Menu
RSS

Pengelolaan Wilayah Udara, BNPP Bahas Tindak Lanjut RUU PRUN

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Rapat Koordinasi Konsolidasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Udara ke-3, yang membahas secara khusus tentang pengelolaan wilayah udara pada tahun 2018.

 

Pertemuan yang dihadiri sejumlah kementerian/lembaga (K/L) terkait dimaksudkan untuk memfasilitasi koordinasi lanjutan pembahasan substansi pengaturan pengelolaan ruang udara nasional yang komprehensif dan integratif.

 "Beberapa tujuannya adalah membahas tindak lanjut penyusunan naskah akademik Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN)," kata  Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP Rahman Ibrahim, mewakili Plt Ses BNPP Widodo Sigit Pudjianto, di Bandung, Kamis (30/8).

 Selain itu, memonitor tindaklanjut implementasi PP Pamwilud (Pengamanan Wilayah Udara) 4/2018, membahas urgensi pengelolaan ruang udara nasional dalam RPJMN 2015-2019. Kemudian memonitor perkembangan terkini kesiapan Realignment FIR Jakarta serta memantapkan agenda kerja K/L pada tahun 2018.

 "Khususnya terkait langkah-langkah strategis yang menjadi isntrumen pendukung dalam pengelolaan ruang udara nasional," ucap dia.

 Pada kesempatan ini dijelaskan juga bahwa Settap BNPP melakukan komunikasi yang intens dengan Bappenas, Kemenhan dan Kementerian ATR/BPN, terkait persiapan dan kesiapan yang perlu segera ditindaklanjuti atas hasil kesepakatan terkait Rancangan Undang-undang Pengelolaan Ruang Udara Nasional (RUU PRUN). Pada rapat koordinasi kali ini diharapkan mendapat informasi terkini terkait kebijakan pimpinan instansi pemrakarsa RUU PRUN.

 Selain itu, adanya kesepakatan yang mendorong percepatan tindak lanjut penetapan pemrakarsa RUU PRUN agar dapat melangkah pada tahapan berikut untuk mempersiapkan RUU PRUN masuk dalam Prolegnas tahun 2019, sesuai target RPJMN.

 "Dan pembahasan draft naskah akademik PRUN, khususnya pada aspek pertahanan dan keamanan," ujar dia.

 

(Humas BNPP)

Deputi BNPP Dilantik Sebagai Pj Gubernur Kaltim, Mendagri Ingatkan Pelayanan Publik Harus Tetap Berjalan

BNPP - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa suksesnya sebuah provinsi tidak hanya dilihat dari sisi stabilitas melainkan juga dari pertumbuhan ekonominya.

 

Demikian dikatakan Tjahjo dalam sambutannya usai melantik Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Sabtu (22/9).

Selain itu, mengurangi angka kemiskinan, menekan angka pengangguran dan penyerapan anggaran yang maksimal juga menjadi poin penting dari kesuksesan sebuah provinsi.

Hal ini dikatakan dalam upaya untuk meningkatkan percepatan pemeratan pembangunan dan kesejahteran rakyat. 

"Untuk mencapai hal ini sinergi dengan daerah, dengan semua elemen itu harus dibangun. Musrembangnya.  Libatkan perguruan tinggi, tokoh agama, masyarakat dan semua pihak, sehingga membangun sebuah pola pikir dan pembangunan yang lebih komprehensif dan integral," ucap dia.

Tjahjo yang juga Kepala BNPP mengingatkan Pj Gubernur Kaltim agar dalam masa mengisi kekosongan jabatan gubernur definitif, menjaga stabilitas di Kaltim tetap berjalan dengan baik.

Kemudian memastikan program strategis pemerintah pusat seiring dengan program yang jadi skala prioritas di provinsi Kaltim serta kabupaten/kota-nya.

"Jadi tugas penjabat gubernur walaupun singkat, menjamin pelayanan masyarakat berjalan dengan baik, tidak ada kekosongan di Provinsi Kaltim," katanya.

Hal lain yang juga perlu dilakukan dalam waktu singkat ini adalah berkoordinasi dengan Sekda dan jajarannya, bangun komunikasi dengan DPRD, Forkompimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ormas dan media.

Awang Faroek yang merupakan Gubernur Kaltim terpilih periode 2013-2018, habis masa jabatannya pada Desember 2018 mendatang. Dia mengundurkan diri karena mengikuti pemilihan anggota legislatif (DPR) periode 2019-2024

Provinsi Kalimantan Timur diketahui merupakan kawasan perbatasan negara yang berbatasan dengan Malaysia. Terdapat ratusan desa di 15 Kecamatan dan tiga Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Serawak (Malaysia).

 

(Humas BNPP)

Bukan Lagi 'Anak Tiri', Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan

BNPP - Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Willybrodus Lay mengatakan bahwa daerah pinggiran seperti kawasan perbatasan negara tidak lagi menjadi 'anak tiri', melainkan sudah menjadi 'anak kandung' karena adanya perhatian dari pemerintah pusat.

 

Perhatian yang dimaksud adalah adanya pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan potensi yang ada di kawasan perbatasan, dalam hal ini NTT. Salah satu wujud dari perhatian itu adalah pembangunan tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di NTT yang saat ini sudah berdiri indah dan megah.

"PLBN sudah baik. Tentu begitu PLBN baik, pelayanan ikut baik dan kita harap akan tumbuh ekonomi yang baik," kata dia di Atambua, Belu, Nusa Tenggara timur, Selasa (18/9).

Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah dukungan pemerintah pusat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) seperti kerajinan dan peternakan yang ada di Belu. Hal ini tentunya agar aktivitas perekonomian dapat bergerak dengan baik.

"Ada cabai, jagung, bawang, banyak yang sudah dikembangkan. pak menteri (Mendagri Tjahjo Kumolo) tadi datang ke galeri, hasil-hasil produksi itu kita sudah pamerkan sebagian. Bawang kita sangat luar biasa, tadi pak menteri bilang ini jenis bawang terbesar di Indonesia," tutur dia.

Selain itu, lanjutnya, Gubernur NTT saat ini konsen di sektor peternakan sehingga akan lebih mudah berkoordinasi karena memiliki visi yang sama dalam hal pengelolaan peternakan. Kemudian dalam jangka waktu dekat ini pihaknya berencana mendatangkan ahli dari Belanda untuk pendampingan masyarakat agar mengetahui teknologi yang digunakan dalam hal pengelolaan potensi sumber daya yang ada di Belu.

 

(Humas BNPP)

Bangun Kawasan Perdagangan di Sekitar PLBN Untuk Tarik Minat Warga Negara Tetangga

BNPP - Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang saat ini sudah menjadi indah dan megah diharapkan menjadi sebuah harapan baru terciptanya kawasan perbatasan yang ramah, aman dan sejahtera.

 

Dalam rangka memenuhi rasa aman dan sejahtera, di kawasan PLBN kini tengah dibangun kawasan perekonomian dan fasilitas sosial agar masyarakat di perbatasan menjadi nyaman serta bergairah.

"Maka dibangun kawasan perdagangan di dekat PLBN untuk menarik minat warga negara agar melakukan aktivitas perekonomian. Tahun ini selesai empat pasar yang akan diserahkan ke BNPP oleh menteri perdagangan, dua disini (NTT) dan dua di Kalimantan," kata Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, di Belu, Atambua, NTT, Selasa (18/9).

PLBN yang kini tampilannya gagah, mengharuskan warga pelintas melewati pos penjagaan yang cukup ketat. Hal ini demi menghindari terjadinya penyelundupan narkoba, human trafficking, pelaku teror, dan berbagai tindakan kriminal lain.

"Kita bangun PLBN untuk mencegah terjadinya penyelundupan, narkoba, teroris. Hadirnya PLBN juga kita sepakati untuk wujudkan kepastian ada pemanfaatan, contoh, kalau ada bawa barang lebih dari 20 kilo dikenakan biaya," ucap Sigit.

Disamping itu, rencana pembangunan patung Soekarno yang prosesnya sudah diawali dengan peletakan batu pertama oleh Kepala BNPP Tjahjo Kumolo di PLBN Motaain, diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi pelintas lokal maupun warga negara perbatasan.

"Sebagai daya tarik baru dan kemudian kita ingin rasa nasionalisme warga di perbatasan tetep tinggi. Jadi sekarang ada 7 PLBN, entar tambah lagi," katanya.

Tujuan dilakukannya itu semua tidak lain merupakan keinginan pemerintah untuk menghilangkan ketimpangan yang dirasakan di daerah dan desa, dalam hal ini kawasan perbatasan.

 

(Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.