Menu
RSS

Pilkada di Sejumlah Wilayah Perbatasan Berlangsung Aman dan Lancar

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon mengatakan penyelenggaraan Pilkada 2018 di sejumlah wilayah perbatasan, secara umum berlangsung aman dan lancar.

 

Pilkada yang dinilai sukses ini berdasarkan pantauan langsung di sejumlah wilayah perbatasan, yang mana warga dengan antusias menggunakan hak pilih mereka serta dukungan dari pihak-pihak terkait lain.

Terciptanya situasi yang kondusif juga disebutkan tak lepas dari peran serta TNI-Polri yang dengan maksimal mengawal proses pemungutan suara di wilayah perbatasan.

"Saya  melihat langsung di Kupang (NTT) suasananya penuh kegembiraan," kata Robert di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (30/6). 

Dilanjutkan, tidak ditemukan permasalahan signifikan terkait pelaksanaan Pilkada di wilayah perbatasan. Sejauh ini hanya dugaan intimidasi dan indikasi politik uang di beberapa kabupaten di NTT.

"Dan di Papua lebih ke masalah teknis saja. Semua bisa diatasi," ucap dia.

Selain itu, Robert mengapresiasi angka pemilih pada Pilkada 2018 di wilayah perbatasan yang mengalami kenaikan dari penyelenggaraan Pilkada tahun sebelumnya.

Pada Pilkada 2015 partisipasi pemilih sebanyak 64 persen, sementara Pilkada 2017 sebanyak 67,08 persen. Kemudian diketahui pada Pilkada 2018 ini naik menjadi 73,24 persen.

Sebanyak 8 Provinsi yang termasuk dalam wilayah perbatasan menyelenggarakan Pilkada 2018, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua. 

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Kelola Wilayah Perbatasan Negara, BNPP Perkuat Kerjasama Dengan Polri

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Pertemuan antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi momen penting dalam rangka pengelolaan wilayah perbatasan.

 

Menurut Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP, Asnil, pertemuan dengan jajaran Polri kali ini untuk mengembangkan kerjasama pengelolaan wilayah perbatasan negara. Hal ini tentunya demi mewujudkan Nawacita ke-3 Presiden Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

"Kami di BNPP hadir dengan tujuan yang sama agar bagaimana permasalahan perbatasan menjadi tanggung jawab kita bersama dan ditanggulangi dengan maksimal," kata Asnil saat membahas program kegiatan bersama, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/3).

Dirinya menerangkan bahwa di BNPP terdapat tiga (3) kedeputian yang membidangi perbatasan. Mulai dari pengelolaan perbatasan negara (laut, darat dan udara), kemudian pengelolaan potensi di perbatasan dan pengelolaan infrastruktur. Nantinya seputar persoalan yang ada di perbatasan akan didiskusikan dengan kedeputian terkait agar persoalan-persoalan yang ada dapat diselesaikan secara maksimal.

Pihaknya mengapresiasi Polri yang sudah menempatkan personel-personelnya dalam pengamanan wilayah NKRI, khususnya di perbatasan. Maka dari itu, ini menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalam meramu apa yang bisa dikerjakan terkait pengelolaan perbatasan negara.

"Di satu sisi kita syukuri anugerah wilayah kita yang 2/3 laut, tetapi banyak orang memanfaatkan titik strategis itu tadi. Kejahatan yang terjadi di perbatasan merupakan tanggung jawab kita bersama, makanya saya katakan tadi kami sangat mendukung apa yang kita perkuat, intinya bagaimana kita bisa maksimalkan."

Kondisi di perbatasaan berangsur mengalami perubahan ke yang lebih baik. Salah satunya keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tujuh titik lokasi yang bahkan saat ini sudah menjadi tempat ajang swafoto (selfie) warga sekitar dan orang yang melintas. Namun, menurutnya itu belum cukup. Presiden menginginkan agar PLBN selain diisi pengamanan, juga dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Pemerintah Targetkan Daya Saing Masyarat Perbatasan Lebih Unggul Dari Negara Tetangga

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Boytenjuri, mengatakan, bahwa paradigma pengelolaan perbatasan negara sudah saat ini sudah mengalami perubahan yang signifikan. 

Pengelolaan perbatasan negara sebelumnya memandang perbatasan negara hanya sebagai wilayah pertahanan yang harus dijaga secara militeristik menjadi. Sementara saat ini dipandang bahwa NKRI sebagai satu entitas yang memiliki elemen kedaulatan wilayah dan penduduk yang harus dilindungi secara utuh.

"Perbatasan negara memiliki sumber daya yang cukup besar," terangnya dalam Rapat Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perbatasan di Yogyakarta, Kamis (15/3). 

Rakor Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perbatasan diikuti perwakilan pemerintah daerah perbatasan. Diantaranya dari Propinsi Aceh, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Kalimantan Utara dan Propinsi Maluku.

Dalam rakor yang juga diikuti dua kabupaten/kota perbatasan masing-masing Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sambas, Boytenjuri menyampaikan bahwa dalam mengelola perbatasan negara, pemerintah mengedepankan tiga pendekatan. Yakni security approach, prosperity approach dan environment approach. 

Pemerintah sebagaimana Nawa Cita Ketiga Pemerintahan Jokowi, khususnya pada butir ketiga, memberikan porsi lebih dalam pembangunan di kawasan perbatasan. Yakni 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa'. 

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pengelolaan perbatasan negara tahun 2015-2019, lanjut Boytenjuri, pemerintah menargetkan bagi terjaminnya keutuhan dan penegakan NKRI serta penegakan pertahanan dan keamanan internasional. 

"Selanjutnya pendayagunaan sumberdaya dan pemerataan pembangunan," jelasnya. 

Ditambahkan Boytenjuri, pemerintah juga menargetkan peningkatan daya saing masyarakat untuk sejajar atau lebih unggul dari aktivitas sosial ekonomi masyarakat negara tetangga. (Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.