Menu
RSS
berita

berita (595)

Pembangunan Pasar Perbatasan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan

BNPP - Sebanyak tujuh (7) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dibangun di Kalimantan Barat (Aruk, Entikong, Badau), Nusa Tenggara Timur (Motaain, Motamasin, Wini) dan Papua (Skouw) memiliki daya tarik tersendiri bagi warga sekitar dan pelintas batas negara.
 
 
Daya tarik ini kemudian yang membuat Presiden Joko Widodo menginginkan agar PLBN tak hanya berfungsi sebagai pos perlintasan orang dan barang semata, melainkan juga sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat perbatasan. 
 
Maka, berbagai sarana dan prasarana dibangun di kawasan PLBN, salah satunya pasar. Pembangunan pasar perbatasan di 7 (tujuh) PLBN akan rampung pada Desember 2018. Dalam rangka operasionalisasi pasar perbatasan tersebut, perlu disiapkan berbagai panduan, baik berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan maupun mekanisme pemilihan dan penetapan pedagang yang akan berjualan di pasar-pasar di kawasan PLBN.
 
"Untuk konteks pemilihan dan penetapan pedagang, sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi, kita akan memberikan kesempatan lebih besar kepada pedagang lokal atau masyarakat setempat. Setidaknya dalam rasio 60 berbanding 40, 60 persen warga lokal dan 40 persen warga nonlokal. Kalau bisa mencapai rasio 70 berbanding 30, sangat bagus", kata Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon, yang menangani pengelolaan PLBN, dalam Pembahasan Tata Kelola Zona Pendukung PLBN, di kantor BNPP, Jakarta, Rabu (31/10).
 
Ketentuan ini untuk membuka kesempatan kepada warga setempat memberdayakan kemampuannya. Perekrutan warga ini bisa dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan agar mereka mampu mengembangkan potensi diri. Dengan demikian, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. 
 
Terkait pengelolaan pasar perbatasan, BNPP siap jika nantinya diberi tanggung jawab tersebut. Pihaknya akan memproses dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
 
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR, sedang membangun pasar semi modern (baru) di kawasan PLBN Skouw. Pembangunannya ditargetkan rampung pada bulan Desember 2018. Sebanyak 300an kios dipersiapkan untuk para pedagang lokal yang menjajakan barang dagangannya mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti sembako, pakaian hingga barang elektronik.  
 
 
(Humas BNPP)
Lebih lanjut...

Perpres 49/2018 Jadi Acuan Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Aceh dan Sumut

BNPP - Peraturan Presiden (Perpres) nomor 49 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, menjadi acuan bagi pemerintah daerah (pemda) dalam menyusun dan mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi/kabupaten/kota.

Lebih lanjut...

Lantik Kabid PLBN Aruk, Plt Ses BNPP: Ini Tugas Mulia, Jangan Lakukan Tindakan Tak Terpuji

BNPP - Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) widodo Sigit Pudjianto berpesan kepada Kepala Bidang (Kabid) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk (Kalimantan Barat) yang baru dilantik, Purwoto, agar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku serta intens berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait.

Lebih lanjut...

Pembangunan Terminal Barang Internasional sebagai Pengembangan Aktivitas Perekonomian di Entikong

BNPP - Salah satu kawasan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yaitu Entikong (Kalimantan Barat), memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan kawasan perbatasan. Pengembangan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan ekonomi yang ditunjang penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.