Menu
RSS

Bangun Kawasan Perdagangan di Sekitar PLBN Untuk Tarik Minat Warga Negara Tetangga

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang saat ini sudah menjadi indah dan megah diharapkan menjadi sebuah harapan baru terciptanya kawasan perbatasan yang ramah, aman dan sejahtera.

 

Dalam rangka memenuhi rasa aman dan sejahtera, di kawasan PLBN kini tengah dibangun kawasan perekonomian dan fasilitas sosial agar masyarakat di perbatasan menjadi nyaman serta bergairah.

"Maka dibangun kawasan perdagangan di dekat PLBN untuk menarik minat warga negara agar melakukan aktivitas perekonomian. Tahun ini selesai empat pasar yang akan diserahkan ke BNPP oleh menteri perdagangan, dua disini (NTT) dan dua di Kalimantan," kata Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, di Belu, Atambua, NTT, Selasa (18/9).

PLBN yang kini tampilannya gagah, mengharuskan warga pelintas melewati pos penjagaan yang cukup ketat. Hal ini demi menghindari terjadinya penyelundupan narkoba, human trafficking, pelaku teror, dan berbagai tindakan kriminal lain.

"Kita bangun PLBN untuk mencegah terjadinya penyelundupan, narkoba, teroris. Hadirnya PLBN juga kita sepakati untuk wujudkan kepastian ada pemanfaatan, contoh, kalau ada bawa barang lebih dari 20 kilo dikenakan biaya," ucap Sigit.

Disamping itu, rencana pembangunan patung Soekarno yang prosesnya sudah diawali dengan peletakan batu pertama oleh Kepala BNPP Tjahjo Kumolo di PLBN Motaain, diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi pelintas lokal maupun warga negara perbatasan.

"Sebagai daya tarik baru dan kemudian kita ingin rasa nasionalisme warga di perbatasan tetep tinggi. Jadi sekarang ada 7 PLBN, entar tambah lagi," katanya.

Tujuan dilakukannya itu semua tidak lain merupakan keinginan pemerintah untuk menghilangkan ketimpangan yang dirasakan di daerah dan desa, dalam hal ini kawasan perbatasan.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Sosial di Perbatasan Bukti Negara Besar dan Berdaulat

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang terukur dan terarah di seluruh wilayah negara dipercepat.

 

"Untuk mewujudkan pengelolaan perbatasan yang terarah, terintegrasi, terukur dan berkesinambungan, diperintahkanlah Kementerian PUPR, Kemendagri,17 kementerian/lembaga dan TNI-Polri mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan," kata Tjahjo di Lapangan Umum Atambua, Nusa Tenggara Timur, Rabu (19/9).

Untuk memperlihatkan wajah bangsa di perbatasan tampil dengan baik sekaligus membuktikan bahwa negara kita adalah negara besar dan berdaulat, maka kawasan perbatasan negara dibangun mencakup sarana dan prasarananya.

"Pembangunan perbatasannya selesai,178 kecamatannya ada, puskesmas ada, pasar ada. Pos perbatasan termasuk polsek dipersiapkan dengan baik. Mau naik kapal sudah terhubung, laut atau udara," ujarnya.

Dipastikan, pemerintah melalui BNPP terus mengkoordinasi dan mendorong K/L, pemda dan pemangku kebijakan lainnya dalam rangka menjabarkan arahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mewujudkan agenda nawacita ke3 yaitu 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan'.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Peran Aktif K/L dan Pemda Untuk Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan pemerintah daerah diharapkan berperan aktif  dalam mewujudkan perbatasan sebagai halaman depan negara, melalui pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

 

Sebagaimana Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, telah ditetapkan  187 kecamatan lokasi prioritas (lokpri) yang berada di 41 Kabupaten pada 13 Provinsi.

"Disamping itu juga telah ditetapkan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai upaya menumbuh kembangkan wilayah tersebut dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan perbatasan dan sekitarnya," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto, di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (20/7).

Agenda strategis pemerintahan Jokowi-JK yaitu Nawacita, khususnya Nawacita ke-3, memberikan arahan bagi dimulainya peletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris, yaitu dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan keberpihakan kepada daerah-daerah yang saat ini masih terisolir, tertinggal dan terbelakang. 

"Terutama pada kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar; daerah tertinggal dan terpencil, desa-desa tertinggal serta daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik," ucap Sigit.

Pembahasan mengenai fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan dinilai penting, dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan kesehatan kawasan perbatasan. 

"Maksud pertemuan ini adalah untuk mengkonfirmasi dan mengkoordinasikan program (kegiatan) dan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan kawasan perbatasan yang dibiayai dengan dan DAK Tahun Anggaran 2018," ujarnya.

Kemudian tujuannya adalah agar tersusun data rincian program (kegiatan) dan anggaran pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan kawasan perbatasan yang dibiayai dengan DAK Tahun Anggaran 2018. 

Maka dari itu, diharapkan peran aktif dalam mengklarifikasi dan (atau) mengkonfirmasi rincian anggaran Tahun 2018 pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan di kawasan perbatasan.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.