Menu
RSS

Sejumlah Perguruan Tinggi Dorong Pembentukan Forpertas

BNPP - Sebanyak enam (6) perwakilan perguruan tinggi dari Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Institut Teknologi Bandung, Institut Petanian Bogor, dan Universitas Airlangga, bersepakat untuk mendorong pembentukan Forum Perguruan Tinggi Untuk Perbatasan (Forpertas).

 

Keenam perguruan tinggi memberikan dukungan dalam bentuk deklarasi agar segera dibentuk Forpertas yang rencananya dilaksanakan pada awal Agustus 2018 dan dihadiri Mendagri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, Menristek Dikti Mohamad Nasir dan para rektor.

"Kami yang bertandatangan dibawah ini sepakat mendorong pembentukan Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara," kata Sekretaris Pusat Kajian Pemukiman, Transmigrasi, dan Perbatasan, Fakultas Geografi, Universitas Gajah Mada, Agung Satriyo, mewakili enam perguruan tinggi, dalam Rapat Pembentukan Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/7).

Rencana pembentukan forum ini sebagai bentuk kontribusi dalam pengelolaan perbatasan negara. Forum ini nantinya juga terbuka untuk semua perguruan tinggi yang terpanggil untuk membangun kawasan perbatasan negara, terutama dalam hal kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat di perbatasan. 

 

(Humas BNPP)

Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Harus Terpadu dan Berkelanjutan

BNPP - Deputi II bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Boytenjuri mengatakan bahwa terdapat dua aspek dalam pengelolaan kawasan perbatasan, yaitu pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan.

 

Khusus untuk pembangunan kawasan perbatasan, diperlukan pengelolaan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) di perbatasan demi meningkatkan kesejahteraan warganya. 

"Kita bangun SDM dan segala macam. Tinggal evaluasi Rencana Induk (Renduk) dan Rencana Aksi (Renaksi) apa yang kurang didorong. bagaimana konsep kedepan, konsep perjanjian kerjasama apa yang ingin dilakukan," kata Boy, saat Rapat Pembentukan Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/7).

Forum bersama sejumlah perguruan tinggi merupakan ajang yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan dukungan pembangunan di kawasan perbatasan, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan serta bergeraknya roda perekonomian . 

Dipaparkan, penanganan pengelolaan kawasan perbatasan saat ini dilakukan dengan gencar, terutama terkait program Nawacita ke-3 pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yaitu 'membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan'.

"Dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019 fokus dan lokus yang ingin dibangun yaitu di 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 kecamatan (lokasi prioritas). Ini dulu yang difokuskan pemerintah pada 2015-2019," katanya.

Masih adanya warga perbatasan yang terisolir dan miskin menjadikan konsep pengelolaan perbatasan tak lagi sebatas pertahanan, melainkan juga kesejahteraan. Maka, setiap potensi yang ada di kawasan perbatasan perlu ditangani secara terpadu oleh pemangku kepentingan dan didukung oleh kelompok atau lembaga seperti perguruan tinggi.

"Kita lakukan pembangunan berkelanjutan. pertahanan, kesejahteraan dan lingkungan yang dijaga. Sehingga mempercepat pertumbuhan perekonomian," katanya.

Potensi yang ada di sejumlah daerah di kawasan perbatasan menurutnya dapat dikelola lebih maksimal dan efektif. Diantaranya, daging sapi yang diperoleh dari NTT, NTB, Bali dan Jatim. Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap daging sapi setiap tahunnya 633 ribu ton lebih, namun 259.622 ribu ton-nya merupakan impor dari luar negeri. Harga daging sapi yang tergolong tinggi bisa ditangani bila ada pengelolaan yang lebih maksimal dan terpadu. 

Begitupun dengan pengadaan lahan pertanian di Papua dan daerah kawasan perbatasan lain serta potensi wisata yang ada di Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT), yang juga perlu pengelolaan secara terpadu.

 

(Humas BNPP)

Gandeng Perguruan Tinggi, Upaya BNPP Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi di Perbatasan

BNPP - Perguruan tinggi di Indonesia diharapkan peran dan berpartisipasinya dalam rangka memelihara rasa aman dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara.

 

Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto menyebutkan, perguruan tinggi bisa memberi masukkan kepada BNPP yang kemudian dituangkan dalam bentuk program kegiatan.

"kita bersinergi, masukkan saja konkritnya apa. Punya penelitian terhadap objek tertentu mau ke kabupaten mana, nanti BNPP panggil (pemerintah) kabupaten/kota untuk mereplikasikan hasil kajian atau penelitiannya (di kawasan perbatasan)," kata Sigit, di Bogor, jawa Barat, Jumat (13/7).

"Misal, petani punya satu hektar sawah biasanya menghasilkan 4 ton, tapi  ini bisa 12 ton. Itu harapannya, sehingga terwujud rasa aman dan sejahtera," tambahnya.

Selain itu, konsep inovasi yang ditawarkan juga perlu dituangkan agar potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) di perbatasan dapat dimanfaatkan secara baik untuk kepentingan nasional, terutama kesejahteraan masyarakat perbatasan. Dengan demikian akan tercipta pertumbuhan ekonomi serta SDM yang memiliki daya saing dengan negara tetangga.

Sinergitas dengan perguruan tinggi akan diwujudnyatakan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Mendagri selaku Kepala BNPP Tjahjo Kumolo dengan Menristek Dikti. Lalu, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama oleh para rektor perguruan tinggi.

"Silahkan beri masukan terhadap kebijakan program untuk wilayah perbatasan, baik itu soal success story maupun motivasi pendukung lainnya," ujar dia.

 

(humas BNPP)

Perguruan Tinggi Berperan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan

BNPP - Pembangunan kawasan perbatasan negara merupakan penjabaran dari agenda strategis kabinet kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), sebagaimana tertuang dalam Nawacita ke-3 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

 

"dalam upaya mewujudkan pengelolaan perbatasan yang lebih terarah, terintegrasi dan terukur serta selaras dengan RPJMN 2015-2019, melalui peningkatan koordinasi, sinkronisasi serta sinergitas antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan perbatasan yaitu pemerintah pusat , pemerintah daerah dan stakeholder lain," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto, saat membuka Rapat Pembentukan Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/7).

Menurut Sigit, dalam pengelolaan kawasan perbatasan diharapkan peran dan partisipasi perguruan tinggi. Keterlibatan perguruan tinggi tentunya dalam upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di kawasan perbatasan negara.

"Sumbangsih pemikiran dari elemen perguruan tinggi sangat membantu dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam di perbatasan. Mahasiswa dikirim untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN)," katanya.

Dijelaskan bahwa tugas BNPP adalah menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan, serta evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan negara dalam RPJMN 2015-2019 mengandung dua dimensi, yaitu pengelolaan batas wilayah negara (border line) dan pembangunan kawasan perbatasn (border area). 

"Pengelolaan perbatasan negara memiliki nilai strategis karena terkait langsung dengan upaya penegakan kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan. Kemudian pendayagunaan sumber daya dan pemerataan pembangunan serta tanggung jawab dalam membangun daya saing warga perbatasan untuk mengimbangi aktivitas sosial ekonomi masyarakat negara tetangga," ucap Sigit.

Sebanyak enam perguruan tinggi yang hadir pada acara ini adalah dari Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Institut Teknologi Bandung, Institut Petanian Bogor, Universitas Airlangga.

 

(Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.