Menu
RSS

Terbantu BNPP, Kecamatan Kiwirok Timur Rasakan Pembangunan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pembangunan serta kesejahteraan terhadap warga di pelosok daerah menjadi perhatian pemerintahan Joko widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Hal ini menjadi cerminan dari salah satu Nawacita yaitu Nawacita ke-3 yang berbunyi 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan'.

 

Sejalan dengan itu, pembangunan dan kesejahteraan warga di Kiwirok Timur, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, secara bertahap terwujud. Terkini, pada tahun 2017 lalu telah dibangun satu paket pelayanan kesehatan berupa puskesmas, barak, rumah dokter dan sejumlah tenaga medis, untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar warga.

"Jaringan komunikasi juga sudah dibangun," kata Camat Kiwirok Timur, Fredi Taplo, baru-baru ini.

Pihaknya merasa terbantu dengan adanya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dikarenakan dapat menjadi jembatan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait. Terlebih dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar di daerah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini (PNG) ini.

"Terbantu dengan adanya BNPP, koordinasi mudah," ujar Fredi.

Dia menambahkan, sejumlah kebutuhan yang saat ini berproses adalah pembangunan tempat tinggal, air bersih, lampu penerangan dan rehabilitasi sekolah.

Kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 2000 jiwa ini mata pencahariannya rata-rata berkebun. Mereka juga memanfaatkan program Dana Desa untuk sejumlah kegiatan, diantaranya membangun kebun kopi, pengadaan bibit ayam dan pembangunan jembatan. Warga menjadi produktif dan merasa nyaman, disamping rasa aman yang selama ini sudah dibina bersama-sama.

Diketahui, Kecamatan Kiwirok Timur merupakan salah satu  dari 187 lokasi prioritas (Lokpri) 2015-2019. 

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Perpres 16/2018 Percepat Pembangunan Dalam Rangka Maksimalkan Penyerapan Anggaran

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kemunculan Peraturan Presiden (Perpres) 16/2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, tidak lepas dari arahan Presiden Jokowi untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran.

 

Oleh karena itu pula, pemerintah mengeluarkan Perpres 16/2018 menggantikan Perpres 54/2010 yang sudah diberlakukan sejak Maret 2018 lalu. Pada Perpres 16/2018 terdapat sejumlah perubahan secara struktur yang lebih sederhana.

"Hanya mengatur hal yang bersifat normatif, menghilangkan bagian penjelasan serta standar dan prosedurnya diatur dalam aturan LKPP dan aturan kementerian sektoral terkait," kata Tim Perumus Perpres 16/2018, Indro Bawono, saat Sosialisasi Perpres 16/2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan pegawai BNPP, di Jakarta, Kamis (17/5).

Dalam Perpres ini pun terdapat sejumlah perubahan, yaitu terkait pengaturan, definisi dan istilah. Untuk pengaturan, terdapat 12 pengaturan baru yang meliputi tujuan pengadaan, pekerjaan yang terintegrasi, perencanaan pengadaan, agen pengadaan serta konsolidasi pengadaan.

"Perubahan istilah dari yang tadinya ULP/LPSE menjadi UKPBJ, lelang menjadi tender, Pokja ULP menjadi Pokja pemilihan dan sistem gugur menjadi harga terendah," ucap Indro.

Kemudian untuk perubahan definisi, sebelumnya, badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya. Kini, pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Perubahan definisi lain, dari yang tadinya panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan, pada Perpres yang baru PJPHP adalah pejabat administrasi/fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. 

Sementara, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, Setyabudi Arijanta menekankan strategi jitu pencegahan permasalahan hukum dalam pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP).

"Diantaranya, membentuk dan menyiapkan SDM yang kompeten dan profesional, membuat perencanaan kegiatan dan anggaran yang benar," ujar dia.

Lalu, pendampingan mulai dari proses pemilihan sampai dengan serah terima pekerjaan serta pendampingan ahli hukum kontrak dalam persiapan dan penyusunan kontrak dan tidak KKN.

Menurutnya terdapat sejumlah permasalahan hukum dalam PBJP, seperti permasalahan hukum administrasi negara, permasalahan hukum perdata, permasalahan hukum pidana dan permasalahan hukum persaingan usaha.

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Beri Kuliah Umum di IPB, Tjahjo Kumolo Bicara Soal Pembangunan Wilayah Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pagi ini, Rabu 2 Mei 2018, akan memberikan Kuliah Umum di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jawa Barat. Tema yang dibawakan mengangkat "Pembangunan Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Memperkuat Ketahanan Bangsa".

 

Dalam kesempatan ini, Tjahjo juga menyaksikan penandatangan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Undestanding (MoU) antara BNPP dengan IPB. Penandatanganan dilakukan Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto dengan Rektor IPB Arif Satria di Auditorium Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB Dramaga. Dimana prinsip Nota Kesepahaman saling mendukung dan memberi manfaat bagi pembangunan di wilayah perbatasan sejalan dengan Nawacita Ketiga Presiden Joko Widodo.

Dalam pemaparannya, mantan Anggota DPR RI itu mengungkapkan capaian pelaksanaan kebijakan dan program Pengelolaan Perbatasan Negara pada era Presiden Joko Widodo. Utamanya dalam konteks pembangunan wilayah perbatasan, peningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan dalam rangka memperkuat ketahanan bangsa.

Merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 Jo. Perpres No 44 Tahun 2017 tentang BNPP, keberadaan lembaga ini mempunyai empat tugas besar dalam mengelola perbatasan. Pertama menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, kedua menetapkan rencana kebutuhan anggaran, ketiga mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan keempat pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Arah dan kebijakan pengelolaan perbaasan negara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Tjahjo menyatakan bahwa Pengelolaan Perbatasan Negara mengandung dua dimensi yakni "Pengelolaan Batas Wilayah Negara" (border line) dan "Pembangunan Kawasan Perbatasan" (border area).

Pengelolaan perbatasan memiliki nilai yang sangat strategis dan penting, karena terkait langsung dengan upaya penegakan kedaulatan negara, penegakan pertahanan dan keamanan negara, pendayagunaan sumberdaya dan pemerataan pembangunan, serta tanggung jawab kita dalam membangun daya saing warga masyarakat perbatasan untuk mengimbangi aktivitas sosial ekonomi masyarakat negara tetangga.

"Secara bersama-sama, kedua aspek tersebut menentukan wajah negara kita dalam berhadapan dengan negara-negara tetangga," kata Tjahjo Kumolo.

Sementara Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara, lanjutnya, merupakan penjabaran dari agenda strategis Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi – JK sebagaimana tertuang dalam Nawacita Ke-3. Yakni "Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan".

RPJMN 201-2019 sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 sendiri diarahkan pada upaya perwujudan perbatasan negara sebagai "halaman dan beranda depan negara, sekaligus pintu gerbang perdagangan dengan negara tetangga". Dimana pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan keamanan (security approach), pendekatan kesejahteran (prosperity approach) dan pendekatan lingkungan (environment approach).

Tjahjo yang merupakan mantan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) itu menjelaskan secara singkat capaian pelaksanaan kebijakan dan program Pengelolaan Perbatasan Negara. Untuk pengelolaan batas wilayah negara di darat, dilakukan pemeliharaan patok/tugu batas negara melalui kegiatan Investigation, Refixation dan Maintenance (IRM).

Pembangunan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) RI – Malaysia untuk meningkatkan efektivitas patroli pengamanan batas negara dan pengawasan pelintas batas ilegal mencapai 43,08% dari target 2019 Km dan pemasangan Chip pada patok/tugu batas negara RI – Malaysia sebanyak 550 unit.

Selanjutnya penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) RI – Malaysia diprioritaskan pada sektor timur secara simultan, percepatan penyelesaian 2 Unresolved Segments batas wilayah negara RI-RDTL secara komprehensif, pemasangan Pilar RI – RDTL sebanyak 160 pilar, pemasangan Pilar RI – PNG sebanyak 35 pilar serta pembangunan dan Renovasi Pos Pamtas sebanyak 75 unit.

Untuk batas wilayah laut, kata Tjahjo, sejumlah batas maritim baik batas laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen hingga kini masih terus dilakukan penyelesaian dengan negara tetangga. Berikut pembangunan sarpras Hankam, diantaranya melaksanakan direktif Presiden Jokowi pada 16 Desember 2014 berupa pembangunan Posal dan Dermaga Sei Pancang oleh Kementerian Pertahanan yang telah elesai akhir Juni 2017 dan siap diresmikan oleh Bapak Presiden RI.

Sedangkan untuk batas negara wilayah udara, BNPP tengah memproses Penetapan Air Defense Identification Zone (ADIZ) dalam rangka menjaga perbatasan udara NKRI dan penyelesaian Flight Information Region (FIR) sektor ABC di Wilayah Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau.

Penyelesaian tata ruang juga telah dilakukan BNPP. Tercatat dari 9 Rancangan Peraturan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Negara (darat dan laut), 6 Raperpres telah ditetapkan menjadi Perpres. Masing-masing untuk Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Pemerintah melalui BNPP melaksanakan program pemenuhan kebutuhan sosial dasar dengan dibangunnya sekolah di kawasan perbatasan, baik tingkat SD, SMP, SMA/SMK dan Unit Sekolah Gratis Depan. Selain fisik sekolah, distribusi tenaga pendidik dilakukan di 187 Lokpri masing-masing 26.955 Guru SD, 10.628 Guru SMP/MTs, 9.188 Guru SMA/SMK/MA).

"Pembangunan sarana air bersih di 54 Kecamatan Lokpri, penyediaan air baku di 21 Kecamatan Lokpri, pembangunan Puskesmas di 44 Kecamatan Lokpri, penyediaan tenaga kesehatan pada 86 Puskesmas sebanyak 575 orang dan pembangunan/rehabilitasi rumah rakyat layak huni pada 51 Kecamatan Lokpri sebanyak 190 Unit," urai Tjahjo.

Dalam rangka kedaulatan pangan, pemerintah membangun pertanian terpadu melalui cetak sawah baru di Kalimantan Barat dengan luas 1.782 Ha dan produksi 3.809 ton dan di Papua dengan luas 2.841 Ha dan produksi 8.523 ton. Berikut pembangunan pertanian terpadu melalui pengembangan pertanian organik terintegrasi dengan penggemukan sapi di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur seluas 500 Ha.

Kedaulatan energi dilakukan dengan membangun energi listrik pada 129 Desa di Kawasan Perbatasan dan di bidang perekonomian dilakukan pembangunan dan pengembangan pasar dan sarana-prasarana pendukung pariwisata di kawasan perbatasan.

Sedangkan untuk konektivitas antar daerah, masih kata Tjahjo, pemerintah telah menambah 6 Trayek Tol Laut, pembangunan jalan pararel perbatasan Kalimantan yang menghubungkan 1.619,2 Km dan masih menyisakan 300,9 Km yang belum terhubung, pembangunan jalan pararel di NTT sehingga dapat menghubungkan 152,94 Km dan masih menyisakan 23,26 Km yang belum terhubung.

"Pembangunan jalan lintas perbatasan Papua, sehingga dapat menghubungkan 919,7 Km dan masih menyisakan 178,54 Km yang belum terhubung, pembangunan/peningkatan 33 Bandar Udara dan 12 Pelabuhan/Dermaga dan pembangunan Sarana prasarana Pemerintahan berupa Kantor Kecamatan/Distrik, Kantor Desa/Kelurahan, Balai Pertemuan Umum dan Mess Aparatur Kecamatan di Kawasan Perbatasan," terang Tjahjo.

Setelah membangun 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu di Entikong, Nanga Badau, Aruk, Mota’ain, Motamasin, Wini, dan Skow yang telah selesai dan diresmikan oleh Presiden Jokowi, pemerintah tengah melakukan pengembangan tahap II 7 PLBN Terpadu berupa pembangunan infrastruktur pendukung pelayanan lintas batas negara untuk mewujudkan PLBN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional, nasional dan internasional.

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan masterplan pembangunan 9 PLBN yakni PLBN di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, PLBN di Pulau Serasan Kabupaten Natuna, PLBN Jasa Kabupaten Sintang, PLBN Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, PLBN di Sei Nyamuk Kabupaten Nunukan, PLBN di Distrik Waris Kabupaten Keerom, PLBN Napan Kabupaten Timur Tengah Utara, PLBN Maritaing Kabupaten Alor dan PLBN di Oepoli Kabupaten Kupang.

Dalam rangka pemantapan kelembagaan dan fungsi BNPP dalam pengelolaan perbatasan negara, berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 dimana pada pelaksanaanya diatur dengan Permendagri 140/2017, dibentuk Badan Pengelola PerbatasanDaerah (BPPD). Selain itu sebagai upaya pengintegrasian, organisasi perundingan yang bersifat Ad Hoc menjadi kelembagaan yang bersifat permanen dibawah koordinasi BNPP guna percepatan penyelesaian batas wilayah negara.

Kepala BNPP menggarisbawahi pentingnya optimalisasi, kerja keras dan keterpaduan perencanaan/pelaksanaan antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta masyarakat/dunia usaha dalam Pengelolaan Perbatasan Negara telah dapat mewujudkan hasil yang kongkrit, kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Perbatasan.

"Melalui mekanisme Pengelolaan Perbatasan Negara yang terkoordinasi dan terpadu, kelemahan dan keterbatasan yang ada selama ini, dapat diperbaiki sehingga pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan dapat direalisasikan secara bertahap," demikian Tjahjo Kumolo. (Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.