Menu
RSS

Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Harus Terpadu dan Berkelanjutan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Deputi II bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Boytenjuri mengatakan bahwa terdapat dua aspek dalam pengelolaan kawasan perbatasan, yaitu pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan.

 

Khusus untuk pembangunan kawasan perbatasan, diperlukan pengelolaan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) di perbatasan demi meningkatkan kesejahteraan warganya. 

"Kita bangun SDM dan segala macam. Tinggal evaluasi Rencana Induk (Renduk) dan Rencana Aksi (Renaksi) apa yang kurang didorong. bagaimana konsep kedepan, konsep perjanjian kerjasama apa yang ingin dilakukan," kata Boy, saat Rapat Pembentukan Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/7).

Forum bersama sejumlah perguruan tinggi merupakan ajang yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan dukungan pembangunan di kawasan perbatasan, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan serta bergeraknya roda perekonomian . 

Dipaparkan, penanganan pengelolaan kawasan perbatasan saat ini dilakukan dengan gencar, terutama terkait program Nawacita ke-3 pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yaitu 'membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan'.

"Dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019 fokus dan lokus yang ingin dibangun yaitu di 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 kecamatan (lokasi prioritas). Ini dulu yang difokuskan pemerintah pada 2015-2019," katanya.

Masih adanya warga perbatasan yang terisolir dan miskin menjadikan konsep pengelolaan perbatasan tak lagi sebatas pertahanan, melainkan juga kesejahteraan. Maka, setiap potensi yang ada di kawasan perbatasan perlu ditangani secara terpadu oleh pemangku kepentingan dan didukung oleh kelompok atau lembaga seperti perguruan tinggi.

"Kita lakukan pembangunan berkelanjutan. pertahanan, kesejahteraan dan lingkungan yang dijaga. Sehingga mempercepat pertumbuhan perekonomian," katanya.

Potensi yang ada di sejumlah daerah di kawasan perbatasan menurutnya dapat dikelola lebih maksimal dan efektif. Diantaranya, daging sapi yang diperoleh dari NTT, NTB, Bali dan Jatim. Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap daging sapi setiap tahunnya 633 ribu ton lebih, namun 259.622 ribu ton-nya merupakan impor dari luar negeri. Harga daging sapi yang tergolong tinggi bisa ditangani bila ada pengelolaan yang lebih maksimal dan terpadu. 

Begitupun dengan pengadaan lahan pertanian di Papua dan daerah kawasan perbatasan lain serta potensi wisata yang ada di Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT), yang juga perlu pengelolaan secara terpadu.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

BNPP Mantapkan Koordinasi Dalam Pengelolaan Batas Negara Wilayah Udara

  • Diterbitkan pada berita
BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan beberapa koordinasi bersama sejumlah kementerian/lembaga (K/L) terkait persiapan pengaturan batas negara wilayah udara. 
 
 
Menurut Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Rahman Ibrahim, koordinasi yang sudah dilakukan sebelumnya adalah Rapat Persiapan Koordinasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Udara pada 23 Maret 2018, yang menghasilkan sejumlah poin kesepakatan, yaitu Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) setuju usulan pemrakarsa penyusunan regulasi Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) sesuai domain merupakan substansi dari Kementerian Pertahanan. 
 
Poin lain, Asisten Potensi Dirgantara (Aspotdirga) AU mendukung pembahasan dengan menyiapkan draft naskah akademis. Lalu, Bappenas sebagai fasilitator pembahasan usulan pemrakarsa penyusunan regulasi PRUN yang semula di ATR dilimpahkan kepada Kemhan.
 
"Settap BNPP akan mengkomunikasikan lebih lanjut secara intensif dengan K/L teknis terkait sebelum pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Udara ke-dua yang direncanakan dilaksanakan 2 Mei 2018," kata dia, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (2/5).
 
Kemudian dilakukan juga koordinasi Settap BNPP dengan Aspotdirga AU pada 26 Maret 2018, yang hasilnya adalah TNI AU mendukung penuh penetapan ADIZ Indonesia dan penyusunan UU PRUN. untuk itu Settap BNPP memfasilitasi pertemuan di lingkup TNI dan Kemhan sebelum pelaksanaan rapat koordinasi di NTB guna memantapkan penetapan ADIZ Indonesia melalui Keppres dan dukungan terhadap usulan pemrakarsa PRUN. Kemudian, TNI AU mengupayakan penetapan ADIZ Indonesia selesai pada tahun 2018 dalam bentuk Keppres.
 
"TNI AU mengharapkan dukungan Settap BNPP untuk terus memfasilitasi koordinasi pengelolaan ruang udara, khususnya upaya penyusunan UU PRUN," ujar Rahman.
 
Koordinasi antara Settap BNPP dengan Bappenas pada 27 Maret 2018,  menghasilkan beberapa poin. Pertama, Bapennas mendukung penuh penyusunan UU PRUN sesuai target RPJMN 2015-2019. Secara internal Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas melakukan koordinasi dengan Direktorat Hankam Bappenas agar dapat diintegrasikan sesuai kewenangan tugas dan fungsi. 
 
"Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan akan melakukan komunikasi dua arah dengan Kementerian ATR guna membahas pengalihan usul pemrakarsa penyusunan UU PRUN dari Kementerian ATR kepada Kementerian Pertahanan," katanya.
 
Untuk pertemuan Rapat koordinasi penangangan batas wilayah udara selanjutnya (yang ke 3) akan dilaksanakan pada awal Agustus 2018 dengan fokus membahas ADIZ. (Humas BNPP)
Lebih lanjut...

Kelola Wilayah Perbatasan Negara, BNPP Perkuat Kerjasama Dengan Polri

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pertemuan antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi momen penting dalam rangka pengelolaan wilayah perbatasan.

 

Menurut Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP, Asnil, pertemuan dengan jajaran Polri kali ini untuk mengembangkan kerjasama pengelolaan wilayah perbatasan negara. Hal ini tentunya demi mewujudkan Nawacita ke-3 Presiden Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

"Kami di BNPP hadir dengan tujuan yang sama agar bagaimana permasalahan perbatasan menjadi tanggung jawab kita bersama dan ditanggulangi dengan maksimal," kata Asnil saat membahas program kegiatan bersama, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/3).

Dirinya menerangkan bahwa di BNPP terdapat tiga (3) kedeputian yang membidangi perbatasan. Mulai dari pengelolaan perbatasan negara (laut, darat dan udara), kemudian pengelolaan potensi di perbatasan dan pengelolaan infrastruktur. Nantinya seputar persoalan yang ada di perbatasan akan didiskusikan dengan kedeputian terkait agar persoalan-persoalan yang ada dapat diselesaikan secara maksimal.

Pihaknya mengapresiasi Polri yang sudah menempatkan personel-personelnya dalam pengamanan wilayah NKRI, khususnya di perbatasan. Maka dari itu, ini menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalam meramu apa yang bisa dikerjakan terkait pengelolaan perbatasan negara.

"Di satu sisi kita syukuri anugerah wilayah kita yang 2/3 laut, tetapi banyak orang memanfaatkan titik strategis itu tadi. Kejahatan yang terjadi di perbatasan merupakan tanggung jawab kita bersama, makanya saya katakan tadi kami sangat mendukung apa yang kita perkuat, intinya bagaimana kita bisa maksimalkan."

Kondisi di perbatasaan berangsur mengalami perubahan ke yang lebih baik. Salah satunya keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tujuh titik lokasi yang bahkan saat ini sudah menjadi tempat ajang swafoto (selfie) warga sekitar dan orang yang melintas. Namun, menurutnya itu belum cukup. Presiden menginginkan agar PLBN selain diisi pengamanan, juga dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.