Menu
RSS

BNPP Identifikasi Kebutuhan Sarpras Perumahan, Air Minum dan Perdagangan di Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pembahasan soal perencanaan kebutuhan anggaran pengelolaan infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (Eko Kesra) di kawasan perbatasan, dimaksudkan untuk melakukan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana (Sarpras) pendukung di bidang perumahan, air minum dan perdagangan.

 

"Dan juga dimaksudkan untuk menyusun arah kebijakan di bidang perumahan, air bersih, dan perdagangan pada tahun 2020-2024," kata Kepala Bidang Perencanaan Asdep Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Ismawan, saat membacakan laporan panitia 'Rapat Perencanaan Kebutuhan Anggaran Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra', di Jakarta, Selasa (31/7).

Rapat yang diikuti oleh perwakilan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) ini diharapakn menghasilkan tersusunnya arah kebijakan Tahun 2020-2024, di bidang perumahan, air bersih, dan perdagangan. "Selain itu, teridentifikasinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung di bidang perumahan, air minum dan perdagangan."

Sejumlah narasumber pada kesempatan ini adalah Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Asdep Ekonomi dan Kesra BNPP, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan, Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan, Direktur Pengembangan Jaringan Jaringan Sumber Daya Air, Ditjen SDA Kementerian PUPR dan Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR.

Adapun beberapa materi yang dipaparkan diantaranya mengenai pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan, pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan bidang perumahan, air bersih, dan perdagangan. Kemudian mengenai arah kebijakan dan identifikasi anggaran pembangunan dan sarpras pendukung infrastruktur perdagangan di akwasan perbatasan Tahun 2020-2024, serta arah kebijakan dan identifikasi anggaran pembangunan dan sarpras pendukung infrastruktur rumah swadaya di kawasan perbatasan Tahun 2020-2024.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Kemendag Pantau Kesiapan Sarpras di Terminal Barang Internasional Entikong

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kementerian Perdagangan RI  melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) terkait kesiapan sarana dan prasarana (sarpras) di Terminal Barang Internasional Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (5/4).

 

Pengoperasian Terminal Barang Internasional (Dry Port) ini nantinya akan mengatur arus ekspor dan impor antara Indonesia dengan Malaysia. 

"Dengan adanya Dry Port kita akan menginventarisasi, mencatat barang ekspor impor antara Indonesia dan Malaysia", kata Kepala Seksi Transportasi dan Kepelabuhan Subbid Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan, Asep Wahyudin, saat meninjau sarana dan prasarana Terminal Internasional Entikong.

Proses pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong saat ini sudah 40 persen dan ditargetkan sudah beroperasi pada akhir 2018.

Dry Port diharapkan dapat memotivasi warga lokal untuk membuka usaha seperti rumah makan dan lain sebagainya. Selain itu, diharapkan juga mampu menarik perhatian wisatawan asing yang singgah di lokasi yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia ini.

Sejumlah Kementerian turut terlibat dalam pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong, diantaranya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan. (Humas BNPP/PLBN Entikong)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.