Menu
RSS

Plt Ses BNPP: 'Beranda Negara' Harus Terlihat Baik, Termasuk Dari Segi Aturan

BNPP - Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto mengapresiasi pelayanan di PLBN Skouw yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Petugas di PLBN Skouw diminta tetap memaksimalkan perannya masing-masing, agar aktivitas perlintasan orang maupun barang berjalan aman dan terkendali sesuai dengan aturan yang berlaku.
 
 
"Sebagai negara berdaulat, (wilayah) perbatasan ingin dijadikan beranda negara. Maka harus baik, termasuk dari segi aturan," kata dia dalam kunjungan kerja di PLBN Skouw, Jayapura, Papua, Minggu (14/10). 
 
Dia menegaskan bahwa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dikelola oleh pemerintah pusat dan setiap keputusan dari pemerintah pusat harus dijalankan oleh jajaran pemerintah daerah. 
 
Sigit juga menjelaskan bahwa BNPP yang dibentuk sejak delapan tahun lalu bertugas untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan di wilayah perbatasan negara, melalui koordinasi dengan 27 kementerian/lembaga/ (K/L) dan pemda di  perbatasan.
 
Maka, diperlukan sinergitas bersama antara K/L, pemda di perbatasan, bahkan masyarakat sekitar, agar kawasan perbatasan kedepannya menjadi maju melalui upaya jaminan keamanan dan kesejahteraan warga.
 
Pada kesempatan ini Plt Ses BNPP berdialog dengan sejumlah petugas pelayanan di PLBN Skouw. Turut hadir Kepala Bidang PLBN Skouw Yan Z Numberi, petugas karantina, bea cukai, imigrasi, dan TNI-Polri.
 
 
(Humas BNPP)

Ini Bahan Masukan Dalam Penyusunan Renaksi Pengelolaan Potensi Laut TA 2020

BNPP - Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Anny Julistiani memaparkan bahan masukan penyusunan rencana aksi (Renaksi) pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut Tahun Anggaran (TA) 2020.
 
 
Sembilan poin pendukung dijadikan sebagai acuan dalam bahan masukan penyusunan Renaksi pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut untuk TA 2020 yaitu indikasi program rencana tata ruang kawasan perbatasan negara (enam Perpres RTRKPN yang telah disusun), RDTR kawasan perbatasan negara pada 10 PKSN (lima PKSN di laut), RDTR kawasan perbatasan negara pada 187 Lokpri (RDTR Lokpri laut yang telah disusun dokumen teknisnya).
 
"Disamping itu ada hasil evaluasi rencana aksi kementerian/lembaga 2015-2019 (rencana induk pengelolaan perbatasan negara 2015-2019), indikasi program business plan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut," kata Anny, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/10).
 
Kemudian, lanjut dia, database potensi kawasan perbatasan laut, isu strategis (dinamika aktual) yang berkembang di kawasan perbatasan laut, usulan kebutuhan daerah perbatasan laut dan penjabaran sasaran RPJMN 2020-2024 (sedang disusun kajian akademis penyusunan rencana induk pengelolaan perbatasan negara 2020-2024).
 
Selain itu, dia juga memaparkan beberapa upaya penyelesaian persoalan dalam penyusunan rencana aksi. Diantaranya, konsistensi terhadap proses penyusunan rencana aksi mengikuti atau mempedomani tahapan (mekanisme) penyusunan rencana aksi sesuai Peraturan kepala BNPP Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
 
"Kemudian dukungan kebijakan afirmativ berupa regulasi budgeting yang dapat mengikat/mendorong pemda dan K/L untuk mengalokasikan program dan anggaran di Lokpri kawasan perbatasan," tuturnya.
 
Lalu perlunya pedoman (acuan program) dan anggaran pengelolaan perbatasan negara yang lebih operasional dan komprehensif sehingga dapat mengarahkan atau mengikat K/L untuk mengalokasikan program dan anggaran di lokpri secara terpadu dan berkelanjutan.

 

(Humas BNPP)

Sebanyak 23 Kabupaten/Kota Usulkan Renaksi TA 2020

BNPP - Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Gatot Yanrianto mengatakan sebanyak 23 (daerah) kabupaten/kota di wilayah perbatasan telah menyampaikan usulan Rencana Aksi (Renaksi) Tahun Anggaran 2020.
 
 
Puluhan kabupaten/kota ini adalah Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Kupang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Bintan, Kabupaten Anambas, kabupaten Berau, Kabupaten Sangihe.
 
"Kemudian Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Aru, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis," kata Gatot di Semarang, Jumat (19/10).
 
Selain itu ada juga Kabupaten Dumai (usulan program PUPR), Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Rokan Hilir (usulan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan), Kabupaten Natuna, Kabupaten Morotai, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Alor, kabupaten Nunukan, Kabupaten Sabu Raijua dan Kota Batam.
 
Output dari kegiatan Renaksi tahun 2020 adalah terlaksananya pola koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS) antara pemda dengan lintas kementerian/lembaga (K/L) melalui pembahasan bahan masukan Renaksi tahun 2020. Selin itu juga terbahasnya pokok-pokok permasalahan dan tersusunnya bahan masukan (dokumen) rancangan (draft) awal Renaksi potensi kawasan perbatasan laut TA 2020.
 
Meski demikian, ada juga beberapa daerah yang belum menyampaikan usulan Renaksi TA 2020, yaitu Kabupaten Malaka, kabupaten Raja Ampat, Kota Sabang, Kabupaten Indragiri Hilir, kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten  Talaud, Kabupaten Supiori.

 

(Humas BNPP)

Peran Aktif K/L dan Pemda Demi Mewujudkan Perbatasan Sebagai Beranda Negara

BNPP - Dalam mewujudkan perbatasan negara sebagai beranda (halaman depan) negara, pemerintah berharap kepada Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan peran aktif pemerintah daerah (pemda) perbatasan melalui pembangunan infrastruktur bidang perdagangan dan bidang PUPR di kawasan perbatasan.
 
 
"Sebagaimana Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019," kata Plt Ses BNPP Widodo Sigit Pudjianto dalam sambutannya diwakili Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Restuardy Daud, dalam Rapat Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Infrastruktur bidang Perdagangan dan bidang PUPR Kawasan Perbatasan Tahun 2018, di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (11/10).
 
Perka BNPP ini menetapkan 187 kecamatan lokasi prioritas (lokpri) yang berada di 41 Kabupaten pada 13 Provinsi. Disamping itu juga telah ditetapkan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai upaya menumbuh kembangkan wilayah tersebut dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan perbatasan dan sekitarnya. 
 
Agenda strategis ini memberikan arahan bagi dimulainya peletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris, yaitu dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan keberpihakan kepada daerah-daerah yang saat ini masih terisolir, tertinggal dan terbelakang.
 
"Terutama pada kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar; daerah tertinggal dan terpencil, desa-desa tertinggal serta daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik," ujar dia.
 
Dilanjutkan, guna kepastian pelayanan program (kegiatan) dan anggaran pembangunan infrastruktur bidang perdagangan dan bidang PUPR kawasan perbatasan Tahun Anggaran 2015-2018, diharapkan peran aktif pemda di perbatasan dalam mengklarifikasi atau mengkonfirmasi rincian anggaran Tahun 2015-2018, Bidang Perdagangan dan Bidang PUPR di Kawasan Perbatasan. 
 
Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi Kesra Heru Cahyono menambahkan,  maksud dari pertemuan ini untuk mengkonfirmasi program (kegiatan) dan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang perdagangan dan bidang PUPR kawasan perbatasan yang dibiayai dengan mekanisme DAK tahun 2015-2018.
 
"Sementara, tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya data rincian program (kegiatan) dan anggaran pembangunan infrastruktur bidang perdagangan dan bidang PUPR kawasan perbatasan yang dibiayai dana DAK tahun 2015-2018," katanya.
 
kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pejabat dari 41 kabupaten/kota, khususnya dinas (bagian) perbatasan, dinas perdagangan dan dinas PUPR.

 

(Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.