Menu
RSS

Ini Catatan Pokli BNPP Soal Kebutuhan Personel Keamanan di Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menanggapi positif sejumlah hal yang telah dikerucutkan bersama (BNPP-Polri) untuk dijadikan acuan bahan materi pembekalan personel kepolisian dalam menjalankan tugas fungsinya di perbatasan.

 

Pihaknya sepakat bahwa pendekatan yang dilakukan di perbatasan tak lagi soal keamanan (security) melainkan juga soal kesejahteraan warganya (prosperity). Selaras dengan itu, sisi kesejahteraan inilah yang kemudian menjadi fokus dari Nawacita ke-3 pemerintahan Presiden Jokowi, serta perwujudan wilayah perbatasan sebagai beranda negara.

"Polri mainkan peranan penting di perbatasan. Saya kira kita tinggal kembangkan intensitas kebutuhan personel atau sarana dan prasarana," kata Koordinator Kelompok Ahli BNPP Max Pohan di Jakarta, belum lama ini.

Polri juga menurut Max perlu menggunakan teknologi canggih dalam menjalankan tugasnya. Fasilitas teknologi bisa membantu dalam hal pemantauan dari jarak jauh sekalipun. Selain itu, teknologi juga cenderung mengurangi kebutuhan personel di lapangan dan bila terjadi gangguan keamanan akan lebih cepat diatasi.

Max menambahkan, personel Polri yang ada di perbatasan juga dirasa perlu dibekali hal-hal yang bersifat makro. Bahkan dia mengusulkan perundang-undangan yang saat ini sedang berlaku terkait darat, laut dan udara serta tantangan yang dihadapi di perbatasan juga bisa menjadi bahan materi pembekalan.

"Saya kira itu menarik dimaterikan juga sebagai bahan. Selebihnya bisa di-restructure, mana yang mengenai hukum, mana yang umum dan mana yang bersifat spesifik sektoral," katanya.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebelumnya menyepakati sejumlah hal dalam rencana program kegiatan bersama terkait pengamanan di wilayah perbatasan. Pembahasan rencana program bersama ini terkait peningkatan kualitas personel Polri dalam melakukan pengamanan di wilayah perbatasan.

Sejumlah hal penting yang menjadi sorotan di perbatasan direncanakan akan menjadi bahan pembekalan kepada ribuan personel Polri yang mengamankan wilayah perbatasan. Diantaranya, revolusi mental, pengetahuan tentang perbatasan, kewenangan aspek CIQS, pencegahan kejahatan di lintas batas, pengamanan wilayah perairan, kearifan lokal, serta komitmen hukum di wilayah perbatasan. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Pokli BNPP Dorong Modernisasi Dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Koordinator Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Pokli BNPP) Max Pohan menyebutkan bahwa security approach (keamanan) dan prosperity approach (kesejahteraan) merupakan kebijakan dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

 

Menurut dia, dua pendekatan itu merupakan cara efektif mempercepat pembangunan dalam rangka menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda NKRI yang aman, nyaman dan indah dilihat.

"Perbatasan dalam kebijakan yang ada sekarang ada dua, security dan prosperity approach. Hal ini selain untuk mengamankan wilayah, juga untuk menyejahterakan warga di perbatasan. Tidak seperti sebelum reformasi dimana perbatasan terlihat gelap," kata Max saat  pertemuan pembahasan program kegiatan bersama BNPP dengan pihak kepolisian, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/3).

Persoalan di perbatasan, kata dia, tak hanya soal pengamanan di lintas batas, melainkan juga persoalan sosial yang harus diatasi seluruh pihak terkait. Untuk itu diperlukan upaya maksimal agar warga di perbatasan merasa lebih diperhatikan serta bersinergi dengan stekeholder yang menangani perbatasan.

Pihaknya juga menyoroti soal keterbatasan aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya di perbatasan. Diperlukan electronic surveillance (kegiatan pengawasan rutin dengan menggunakan peralatan elektronik) untuk memaksimalkan kinerja personel kepolisian.

"Pemikiran kita baru-baru ini juga mudah-mudahan electronic surveillance bisa dibangun. Kita perlu aparat polri yang modern kedepan sehingga bisa mencegah kejahatan dunia yang semakin canggih. kejahatan-kejahatan sekarang sudah luar biasa melalui perbatasan. Ini barangkali yang bisa ditindaklanjuti," ucap dia.

Sekretaris Pokli Marto Bardosono menambahkan bahwa electronic surveillance akan memaksimalkan pengamanan, dalam hal ini monitoring dan evaluasi. Segala macam tindak kriminal yang ada di perbatasan pun diharapkan kedepannya lebih mudah dideteksi. 

"Sesungguhnya kita tetap ingin memonitor, evaluasi, 7 PLBN yang diantaranya tadi juga jalan tikus, ditambah narkoba dan lain-lain. Belum lagi di Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) sangat mudah untuk akses keluar masuk. Mudah-mudahan antara BNPP dengan Polri makin erat hubungannya, seperti tadi dikatakan kita harus kerja sama-sama," kata Marto. (Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Sambut Anggota Baru, Pokli Ingin Beri Sumbangsih Untuk Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Koordinator Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Max Pohan menyambut kedatangan dua anggota baru kelompok ahli (Pokli) di BNPP yaitu DR. Yuswandi A Tumenggung dan Professor Juanda.

 

Kehadiran dua sosok ini, secara kualitas dinilai tepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di wilayah perbatasan.

"Selamat datang. Kita intinya ingin berikan sumbangsih untuk (menyelesaikan) masalah di perbatasan. Banyak tantangan, mudah-mudahan bisa kerjasama," kata Max dalam sambutan di acara penyerahan SK kelompok Ahli BNPP, di kantor BNPP, Rabu (14/2).

Max menuturkan bahwa pada prinsipnya, diminta atau tidak diminta, Pokli memberikan masukan, kajian atau apapun yang dipandang sebagai permasalahan dan bisa diselesaikan, baik jangka pendek,menengah atau panjang.

"Kami berharap ada pertemuan periodik atau reguler, kita jadwalkan untuk membahas hal-hal penting," ujar Max.

Pihaknya menyepakati bahwa kunci dari pemecahan sebuah persoalan diawali dengan perencanaan yang baik . Intinya, kata dia, Pokli memberikan dorongan terkait apa yang dikerjakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (selaku pihak yang berkoordinasi dengan BNPP) dalam membangun perbatasan atau yang berkaitan dengan batas wilayah.

"Hal-hal lain mengenai operasional saya kira kami sangat berterima kasih atas dukungan dari semua biro, keasdepan, kami betul-betul didukung," ujar dia.

Pada kesempatan ini, tim Pokli BNPP juga menyerahkan satu bundel laporan kinerja yang dilakukan pada tahun 2017 lalu. Sebelumnya Pokli di BNPP beranggotakan 8 orang (termasuk koordinator). Dengan penambahan dua anggota, BNPP kiranya dapat lebih terbantu dalam menyelesaikan persoalan di wilayah perbatasan. Tentunya, demi mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda NKRI. 

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.