Menu
RSS

Deputi BNPP Dilantik Jadi Penjabat Gubernur NTT, Mendagri Minta Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Warga

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Robert Simbolon berkoordinasi dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan warga di kawasan perbatasan, dalam hal ini yang ada di Provinsi NTT.

 

Tjahjo mengungkapkan bahwa saat ini sudah berdiri megah dan indah tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu PLBN Wini (di Kabupaten Timor Tengah Utara), Motamasin (di Kabupaten Malaka) dan Motaain (di Kabupaten Belu).

"Ketiga PLBN secara fisik (bangunan) sudah lebih baik dari negara tetangga," kata Tjahjo dalam acara Pelantikan Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Serah Terima Jabatan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi NTTserta Peresmian Komisi Independen Pemilihan Aceh 2018-2023, di gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/7).

Perwujudan kesejahteraan melalui koordinasi dalam hal pemanfaatan sumber daya yang ada. Sehingga roda perekonomian semakin bergerak dan berdampak langsung terhadap warga, khususnya di NTT. Selain itu, Pj gubernur juga diminta mengupayakan pembangunan perumahan untuk warga yang sebelumnya berjuang dan setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tjahjo yang juga Kepala BNPP mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2013-2018, Frans Lebu Raya-Benny Litelnoni. Keduanya dinilai telah bekerja keras dan secara bersungguh-sungguh membangun NTT. 

"Selesainya tugas sudah menunjukkan hasil percepatan pemerataan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat," ucap Tjahjo.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan Nawacita-nya melaksanakan pembangunan dari Sabang sampai Merauke, dan bukan Jawa-sentris. 

"Termasuk di NTT. rekor terbesar bangun irigasi dan 5 bendungan terbesar. Potensi-potensi wisata seperti Labuan Bajo bisa diwujudkan dengan baik yang didukung DPRD,tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lainnya."

Diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya-Benny Litelnoni, habis masa jabatannya pada Senin, 16 Juli 2018. Sehubungan dengan itu, Kementerian Dalam Negeri menunjuk Robert Simbolon sebagai Penjabat (Pj) Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan hingga pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih pada September 2018 mendatang.

Robert Simbolon adalah Deputi I BNPP yang khusus membidangi urusan lintas batas wilayah perbatasan negara. Selain birokrasi, beliau dikenal berpengalaman dan memahami persoalan yang ada di perbatasan, utamanya yang berkaitan dengan penegasan batas wilayah (laut, darat, udara) dengan negara tetangga.

NTT masuk dalam salah satu kawasan perbatasan negara yang juga menjadi perhatian pemerintahan Jokowi-JK. Terdapat 7 kabupaten/kota di NTT diantara 187 lokasi prioritas 2015-2019 (Kupang, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Alor, Sabu Raijua). Selain itu, terdapat 3 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sudah dipoles menjadi megah dan indah yang terletak di Motaain, Motamasin, dan Wini.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Perguruan Tinggi Berperan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pembangunan kawasan perbatasan negara merupakan penjabaran dari agenda strategis kabinet kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), sebagaimana tertuang dalam Nawacita ke-3 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

 

"dalam upaya mewujudkan pengelolaan perbatasan yang lebih terarah, terintegrasi dan terukur serta selaras dengan RPJMN 2015-2019, melalui peningkatan koordinasi, sinkronisasi serta sinergitas antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan perbatasan yaitu pemerintah pusat , pemerintah daerah dan stakeholder lain," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto, saat membuka Rapat Pembentukan Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/7).

Menurut Sigit, dalam pengelolaan kawasan perbatasan diharapkan peran dan partisipasi perguruan tinggi. Keterlibatan perguruan tinggi tentunya dalam upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di kawasan perbatasan negara.

"Sumbangsih pemikiran dari elemen perguruan tinggi sangat membantu dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam di perbatasan. Mahasiswa dikirim untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN)," katanya.

Dijelaskan bahwa tugas BNPP adalah menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan, serta evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan negara dalam RPJMN 2015-2019 mengandung dua dimensi, yaitu pengelolaan batas wilayah negara (border line) dan pembangunan kawasan perbatasn (border area). 

"Pengelolaan perbatasan negara memiliki nilai strategis karena terkait langsung dengan upaya penegakan kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan. Kemudian pendayagunaan sumber daya dan pemerataan pembangunan serta tanggung jawab dalam membangun daya saing warga perbatasan untuk mengimbangi aktivitas sosial ekonomi masyarakat negara tetangga," ucap Sigit.

Sebanyak enam perguruan tinggi yang hadir pada acara ini adalah dari Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Institut Teknologi Bandung, Institut Petanian Bogor, Universitas Airlangga.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Sentuh Langsung Warga Perbatasan, Pemerintah Upayakan Kesejahteraan Yang Berkeadilan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla (JK) berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan kepada rakyat. Upaya itu ditunjukkan melalui berbagai program kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat, hingga di pelosok daerah.

 

Perwujudan program Nawacita (ke-3) tentunya perlu dipublikasi agar masyarakat mengetahui pasti bahwa pemerintah secara nyata memberi perhatian terhadap potensi sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah, dalam hal ini kawasan perbatasan.

"Kita ingin memberi kesejahteraan, ketertiban dan keadilan, termasuk di perbatasan. Pemerintah pada tahun 2010 membentuk badan pengelola perbatasan (BNPP) agar laut, darat dan udara terjamin keamanan serta kesejahteraan warganya," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto di acara diskusi media BNPP, di Jakarta, Senin (28/5).

Terkait dengan kebijakan, lanjut Sigit, BNPP mengeluarkan Rencana Induk (Renduk) 2015-2019 yang melibatkan 27 kementerian/lembaga (K/L) serta sejumlah pemerintah daerah (Pemda) yang berada di wilayah perbatasan untuk fokus mengelola 187 lokasi prioritas (lokpri).

"Dengan publikasi melalui media harapannya akan terlihat tren perubahan (lebih baik) saudara-saudara kita di perbatasan," ucap dia.

Maka, peran media dinilai penting untuk menginformasikan capaian yang sudah dilakukan pemerintah dalam rangka menciptakan keamanan serta kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.

Hadir pada acara ini Deputi bidang Pengelola Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon, Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Restuardy Daud, Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Darat Anny Julistiani, Kepala Biro Keuangan, Umum dan Humas Komaedi, staf pegawai BNPP serta sejumlah wartawan media cetak dan elektronik.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.