Menu
RSS

Ujung Tombak Pemerintahan, Peran Camat di Perbatasan Perlu Diperkuat

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Penguatan peran camat di kawasan perbatasan bertujuan untuk memaksimalkan peran organisasi perangkat daerah yang menangani urusan perbatasan negara di tingkat kabupaten/kota.

 

Kegiatan ini dinilai penting karena camat adalah ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan  terkait keamanan dan kesejahteraan warga perbatasan.

"Khususnya bagi camat yang mungkin secara real belum memahami makna perbatasan negara," kata Mendagri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo diwakili Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Camat di Kawasan Perbatasan Negara, di Jakarta, Kamis (5/7).

Dia menjelaskan, ada 778 kecamatan di wilayah perbatasan Indonesia, namun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka diberi perhatian terhadap 187 kecamatan (42 kabupaten dan 13 provinsi).  Terkait dengan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan, dibangun secara bertahap dengan melihat kemampuan negara, kesiapan SDM, kondisi geografis serta permasalahan dengan negara tetangga yang belum slesai. 

"Oleh karena itu disini akan disampaikan oleh BNPP bahwa kita ada prioritas yaitu10 PKSN yang terbagi di darat yaitu Aruk, Entikong, Badau, Atambua, Jayapura. Sementara di laut yaitu Sabang, Ranai, Sebatik, Tahuna dan Saumlaki. RPJMN berikutnya kita masih menyisakan 16 PKSN baik darat maupun laut," ujar Hadi yang juga mantan Sekretaris BNPP.

Menteri Dalam Negeri, lanjutnya, juga menekankan komitmen pemerintah, khususnya dalam kabinet kerja bahwa pembangunan kawasan perbatasan adalah penjabaran Nawacita ke3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019. 

Jadi, dalam nawacita-nya memperkuat daerah dan desa dalam negara kesatuan, sementara dalam RPJM-nya ditegaskan bagaimana mewujudkan beranda depan dalam upaya memajukan di bidang perdagangan dengan negara tetangga, targetnya pun sudah ditetapkan yaitu 10 PKSN dan 187 lokpri.

"sehingga camat perlu pemahaman, khususnya yang ada di perbatasan negara. Karena  fungsinya beda, harus memahami wilayah terkait dengan negara tetangga, pengembangan wilayah kawasan perekonomian, perdagangan dan tentunya menjaga dari hal-hal yang kita tidak inginkan."

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.