Menu
RSS

Ujung Tombak Pemerintahan, Peran Camat di Perbatasan Perlu Diperkuat

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Penguatan peran camat di kawasan perbatasan bertujuan untuk memaksimalkan peran organisasi perangkat daerah yang menangani urusan perbatasan negara di tingkat kabupaten/kota.

 

Kegiatan ini dinilai penting karena camat adalah ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan  terkait keamanan dan kesejahteraan warga perbatasan.

"Khususnya bagi camat yang mungkin secara real belum memahami makna perbatasan negara," kata Mendagri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo diwakili Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Camat di Kawasan Perbatasan Negara, di Jakarta, Kamis (5/7).

Dia menjelaskan, ada 778 kecamatan di wilayah perbatasan Indonesia, namun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka diberi perhatian terhadap 187 kecamatan (42 kabupaten dan 13 provinsi).  Terkait dengan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan, dibangun secara bertahap dengan melihat kemampuan negara, kesiapan SDM, kondisi geografis serta permasalahan dengan negara tetangga yang belum slesai. 

"Oleh karena itu disini akan disampaikan oleh BNPP bahwa kita ada prioritas yaitu10 PKSN yang terbagi di darat yaitu Aruk, Entikong, Badau, Atambua, Jayapura. Sementara di laut yaitu Sabang, Ranai, Sebatik, Tahuna dan Saumlaki. RPJMN berikutnya kita masih menyisakan 16 PKSN baik darat maupun laut," ujar Hadi yang juga mantan Sekretaris BNPP.

Menteri Dalam Negeri, lanjutnya, juga menekankan komitmen pemerintah, khususnya dalam kabinet kerja bahwa pembangunan kawasan perbatasan adalah penjabaran Nawacita ke3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019. 

Jadi, dalam nawacita-nya memperkuat daerah dan desa dalam negara kesatuan, sementara dalam RPJM-nya ditegaskan bagaimana mewujudkan beranda depan dalam upaya memajukan di bidang perdagangan dengan negara tetangga, targetnya pun sudah ditetapkan yaitu 10 PKSN dan 187 lokpri.

"sehingga camat perlu pemahaman, khususnya yang ada di perbatasan negara. Karena  fungsinya beda, harus memahami wilayah terkait dengan negara tetangga, pengembangan wilayah kawasan perekonomian, perdagangan dan tentunya menjaga dari hal-hal yang kita tidak inginkan."

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Era Pemerintahan Jokowi-JK Aturan Keprotokolan Dinamis

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kepala Bagian Protokol Kementerian Dalam Negeri Imelda menyebutkan bahwa bidang keprotokolan melaksanakan fungsi manajemen untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan.

 

Ditekankan bahwa hanya ada satu aturan soal keprotokolan, yaitu UU No 9 Tahun 2010, dimana keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan (atau) kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. 

Menurutnya, belajar soal protokol tidak membutuhkan waktu lama dan hanya dalam hitungan hari sudah bisa mahir.  "Protokol sebagai ilmu, manajemen dan seni," kata Imelda dalam acara Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokolan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Bogor, Senin (20/3).

Disebutkan bahwa di era pemerintahan Jokowi-JK, aturan keprotokolan sangat dinamis, bahkan para menteri di kabinet kerja sudah tidak menggunakan pengawalan. perubahan di lapangan merupakan hal yang biasa.

"Acara bagus biasa aja, kalau nggak bagus yang disalahin protokolnya," kata dia.

Imelda juga menerangkan soal tata urutan memasuki kendaraan. Dimulai dari pesawat udara, seorang yang paling utama masuk pesawat paling akhir dan turun lebih dulu (pertama). Kemudian kapal laut; orang paling utama naik lebih dahulu dan turun paling dahulu pula. Lalu naik mobil atau kereta api, orang paling utama naik maupun turun lebih dahulu. 

Tak luput, tata urutan datang dan pergi juga masuk dalam pembahasan. Dalam peristiwa resmi, orang yang paling utama beserta rombongan datang paling akhir dan meninggalkan lokasi paling dahulu. Maka, perlu disediakan ruang transit atau ruang tunggu sebelum acara dimulai.

Biro Keuangan, Umum dan Humas (KUH) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokoleran. Kegiatan diikuti seluruh komponen di BNPP, baik dari pusat hingga daerah, dalam hal ini pegawai BNPP yang ada di 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Bimtek menghadirkan Kepala Biro Adpim Setjen Kemendagri Agus Fatoni, Kabag Protokoler Kemendagri Imelda, Kabid Humas Kemendagri Maddaremeng dan praktisi media dari Rakyat Merdeka Sophan Wahyudi.

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.