Menu
RSS

Kejar Ketertinggalan, Kawasan Perbatasan Meranti Butuh Sejumlah Pembangunan Infrastruktur

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kawasan perbatasan  di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, memerlukan sejumlah pembangunan infrastruktur untuk membuka keterisolasian dan mengejar ketertinggalan demi memenuhi kebutuhan warga.

Demikian dikatakan Kabag Pengelola Perbatasan Kabupaten Meranti, Efialdi, saat mengunjungi kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Rabu (24/1). Menurutnya, Meranti yang menduduki posisi teratas untuk tingkat kemiskinan di Provinsi Riau, merupakan kawasan perbatasan laut di Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.

"Infrastruktur yang diperlukan, pertama, jalan poros di 4 pulau besar (Pulau Rangsang, Pulau Merbau, Pulau Padang dan Pulau Topang) agar bisa terkoneksi antar desa dan antar kecamatan. Kemudian pelabuhan laut antar pulau dan desa terpencil sehingga terkoneksi dengan kabupaten dalam rangka merangkai pulau," kata Efialdi.

Selain itu, pembangunan jembatan untuk menghubungkan pulau atau melintasi sungai besar. Keempat,  pembangunan dua kantor camat di Kecamatan Pulau Merbau, yang saat ini menumpang di bangunan sekolah, dan di Kecamatan Tasik Putri Puyu yang menumpang di kantor desa.

Kelima, pembangunan gedung sekolah SD, SMP, SMA berikut rumah dinas guru dan kantor majelis guru yang saat ini masih memakai ruang kelas belajar (banyak guru berasal dari pulau lain), serta gedung perpustakaan sekolah.

"Lalu, rumah dinas paramedis atau bidan untuk di puskesmas dan rumah bidan desa. Ketujuh, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) laut di  desa Tanjung Kedabu sebagaimana duu telah ditetapkan bersama KemenPUPR dalam tata ruang atau titik patok negara ada di desa ini," ujarnya.

Tak hanya itu, diperlukan penanganan bencana abrasi yang kian menggerus pantai, terutama di pesisir Selat Malaka sepanjang 76km dari sekitar 200km garis pantai yang langsung menghadap Selat Malaka. Hal ini, menurutnya, memerlukan penanganan serius dengan biaya yang cukup besar untuk dibuat pemecah gelombang. Akibat abrasi, saat  ini sudah ada yang 3km dari tebing garis pantai landai ke tempat air yang dalam dikala air pasang. Akibatnya, banyak kebun, ruas jalan, tempat pemakaman hingga rumah warga yang 'terjun' ke laut. 

Dijelaskan, dalam setahun abrasi bisa menggerus 10-50m pantai (tergantung jenis tanahnya), karena pulau disana 85 persen tanahnya gambut dan 15 persen tanah liat. Tinggi tanah dari permukaan laut tertinggi 1 meter, banyak rawa dan tidak ada batu sama sekali.

"Pengadaan air bersih dan pembangunan pos angkatan laut dan pos polisi dan babinsa desa di kawasan terdepan yang menghadap Selat malaka juga dirasa penting untuk mengantisipasi keluar masuknya kejahatan transnasional di 'jalur tikus'."

 

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Konsultasi, 12 Kepala Desa di Wilayah Perbatasan Meranti Sambangi BNPP

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Fauzi Hasan, bersama 12 Kepala Desa mengunjungi kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/1).

Maksud dan tujuan dari rombongan Ketua DPRD beserta belasan kepala desa untuk berkonsultasi dan meminta bimbingan serta arahan terkait permohonan pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah lokasi di wilayah perbatasan.

"Dengan kondisi riil ini kami mewakili teman-teman dan kepala desa yang ingin memperjuangkan nasib kebutuhan warga, ingin konsultasi untuk mendapat bimbingan dan arahan yang baik memperjuangkan daerah kami yang sangat tertinggal. Yang jelas sesuai dengan surat kita, itu yang utamanya adalah pembangunan sarana dan prasarana infrstrutur jalan," kata Fauzi Hasan di hadapan Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Fisik Edi Mus, Asdep Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Bahrum Siregar, Asdep Infrastrutur Pemerintahan Asmawa, serta sejumlah pegawai terkait di ruang rapat gedung BNPP lantai IV.

Dia menambahkan, alokasi anggaran untuk pembangunan jalan antar desa belum ada. Pasalnya, pada tahap awal sesudah pemekaran (dari Kabupaten Bengkalis) pihaknya mengutamakan pengadaan listrik (elektrifikasi) yang saat ini sudah terpenuhi 95 persen. Sementara untuk infrastruktur pembangunan jalan lebih dahulu mengutamakan di pusat kbupaten atau pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Pihaknya merasa ingin mengetahui secara jelas soal aturan terkait permohonan pembangunan jalan di daerahnya, demi memenuhi kebutuhan warga desa. Seiring hal itu pula, mereka akan melanjutkan kegiatan selama di Jakarta dengan menemui Komisi V DPR dan pihak KementerianPUPR.

Sementara, Kepala Desa Sungai Gayung Kiri, Ace Muhammad Saleh, selaku perwakilan dari kepala desa yang hadir, menyebutkan  bahwa desa yang diwakilinya merupakan pulau terdepan di Meranti. Sebagai pulau terdepan di Meranti, banyak pembangunan infrastruktur yang belum terpenuhi, khususnya jalan.

"Kami mohon kiranya bagaimana baiknya. maka kami bersama teman-teman merasa harus datang ke Jakarta, harus selesaikan persoalan kebutuhan di perbatasan," kata Ace.

Senada, Kepala Desa Gemalasari, Syaiful, menjelaskan bahwa jalan penghubung antar desa di daerahnya sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari pihak terkait. Hal ini kemudian menyulitkan warga karena merupakan satu-satunya jalan menuju sekolah, rumah sakit dan pusat pemerintahan (Pemkab).

"Kondisi jalannya sangat rusak. Kami berkeinginan kalau ada program itu kami minta diprioritaskan pembangunan jalan," katanya.

 

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.