Menu
RSS

BNPP Alokasikan Pagu Indikatif 2019 Untuk Kelola Dua Program

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) selaku koordinator sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan pemda di wilayah perbatasan, memperoleh pagu indikatif sebesar Rp193.968.340.000 untuk tahun 2019. Anggaran ini akan dialokasikan untuk mengelola dua program.

 

Kedua program itu adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, serta program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

"Untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya alokasi anggaran sebesar Rp128.717.964.000," kata Kepala BNPP Tjahjo Kumolo diwakili Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Tangerang, Banten, Rabu (4/7).

Program dukungan manajemen dilaksanakan untuk memperkuat dukungan pengelolaan teknis dan kelancaran pelayanan administrasi umum, termasuk kepegawaian serta kebutuhan organisasi di lingkungan Sekretariat BNPP.

"Kemudian untuk program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, alokasi anggarannya sebesar Rp65.250.376.000," ucap Tjahjo yang juga Menteri Dalam Negeri. 

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk koordinasi dan fasilitasi lingkup BNPP dan antarlintas kementerian/lembaga (K/L) dalam melaksanakan Program Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Nasional Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Selain itu, dengan memperhatikan target capaian Pengelolaan Perbatasan Negara sebagai Prioritas Nasional dan khususnya pelaksanaan Program Nawa Cita Ke-3 pada  tahun 2019, maka sesuai tugas dan fungsi, BNPP membutuhkan peningkatan fasilitasi dan koordinasi lintas K/L dan pemerintah daerah terkait pengawalan pelaksanaan  percepatan pembangunan perbatasan negara.

"Baik dalam aspek pemenuhan aspirasi masyarakat, dinamisasi dan pengamanan wilayah, serta pelaksanaan pembangunan skala prioritas," katanya.

Terkait itu pula, sambung Sigit, pihaknya mengusulkan Tambahan Pagu Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp30.000.000.000 yang dipergunakan untuk dua program. Pertama, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp21.000.000.000, dengan rincian: 

a. Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara TA. 2020-2024 dan Forum FGD pendukung pusat dan daerah serta Fasilitasi Perpres Rencana Induk sesuai Perpres No. 44 Tahun 2017 sebesar Rp6.000.000.000.

b. Finalisasi Rancangan Perpres Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pengelolaan, Perbatasan Negara sebesar Rp1.000.000.000 

c. Penyelenggaraan Rakorbangtas tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat sebesar Rp2.500.000.000.

d. Penyelanggaraan Rakor Pengendalian dan Evaluasi pencapaian Target Pengelolaan Perbatasan Negara sebesar Rp1.000.000.000

e. Penguatan Kapasitas Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah berdasarkan Permendagri No. 140 Tahun 2017 termasuk alokasi Dana Dekosentrasi sebesar Rp7.500.000.000

f. Peningkatan Sosialisasi Pengelolaan Perbatasan Negara melalui media massa dan elektronik sebesar Rp3.000.000.000 

Kedua, program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebesar Rp9.000.000.000, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Fasilitasi Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara sebesar Rp3.000.000.000.

b. Fasilitasi Master Paln dan Businnes Plan PLBN dan Lokasi Prioritas sebesar Rp5.000.000.000.

c. Bimbingan Teknis penguatan Kapasitas Aparatur BPPD dan Kecamatan sebesar Rp1.000.000.000.

Pagu indikatif BNPP untuk tahun 2019 disebutkan  secara umum mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp9.573.940.000 (4,71%) dari tahun 2018, sebesar Rp203.542.280.000.

Pengelolaan perbatasan negara dalam Rancangan RKP Tahun 2019 masuk bidang pembangunan wilayah, melalui Program Prioritas Nasional Pengelolaan Perbatasan TA. 2019, yaitu; percepatan penyelesaian dan penegasan batas wilayah negara untuk menegakan kedaulatan NKRI (Termasuk Pemeliharaan Tapal Batas Wilayah Negara), pemenuhan pelayanan sosial dasar publik, pembangunan sarana prasarana pemerintahan.

Kemudian, pengembangan perekonomian masyarakat berbasis potensi wilayah, pengelolaan dan Pengembangan Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBN) dan Lintas Batas Negara serta penguatan Kelembagaan Dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara serta Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara.

Pagu indikatif yang diperoleh berdasarkan surat Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-269/MK.02/2018 dan Nomor B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 tanggal 16 April 2018, terkait Pagu Indikatif  K/L Tahun 2019.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Gandeng BNPP, FKUI Gelar 'Berbagi di Perbatasan Negeri'

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) mengadakan program pelayanan dan pengabdian masyarakat di wilayah perbatasan yaitu di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas (Kalimantan Barat) pada 8-15 April 2018 mendatang.

 

Program bertajuk 'Berbagi di Perbatasan Negeri' ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah tertinggal dan wilayah perbatasan. 

Desa Temajuk merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Paloh, Kab. Sambas, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan wilayah Serawak, Malaysia. Desa Temajuk memiliki luas sebesar 230 km2 dengan jumlah penduduk 1909 orang (tingkat kepadatan sebesar 8 jiwa/km2), membawahi 3 dusun, 6 RW, dan 16 RT.

Di Kecamatan Paloh hanya terdapat satu Puskesmas dan tiga orang dokter yang terdapat di Desa Nibung. Di Desa Temajuk sendiri hanya terdapat satu puskesmas pembantu dan satu dokter umum kontrak, tiga perawat dan dua bidan. Di Kecamatan Paloh, tenaga kesehatan terbanyak adalah Bidan dengan dua insiden penyakit menular tertinggi berupa diare dan tuberculosis. 

"Desa Temajuk memiliki sarana pendidikan yang cukup lengkap, meskipun tidak terlalu banyak, yaitu 1 TK, 2 SD Negeri, 1 SLTP Negeri, dan 1 SMA Negeri," dikutip dari laman http://ukk.fk.ui.ac.id/campaign/ , Jumat (23/3).

Kabupaten Sambas juga menjadi penyumbang  angka kematian terbesar (neonatal), lalu diikuti dengan kematian bayi. Terdapat juga peningkatan kasus kematian ibu  yaitu 13 kasus pada 2014 dan 22 kasus pada tahun 2015.

Dituliskan pada laman, beberapa penyakit menular dan gizi buruk pada bayi di Kabupaten Sambas memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan gambaran profil dan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sambas, ditemui indikator-indikator yang perlu menjadi perhatian karena mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya (maupun masih di bawah rata-rata nasional), dan juga sangat jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga. 

Maka dari itu, diperlukan intervensi dan juga program yang direncanakan secara matang untuk menyusul ketertinggalan ini. Beberapa program intervensi yang akan dilakukan adalah senam sehat, penyuluhan, pengobatan gratis, pelatihan kader dan audiensi serta advokasi dengan pemerintah daerah setempat.

FKUI dalam pelaksanaan programnya menggandeng Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) selaku pengelola  wilayah  perbatasan negara. Diketahui, terdapat 187 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota (13 Provinsi), yang sudah, sedang dan akan dibangun infrastruktur serta sarana prasarana kebutuhan dasar. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.