Menu
RSS

Sosialisasi Perpres 16/2018, Plt Ses BNPP Tekankan Tertib Administrasi

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 diharapkan dapat menjadikan penyelenggaraan pemerintahan semakin berkualitas, khususnya dalam pengadaan tender barang dan jasa.

 

Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto menjelaskan bahwa kualitas yang dimaksud adalah tertib dari segi administrasi. 

"Ini memang kebutuhan. Jadi ini adalah tuntunan kita sebagai penyelenggara pemerintahan. Masyarakat ingin transparansi sebagai bentuk akuntabilitas. Pertanggungjawaban kepada masyarakat, karena uang yang kita gunakan dari rakyat melalui pajak," kata Sigit saat membuka Sosialisasi Perpres 16/2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, di Jakarta, Kamis (17/5).

Dikatakan dia, sosialisasi yang diperuntukkan bagi pegawai di lingkungan BNPP bermanfaat untuk mengetahui lebih jauh soal aturan main yang sesuai terkait pengadaan barang dan jasa. Hal ini perlu diketahui agar setiap kedeputian dan satuan kerja yang ada kedepannya tidak berurusan dengan hukum karena tidak memahami secara jelas aturan yang berlaku. 

"Maknanya, mari kita sama-sama tertib, ditanya kalau nggak tau. Teman yang baik itu adalah peraturan, artinya kalau kita laksanakan peraturan itu maka berjalannya akan baik. Kita jangan takut-takut sepanjang kita ikuti aturan yang berlaku," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan menyebut terdapat sejumlah perubahan dalam Perpres 16/2018. Salah satunya soal tugas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), yang sebelumnya bertugas sebagai penerima hasil tapi kini menjadi pemeriksa.

"Tugasnya secara administratif dalam memeriksa hasil pekerjaan yang sudah diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ini berbeda dengan Perpres 16/2018," kata dia.

Perpres ini, sambungnya, ditandatangani Presiden Jokowi pada 18 Maret 2018 dan diundangkan oleh Kemenkumham pada tanggal 22 Maret 2018. Maka pada saat diundangkan, peraturan itu mulai diberlakukan. Namun ada beberapa catatan, diantaranya, untuk pengadaan barang/jasa yang persiapan dan pelaksanaannya sebelum 1 Juli 2018, masih mengacu pada Perpres 54/2010 dan perubahannya. 

"Untuk kontrak yang ditandatangani mempergunakan Perpres 54/2010 dan perubahannya, juga dinyatakan masih berlaku sampai kontrak itu berakhir. Semoga sosialisasi Perpres ini dapat mendukung peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk pelayanan publik, terkait pelaksanaan deregulasi dalam rangka penyerapan anggaran."

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.