Menu
RSS

BNPP Upayakan Pemenuhan Komitmen Target Pembangunan Kawasan Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud mengatakan bahwa pemenuhan komitmen terhadap target pembangunan kawasan perbatasan menjadi penekanan dalam rencana tahun 2019.

 

Pasalnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 hanya tinggal satu tahun lagi. Sementara mengacu pada kemampuan (berdasarkan RPJM), kemungkinan ada hal belum bisa dituntaskan karena keterbatasan sumber daya, anggaran, dan berbagai proses atau kondisi yang dihadapi.

"Sembari kita review,mana yang sudah selesai, mana yang belum, dan mana saja yang perlu kita lihat dan harus dilanjutkan pada RPJM selanjutnya, misal, jalan paralel perbatasan yang baru sekitar 85 persen," kata Restuardy di Jakarta,pada sela-sela Rapat pertemuan dengan Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Perbatasan, Senin (19/2).

Namun, menurutnya, kita tetap harus terus mengupayakan agar pemenuhan komitmen pada 2019 bisa tercapai.Keberlanjutan dan kemanfaatan menjadi point yang krusial. Infrastruktur yang dibangun harus tuntas (jangan ada yang mangkrak), dan pastikan kemanfaatannya. Hal tersebut menjadi bagian yang selalu ditekankan Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP.

Bapak Presiden RI bahkan memberikan contoh konkrit terkait hal tersebut, jangan sampai ada bendungan yang tidak ada saluran pengairannya, irigasi tidak tersambung dengan area persawahan, serta terminal/sentra produksi/ pasar yang tidak memiliki akses jalan.  Infrastruktur di wilayah perbatasan harus direncanakan terintegrasi, mengacu pada tata ruang, berkesinambungan, dan efektif untuk meningkatkan kesra sekaligus menjaga kedaulatan NKRI.

Pada saat ini, proses perencanaan yang sudah berjalan (dalam konteks siklus perencanaan) telah menghasilkan rencana kebutuhan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, dan selanjutnya  dikomunikasikan dengan  pemerintah daerah (Pemda)."Sebelumnya rencana kebutuhan ini sudah kita bicarakan dan merupakan hasil dgn kementerian/lembaga (K/L) terkait. Jadi rencana sudah lebih dulu dibahas dengan K/L, dan hari ini kita komunikasikan dengan (pemerintah) daerah supaya bisa 'inline' dengan perencanaan di daerah (perbatasan)," ucapnya.

Dijelaskan, apa yang sudah disusun pemerintah pusat diharapkan bisa masuk dalam proses dan mekanisme  perencanaan melalui e-planning, sehingga dapat terus dibahas hingga tahapan Musrenbang berlangsung.

"Itu bentuk pengawalan yang dilakukan BNPP agar prioritas pembangunan kawasan perbatasan bisa masuk dalam dokumen perencanaan, kuncinya disana. Bila sudah masuk dalam dokumen perencanaan kemudian akan diikuti dengan tahapan/proses penganggaran (baik di pusat maupun daerah)," imbuhnya.

 

(humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.