Menu
RSS

Wagub Kaltara: Pembangunan Sarpras Kewilayahan Perbatasan Terus Digenjot di Tahun 2018

BNPP - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Udin Hianggio mewakili Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2017 dan Penajaman Program Prioritas Tahun Anggaran 2018 yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Rabu (17/01/2018).

Rakor dibuka Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dan mengangkat tema 'Melalui Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2017, Kita Tingkatkan Percepatan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018 Dalam Rangka Mewujudkan Nawacita ke-3'. 

Pemprop Kaltara, memberikan perhatian lebih terhadap Rakor kali ini karena berkaitan langsung dengan program percepatan dlaam pengelolaan kawasan perbatasan di Kaltara. Baik pada penyelesaian dan penegasan batas wilayah negara, baik darat, laut dan udara sepanjang tahun ini. 

Rencana program yang menjadi titik fokus BNPP tahun ini, yakni pada beberapa penanganan masalah dan isu strategis di perbatasan. Selain itu juga menyangkut pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan dan perumahan. 

"Pada 2018, pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan pun terus digenjot. Meliputi, pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, elektrifikasi dan komunikasi. Juga, pembangunan sarana dan prasarana pendukung strategis seperti pengelolaan batas wilayah negara, pengamanan wilayah, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)," kata Wagub.

Pada rakor kali ini, dipaparkan realisasi program pembangunan batas wilayah negara TA 2017 oleh pihak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan paparan realisasi program pendidikan di kawasan perbatasan TA 2017 beserta program prioritas TA 2018 oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 

Kemudian paparan realisasi program pembangunan bidang perekonomian di kawasan perbatasan TA 2017 dan program prioritas TA 2018 oleh pihak Kementerian Perdagangan serta paparan realisasi program pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan TA 2017 dan program prioritas TA 2018 oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Selain itu dipaparkan pula realisasi program pembangunan kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan TA 2017 dan program prioritas TA 2018 oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.(Humas BNPP)

 

Permasalahan di Perbatasan Sangat Kompleks, Tidak Bisa Dikerjakan Tanpa Koordinasi

BNPP - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo minta Pejabat Eselon I di BNPP untuk aktif berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Ia menekankan demikian sebab pembangunan di kawasan perbatasan negara sangat kompleks, tidak bisa dikerjakan tanpa koordinasi dengan instansi terkait. 

"Saya mohon dari Eselon I BNPP terus berkoordinasi dengan Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga, karena Eselon I Kementerian/Lembaga tidak hanya mengurusi perbatasan saja, tapi mengurusi semua aspek (perbatasan) dan ini akan mempercepat prosesnya," tegasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 dan Penajaman Program Prioritas Tahun 2018 (BNPP) di Jakarta, Rabu (16/01/2018).

Tjahjo yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengungkapkan, dalam beberapa kali kunjungannya ke daerah perbatasan mendapati permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Di sisi lain, ada permasalahan yang sebetulnya tidak terlalu mendesak untuk direalisasikan. 

Ia mencontohkan permasalahan yang dihadapi masyarakat di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dimana problem utama yang dihadapi masyarakat adalah masalah listrik. Kebutuhan dasar masyarakat itu selama ini memanfaatkan pasokan listrik dari negara tetangga, Malaysia. 

"Listrik (Entikong) itu lebih murah kalau beli dari Malaysia daripada dari negara kita. Ini sesuatu hal yang perlu kita dicermati. Forum koordinasi ini untuk lebih memfokuskan, anggaran tahun ini setidaknya infrastruktur ekonomi dan sosial harus sudah selesai semua," jelas Tjahjo. 

Kemudian di perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, dibangun sebuah terminal besar yang ternyata tidak membawa manfaat banyak bagi masyarakat setempat. Dengan kata lain, kata dia, perencanaan yang dilakukan tidak dilaksanakan dengan baik.

"Di Atambua, kenapa tiga tahun lalu dibangun terminal bus yang begitu megah, padahal selama ini tidak ada bus yang parkir?," katanya. 

Permasalahan lain yang sebenarnya perlu mendapatkan penanganan serius, lanjut Tjahjo, yakni perbatasan di Kepulauan Riau yang diketahui banyak jalur tikus. Melalui jalur itu pula banyak kegiatan ilegal dilakukan masyarakat, dari penyelundupan rokok hingga narkoba. Berikut berbagai permasalahan di perbatasan lain. 

Menurut Kepala BNPP, permasalahan yang muncul tersebut dapat dieliminasi dengan adanya koordinasi dan perencanaan terpadu dengan K/L. "Perencanaan ke depan harus mulai padu," demikian Tjahjo Kumolo. (Humas BNPP)

Kepala BNPP Tjahjo Kumolo Minta Pemda Sinergi Dengan K/L Dalam Perencanaan Pembangunan Perbatasan

BNPP - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo meminta kerja sama kepala daerah di wilayah perbatasan untuk bersama-sama mensinergikan perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. 

Tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, target pemerintah membangun infrastruktur ekonomi di daerah pinggiran, khususnya di perbatasan, sudah berjalan dengan baik. Selepas pembangunan infrastruktur ekonomi, pemerintah di tahun ini memfokuskan pembangunan infrastruktur sosial. 

"Target pemerintah tiga tahun ini selesai, secara fisik Kementerian PU dibackup oleh TNI sudah menyelesaikan infrastruktur ekonominya. Sekarang tinggal hal-hal yang perlu di follow up-i di daerah berkaitan dengan infrastruktur sosial," terang Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 dan Penajaman Program Prioritas Tahun 2018 (BNPP) di Jakarta, Rabu (16/01/2018).

Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional, pemerintah sudah melakukan perencanaan berikut alokasi program di perbatasan. Dalam pelaksanaannya, kepala daerah perbatasan harus menindaklanjuti lebih konkrit dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. 

"Peran kepala daerah juga harus lebih fokus untuk berkoordinasi dengan Bappenas, dengan Kementerian/Lembaga," jelas Tjahjo.

Tjahjo yang juga Mendagri itu mencontohkan, pembangunan infrastruktur sosial guna menunjang kegiatan masyarakat perbatasan. Jika sebelumnya melalui Kementerian/Lembaga, misalnya Kementerian PUPR membangun fisik, Kemenkumham untuk kantor imigrasi, Kemenkeu untuk kantor bea cukai, Kemendikbud membangun sekolah, Kemenkes membangun pos kesehatan dan rumah sakit rujukan dan lain sebagainya, maka ke depan perlu adanya penajaman program perbatasan. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden pada rapat pertama setelah beliau dilantik, target tiga tahun (pertama) infrastruktur ini harus selesai, tinggal nanti keterpaduan 17 Kementerian/Lembaga bisa saling mengisi. Dari pertaniannya, kehutanannya, pendidikannya, dan lain sebagainya," jelasnya. 

Ditekankan pula bahwa Rapat Koordinasi Pengendalian mengenai perbatasan kali ini secara umum untuk memberikan masukan kepala daerah perbatasan, baik di Propinsi, Kabupaten dan Kota agar ke depan secara intensif mengkoordinasi program yang ada. (Humas BNPP)

 

Info for bonus Review William Hill here.