Menu
RSS

BNPP Upayakan Pemenuhan Komitmen Target Pembangunan Kawasan Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud mengatakan bahwa pemenuhan komitmen terhadap target pembangunan kawasan perbatasan menjadi penekanan dalam rencana tahun 2019.

 

Pasalnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 hanya tinggal satu tahun lagi. Sementara mengacu pada kemampuan (berdasarkan RPJM), kemungkinan ada hal belum bisa dituntaskan karena keterbatasan sumber daya, anggaran, dan berbagai proses atau kondisi yang dihadapi.

"Sembari kita review,mana yang sudah selesai, mana yang belum, dan mana saja yang perlu kita lihat dan harus dilanjutkan pada RPJM selanjutnya, misal, jalan paralel perbatasan yang baru sekitar 85 persen," kata Restuardy di Jakarta,pada sela-sela Rapat pertemuan dengan Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Perbatasan, Senin (19/2).

Namun, menurutnya, kita tetap harus terus mengupayakan agar pemenuhan komitmen pada 2019 bisa tercapai.Keberlanjutan dan kemanfaatan menjadi point yang krusial. Infrastruktur yang dibangun harus tuntas (jangan ada yang mangkrak), dan pastikan kemanfaatannya. Hal tersebut menjadi bagian yang selalu ditekankan Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP.

Bapak Presiden RI bahkan memberikan contoh konkrit terkait hal tersebut, jangan sampai ada bendungan yang tidak ada saluran pengairannya, irigasi tidak tersambung dengan area persawahan, serta terminal/sentra produksi/ pasar yang tidak memiliki akses jalan.  Infrastruktur di wilayah perbatasan harus direncanakan terintegrasi, mengacu pada tata ruang, berkesinambungan, dan efektif untuk meningkatkan kesra sekaligus menjaga kedaulatan NKRI.

Pada saat ini, proses perencanaan yang sudah berjalan (dalam konteks siklus perencanaan) telah menghasilkan rencana kebutuhan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, dan selanjutnya  dikomunikasikan dengan  pemerintah daerah (Pemda)."Sebelumnya rencana kebutuhan ini sudah kita bicarakan dan merupakan hasil dgn kementerian/lembaga (K/L) terkait. Jadi rencana sudah lebih dulu dibahas dengan K/L, dan hari ini kita komunikasikan dengan (pemerintah) daerah supaya bisa 'inline' dengan perencanaan di daerah (perbatasan)," ucapnya.

Dijelaskan, apa yang sudah disusun pemerintah pusat diharapkan bisa masuk dalam proses dan mekanisme  perencanaan melalui e-planning, sehingga dapat terus dibahas hingga tahapan Musrenbang berlangsung.

"Itu bentuk pengawalan yang dilakukan BNPP agar prioritas pembangunan kawasan perbatasan bisa masuk dalam dokumen perencanaan, kuncinya disana. Bila sudah masuk dalam dokumen perencanaan kemudian akan diikuti dengan tahapan/proses penganggaran (baik di pusat maupun daerah)," imbuhnya.

 

(humas BNPP)

Lebih lanjut...

Upaya Meranti Kejar Ketertinggalan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kabupaten Kepulauan Meranti (Provinsi Riau) yang resmi berpisah (pemekaran)  dari Kabupaten Bengkalis pada 2009, merupakan kawasan perbatasan laut di Selat Malaka yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura.

 

Meranti yang sampai saat ini masih menduduki posisi teratas untuk tingkat kemiskinan di Provinsi Riau, memerlukan sejumlah sarana dan prasarana agar terlepas dari keterisolasian dan ketertinggalan. 

Pada masa awal sesudah pemekaran, pemerintah setempat mengutamakan pengadaan listrik (elektrifikasi) yang saat ini sudah terpenuhi 95 persen. Sementara untuk infrastruktur pembangunan jalan, terlebih dahulu mengutamakan di pusat kota (kabupaten) atau pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Seiring perkembangannya, warga sejumlah desa di Kabupaten Meranti membutuhkan pembangunan infrastruktur mulai dari pembangunan jalan hingga sarana pendidikan untuk melancarkan aktifitas perekonomian dan menggapai masa depan penuh harapan anak-anak di wilayah perbatasan laut ini.

Sekretaris Daerah, Yulian Norwish, menekankan pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kegiatan ekonomi kreatif yang berorientasi pasar. Hal ini diyakini dapat mengatasi kemiskinan yang ada di Meranti. Ekonomi kreatif berorientasi pasar juga merupakan upaya perwujudan visi misi Kabupaten Kep Meranti untuk menjadi badar niaga yang madani.

"Pemecah gelombang untuk atasi abrasi yang terus menggerus pesisir pulau Selat Malaka 5 - 50m setahun, serta kemudahan dalam pelayanan publik untuk infrastruktur pemerintah," kata Yulian, dalam keterangan yang diterima Senin (5/2).

Kemudian pembangunan jalan poros, baik pengaspalan atau dengan pengerasan base, perlu dilakukan agar inter koneksi antar desa serta kecamatan dapat berjalan lancar. Pembangunan infrastruktur pelabuhan antar kecamatan, jembatan penyambung antar sungai yang ada di setiap pulau, juga dinilai penting agar tak menjadi hambatan transportasi antar desa. 

"Lalu pembangunan kantor camat Tasik Putri Puyu dan kantor camat Pulau Merbau yang masih menumpang di sekolah atau kantor desa," jelasnya.

Sekolah dan puskesmas untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan warga pun belum terbangun. Sarana penunjang seperti perumahan khusus untuk guru, tenaga medis, aparat kecamatan dan TNI-Polri di lokpri dirasa perlu didirikan agar mereka betah 'menghuni' di perbatasan.

Infrastruktur dan sarana untuk menjaga keamanan di wilayah perairan kawasan perbatasan juga menjadi sorotan. Bahkan, perlu penguatan pengamanan di pos AL, Babinsa dan Polsek, untuk menghalau keluar masuknya kejahatan transnasional di 'jalur tikus'. 

Atas sejumlah kebutuhan inilah, pihak Pemkab Kepulauan Meranti akan menyiapkan dokumen penunjang yang dikordinasikan dengan pihak terkait. Bahkan, usulan pembangunan juga dimuat dalam e-planing dan e-proposal sehingga legalitas usulan diakui.

Kabag Pengelola Perbatasan Kabupaten Meranti, Efialdi, memastikan segera merekap  usulan yang masuk untuk ditindaklanjuti ke tingkat provinsi dan BNPP RI, agar selanjutnya bisa diteruskan kepada kementerian/lembaga terkait. 

"Semoga kawasan perbatasan dapat menjadi beranda terdepan negara," tutur Efialdi.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebelumnya mengimbau pemerintah daerah untuk lebih detail dalam mengajukan permohonan pembangunan infrastruktur maupun kebutuhan sosial dasar di daerahnya, dalam hal ini kawasan perbatasan.

Kelengkapan dokumen terhadap apa yang mau dibangun menjadi hal yang wajib dipenuhi. Misal, permohonan pembangunan jalan seperti yang diajukan 12 kepala desa Kabupaten Kepulauan Meranti belum lama ini. Pemerintah setempat diminta untuk menelusuri status jalan yang ada di lokasi yang ingin dibangun, apakah statusnya jalan nasional, provinsi atau jalan kabupaten. Sehingga, memudahkan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam pembangunan jalan tersebut.

BNPP saat ini berupaya untuk memenuhi pembangunan  di kawasan perbatasan. Salah satunya dengan melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini agar percepatan pembangunan infrastruktur di perbatasan segera terlaksana.

Terkait aturan, kabupaten atau daerah memberikan usulan agar masuk dalam Musrenbang. BNPP dalam hal ini mengawal dan tidak dalam posisi memutuskan.

 

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.