Menu
RSS

Penyelesaian Pembangunan Jalan Paralel di Perbatasan Kalimantan Bernilai strategis

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa penyelesaian pembangunan jalan paralel sepanjang 1.920 km di kawasan perbatasan Kalimantan merupakan infrastuktur strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

"Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” ,” kata Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Rabu (5/9).

Selain itu, lanjutnya, untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Ini akan membantu masyarakat di kawasan perbatasan, dimana barang kebutuhan dapat diperoleh lebih mudah dan murah, disamping kesenjangan antarwilayah berkurang.

Sementara, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan Ditjen Bina Marga Refly Ruddy Tangkere, menyampaikan dari 1.920 km jalan paralel perbatasan di Kalimantan, yang berada di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sepanjang 824 km dan Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 244 km. 

Pembangunan jalan yang dimulai sejak tahun 2015 tersebut ditargetkan sudah bisa tersambung dan fungsional pada akhir 2019 dengan kondisi sebagian beraspal, sebagian perkerasan agregat dan perkerasan tanah. 

Pembangunan infrastruktur jalan ini merupakan bagian dari mewujudkan Nawacita ke-3 pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yaitu 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan'.

 

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Laksanakan Amanah Presiden, Trans Papua Barat Untuk Pertama Kalinya Bisa Dilintasi Kendaraan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mengungkapkan jika jalan Trans Papua di Papua Barat sepanjang 1.070,62 Km telah terhubung seluruhnya pada akhir 2107. Ruas Trans Papua Barat sendiri terbagi dalam dua segmen.

Segmen I adalah Sorong-Maybrat-Manokwari sepanjang 594,81 Km dan Segmen II adalah Manokwari-Mameh-Wasior-Batas Provinsi Papua sepanjang 475,81 Km. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVII Manokwari Yohanis Tulak Todingrara menyebutkan kedua segmen Trans Papua tersebut bisa dilalui dengan waktu tempuh sekitar 36 jam.

Tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga dipimpin Direktur Pembangunan Jalan Achmad Gani Ghazali Akman bersama Kepala BPJN XVII dan Kepala Pusat Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Deded Permadi Sjamsudin, pekan lau melakukan perjalanan melintasi segmen II yang dimulai dari Nabire, Papua dan berakhir di kota Manokwari.

Perjalanan tersebut merupakan pertama kalinya ruas segmen II Trans Papua Barat dapat dilewati dengan kendaraan, meskipun dengan kendaraan double gardan.

Tulak mengatakan, jalan sepanjang 471,81 Km tersebut saat ini dapat dilintasi dalam waktu 22 jam. Dengan telah terhubungnya seluruh jalan Trans Papua Barat, hal tersebut merupakan jawaban atas permintaan Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono saat berkunjung ke Wasior, Kabupaten Teluk Wondama pada April 2016.

"Pada saat itu, Bapak Presiden menyampaikan kepada masyarakat Wasior bahwa Kementerian PUPR menargetkan ruas jalan Manokmari-Wasior bisa tersambung pada tahun 2017, dan syukurlah sejak akhir tahun 2017 segmen jalan Trans tersebut sudah tersambung dan kami lintasi saat ini," kata Kepala BPJN XVII.

Achmad Gani mengaku gembira dengan telah terbukanya jalur Trans Papua Barat. Namun Dia mengakui masih ada beberapa titik yang tingkat kemiringan jalannya masih harus ditangani. Menurutnya aspek geometrik jalan, daerah longsoran serta grade yang masih terlalu besar perlu segera mendapat perhatian. 

Diungkapkan jika pemeliharaan jalan sebelumnya masih kurang, khususnya terhadap jalan-jalan yang sudah dibuka pada tahun 2011 dan 2012 sehingga kembali ditumbuhi pohon dan tanaman. Hal itu terjadi karena pada tahun-tahun sebelumnya belum ada alokasi dana pemeliharaan.

"Tapi mulai tahun ini 2018, seluruh jalan yang terbuka ini sudah ada dana pemeliharaannya," terang Gani.

Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV BBPJN XVII Benny Pesurnay mengatakan, pada tahun ini pihaknya akan melakukan sebagian penanganan grade yaitu pada Mameh-Windesi-Batas Provinsi Papua sepanjang 6 Km dan juga pada Ambuni-Simpang Goro sepanjang 10 Km.

Pada kesempatan yang sama, Tulak menjelaskan dari panjang Trans Papua Barat 1.070,62 Km proporsinya 59 persen sudah aspal dan 41 persen masih belum aspal. Dia merencanakan dalam dua tahun kedepan jumlah jalan yang sudah diaspal dapat meningkat hingga 10 persen. Pada tahun ini, Ditjen Bina Marga mengalokasikan dana penanganan Trans Papua Barat sebesar Rp950 miliar.

Pihaknya pada 2018 juga akan melakukan pembangunan sejumlah jembatan pada Trans Papua Barat yang memang banyak melintasi sungai. Hingga akhir 2017, jumlah jembatan yang butuh dibangun atau tangani berjumlah 125 jembatan atau ekuivalen sepanjang 3.350 meter. Strategi BPJN XVII dalam pembangunan jembatan tersebut ialah dengan semipermanen menggunakan bailey atau jembatan kayu.

"(Semua) kita tuntaskan di 2019, pada tahun ini sudah kita tangani pembangunannya 60 jembatan. Untuk teknik pembangunannya kita mengajak Pusjatan untuk memberi masukan," ucapnya.

Pembangunan jalan Trans baik di Papua dan Papua Barat menghadapi tantangan kondisi alam berupa kontur pegunungan dan lainnya. Untuk mengatasi kondisi di lapangan tersebut Ditjen Bina Marga bekerja sama dengan Pusjatan. Penanganan Trans dilakukan dengan sistem kerja 3 shift. Untuk penggunaan material bangunan, pihaknya berupaya keras mengutamakan pemanfaatan bahan lokal.

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.