Menu
RSS

Percepat Kegiatan Bersama, BNPP-Polri Kerucutkan Sejumlah Hal

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyepakati sejumlah hal dalam rencana program kegiatan bersama terkait pengamanan di wilayah perbatasan.

 

Pembahasan rencana program bersama ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya terkait peningkatan kualitas personel Polri dalam melakukan pengamanan di wilayah perbatasan.

"Bagaimana memperkuat pengamanan serta pelaksanaan program dan kegiatan BNPP di perbatasan, hal ini terkait kemitraan dengan Polri," ucap Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP, Asnil, di Jakarta, Senin (9/4).

Maka dari itu, pihaknya berberharap pertemuan hari ini sudah membahas soal teknis dan kegiatan apa yang nantinya bisa dilakukan personel Polri. Menurut Asnil, persoalan di perbatasan cukup kompleks, sehingga diperlukan peningkatan upaya koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka memberikan perhatian kepada masyarakat, khususnya warga di wilayah perbatasan.

Salah satu yang juga menjadi perhatian terkait program kerjasama adalah pengamanan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), terutama di lokasi-lokasi yang ada 'jalur tikus'. Pasalnya, di jalur-jalur inilah aksi kriminal seperti penyelundupan narkoba dan ilegal loging dilakukan.

"Keseluruhan teknis pembekalan perlu ditingkatkan. Kita samakan persepsi apa yang bisa ditindaklanjut, maka harus dimatangkan dan dipercepat," kata dia.

Senada, Kabag Jakdilkat Biro Jianstra SSDM Polri, Kombes Pol Sri Eko Pranggono memahami bahwa wilayah perbatasan amatlah penting untuk jadi perhatian bersama. Terutama, terkait kedaulatan, keamanan, ekonomi budaya  serta dampak globalisasi. Pihaknya selama ini sudah melakukan upaya terbaik dalam mengamankan perbatasan demi terciptanya ketertiban dan kedamaian.  

"Tapi kami bersama-sama unit terkait ingin berbagi terhadap apa yang dibutuhkan di perbatasan demi Indonesia. Untuk itu mari kita hilangkan ego sektoral dan saling mendukung," kata dia.

Rencana program kegiatan bersama yang nantinya dilakukan adalah pembekalan kepada personel Polri yang ditempatkan di wilayah perbatasan. Pembekalan dalam bentuk latihan bersama dengan unit terkait, dalam hal ini yang di PLBN, agar memahami aturan-aturan apa yang terdapat di imigrasi dan Bea Cukai.

"Ini makanya kita latih bersama, sehingga kalau ada masalah saling beri informasi," katanya.

Sejumlah hal penting yang menjadi sorotan di perbatasan direncanakan akan menjadi bahan pembekalan kepada ribuan personel Polri yang mengamankan wilayah perbatasan. Diantaranya, revolusi mental, pengetahuan tentang perbatasan, kewenangan aspek CIQS, pencegahan kejahatan di lintas batas, pengamanan wilayah perairan, kearifan lokal, serta komitmen hukum di wilayah perbatasan. (Humas BNPP)

 

 

Lebih lanjut...

Jangan Ada Ego Sektoral Dalam Mewujudkan Alinea Keempat UUD 1945 di Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait menindaklanjuti rekomendasi mengenai Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Khususnya terkait minimnya peranan TNI dan Polri di lingkungan PLBN. 

Surat rekomendasi PLBN ini diketahui diterbitkan dan disampaikan Menteri Koordinador Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yang juga Pengarah BNPP, Wiranto, kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP Tjahjo Kumolo pada tanggal 28 Desember 2017 lalu.

Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto dalam pengantar rapat koordinasi yang digelar di Jakarta, Rabu (04/4/2018, menekankan mengenai pengelolaan PLBN yang terkait erat dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945. 

Dalam bahasa sederhananya, yakni untuk mewujudkan atau memajukan mensejahterakan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia serta menciptakan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut, Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dibantu para menteri. 

Penting digarisbawahi, semua perangkat yang ada dalam rangka mewujudkan aline keempat itu, dibreakdown oleh masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. 

"Di-breakdown supaya dalam mewujudkan alinea keempat tidak terjadi tabrakan. Ibaratnya, kalau kita di jalan raya, kalau mau nyelip bagaimana aturannya, kalau ada lampu merah bagaimana aturannya, dan sebagainya," terang Sigit.  

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu mengajak agar K/L bersama-sama mengesampingkan ego sektoral untuk mewujudkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dimaksud. Dengan begitu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena misalnya K/L mengedepankan egonya masing-masing. 

K/L dimaksud, sebagaimana peserta yang hadir dalam rapat koordinasi, diantaranya Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenkopolhukam Yasid Sulistya, Asdep Pemerintahan Dalam Negeri dan Otda Kemensetneg Tuti Trihastuti Sukarti, Padya 3/Udara Paban VI/Surta SOPS TNI Letkolsus Hadi Setiawan dan Kabag Pengkajian Lingkungan Strategi Staf Operasi Polri Hariono. 

Kasubdit Batas Antar Negara dan Pulau-pulau Terluar Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Edi Samsudin Nasution, PPK Pembangunan PLBN, Satker PKP Strategis, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Andy Hakim Arrasyid dan Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian Kementan Ismawadi.

Selanjutnya Ditjen Strategi Pertahanan Kemenhan Letkol Karnadi, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Sholihah Widyastuti, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu Ali Murtado dan segenap pejabat BNPP. 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Kelola Wilayah Perbatasan Negara, BNPP Perkuat Kerjasama Dengan Polri

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pertemuan antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi momen penting dalam rangka pengelolaan wilayah perbatasan.

 

Menurut Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP, Asnil, pertemuan dengan jajaran Polri kali ini untuk mengembangkan kerjasama pengelolaan wilayah perbatasan negara. Hal ini tentunya demi mewujudkan Nawacita ke-3 Presiden Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

"Kami di BNPP hadir dengan tujuan yang sama agar bagaimana permasalahan perbatasan menjadi tanggung jawab kita bersama dan ditanggulangi dengan maksimal," kata Asnil saat membahas program kegiatan bersama, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/3).

Dirinya menerangkan bahwa di BNPP terdapat tiga (3) kedeputian yang membidangi perbatasan. Mulai dari pengelolaan perbatasan negara (laut, darat dan udara), kemudian pengelolaan potensi di perbatasan dan pengelolaan infrastruktur. Nantinya seputar persoalan yang ada di perbatasan akan didiskusikan dengan kedeputian terkait agar persoalan-persoalan yang ada dapat diselesaikan secara maksimal.

Pihaknya mengapresiasi Polri yang sudah menempatkan personel-personelnya dalam pengamanan wilayah NKRI, khususnya di perbatasan. Maka dari itu, ini menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalam meramu apa yang bisa dikerjakan terkait pengelolaan perbatasan negara.

"Di satu sisi kita syukuri anugerah wilayah kita yang 2/3 laut, tetapi banyak orang memanfaatkan titik strategis itu tadi. Kejahatan yang terjadi di perbatasan merupakan tanggung jawab kita bersama, makanya saya katakan tadi kami sangat mendukung apa yang kita perkuat, intinya bagaimana kita bisa maksimalkan."

Kondisi di perbatasaan berangsur mengalami perubahan ke yang lebih baik. Salah satunya keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tujuh titik lokasi yang bahkan saat ini sudah menjadi tempat ajang swafoto (selfie) warga sekitar dan orang yang melintas. Namun, menurutnya itu belum cukup. Presiden menginginkan agar PLBN selain diisi pengamanan, juga dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.