Menu
RSS

Pengelolaan Wilayah Udara, BNPP Bahas Tindak Lanjut RUU PRUN

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Rapat Koordinasi Konsolidasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Udara ke-3, yang membahas secara khusus tentang pengelolaan wilayah udara pada tahun 2018.

 

Pertemuan yang dihadiri sejumlah kementerian/lembaga (K/L) terkait dimaksudkan untuk memfasilitasi koordinasi lanjutan pembahasan substansi pengaturan pengelolaan ruang udara nasional yang komprehensif dan integratif.

 "Beberapa tujuannya adalah membahas tindak lanjut penyusunan naskah akademik Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN)," kata  Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP Rahman Ibrahim, mewakili Plt Ses BNPP Widodo Sigit Pudjianto, di Bandung, Kamis (30/8).

 Selain itu, memonitor tindaklanjut implementasi PP Pamwilud (Pengamanan Wilayah Udara) 4/2018, membahas urgensi pengelolaan ruang udara nasional dalam RPJMN 2015-2019. Kemudian memonitor perkembangan terkini kesiapan Realignment FIR Jakarta serta memantapkan agenda kerja K/L pada tahun 2018.

 "Khususnya terkait langkah-langkah strategis yang menjadi isntrumen pendukung dalam pengelolaan ruang udara nasional," ucap dia.

 Pada kesempatan ini dijelaskan juga bahwa Settap BNPP melakukan komunikasi yang intens dengan Bappenas, Kemenhan dan Kementerian ATR/BPN, terkait persiapan dan kesiapan yang perlu segera ditindaklanjuti atas hasil kesepakatan terkait Rancangan Undang-undang Pengelolaan Ruang Udara Nasional (RUU PRUN). Pada rapat koordinasi kali ini diharapkan mendapat informasi terkini terkait kebijakan pimpinan instansi pemrakarsa RUU PRUN.

 Selain itu, adanya kesepakatan yang mendorong percepatan tindak lanjut penetapan pemrakarsa RUU PRUN agar dapat melangkah pada tahapan berikut untuk mempersiapkan RUU PRUN masuk dalam Prolegnas tahun 2019, sesuai target RPJMN.

 "Dan pembahasan draft naskah akademik PRUN, khususnya pada aspek pertahanan dan keamanan," ujar dia.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Bukan Lagi 'Anak Tiri', Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Willybrodus Lay mengatakan bahwa daerah pinggiran seperti kawasan perbatasan negara tidak lagi menjadi 'anak tiri', melainkan sudah menjadi 'anak kandung' karena adanya perhatian dari pemerintah pusat.

 

Perhatian yang dimaksud adalah adanya pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan potensi yang ada di kawasan perbatasan, dalam hal ini NTT. Salah satu wujud dari perhatian itu adalah pembangunan tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di NTT yang saat ini sudah berdiri indah dan megah.

"PLBN sudah baik. Tentu begitu PLBN baik, pelayanan ikut baik dan kita harap akan tumbuh ekonomi yang baik," kata dia di Atambua, Belu, Nusa Tenggara timur, Selasa (18/9).

Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah dukungan pemerintah pusat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) seperti kerajinan dan peternakan yang ada di Belu. Hal ini tentunya agar aktivitas perekonomian dapat bergerak dengan baik.

"Ada cabai, jagung, bawang, banyak yang sudah dikembangkan. pak menteri (Mendagri Tjahjo Kumolo) tadi datang ke galeri, hasil-hasil produksi itu kita sudah pamerkan sebagian. Bawang kita sangat luar biasa, tadi pak menteri bilang ini jenis bawang terbesar di Indonesia," tutur dia.

Selain itu, lanjutnya, Gubernur NTT saat ini konsen di sektor peternakan sehingga akan lebih mudah berkoordinasi karena memiliki visi yang sama dalam hal pengelolaan peternakan. Kemudian dalam jangka waktu dekat ini pihaknya berencana mendatangkan ahli dari Belanda untuk pendampingan masyarakat agar mengetahui teknologi yang digunakan dalam hal pengelolaan potensi sumber daya yang ada di Belu.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Harus Terpadu dan Berkelanjutan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Deputi II bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Boytenjuri mengatakan bahwa terdapat dua aspek dalam pengelolaan kawasan perbatasan, yaitu pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan.

 

Khusus untuk pembangunan kawasan perbatasan, diperlukan pengelolaan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) di perbatasan demi meningkatkan kesejahteraan warganya. 

"Kita bangun SDM dan segala macam. Tinggal evaluasi Rencana Induk (Renduk) dan Rencana Aksi (Renaksi) apa yang kurang didorong. bagaimana konsep kedepan, konsep perjanjian kerjasama apa yang ingin dilakukan," kata Boy, saat Rapat Pembentukan Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/7).

Forum bersama sejumlah perguruan tinggi merupakan ajang yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan dukungan pembangunan di kawasan perbatasan, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan serta bergeraknya roda perekonomian . 

Dipaparkan, penanganan pengelolaan kawasan perbatasan saat ini dilakukan dengan gencar, terutama terkait program Nawacita ke-3 pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yaitu 'membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan'.

"Dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019 fokus dan lokus yang ingin dibangun yaitu di 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 kecamatan (lokasi prioritas). Ini dulu yang difokuskan pemerintah pada 2015-2019," katanya.

Masih adanya warga perbatasan yang terisolir dan miskin menjadikan konsep pengelolaan perbatasan tak lagi sebatas pertahanan, melainkan juga kesejahteraan. Maka, setiap potensi yang ada di kawasan perbatasan perlu ditangani secara terpadu oleh pemangku kepentingan dan didukung oleh kelompok atau lembaga seperti perguruan tinggi.

"Kita lakukan pembangunan berkelanjutan. pertahanan, kesejahteraan dan lingkungan yang dijaga. Sehingga mempercepat pertumbuhan perekonomian," katanya.

Potensi yang ada di sejumlah daerah di kawasan perbatasan menurutnya dapat dikelola lebih maksimal dan efektif. Diantaranya, daging sapi yang diperoleh dari NTT, NTB, Bali dan Jatim. Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap daging sapi setiap tahunnya 633 ribu ton lebih, namun 259.622 ribu ton-nya merupakan impor dari luar negeri. Harga daging sapi yang tergolong tinggi bisa ditangani bila ada pengelolaan yang lebih maksimal dan terpadu. 

Begitupun dengan pengadaan lahan pertanian di Papua dan daerah kawasan perbatasan lain serta potensi wisata yang ada di Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT), yang juga perlu pengelolaan secara terpadu.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.