Pasar Perbatasan di Kawasan PLBN Segera Beroperasi, Ini Ketentuan Yang Harus Diketahui
- Diterbitkan pada berita
- Ditulis oleh Humas BNPP
BNPP - Terdapat sejumlah ketentuan yang harus diketahui dalam pengelolaan sebuah pasar, dalam hal ini pasar perbatasan yang ada di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Lebih lanjut...
Pembangunan Pasar Perbatasan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan
- Diterbitkan pada berita
- Ditulis oleh Humas BNPP
BNPP - Sebanyak tujuh (7) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dibangun di Kalimantan Barat (Aruk, Entikong, Badau), Nusa Tenggara Timur (Motaain, Motamasin, Wini) dan Papua (Skouw) memiliki daya tarik tersendiri bagi warga sekitar dan pelintas batas negara.
Daya tarik ini kemudian yang membuat Presiden Joko Widodo menginginkan agar PLBN tak hanya berfungsi sebagai pos perlintasan orang dan barang semata, melainkan juga sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat perbatasan.
Maka, berbagai sarana dan prasarana dibangun di kawasan PLBN, salah satunya pasar. Pembangunan pasar perbatasan di 7 (tujuh) PLBN akan rampung pada Desember 2018. Dalam rangka operasionalisasi pasar perbatasan tersebut, perlu disiapkan berbagai panduan, baik berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan maupun mekanisme pemilihan dan penetapan pedagang yang akan berjualan di pasar-pasar di kawasan PLBN.
"Untuk konteks pemilihan dan penetapan pedagang, sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi, kita akan memberikan kesempatan lebih besar kepada pedagang lokal atau masyarakat setempat. Setidaknya dalam rasio 60 berbanding 40, 60 persen warga lokal dan 40 persen warga nonlokal. Kalau bisa mencapai rasio 70 berbanding 30, sangat bagus", kata Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon, yang menangani pengelolaan PLBN, dalam Pembahasan Tata Kelola Zona Pendukung PLBN, di kantor BNPP, Jakarta, Rabu (31/10).
Ketentuan ini untuk membuka kesempatan kepada warga setempat memberdayakan kemampuannya. Perekrutan warga ini bisa dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan agar mereka mampu mengembangkan potensi diri. Dengan demikian, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.
Terkait pengelolaan pasar perbatasan, BNPP siap jika nantinya diberi tanggung jawab tersebut. Pihaknya akan memproses dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR, sedang membangun pasar semi modern (baru) di kawasan PLBN Skouw. Pembangunannya ditargetkan rampung pada bulan Desember 2018. Sebanyak 300an kios dipersiapkan untuk para pedagang lokal yang menjajakan barang dagangannya mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti sembako, pakaian hingga barang elektronik.
(Humas BNPP)
