Menu
RSS

Bersiap Diri Menata Hati, Jalankan Ibadah Puasa Dengan Ikhlas

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Hadi Prabowo mengingatkan segenap pegawai di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar menjalankan ibadah puasa dengan niat yang tulus serta ikhlas.

 

Menurutnya, keikhlasan dilakukan berdasarkan niat, bukan karena perintah. Dalam menjalankan ibadah puasa yang akan dimulai beberapa hari lagi, jajaran pegawai BNPP (yang beragama Islam) diminta tetap konsisten menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

"Jelang Ramadhan bersiap diri, menata hati dan mata.karena mata dan hati rentan godaan. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap jalankan kewajiban. Jangan sampai tunaikan puasa tapi kerja nggak iklas," kata Hadi dalam acara Silaturahmi BNPP Menyambut Ramadhan 1439H, di gedung BNPP, Jakarta Pusat, Rabu (9/5).

Dia menambahkan, pada bulan Ramadhan ini rasa saling memahami, toleransi dan saling menghormati harus dijaga oleh satu sama lain. Sehingga hubungan silaturahmi dalam pancasila dapat terjaga dan tetap harmonis.

"Tuhan beri kenikmatan ke kita, jalankan ibadah dengan baik agar suasana kekeluargaan terbina dengan harmonis. Selamat jalankan Ramadhan semoga barokah bersama keluarga," kata pria yang juga mantan Sekretaris BNPP ini.

Pelaksana Tugas Sekretaris (Plt Ses) BNPP Widodo Sigit Pudjianto menambahkan bahwa ibadah puasa di bulan Ramadhan harus dijalankan dengan niat yang baik. Ibadah puasa jangan sampai dijadikan alasan sehingga mengganggu aktifitas kerja di lingkungan BNPP. 

"Selaku Ses BNPP saya hanya ingatkan, kita ingin laksanakan ibadah puasa yang ikhlas dan pekerjaan juga tetap maksimal," kata Sigit.

Maka dari itu, lanjutnya, bulan Ramadhan harus dijadikan sebagai penambah semangat dalam melakukan aktifitas kerja, sehingga ibadah puasa dapat ditunaikan dengan baik dan pekerjaan tidak terbengkalai.

Acara silaturahmi dihadiri oleh Deputi  Bidang Pengelola Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Restuardy Daud, Pokli BNPP, Asdep, Kabiro, seluruh jajaran pegawai, dan beberapa pejabat eselon I dan II Kemendagri. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

IMT Forum Solusi Penyelesaian Batas Negara Secara Persaudaraan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Widodo Sigit Pudjianto berharap pertemuan Joint Indonesia-Malaysia Boundary Technical Committee On The Demarcation And Survey Of The International Boundary (IMT) ke-47, menjadi sebuah langkah besar dalam menciptakan persepsi yang sama.

 

Kesamaan persepsi ini tentunya agar mendapatkan solusi penyelesaian batas negara, melalui diskusi dengan suasana keakraban dan persahabatan.

"Mari kita manfaatkan pertemuan ini sebagai momen untuk saling mengakrabkan diri dan memperkuat tali persaudaraan antara kedua negara," kata Widodo Sigit dalam sambutannya di acara Joint Indonesia-Malaysia Boundary Technical Committee On The Demarcation And Survey Of The International Boundary (IMT) ke-47, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/4).

Menurut Sigit, berdasarkan sejarah, Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan erat secara diplomatik. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang kedua negara yang memiliki banyak persamaan sebagai sebuah bangsa dan kedekatan secara geografis sebagai negara bertetangga.

"Oleh karena itu, menjadi sebuah kewajiban bagi kedua negara untuk mempererat hubungan persaudaraan di kemudian hari," katanya.

Melalui forum ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa kedua negara. Hadir dalam acara ini Ketua Delegasi Indonesia Laksamana Pertama Bambang Supriyadi, Ketua Delegasi Malaysia Dato' SR Mohd Noor Bin Isa, serta anggota delegasi dari kedua negara. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Hadi Prabowo Titip Ini Kepada Tiga Deputi BNPP

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Mantan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo menitipkan pesan kepada tiga Deputi BNPP, terkait pengelolaan perbatasan negara.

 

Untuk Deputi I bidang Pengelolaan Batas Wilayah Robert Simbolon, diharapkan dapat segera menyelesaikan sejumlah persoalan. Pertama, soal pengendalian kedaulatan wilayah udara di bagian barat yang saat ini masih di bawah kewenangan Singapura. Termasuk, penegakan hukum wilayah negara. 

"Lalu, pengelolaan titik-titik referensi yang ada di dasar laut. kita punya 183 titik. Ini yang memang kita selesaikan, termasuk percepatan penyelesaian landas kontinen, teritorial maupun ZEE, yang mana ini masih kita bahas bersama 10 negara," kata Hadi belum lama ini.

Tak kalah penting, dalam persoalan lintas batas negara (Tasbara) adalah mengembangkan Masterplan 9 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), di tengah tanggung jawab pengelolaan 7 PLBN yang sebelumnya sudah diresmikan dan beroperasi. Untuk menutupi kekurangan alokasi anggaran terkait pemeliharaan PLBN, dia menyarankan untuk melakukan efisiensi. 

"Belum lagi kita harus mengembangkan kawasan perbatasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional, nasional dan internasional karena PLBN ini diproyeksikan untuk ekspor impor," kata Hadi yang baru beberapa hari melepas jabatan Sekretaris BNPP.

Sementara, untuk Deputi II bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Boytenjuri, dirinya berpesan agar dibuat suatu data base untuk inventarisasi potensi yang ada di perbatasan, baik darat maupun di laut. pasalnya, akan menyulitkan bila tidak memiliki inventarisasi. Oleh karena itu harus ada produk dari Sabang sampai Merauke, potensi apa yang bisa di-kerjasama-kan dengan pihak ketiga, dalam rangka peningkatan daya saing bagi kawasan perbatasan. 

"Demikian pula selesaikan program tata ruang yang belum selesai, lebih khusus adalah tata ruang yang sudah diwujudkan baik dalam perpres 177/2015 sampai dengan perpres 11/2017, kita harus tindaklanjuti dengan rencana detil tata ruang," ucapnya.

Terakhir, untuk Deputi III bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Restuardy Daud, agar kiranya dapat mengefektifkan fungsi koordinasi, menjadi fasilitator, serta jembatan bagi 13 Provinsi dan 41 kabupaten, dalam melakukan usulan program. 

"Karena kalau tidak fasilitasi nanti dianggap kita tidak ada apa-apanya. Infrastruktur ini dilaksanakan K/L, baik kaitannya dengan pembangunan dermaga, bandara dan sebagainya."

Hadi Prabowo yang telah menjabat sebagai Ses BNPP selama satu tahun (sejak 27 Februari 2017), dilantik Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai Sekjen Kemendagri pada Senin, 26 Februari 2018 lalu.

Dalam sambutan pelepasan, Hadi menekankan pentingnya penguatan kerjasama lintas komponen dalam mengkoordinasikan pembangunan di kawasan perbatasan kedepan. Selama ini, pihaknya secara bertahap mengkoordinasikan dan mewujudkan Program Nawa Cita Presiden Joko Widodo bersama Kementerian/Lembaga terkait.  

"Kami berjuang dari Cilandak (Kantor lama BNPP) dan terus memperkuat kerjasama yang baik, alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa mewujudkan Nawacita, program Presiden Joko Widodo," kata Hadi.

Di akhir sambutan, Hadi yang pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Kalimantan Tengah, menyampaikan rasa terimakasih atas dukungan seluruh pejabat dan ASN BNPP selama menjabat sebagai Sekretaris BNPP. 

 

(HUams BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.