Menu
RSS

Konsultasi, 12 Kepala Desa di Wilayah Perbatasan Meranti Sambangi BNPP

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Fauzi Hasan, bersama 12 Kepala Desa mengunjungi kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/1).

Maksud dan tujuan dari rombongan Ketua DPRD beserta belasan kepala desa untuk berkonsultasi dan meminta bimbingan serta arahan terkait permohonan pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah lokasi di wilayah perbatasan.

"Dengan kondisi riil ini kami mewakili teman-teman dan kepala desa yang ingin memperjuangkan nasib kebutuhan warga, ingin konsultasi untuk mendapat bimbingan dan arahan yang baik memperjuangkan daerah kami yang sangat tertinggal. Yang jelas sesuai dengan surat kita, itu yang utamanya adalah pembangunan sarana dan prasarana infrstrutur jalan," kata Fauzi Hasan di hadapan Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Fisik Edi Mus, Asdep Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Bahrum Siregar, Asdep Infrastrutur Pemerintahan Asmawa, serta sejumlah pegawai terkait di ruang rapat gedung BNPP lantai IV.

Dia menambahkan, alokasi anggaran untuk pembangunan jalan antar desa belum ada. Pasalnya, pada tahap awal sesudah pemekaran (dari Kabupaten Bengkalis) pihaknya mengutamakan pengadaan listrik (elektrifikasi) yang saat ini sudah terpenuhi 95 persen. Sementara untuk infrastruktur pembangunan jalan lebih dahulu mengutamakan di pusat kbupaten atau pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Pihaknya merasa ingin mengetahui secara jelas soal aturan terkait permohonan pembangunan jalan di daerahnya, demi memenuhi kebutuhan warga desa. Seiring hal itu pula, mereka akan melanjutkan kegiatan selama di Jakarta dengan menemui Komisi V DPR dan pihak KementerianPUPR.

Sementara, Kepala Desa Sungai Gayung Kiri, Ace Muhammad Saleh, selaku perwakilan dari kepala desa yang hadir, menyebutkan  bahwa desa yang diwakilinya merupakan pulau terdepan di Meranti. Sebagai pulau terdepan di Meranti, banyak pembangunan infrastruktur yang belum terpenuhi, khususnya jalan.

"Kami mohon kiranya bagaimana baiknya. maka kami bersama teman-teman merasa harus datang ke Jakarta, harus selesaikan persoalan kebutuhan di perbatasan," kata Ace.

Senada, Kepala Desa Gemalasari, Syaiful, menjelaskan bahwa jalan penghubung antar desa di daerahnya sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari pihak terkait. Hal ini kemudian menyulitkan warga karena merupakan satu-satunya jalan menuju sekolah, rumah sakit dan pusat pemerintahan (Pemkab).

"Kondisi jalannya sangat rusak. Kami berkeinginan kalau ada program itu kami minta diprioritaskan pembangunan jalan," katanya.

 

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.