Menu
RSS
berita

berita (414)

Tinjau Pos Lintas Batas Sota, Kepala BNPP Tegaskan Komitmen Presiden Bangun Perbatasan

BNPP - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo meninjau Pos Lintas Batas (PSB) Sota di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua, Minggu (15/04/2018).  Kepala BNPP ke perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua Nugini didampingi Pj Gubernur Papua Soedarmo dan Bupati Merauke Frederikus Gebze.
 
Turut mendampingi Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Robert Simbolon, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNNP Boytenjuri dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Restuardy Daud. 
 
Selain itu hadir pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, antara lain  Dirjen BAK Eko Subowo, Sesditjen Dukcapil I Gede Suratha, Karo Adpim Ahmad Fathoni, Karo Umum Endang Try Setyasih.
 
Dalam kesempatan itu, Kepala BNPP berpesan kepada Bupati Merauke Frederikus Gebze, Komandan Koramil (Danramil) 1707-16/Sota Kapten Inf Daniel Ngilawane dan ketua adat setempat Daud Limar mengenai komitmen pemerintah pusat dalam membangun Indonesia dari pinggiran/perbatasan sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita butir ketiga.
 
"Pak Jokowi ingin semua perbatasan dibangun. Pak Jokowi ingin dari ujung Rondo, Natuna, Skouw, seluruh perbatasan bagus dan ada manfaat bagi masyarakat sekitar," terang Tjahjo yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
 
Bupati Frederikus mengatakan, pihaknya terus berupaya melaksanakan amanat pemerintah pusat mengenai pembangunan di kawasan perbatasan. Salah satunya adalah mengenai perluasan dan pengembangan wilayah pertanian di daerahnya, yang mana sejauh ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perbatasan. 
 
Mengenai rencana pembangunan PLBN Sota, dipertegas Danramil 1707-16/Sota Kapten Inf Daniel Ngilawane, saat ini telah disiapkan lahan seluas 100 meter ke arah kanan dan 100 meter ke arah kiri dari Pos Lintas Batas Sota. Secara umum, sebagaimana masterplan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pembangunan dibagi dalam zona pada PLBN Terpadu Sota. Yakni Zona Inti, Zona Sub Inti dan Zona Pendukung.
 
Kepala BNPP menekankan bahwa pembangunan di kawasan perbatasan membutuhkan kerja sama semua pihak, dari Kementerian/Lembaga terkait, TNI, Polri dan masyarakat setempat. Selain PLBN itu sendiri, di kawasan perbatasan pengin juga memperhatikan berbagai aspek pendukung. 
 
"Pasar darurat (tradisional), rumah sakit (puskesmas), sampai Koramil, Polsek, markas pamtas, guru-gurunya untuk sekolah menengah, jangan mau kalah sama sebelah," kata Tjahjo.
 
Rencananya, Kepala BNPP Tjahjo Kumolo bersama Ketua Pengarah BNPP yang juga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto pada Senin (16/04/2018) besok akan mencanangkan Program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2018. 
 
Kegiatan diikuti pejabat lintas Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK), pejabat BUMN, Forkopimda dan pimpinan instansi vertikal di Propinsi Papua, Bupati/Walikota Perbatasan se-Propinsi Papua dan Papua Barat dan Kepala Badan/Bagian Perbatasan di 41 Kabupaten/Kota serta Kepala Badan/Biro Perbatasan di 13 Propinsi, SKPD Kabupaten Merauke dan Pemerintah Propinsi Papua dab Kepala Kampung se- Kabupaten Merauke.
 
Pencanangan program kegiatan dan hasil pembangunan di kawasan perbatasan Negara dalam forum Berhamburan ini diharapkan akan memperkuat komitmen Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK) dan daerah dalam pengelolaan infrastruktur dan pembangunan di kawasan perbatasan.
 
Pencanangan Program Bersangkutan 2018 bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan Negara secara komprehensif dan terpadu/terintegrasi melalui kegiatan lintas Kementerian/Lembaga di daerah perbatasan (Humas BNPP)
Lebih lanjut...

Tinjau Pos Lintas Batas Sota, Kepala BNPP Tegaskan Komitmen Presiden Bangun Perbatasan

BNPP - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo meninjau Pos Lintas Batas (PSB) Sota di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua, Minggu (15/04/2018).  Kepala BNPP ke perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua Nugini didampingi Pj Gubernur Papua Soedarmo dan Bupati Merauke Frederikus Gebze.
 
Turut mendampingi Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Robert Simbolon, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNNP Boytenjuri dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Restuardy Daud. 
 
Selain itu hadir pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, antara lain  Dirjen BAK Eko Subowo, Sesditjen Dukcapil I Gede Suratha, Karo Adpim Ahmad Fathoni, Karo Umum Endang Try Setyasih.
 
Dalam kesempatan itu, Kepala BNPP berpesan kepada Bupati Merauke Frederikus Gebze, Komandan Koramil (Danramil) 1707-16/Sota Kapten Inf Daniel Ngilawane dan ketua adat setempat Daud Limar mengenai komitmen pemerintah pusat dalam membangun Indonesia dari pinggiran/perbatasan sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita butir ketiga.
 
"Pak Jokowi ingin semua perbatasan dibangun. Pak Jokowi ingin dari ujung Rondo, Natuna, Skouw, seluruh perbatasan bagus dan ada manfaat bagi masyarakat sekitar," terang Tjahjo yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
 
Bupati Frederikus mengatakan, pihaknya terus berupaya melaksanakan amanat pemerintah pusat mengenai pembangunan di kawasan perbatasan. Salah satunya adalah mengenai perluasan dan pengembangan wilayah pertanian di daerahnya, yang mana sejauh ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perbatasan. 
 
Mengenai rencana pembangunan PLBN Sota, dipertegas Danramil 1707-16/Sota Kapten Inf Daniel Ngilawane, saat ini telah disiapkan lahan seluas 100 meter ke arah kanan dan 100 meter ke arah kiri dari Pos Lintas Batas Sota. Secara umum, sebagaimana masterplan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pembangunan dibagi dalam zona pada PLBN Terpadu Sota. Yakni Zona Inti, Zona Sub Inti dan Zona Pendukung.
 
Kepala BNPP menekankan bahwa pembangunan di kawasan perbatasan membutuhkan kerja sama semua pihak, dari Kementerian/Lembaga terkait, TNI, Polri dan masyarakat setempat. Selain PLBN itu sendiri, di kawasan perbatasan pengin juga memperhatikan berbagai aspek pendukung. 
 
"Pasar darurat (tradisional), rumah sakit (puskesmas), sampai Koramil, Polsek, markas pamtas, guru-gurunya untuk sekolah menengah, jangan mau kalah sama sebelah," kata Tjahjo.
 
Rencananya, Kepala BNPP Tjahjo Kumolo bersama Ketua Pengarah BNPP yang juga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto pada Senin (16/04/2018) besok akan mencanangkan Program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2018. 
 
Kegiatan diikuti pejabat lintas Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK), pejabat BUMN, Forkopimda dan pimpinan instansi vertikal di Propinsi Papua, Bupati/Walikota Perbatasan se-Propinsi Papua dan Papua Barat dan Kepala Badan/Bagian Perbatasan di 41 Kabupaten/Kota serta Kepala Badan/Biro Perbatasan di 13 Propinsi, SKPD Kabupaten Merauke dan Pemerintah Propinsi Papua dab Kepala Kampung se- Kabupaten Merauke.
 
Pencanangan program kegiatan dan hasil pembangunan di kawasan perbatasan Negara dalam forum Berhamburan ini diharapkan akan memperkuat komitmen Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK) dan daerah dalam pengelolaan infrastruktur dan pembangunan di kawasan perbatasan.
 
Pencanangan Program Bersangkutan 2018 bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan Negara secara komprehensif dan terpadu/terintegrasi melalui kegiatan lintas Kementerian/Lembaga di daerah perbatasan (Humas BNPP)
Lebih lanjut...

Ini Catatan Pokli BNPP Soal Kebutuhan Personel Keamanan di Perbatasan

BNPP - Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menanggapi positif sejumlah hal yang telah dikerucutkan bersama (BNPP-Polri) untuk dijadikan acuan bahan materi pembekalan personel kepolisian dalam menjalankan tugas fungsinya di perbatasan.

 

Pihaknya sepakat bahwa pendekatan yang dilakukan di perbatasan tak lagi soal keamanan (security) melainkan juga soal kesejahteraan warganya (prosperity). Selaras dengan itu, sisi kesejahteraan inilah yang kemudian menjadi fokus dari Nawacita ke-3 pemerintahan Presiden Jokowi, serta perwujudan wilayah perbatasan sebagai beranda negara.

"Polri mainkan peranan penting di perbatasan. Saya kira kita tinggal kembangkan intensitas kebutuhan personel atau sarana dan prasarana," kata Koordinator Kelompok Ahli BNPP Max Pohan di Jakarta, belum lama ini.

Polri juga menurut Max perlu menggunakan teknologi canggih dalam menjalankan tugasnya. Fasilitas teknologi bisa membantu dalam hal pemantauan dari jarak jauh sekalipun. Selain itu, teknologi juga cenderung mengurangi kebutuhan personel di lapangan dan bila terjadi gangguan keamanan akan lebih cepat diatasi.

Max menambahkan, personel Polri yang ada di perbatasan juga dirasa perlu dibekali hal-hal yang bersifat makro. Bahkan dia mengusulkan perundang-undangan yang saat ini sedang berlaku terkait darat, laut dan udara serta tantangan yang dihadapi di perbatasan juga bisa menjadi bahan materi pembekalan.

"Saya kira itu menarik dimaterikan juga sebagai bahan. Selebihnya bisa di-restructure, mana yang mengenai hukum, mana yang umum dan mana yang bersifat spesifik sektoral," katanya.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebelumnya menyepakati sejumlah hal dalam rencana program kegiatan bersama terkait pengamanan di wilayah perbatasan. Pembahasan rencana program bersama ini terkait peningkatan kualitas personel Polri dalam melakukan pengamanan di wilayah perbatasan.

Sejumlah hal penting yang menjadi sorotan di perbatasan direncanakan akan menjadi bahan pembekalan kepada ribuan personel Polri yang mengamankan wilayah perbatasan. Diantaranya, revolusi mental, pengetahuan tentang perbatasan, kewenangan aspek CIQS, pencegahan kejahatan di lintas batas, pengamanan wilayah perairan, kearifan lokal, serta komitmen hukum di wilayah perbatasan. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Di Era Presiden Jokowi, Kawasan Perbatasan Berubah Jadi Beranda Indonesia

BNPP - Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Boytenjuri, mengatakan bahwa keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara sangat penting dalam rangka mengelola potensi di kawasan perbatasan negara. 

Kata dia, pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada perubahan paradigma dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Kini, perbatasan negara tidak lagi dipandang sebagai 'teras luar', akan tetapi menjadi 'halaman depan' atau beranda Indonesia.

"Paradigma lama memandang perbatasan negara hanya sebagai wilayah pertahanan yang harus dijaga secara militeristik. Paradigma baru memandang perbatasan negara sebagai beranda depan NKRI yang memiliki sumber daya yang cukup besar," kata Boytenjuri dalam sosialisasi Perpres 11/2017 di Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo, Selasa (10/04/2018). 

Sosialisasi Perpres 11/2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Gorontalo, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara dihadiri oleh jajaran pemerintah Propinsi Gorontalo. 

Disampaikan Boytenjuri, pendekatan dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang dilakukan pada pemerintahan sekarang tidak saja dari aspek keamanan militer, tapi juga pengelolaan potensi dan pemberdayaan. 

Secara garis besar, ada empat isu utama dalam pengelolaan perbatasan negara. Pertama menyangkut penyelesaian batas darat, laut, udara dan pemanfaatannya. Kedua, menyangkut pencegahan dan penindakan kejahatan batas negara. Ketiga menyangkut pembangunan infrastruktur dasar dan membuka keterisolasian serta ke empat pengelolaan kelembagaan.

"Oleh karena itu setiap daerah yang menjadi batas negara akan dikelola secara maksimal dengan ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Kawasan yang akan menjadi lokus dari setiap program kerja kementerian lembaga," terang Boytenjuri. 

Asisten II Bidang Pembangunan Pemprop Gorontalo Sutan Rusdi dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pelaksanaan sosialisasi Perpres 11/2017 sangat penting dilakukan. Pasalnya, Perpres tersebut dapat mewujudkan Nawacita ke tiga pemerintah pusat yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Sebagai satu dari lima provinsi yang diatur dalam Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, Gorontalo siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat khususnya BNPP dalam melaksanakan program pembangunan di Gorontalo," ucap Sutan.

Disebutkan dia, dalam Pasal 5 ayat 4 poin b Perpres No. 11 Tahun 2017, dinyatakan bahwa Provinsi Gorontalo memiliki 11 kecamatan di perbatasan laut yaitu Atinggola, Gentuma Raya, Tomilito, Kwandang, Ponelo Kepulauan, Anggrek, Monano, Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggula. 

Dimana secara keseluruhan, ke-11 kecamatan tersebut berada di Kabupaten Gorontalo Utara. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

BNPP Konsolidasi Capaian Kinerja Bidang Eko Kesra di Perbatasan

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar konsolidasi pengelolaan infrastruktur bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Eko Kesra) di wilayah perbatasan yang meliputi pendidikan, kesehatan, perdagangan, perumahan dan air bersih.

 

Konsolidasi bersama sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) yang ada di wilayah perbatasan ini terkait dengan capaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Sekaligus juga untuk masukan ke rencana induk (Renduk) 2020-2024, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, perumahan dan air bersih," kata Kepala Bidang Perencanaan BNPP Ismawan dalam Rapat Perencanaan Kebutuhan Anggaran Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (Eko Kesra) Kawasan Perbatasan, di Manado, Selasa (10/4).

Hasil dari pertemuan ini diharapkan dapat tersusun data infrastruktur di keempat bidang tadi yang bersumber dari APBD yang masuk ke lokasi prioritas (lokpri). Kemudian, sambung dia, teridentifikasinya bahan masukan Renduk 2020-2024 bidang kesehatan, pendidikan, perdagangan, perumahan dan air bersih di kawasan perbatasan.

Rapat diikuti oleh perwakilan dari empat kementerian yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perdagangan dan KementerianPUPR. Sementara dari daerah diwakili enam  provinsi yaitu NTT, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Pada pelaksanaannya, rapat dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama fokus di bidang kesehatan dan pendidikan, sementara kelompok kedua fokus di bidang perdagangan, perumahan dan air  bersih.

"Masing-masing kelompok mempresentasikan program APBD yang masuk ke lokpri dan usulan Renduk tahun 2020-2024." (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Percepat Kegiatan Bersama, BNPP-Polri Kerucutkan Sejumlah Hal

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyepakati sejumlah hal dalam rencana program kegiatan bersama terkait pengamanan di wilayah perbatasan.

 

Pembahasan rencana program bersama ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya terkait peningkatan kualitas personel Polri dalam melakukan pengamanan di wilayah perbatasan.

"Bagaimana memperkuat pengamanan serta pelaksanaan program dan kegiatan BNPP di perbatasan, hal ini terkait kemitraan dengan Polri," ucap Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP, Asnil, di Jakarta, Senin (9/4).

Maka dari itu, pihaknya berberharap pertemuan hari ini sudah membahas soal teknis dan kegiatan apa yang nantinya bisa dilakukan personel Polri. Menurut Asnil, persoalan di perbatasan cukup kompleks, sehingga diperlukan peningkatan upaya koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka memberikan perhatian kepada masyarakat, khususnya warga di wilayah perbatasan.

Salah satu yang juga menjadi perhatian terkait program kerjasama adalah pengamanan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), terutama di lokasi-lokasi yang ada 'jalur tikus'. Pasalnya, di jalur-jalur inilah aksi kriminal seperti penyelundupan narkoba dan ilegal loging dilakukan.

"Keseluruhan teknis pembekalan perlu ditingkatkan. Kita samakan persepsi apa yang bisa ditindaklanjut, maka harus dimatangkan dan dipercepat," kata dia.

Senada, Kabag Jakdilkat Biro Jianstra SSDM Polri, Kombes Pol Sri Eko Pranggono memahami bahwa wilayah perbatasan amatlah penting untuk jadi perhatian bersama. Terutama, terkait kedaulatan, keamanan, ekonomi budaya  serta dampak globalisasi. Pihaknya selama ini sudah melakukan upaya terbaik dalam mengamankan perbatasan demi terciptanya ketertiban dan kedamaian.  

"Tapi kami bersama-sama unit terkait ingin berbagi terhadap apa yang dibutuhkan di perbatasan demi Indonesia. Untuk itu mari kita hilangkan ego sektoral dan saling mendukung," kata dia.

Rencana program kegiatan bersama yang nantinya dilakukan adalah pembekalan kepada personel Polri yang ditempatkan di wilayah perbatasan. Pembekalan dalam bentuk latihan bersama dengan unit terkait, dalam hal ini yang di PLBN, agar memahami aturan-aturan apa yang terdapat di imigrasi dan Bea Cukai.

"Ini makanya kita latih bersama, sehingga kalau ada masalah saling beri informasi," katanya.

Sejumlah hal penting yang menjadi sorotan di perbatasan direncanakan akan menjadi bahan pembekalan kepada ribuan personel Polri yang mengamankan wilayah perbatasan. Diantaranya, revolusi mental, pengetahuan tentang perbatasan, kewenangan aspek CIQS, pencegahan kejahatan di lintas batas, pengamanan wilayah perairan, kearifan lokal, serta komitmen hukum di wilayah perbatasan. (Humas BNPP)

 

 

Lebih lanjut...

Keberhasilan Pemerintah Bangun Perbatasan Harus Diinformasikan Dengan Baik

BNPP - Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Widodo Sigit Pudjianto menekankan pentingnya penyampaian informasi mengenai keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Utamanya pembangunan di perbatasan sebagaimana dicanangkan Presiden Joko Widodo. 

Dalam Nawa Cita butir ketiga, Presiden Jokowi diketahui memprioritaskan pemerataan pembangunan yang berkeadilan yakni 'membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan'.

"Saya kepengin ke depan bisa bersinergi menginformasikan keberhasilan pemerintah, salah satunya keberhasilan pemerintah membangun perbatasan," kata Sigit saat melakukan kunjungan media (media visit) ke Kantor Pusat Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/4/2018). 

Turut mendampingi Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, Kepala Biro Keuangan, Umum dan Humas (KUH) Komaedi dan Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha Pimpinan Andri Indrawan. Kunjungan diterima Kapus Pemberitaan RRI Widhie Kurniawan yang diwakili Kabid Siaran Berita Tri Umi Setyowati dan Kepala Bidang Media Online Dadan Sutaryana. 

Menurutnya, keberadaan RRI yang menjangkau hingga ke pelosok negeri merupakan poin plus dalam menginformasikan kerja-kerja pemerintah. Ia berharap ke depan akan terjalin kerja sama yang sinergis dengan BNPP sehingga penyampaikan informasi mengenai perbatasan menjadi lebih massif. 

Sinergisitas dimaksud, lanjut Sigit yang juga Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), misalnya dengan fasilitasi live tanya jawab dengan masyarakat perbatasan. Ia siap menjawab masukan, saran hingga keluhan masyarakat di perbatasan. 

"Kalau ada masukan dan keluhan dari masyaralat perbatasan, nanti kami (BNPP) yang menjawab," jelasnya. 

Kapus Pemberitaan RRI Widhie Kurniawan diwakili Kabid Siaran Berita Tri Umi Setyowati menyambut baik kunjungan Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto. Ia mengatakan RRI sejauh ini senantiasa menginformasikan berbagai kerja-kerja pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla. 

Untuk pemberitaan mengenai perbatasan, RRI telah mengagendakan acara Dialog Perbatasan yang disiarkan setiap Hari Jumat ke seluruh pelosok Indonesia. Stasiun RRI diberbagai daerah secara rutin juga menginformasikan pembangunan Pos Lintas Batas Negara dan di kawasan perbatasan, baik di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT). 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Kepala BNN Ajak Stakeholder Bersatu Tanggulangi Narkoba di Perbatasan

BNPP - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarno melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, untuk meninjau sejumlah sarana dan fasilitas di pos perlintasan yang berbatasan dengan negara Malaysia.

 

Peninjauan  dilakukan di gedung utama PLBN Entikong, zona netral, jalur keberangkatan dan kedatangan bagi pelintas batas, serta melihat kondisi kendaraan mobile x-ray dan Jalur Inspeksi Pararel Perbatasan (JIPP).

Pada kesempatan ini, Heru mengajak seluruh stakeholder (yang berkepentingan) di perbatasan agar menyatukan langkah dan menghilangkan ego sektoral dalam penanggulangan peredaran narkoba.

"Khususnya pada jalur ilegal (jalur tikus) yang ada di sepanjang perbatasan antara Indonesia dan Malaysia," ucap dia di PLBN Entikong, Kamis (5/6).

Dalam kunjungannya, Kepala BNN didampingi Anggota Komisi III DPR RI dari F-PDI Perjuangan Erwin TPL Tobing dan Direktur Narkoba Polda Kalbar. Rombongan disambut Kepala Bidang Pengelolaan PLBN Entikong, Kapolres Sanggau, Kapolsek Entikong, Danramil Entikong, Dansatgas Pamtas 642/ Kapuas, Kepala Kanim Entikong, Kepala KPP BC Entikong, Sekcam Entikong, Koordinator P4TKI Entikong, serta unsur terkait lainnya. 

Diketahui, di sejumlah titik wilayah perbatasan, khususnya 'jalur tikus', dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan aksi kejahatan. Bahkan pihak kepolisian mencatat ada 10 jenis tindak kejahatan yang memanfaatkan 'jalur tikus' di perbatasan. Diantaranya, narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata api, terorisme dan kejahatan transnasional. (Humas BNPP/PLBN Entikong)

 

 

Lebih lanjut...

Kemendag Pantau Kesiapan Sarpras di Terminal Barang Internasional Entikong

BNPP - Kementerian Perdagangan RI  melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) terkait kesiapan sarana dan prasarana (sarpras) di Terminal Barang Internasional Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (5/4).

 

Pengoperasian Terminal Barang Internasional (Dry Port) ini nantinya akan mengatur arus ekspor dan impor antara Indonesia dengan Malaysia. 

"Dengan adanya Dry Port kita akan menginventarisasi, mencatat barang ekspor impor antara Indonesia dan Malaysia", kata Kepala Seksi Transportasi dan Kepelabuhan Subbid Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan, Asep Wahyudin, saat meninjau sarana dan prasarana Terminal Internasional Entikong.

Proses pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong saat ini sudah 40 persen dan ditargetkan sudah beroperasi pada akhir 2018.

Dry Port diharapkan dapat memotivasi warga lokal untuk membuka usaha seperti rumah makan dan lain sebagainya. Selain itu, diharapkan juga mampu menarik perhatian wisatawan asing yang singgah di lokasi yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia ini.

Sejumlah Kementerian turut terlibat dalam pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong, diantaranya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan. (Humas BNPP/PLBN Entikong)

 

Lebih lanjut...

FOTO: Kunker ke Belu, Mensos Awali Kegiatan dengan Mengunjungi PLBN Motaain

BNPP - Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham mengawali Kunjungan Kerja (kunker) di Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan mendatangi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, untuk memantau langsung Pos Lintas Batas yang sudah beroperasi dan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 28 Desember 2016. Pada kesempatan ini, Mensos didampingi Bupati Belu Willybrodus Lay, Kepala PLBN Motaain Tiolan Hutagalung serta jajaran pegawai Pemda setempat.

Mensos melakukan kunjungan kerja (kunker) selama dua hari di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, sejak Kamis (5/4) hingga Jumat (6/4) besok. Kegiatan kunker salah satunya memberi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada sejumlah keluarga penerima manfaat. (Humas BNPP)

 

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.