Menu
RSS

BNPP Mantapkan Koordinasi Dalam Pengelolaan Batas Negara Wilayah Udara

  • Diterbitkan pada berita
BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan beberapa koordinasi bersama sejumlah kementerian/lembaga (K/L) terkait persiapan pengaturan batas negara wilayah udara. 
 
 
Menurut Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Rahman Ibrahim, koordinasi yang sudah dilakukan sebelumnya adalah Rapat Persiapan Koordinasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Udara pada 23 Maret 2018, yang menghasilkan sejumlah poin kesepakatan, yaitu Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) setuju usulan pemrakarsa penyusunan regulasi Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) sesuai domain merupakan substansi dari Kementerian Pertahanan. 
 
Poin lain, Asisten Potensi Dirgantara (Aspotdirga) AU mendukung pembahasan dengan menyiapkan draft naskah akademis. Lalu, Bappenas sebagai fasilitator pembahasan usulan pemrakarsa penyusunan regulasi PRUN yang semula di ATR dilimpahkan kepada Kemhan.
 
"Settap BNPP akan mengkomunikasikan lebih lanjut secara intensif dengan K/L teknis terkait sebelum pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Udara ke-dua yang direncanakan dilaksanakan 2 Mei 2018," kata dia, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (2/5).
 
Kemudian dilakukan juga koordinasi Settap BNPP dengan Aspotdirga AU pada 26 Maret 2018, yang hasilnya adalah TNI AU mendukung penuh penetapan ADIZ Indonesia dan penyusunan UU PRUN. untuk itu Settap BNPP memfasilitasi pertemuan di lingkup TNI dan Kemhan sebelum pelaksanaan rapat koordinasi di NTB guna memantapkan penetapan ADIZ Indonesia melalui Keppres dan dukungan terhadap usulan pemrakarsa PRUN. Kemudian, TNI AU mengupayakan penetapan ADIZ Indonesia selesai pada tahun 2018 dalam bentuk Keppres.
 
"TNI AU mengharapkan dukungan Settap BNPP untuk terus memfasilitasi koordinasi pengelolaan ruang udara, khususnya upaya penyusunan UU PRUN," ujar Rahman.
 
Koordinasi antara Settap BNPP dengan Bappenas pada 27 Maret 2018,  menghasilkan beberapa poin. Pertama, Bapennas mendukung penuh penyusunan UU PRUN sesuai target RPJMN 2015-2019. Secara internal Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas melakukan koordinasi dengan Direktorat Hankam Bappenas agar dapat diintegrasikan sesuai kewenangan tugas dan fungsi. 
 
"Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan akan melakukan komunikasi dua arah dengan Kementerian ATR guna membahas pengalihan usul pemrakarsa penyusunan UU PRUN dari Kementerian ATR kepada Kementerian Pertahanan," katanya.
 
Untuk pertemuan Rapat koordinasi penangangan batas wilayah udara selanjutnya (yang ke 3) akan dilaksanakan pada awal Agustus 2018 dengan fokus membahas ADIZ. (Humas BNPP)
Lebih lanjut...

Kelola Wilayah Perbatasan Negara, BNPP Perkuat Kerjasama Dengan Polri

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pertemuan antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi momen penting dalam rangka pengelolaan wilayah perbatasan.

 

Menurut Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP, Asnil, pertemuan dengan jajaran Polri kali ini untuk mengembangkan kerjasama pengelolaan wilayah perbatasan negara. Hal ini tentunya demi mewujudkan Nawacita ke-3 Presiden Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

"Kami di BNPP hadir dengan tujuan yang sama agar bagaimana permasalahan perbatasan menjadi tanggung jawab kita bersama dan ditanggulangi dengan maksimal," kata Asnil saat membahas program kegiatan bersama, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/3).

Dirinya menerangkan bahwa di BNPP terdapat tiga (3) kedeputian yang membidangi perbatasan. Mulai dari pengelolaan perbatasan negara (laut, darat dan udara), kemudian pengelolaan potensi di perbatasan dan pengelolaan infrastruktur. Nantinya seputar persoalan yang ada di perbatasan akan didiskusikan dengan kedeputian terkait agar persoalan-persoalan yang ada dapat diselesaikan secara maksimal.

Pihaknya mengapresiasi Polri yang sudah menempatkan personel-personelnya dalam pengamanan wilayah NKRI, khususnya di perbatasan. Maka dari itu, ini menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalam meramu apa yang bisa dikerjakan terkait pengelolaan perbatasan negara.

"Di satu sisi kita syukuri anugerah wilayah kita yang 2/3 laut, tetapi banyak orang memanfaatkan titik strategis itu tadi. Kejahatan yang terjadi di perbatasan merupakan tanggung jawab kita bersama, makanya saya katakan tadi kami sangat mendukung apa yang kita perkuat, intinya bagaimana kita bisa maksimalkan."

Kondisi di perbatasaan berangsur mengalami perubahan ke yang lebih baik. Salah satunya keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tujuh titik lokasi yang bahkan saat ini sudah menjadi tempat ajang swafoto (selfie) warga sekitar dan orang yang melintas. Namun, menurutnya itu belum cukup. Presiden menginginkan agar PLBN selain diisi pengamanan, juga dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Dukung Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Aceh Siap Berkoordinasi Dengan BNPP

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) menjadi salah satu daerah yang termasuk dalam wilayah pengelolaan perbatasan negara, karena posisinya yang berhadapan langsung dengan India. 

 

Provinsi yang dikenal dengan julukan 'Serambi Mekkah' ini memiliki beragam potensi sumber daya alam seperti rempah-rempah dan sumber daya energi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya warga lokal. Keunikan ragam budaya yang ada juga patut dilestarikan agar tidak luntur dimakan jaman.

Dalam konteks pengelolaan perbatasan, wilayah lintas batas di Aceh juga memerlukan sejumlah pembangunan infrastuktur beserta sarana dan prasana sosial dasar demi mewujudkan perbatasan sebagai beranda NKRI. 

Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengaku turut menjalankan apa yang menjadi roadmap dan master plan pengelolaan wilayah perbatasan yang dikoordinasi oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

"Kita selalu berkoordinasi dengan BNPP yang bisa dilakukan kapan saja. tidak ada kebijakan khusus tentang pengelolaan perbatasan selain yang sudah digariskan," kata Nova di sela Rakor Gubernur se-Indonesia, di Jakarta, Rabu (7/2).

Dia mengakui, sejumlah pembangunan infrastruktur sudah dilakukan di lokasi yang merupakan wilayah perbatasan. Salah satunya adalah pembangunan jetty (dermaga) di Pulau Rondo untuk memenuhi kebutuhan warga.

"Dan pembangunan di lokasi yang berbatasan dengan Selat Malaka. yang dibangun infrastruktur, pembangunan sudah berjalan," ucap Nova.

Untuk diketahui, seperti yang tertera dalam Rencana Aksi (Renaksi) pengelolaan perbatasan negara 2018, sejumlah kementerian juga sudah menyiapkan atau melanjutkan program pembangunan di Aceh. Diantaranya, Kementerian Perhubungan yang akan melanjutkan pengembangan Bandara Maimun Saleh di Sabang, serta pemeliharaan perlengkapan jalan di Provinsi Aceh. 

Lalu Kementerian kesehatan yang akan melakukan peningkatan Puskesmas Pria Laot menjadi Puskesmas rawat inap di Kecamatan Sukakarya (Sabang) dan pembangunan puskesmas di Kota Baru Bawah (Sabang). Ada juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan membangun SMP Unggul di Sabang.

 

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.