Menu
RSS

Kelola Wilayah Perbatasan Negara, BNPP Perkuat Kerjasama Dengan Polri

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pertemuan antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi momen penting dalam rangka pengelolaan wilayah perbatasan.

 

Menurut Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP, Asnil, pertemuan dengan jajaran Polri kali ini untuk mengembangkan kerjasama pengelolaan wilayah perbatasan negara. Hal ini tentunya demi mewujudkan Nawacita ke-3 Presiden Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

"Kami di BNPP hadir dengan tujuan yang sama agar bagaimana permasalahan perbatasan menjadi tanggung jawab kita bersama dan ditanggulangi dengan maksimal," kata Asnil saat membahas program kegiatan bersama, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/3).

Dirinya menerangkan bahwa di BNPP terdapat tiga (3) kedeputian yang membidangi perbatasan. Mulai dari pengelolaan perbatasan negara (laut, darat dan udara), kemudian pengelolaan potensi di perbatasan dan pengelolaan infrastruktur. Nantinya seputar persoalan yang ada di perbatasan akan didiskusikan dengan kedeputian terkait agar persoalan-persoalan yang ada dapat diselesaikan secara maksimal.

Pihaknya mengapresiasi Polri yang sudah menempatkan personel-personelnya dalam pengamanan wilayah NKRI, khususnya di perbatasan. Maka dari itu, ini menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalam meramu apa yang bisa dikerjakan terkait pengelolaan perbatasan negara.

"Di satu sisi kita syukuri anugerah wilayah kita yang 2/3 laut, tetapi banyak orang memanfaatkan titik strategis itu tadi. Kejahatan yang terjadi di perbatasan merupakan tanggung jawab kita bersama, makanya saya katakan tadi kami sangat mendukung apa yang kita perkuat, intinya bagaimana kita bisa maksimalkan."

Kondisi di perbatasaan berangsur mengalami perubahan ke yang lebih baik. Salah satunya keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tujuh titik lokasi yang bahkan saat ini sudah menjadi tempat ajang swafoto (selfie) warga sekitar dan orang yang melintas. Namun, menurutnya itu belum cukup. Presiden menginginkan agar PLBN selain diisi pengamanan, juga dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Pemerintah Targetkan Daya Saing Masyarat Perbatasan Lebih Unggul Dari Negara Tetangga

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Boytenjuri, mengatakan, bahwa paradigma pengelolaan perbatasan negara sudah saat ini sudah mengalami perubahan yang signifikan. 

Pengelolaan perbatasan negara sebelumnya memandang perbatasan negara hanya sebagai wilayah pertahanan yang harus dijaga secara militeristik menjadi. Sementara saat ini dipandang bahwa NKRI sebagai satu entitas yang memiliki elemen kedaulatan wilayah dan penduduk yang harus dilindungi secara utuh.

"Perbatasan negara memiliki sumber daya yang cukup besar," terangnya dalam Rapat Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perbatasan di Yogyakarta, Kamis (15/3). 

Rakor Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perbatasan diikuti perwakilan pemerintah daerah perbatasan. Diantaranya dari Propinsi Aceh, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Kalimantan Utara dan Propinsi Maluku.

Dalam rakor yang juga diikuti dua kabupaten/kota perbatasan masing-masing Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sambas, Boytenjuri menyampaikan bahwa dalam mengelola perbatasan negara, pemerintah mengedepankan tiga pendekatan. Yakni security approach, prosperity approach dan environment approach. 

Pemerintah sebagaimana Nawa Cita Ketiga Pemerintahan Jokowi, khususnya pada butir ketiga, memberikan porsi lebih dalam pembangunan di kawasan perbatasan. Yakni 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa'. 

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pengelolaan perbatasan negara tahun 2015-2019, lanjut Boytenjuri, pemerintah menargetkan bagi terjaminnya keutuhan dan penegakan NKRI serta penegakan pertahanan dan keamanan internasional. 

"Selanjutnya pendayagunaan sumberdaya dan pemerataan pembangunan," jelasnya. 

Ditambahkan Boytenjuri, pemerintah juga menargetkan peningkatan daya saing masyarakat untuk sejajar atau lebih unggul dari aktivitas sosial ekonomi masyarakat negara tetangga. (Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Mantan Sekjen Kemendagri Perkuat Kelompok Ahli BNPP

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri DR. Yuswandi A. Temenggung memperkuat komposisi Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Pokli BNPP). Hal ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan  Kepala BNPP kepada Dr. Yuswandi A. Temenggung dan Prof. Juanda oleh Sekretaris BNPP Hadi Prabowo di Kantor Pusat BNPP, rabu siang (14/2).

Keberadaan Pokli BNPP telah diatur dalam  Peraturan Kepala BNPP No 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BNPP No 14 Tahun 2015 Tentang Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Tugasnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP dalam pengelolaan batas wilayah negara, yaitu pengkajian strategis terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Dan, menyusun rekomendasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Kehadiran Yuswandi dan Profesor Juanda, diyakini mampu  menambah daya dobrak dalam mengatasi persoalan-persoalan di wilayah perbatasan.

"Kiranya bisa memberikan masukkan dan saran yang bermanfaat kepada BNPP mengenai  lintas batas dan pembangunan di kawasan perbatasan," kata Sekretaris (Ses) BNPP Hadi Prabowo.

Hadi menjelaskan, dalam pengelolaannya, BNPP mengkoordinasi sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah terkait penataan batas darat, laut maupun udara.Untuk batas darat, lanjutnya, terdapat beberapa persoalan menyangkut lintas batas yang terdapat di Kalimantan dan NTT. Sementara untuk lintas batas laut, ada beberapa yang sudah diselesaikan, baik Landas Teritorial, Landas Continental maupun Zona Ekonomi Eksklusif. 

"Kemudian untuk udara kita berupaya merebut sektor A, B, C yang masih berada di bawah Singapura. Kedaulatan kita di sebelah Barat semua operator masih di Singapura, sehingga untuk latian perang pun kita harus ijin ke Singapura. Inilah yang jadi catatan saat ini," kata dia.

Disebutkan juga soal 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sudah diresmikan Presiden jokowi dan beroperasi, dimana pengelolaannya diserahkan ke BNPP. Diakui, pemeliharaan PLBN tidak mudah karena untuk operasionalnya memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Pemeliharaan PLBN sendiri mencakup keamanan, imigrasi, karantina maupun bea cukai. 

"Itulah tantangan ke depan, kita sebagai sarana fungsi koordinasi, pertama tindak lanjut RPJMN kita tetapkan rencana itu. Sebagai tahunannya kita tetapkan rencana aksi (renaksi), sebagai pengendaliannya rakor setiap 3 bulan yang dipimpin Menko polhukam (ketua pengarah BNPP)."

Pada kesempatan ini, secara seremoni Ses BNPP memberikan SK kepada dua anggota Pokli. Serah terima SK Pokli juga dihadiri Koordinator Pokli, sejumlah Asdep, Kabiro, Kabag, Kasubag dan sejumlah pegawai struktural.

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.