Menu
RSS

Peran Aktif K/L dan Pemda Untuk Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan pemerintah daerah diharapkan berperan aktif  dalam mewujudkan perbatasan sebagai halaman depan negara, melalui pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

 

Sebagaimana Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, telah ditetapkan  187 kecamatan lokasi prioritas (lokpri) yang berada di 41 Kabupaten pada 13 Provinsi.

"Disamping itu juga telah ditetapkan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai upaya menumbuh kembangkan wilayah tersebut dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan perbatasan dan sekitarnya," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto, di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (20/7).

Agenda strategis pemerintahan Jokowi-JK yaitu Nawacita, khususnya Nawacita ke-3, memberikan arahan bagi dimulainya peletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris, yaitu dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan keberpihakan kepada daerah-daerah yang saat ini masih terisolir, tertinggal dan terbelakang. 

"Terutama pada kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar; daerah tertinggal dan terpencil, desa-desa tertinggal serta daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik," ucap Sigit.

Pembahasan mengenai fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan dinilai penting, dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan kesehatan kawasan perbatasan. 

"Maksud pertemuan ini adalah untuk mengkonfirmasi dan mengkoordinasikan program (kegiatan) dan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan kawasan perbatasan yang dibiayai dengan dan DAK Tahun Anggaran 2018," ujarnya.

Kemudian tujuannya adalah agar tersusun data rincian program (kegiatan) dan anggaran pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan kawasan perbatasan yang dibiayai dengan DAK Tahun Anggaran 2018. 

Maka dari itu, diharapkan peran aktif dalam mengklarifikasi dan (atau) mengkonfirmasi rincian anggaran Tahun 2018 pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan di kawasan perbatasan.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Mantapkan Program Pembangunan Perbatasan di 2019, BNPP Sinkronisasi Dengan Pemda

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Memperbaiki keterisolasian dan ketertinggalan di kawasan perbatasan negara merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda), dan hal itu menjadi tantangan yang harus dijawab bersama demi menjadikan wilayah perbatasan sebagai 'Gerbang Depan NKRI'.

 

Demikian dikatakan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktpur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud. Menurutnya selain penyelesaian dan penegasan batas wilayah negara, pembangunan kawasan perbatasan dalam konteks infrastruktur juga menjadi strategi dalam perwujudan Nawacita ke-3 pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Restuardy menjelaskan bahwa  lokus pembangunan adalahkecamatan yang menjadi lokasi prioritas (Lokpri) dan kawasan yang menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), sebagaimana dimandatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Fokus kita ada 187 Lokpri pada 41 kabupaten/kota di 13 provinsi, dari 778 kecamatan, 134 kabupaten/kota di 23 provinsi. Kemudian 10 PKSN dari 26 PKSN," kata dia, dalam Rapat Penyusunan Program dan Kebutuhan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan, yang dihadiri pejabat dari seluruh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah perbatasan, di Jakarta, Senin (19/2).

Pada saat ini, telah tersusun rencana kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan tahun 2019 yang dirancang sejak tahun 2017 lalu(T-2) bersama KL/LPNK. Melalui forum bersama Bappeda,diharapkan rencana kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan tersebut dapat disinkronkan dan diharmonisasikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah, untuk selanjutnya menjadi prioritas bersama untuk dibahas lebih lanjut dalam tahapan proses perencanaan pembangunan (Renbang ) berikutnya.

BNPP berharap agar pemerintah daerah (pemda) di wilayah perbatasan dapat mendiskusikan dan menindaklanjutinya di daerahPada aspek perencanaan, Pemerintah terus mendorong efektivitasnya, salah satunya melalui sistem e-planning.

"Perencanaan dengan e-planningsaat ini, saya kira sudah berproses di daerah, termasuk persiapan Musrenbang mulai tingkat Desa, Kabupaten/Kota hingga Provinsi. Prioritas-prioritas yang didiskusikan diharapkan untuk dimasukkan kedalam dokumen e-planing," ujarnya.

Ditambahkan, pada waktu yang lalu cukup banyak rencana di daerah yang tidak masuk dalam e-planing, sehingga tidak bisa dibahas dan tidak manjadi prioritas pada forum-forum perencanaan selanjutnya.  

Pada forum ini BNPP menjadi fasilitator dalam konsultasi dan sinkronisasi rencana pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, antara lain aspek konektivitas (meliputi Jalan/jembatan, jaringan dan moda transportasi, komunikasi) dan aspek pelayanan publik dan ekonomi lokal (meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, perdagangan, dan sarpras pemerintahan).

Selain puluhan perwakilan Bappeda provinsi dan kabupaten/kota wilayah perbatasan, hadir dalam forum ini Wakil Bupati Merauke, Asdep Infrastruktur Fisik BNPP Edi Mus, Asdep Eko Kesra BNPP Bahrum Siregar, serta pegawai struktural BNPP.

 

(Humas BNPP)

 

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.