Eselon II, III, dan IV Berinovasi Dalam Bekerja

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), Pejabat Administrator (eselon III) dan Pejabat Pengawas (eselon IV) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diminta untuk fokus bekerja dan membuat inovasi dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.

Hal ini dikatakan Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo dalam acara pelantikan Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan kemendagri dan BNPP serta penyerahan SK Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh dan Plt Bupati Bener Meriah, di gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (9/7).

"Fokus kerja, buat inovasi dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat," kata Tjahjo.

Dia juga meminta para pejabat yang dilantik untuk meninggalkan cara kerja yang sifatnya rutin dilakukan dari hari ke hari serta melakukan terobosan dalam rangka pelayanan yang semaikn cepat dan baik.

"Perpendek jalur birokrasi, harus progresif dalam jalankan tugas," tambahnya.

Pada kesempatan ini sebanyak enam (6) pejabat eselon II dan III menempati jabatan baru di BNPP. Mereka adalah;

1. Ir Anny Julistiani MBA, menempati jabatan Kepala Biro perencanaan dan kerjasama BNPP,          menggantikan Dr Asnil ST MSi (eselon II)

2. Dr Asnil ST Msi, menempati jabatan Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP, menggantikan Ir Anny julistiani MBA (eselon II) 

3. Ir Agus Irawan MP, menempati jabatan Kabag Data dan Evaluasi pada Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP, menggantikan Drs Ferry Dahri Msi (eselon III)

4. Kunto Bimaji Msi menempati jabatan Kabag Kepegawaian Biro Hukum, Organisasi dan         Kepegawaian BNPP menggantikan Drs M Sahrizal Msi (eselon III)

5. Drs Ferry Dahri Msi, menempati jabatan Kepala Bidang Perencanaan pada Asisten Deputi         Potensi Kawasan Darat menggantikan Ir Agus Irawan MP (eselon III)

6. Drs M Sahrizal Msi, menempati jabatan Kepala Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi pada Asdep Infrastruktur Pemerintahan, menggantikan Drs Bambang Widiawan (eselon III)

Dilantik juga sejumlah pejabat di lingkungan Kemendagri, diantaranya pada Sekretariat Jenderal Kemendagri, Sekretariat Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Kemendagri.

Para pejabat yang dilantik berjanji untuk setia kepada UUD 45 serta menjalankan peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti kepada bangsa dan negara. Kemudian juga berjanji menjalankan tugas jabatan dengan menjunjung etika jabatan, bekerja sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, tak menyalahgunakan kewenangan serta menghindar dari perbuatan tercela.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Dapat Opini WTP 4 Kali Berturut-turut, Kepala BNPP Ingatkan Taati Rekomendasi BPK

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2017, di kantor BPK, Jakarta, Rabu (30/5).

 

Dengan demikian, Opini WTP ini merupakan yang keempat kalinya diterima BNPP secara berturut-turut dari tahun 2014-2017.  Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo mengapresiasi BPK RI yang sudah menjalankan fungsinya dengan baik terkait pemeriksaan pengelolaan keuangan di kementerian/lembaga.

"WTP diharap dapat memacu agar semakin baik dan tertib dalam rangka membantu tata kelola pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Tjahjo dalam sambutannya.

Seluruh pimpinan komponen di lingkungan Kemendagri dan BNPP diminta agar berkomitmen dan taat atas rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK. Hal ini dinilai penting demi meningkatkan kualitas laporan keuangan K/L seperti yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anggota V BPK RI Isma Yatun berharap seluruh K/L yang mendapat opini WTP dapat mengelola keuangannya lebih transparan dan akuntabel.

"Jadikan momentum lebih baik kedepan dan menjalankan rekomendasi BPK," katanya.

Selain BNPP, Kementerian Dalam Negeri juga mendapat opini WTP, yang mana ini merupakan WTP ketiga kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2015.

 

 (Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Siang Ini, Mendagri Selaku Kepala BNPP Beri Kuliah Umum di IPB

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo pagi ini direncanakan akan memberikan Kuliah Umum di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jawa Barat. 

Sebelum memberikan Kuliah Umum, Kepala BNPP akan menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara BNPP dengan IPB. Sementara penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto dengan Rektor IPB Arif Satria di Audithorium Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB Dramaga. 

Rencananya, Tjahjo yang merupakan mantan Anggota DPR RI akan memberikan kuliah umum dengan mengangkat tema "Pembangunan Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Memperkuat Ketahanan Bangsa". 

Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto mengemukakan, Nota Kesepahaman antara BNPP dengan IPB merupakan bagian dari upaya pemerintah memaksimalkan pembangunan di kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Nota Kesepahaman BNPP dengan IPB nantinya akan ditindaklanjuti dengan memperjelas poin-poin kerja sama dalam dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) kedua instansi. Beberapa poin kesepahaman itu antara lain menyangkut peningkatan kualitas produk pangan di kawasan perbatasan.

"BNPP memberikan guidance atau semacam panduan. Misalnya, dalam praktik Kuliah Kerja Nyata (KKN) IPB, BNPP memberikan gambaran apa saja yang bisa dikerjakan di kawasan perbatasan. Utamanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ketahanan pangan," terang Sigit di Bogor, Rabu (02/05/2018). 

Dijelaskan Sigit, peningkatan kualitas produksi pangan secara teknis akan dibicarakan lebih lanjut. Misalnya pada kawasan perbatasan ada lahan yang diarahkan untuk peningkatan ketahanan pangan, dengan adanya kerja sama dengan IPB nantinya dilakukan langkah-langkah kongkret untuk menuju peningkatan ketahanan pangan dimaksud. 

"Kerangka besarnya adalah perwujudan Nawacita Ketiga Presiden Jokowi. Ada 187 Lokasi Prioritas (Lokpri) yang bisa dikembangkan bersama perguruan tinggi, BNPP akan men-screening (menyaring) sesuai dengan jurusan yang ada. Kalau pertanian kemana, kedokteran kemana, arsitek kemana, kita berikan panduan agar keterlibatannya lebih tepat sasaran," pungkasnya.

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.