Menu
RSS

Jalankan Fungsi Koordinasi, Komisi II DPR Diharap Pahami Usulan Penambahan Anggaran BNPP

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa dalam pengelolaan perbatasan BNPP fungsinya adalah mengkoordinasi sejumlah kementerian yang secara teknis mengelola kawasan perbatasan.

 

Terkait hal itu, sebagian besar anggaran dalam pengelolaan perbatasan dikeluarkan oleh kementerian terkait. Disebutkan, dalam pembangunan dan pemeliharaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) memerlukan penanganan optimal. Dengan demikian Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan dapat memahami usulan penambahan anggaran TA 2019 yang sebelumnya sudah disetujui. 

"Komisi II (DPR) sudah menyetujui usulan tambahan untuk BNPP, saya kira tidak terlalu besar dan saya kira bisa dipahami berkaitan dengan rincian program yang ada," kata Tjahjo dalam Rapat Kerja DPR dengan Mendagri dan Kepala BNPP tentang penyampaian pagu anggaran dan RKA K/L TA 2019, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/9).

Tjahjo menjelaskan bahwa saat ini sudah dan sedang dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sejumlah lokasi di perbatasan. Pembangunan PLBN tersebut mulai dari Pulau Rondo (Aceh) kemudian Belawan 9sumatera Utara), Natuna (Kep Riau), Entikong (Kalimantan Barat) , Sanggau (Kalimantan Barat), Belu (NTT) hingga Papua.

"Juga sudah dipersiapkan di Merauke, sekarang sedang dalam proses pembangunan," kata dia.

Target pada tahun ini, sambung Tjahjo, sudah dijalankan. Hal ini meliputi pembangunan puskesmas, faktor penunjang imigrasi, bea cukai karantina. Lalu pembangunan pasar tradisional, infrastruktur jalan, BTS yang sudah terpasang.

"Tugas kami yang besar adalah mempersiapkan rencana tata ruang perbatasan kemudian bimtek penguatan kapasitas aparatur yang ada(khususnya di kecamatan)," ucap Tjahjo.

Pagu anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar Rp193.968.340.000 untuk tahun 2019 akan dialokasikan untuk mengelola dua program, yaitu program  dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. 

Kemudian dengan memperhatikan target capaian Pengelolaan Perbatasan Negara sebagai prioritas nasional, khususnya pelaksanaan Program Nawa Cita Ke-3, BNPP mengusulkan Tambahan Pagu Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp30.000.000.000. Tambahan ini untuk peningkatan fasilitasi dan koordinasi lintas K/L dan pemerintah daerah terkait pengawalan pelaksanaan  percepatan pembangunan perbatasan negara, baik dalam aspek pemenuhan aspirasi masyarakat, dinamisasi dan pengamanan wilayah, serta pelaksanaan pembangunan skala prioritas.

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.