Menu
RSS

Kelola PPKT, Plt Gubernur Aceh Akan Lakukan Koordinasi Yang Substansial

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah memastikan akan melakukan koordinasi yang lebih baik lagi terkait dengan pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ada di Provinsi Aceh.

 

Berdasarkan perbincangannya dengan Deputi II Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Boytenjuri, Nova mengaku sudah membuat skema komunikasi dalam rangka pengelolaan perbatasan, dalam hal ini PPKT.

"Tadi saya sudh bicara dengan Pak Boy (Deputi II BNPP), Insya Allah sudah ada skema komunikasi yang akan kita buat," katanya usai acara pelantikan Pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan kemendagri dan BNPP serta penyerahan SK Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh dan Plt Bupati Bener Meriah, di gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (9/7).

Koordinasi dengan kementerian/lembaga (K//L) terkait pengelolaan perbatasan juga akan dilakukan dalam pengelolaan PPKT yang lebih substansial, baik itu pembangunan infrastruktur maupun pemenuhan kebutuhan sosial dasar.

Nova pada Februari 2017 lalu menyatakan bahwa pihaknya turut menjalankan apa yang menjadi roadmap dan master plan pengelolaan wilayah perbatasan yang dikoordinasi oleh BNPP.

"Kita selalu berkoordinasi dengan BNPP yang bisa dilakukan kapan saja. tidak ada kebijakan khusus tentang pengelolaan perbatasan selain yang sudah digariskan," kata Nova di sela Rakor Gubernur se-Indonesia, di Jakarta, Rabu (7/2).

Sejumlah pembangunan infrastruktur diakui sudah dilakukan di lokasi yang merupakan wilayah perbatasan. Salah satunya adalah pembangunan jetty (dermaga) di Pulau Rondo untuk memenuhi kebutuhan warga.

"Dan pembangunan di lokasi yang berbatasan dengan Selat Malaka. yang dibangun infrastruktur, pembangunan sudah berjalan," ucap Nova.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya berpesan kepada Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah agar turut memperhatikan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ada di Provinsi Aceh.

Tjahjo yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan meminta Plt Gubernur Aceh berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, agar masyarakat di 'Serambi Mekkah' tidak mengalami kerugian dalam hal pelayanan.

"Terkait perbatasan, ada Pulau Rondo di Aceh, ada Sabang, koordinasikan dengan baik. Ada penyeberangan dengan (kapal) feri, tolong dikontrol, manivest, pelayanan, kapal layak atau tidak. Jangan timbulkan kerugian masyarakat secara keseluruhan," ucap Tjahjo.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

BNPP Mantapkan Koordinasi Dalam Pengelolaan Batas Negara Wilayah Udara

  • Diterbitkan pada berita
BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan beberapa koordinasi bersama sejumlah kementerian/lembaga (K/L) terkait persiapan pengaturan batas negara wilayah udara. 
 
 
Menurut Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Rahman Ibrahim, koordinasi yang sudah dilakukan sebelumnya adalah Rapat Persiapan Koordinasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Udara pada 23 Maret 2018, yang menghasilkan sejumlah poin kesepakatan, yaitu Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) setuju usulan pemrakarsa penyusunan regulasi Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) sesuai domain merupakan substansi dari Kementerian Pertahanan. 
 
Poin lain, Asisten Potensi Dirgantara (Aspotdirga) AU mendukung pembahasan dengan menyiapkan draft naskah akademis. Lalu, Bappenas sebagai fasilitator pembahasan usulan pemrakarsa penyusunan regulasi PRUN yang semula di ATR dilimpahkan kepada Kemhan.
 
"Settap BNPP akan mengkomunikasikan lebih lanjut secara intensif dengan K/L teknis terkait sebelum pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Udara ke-dua yang direncanakan dilaksanakan 2 Mei 2018," kata dia, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (2/5).
 
Kemudian dilakukan juga koordinasi Settap BNPP dengan Aspotdirga AU pada 26 Maret 2018, yang hasilnya adalah TNI AU mendukung penuh penetapan ADIZ Indonesia dan penyusunan UU PRUN. untuk itu Settap BNPP memfasilitasi pertemuan di lingkup TNI dan Kemhan sebelum pelaksanaan rapat koordinasi di NTB guna memantapkan penetapan ADIZ Indonesia melalui Keppres dan dukungan terhadap usulan pemrakarsa PRUN. Kemudian, TNI AU mengupayakan penetapan ADIZ Indonesia selesai pada tahun 2018 dalam bentuk Keppres.
 
"TNI AU mengharapkan dukungan Settap BNPP untuk terus memfasilitasi koordinasi pengelolaan ruang udara, khususnya upaya penyusunan UU PRUN," ujar Rahman.
 
Koordinasi antara Settap BNPP dengan Bappenas pada 27 Maret 2018,  menghasilkan beberapa poin. Pertama, Bapennas mendukung penuh penyusunan UU PRUN sesuai target RPJMN 2015-2019. Secara internal Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas melakukan koordinasi dengan Direktorat Hankam Bappenas agar dapat diintegrasikan sesuai kewenangan tugas dan fungsi. 
 
"Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan akan melakukan komunikasi dua arah dengan Kementerian ATR guna membahas pengalihan usul pemrakarsa penyusunan UU PRUN dari Kementerian ATR kepada Kementerian Pertahanan," katanya.
 
Untuk pertemuan Rapat koordinasi penangangan batas wilayah udara selanjutnya (yang ke 3) akan dilaksanakan pada awal Agustus 2018 dengan fokus membahas ADIZ. (Humas BNPP)
Lebih lanjut...

Apresiasi Capaian, Plt Sekretaris BNPP Diharap Tingkatkan Koordinasi dengan K/L dan Pemda

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo berpesan kepada Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP (Plt SesBNPP) yang baru saja dilantik yaitu Widodo Sigit Pudjianto, agar dapat melanjutkan percepatan program pembangunan di wilayah perbatasan dengan meningkatkan koordinasi bersama sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah di perbatasan.

 

Hal ini tentunya untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai 'wajah Indonesia', serta sebagai wujud kerja nyata Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

"Membangun koordinasi dengan 17 kementerian. Ini sekarang dari Kemenhan dan TNI/ Polri membangun penguatan polsek dan koramil (di titik-titik lokasi wilayah perbatasan)," kata Tjahjo saat memberi sambutan dalam acara Pelantikan Sekjen Kemendagri, Pengukuhan Pjs Gubernur Papua, Penyerahan SK Plt Sekretaris BNPP dan SahMen, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (26/2).

Selain itu, katanya, diperlukan juga langkah-langkah sinergis dalam penataan pintu-pintu masuk Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sejumlah titik lokasi perbatasan, baik itu menyangkut imigrasi, bea cukai dan karantina untuk para pelintas, baik orang maupun barang.

"Agar bisa target dari presiden bahwa pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial bisa tercapai. Fungsi BNPP adalah untuk menggerakan (mengkoordinasi K/L dan pemda) agar bisa berfungsi dengan baik (mengelola wilayah perbatasan)," ucap Tjahjo yang juga Menteri Dalam Negeri.

Dia mengapresiasi kinerja SesBNPP sebelumnya, Hadi Prabowo, yang dinilai sukses mengawal pembangunan perbatasan dengan baik. Sehingga, pada tahun ini tinggal melanjutkan penyelesaian pembangunan infrastruktutr sosial (kebutuhan sosial dasar).

"Mulai dari Pulau Rondo, belawan sampai Natuna, Entikong, Sanggau, Sebatik, Nunukan, Pulau terluar di Kaltim. Kemudian Sanger Talaud, pulau yang berbatasan dengan Republik Palau. Kemarin saya naik kapal 18 jam dari Manokwari ke perbatasan Papua, kemudian masuk ke perbatasan di Skouw (Merauke) kemudian di kab Belu, Malaka, Atambua. Ini sebagai perintah presiden bahwa perbatasan adalah 'wajah kita'."

Pembangunan infrastruktur di sejumlah lokasi itu tadi secara fisik telah selesai, disusul dua tahun ini menyelesaikan pembangunan infrastruktur sosial di 187 kecamatan, baik itu puskesmas, sekolah, air bersih dan lain sebagainya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hari ini melantik Hadi Prabowo sebagai Sekretaris Jenderal Kemendagri, mengukuhkan Soedarmo sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Papua (Sebelumnya Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri), menunjuk Widodo Sigit Pudjianto sebagai Plt SesBNPP (sebelumnya Kepala Biro Hukum Kemendagri) dan Reydonnizar Moenek sebagai Staf Ahli Menteri (sebelumnya Wakil Rektor IPDN).

Hadir pada acara ini Gubernur Papua non aktif Lukas Enembe, Kapolda Papua Boy Rafli Amar, Pangdam XVII Cenderawasih George Elnadus Supit, perwakilan DPD RI, pejabat eselon I-II-III Kemendagri-BNPP beserta staf.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.