Menu
RSS

BNPP Gelar Sosialisasi Perpres 11/2017 di Kota Tarakan

BNPP - Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Boytenjuri, mengungkapkan bahwa wilayah perbatasan negara ada pada tiga matra, yaitu perbatasan darat, perbatasan laut dan perbatasan udara.

MPR: Masyarakat Wilayah Perbatasan Adalah Benteng Pancasila

Tanjung Pinang, Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) fokus dalam mendorong penanganan wilayah perbatasan demi keutuhan NKRI. Menurut Wakit Ketua MPR EE Mangindaan, disamping kesejahteraan masyarakat itu sendiri, dibutuhkan adanya kesadaran yang harmonis dan dukungan semua pihak. "Masyarakat perbatasan adalah benteng Pancasila, maka perhatian harus  penuh diberikan pada wilayah perbatasan," ujarnya. 

Hal ini dikatakan saat Kunjungan Kerja delegasi MPR ke kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Senin (11/12).

Perhatian tersebut, lanjut Mangindaan, antara lain dari TNI,  yang memiliki peran penting baik  dalam  konteks  pertahanan maupun pembinaan territorial. Juga, kepolisian, dalam konteks kamtibmas, serta tokoh-tokoh masyarakat. “Semua pihak  dihimbau untuk memperhatikan segala kebutuhan pembangunan di  wilayah perbatasan, demi terciptanya ketahanan masyarakat di perbatasan,”ujarnya.

Menurutnya, tantangan yang  dihadapi Indonesia  di kawasan  perbatasan memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda satu   dengan yang lain. Tantangan  di perbatasan dipengaruhi faktor-faktor yang bervariasi, seperti letak geografi, ketersediaan   sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial ekonomi, politik, hingga kesejahteraan masyarakatnya.

"Tujuan kami kemari adalah kepentingan MPR terhadap daerah perbatasan, dan bukan baru  kali ini kami datang ke daerah perbatasan. Di beberapa daerah perbatasan juga kami datang, kami lihat dan pantau, dan kami dengar segala  permasalahan yang ada," ucap dia. 

Posisi geografis lndonesia yang berada diantara dua benua dan dua samudera serta berbatasan dengan 10 negara, baik darat maupun laut, merupakan kawasan yang memerlukan perhatian karena strategis dan penting. 

Selain jadi batas negara, wilayah perbatasan juga merupakan cerminan beranda dari wilayah kedaulatan Indonesia  yang harus indah dan berketahanan. Suatu negara, kata dia, tak bisa disebut negara merdeka dan berdaulat apabila tak memiliki faktor eksistensial yang disebut wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu. 

"Salah satu kondisi objektif Indonesia adalah negara  yang secara geografi memiliki wilayah tertentu yang dimensi wilayah nasionalnya merupakan kesatuan dari tiga dimensi, yaitu darat, laut dan udara. Sehingga memiliki  ciri khusus negara kepulauan yang berciri nusantara," tuturnya.

Pihaknya menyepakati bahwa daerah kepulauan sudah harus secara khusus mendapat perhitungan anggaran dari APBN, namun cantolannya memang perlu  mendorong DPR membahas  UU tentang daerah kepulauan. Sehingga, APBN secara khusus juga mengalir  pada perhitungan daerah-daerah kepulauan. 

Dalam kunjungan MPR ke perbatasan tersebut, hadir mendampingi Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon dan Bagian Humas BNPP. Hadir juga selaku tuan rumah,  Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kapolda Kepri,  Danrem Tanjung Pinang, Danlantamal Tanjung Pinang, Danlanud Tanjung Pinang, serta pejabat bea cukai setempat. (Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.