Menu
RSS
berita

berita (481)

Tingkatkan Perdagangan, Indonesia-Malaysia Bahas Isu Ekonomi Perbatasan

BNPP - Pemerintah Indonesia dan Malaysia berupaya untuk meningkatkan perdagangan dan hubungan masyarakat di wilayah perbatasan kedua negara, yaitu di Kalimantan Utara (Kaltara) dan Sabah.

 

Hal ini ditandai dengan pertemuan di Tawau, Malaysia, pada 7 Juli 2018, yang membahas isu ekonomi di wilayah perbatasan kedua negara. Pada kesempatan ini pemerintah Indonesia diwakili Kepala KRI Tawau, Malaysia, Sulistijo Djati Ismojo. Sementara perwakilan dari Malaysia adalah Staf Khusus Ketua Menteri Sabah urusan Border Trade, Dato Nordin.

"Malaysia memiliki potensi untuk jalur perdagangan, sehingga sangat perlu border trade dihidupkan kembali, agar ekonomi perbatasan dapat berkembang serta menguntungkan kedua negara," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto, Selasa (10/7).

Dijelaskan, dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi penurunan signifikan dalam nilai dan volume perdagangan di perbatasan. Maka dari itu dibutuhkan perencanaan yang komprehensif serta dukungan semua pihak agar border trade dapat dibuka kembali. 

"Yang paling utama adalah payung hukum untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan border trade di daerah perbatasan ini," ucapnya.

Kedua negara sedang melakukan review perjanjian Cross Border Agreement (CBA) dan Border Trade Agreement (BTA). Diharapkan, perjanjian dapat diselesaikan tahun ini sehingga mendukung pengaktifan kembali border trade Kaltara-Sabah.

Dato Nordin berharap kerjasama bidang ekonomi di perbatasan segera terlaksana.  Menurutnya, perlu dibentuk sebuah dewan yang menjadi koordinator pelaksanaan border trade. Dewan tersebut nantinya akan memonitor perdagangan di perbatasan, sehingga urusan perdagangan tidak keluar dari jalur yang telah disepakati. 

Kemudian perlu ada perjanjian resmi yang dibuat dan disepakati bersama antara pengusaha di perbatasan, khususnya di Kaltara dan Sabah. Tujuannya agar perdagangan di perbatasan dapat berjalan dengan baik. Perjanjian dimaksud hanya sebagai jembatan sementara agar kebutuhan mendesak saat ini dapat terpenuhi, sambil menunggu selesainya review perjanjian border trade kedua negara. 

Selain itu, yang juga menjadi catatan adalah perlunya pembahasan secara komprehensif mengenai implementasi kerjasama ekonomi sektor perdagangan di wilayah perbatasan terkait pembukaan kembali jalur laut Tawau-Sebatik, Tawau-Nunukan, dan Tawau-Tarakan. Pasalnya, belum dirumuskan payung hukum dan selama ini perdagangan kedua negara baru dilaksanakan melalui konektivitas jalur darat.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Kelola PPKT, Plt Gubernur Aceh Akan Lakukan Koordinasi Yang Substansial

BNPP - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah memastikan akan melakukan koordinasi yang lebih baik lagi terkait dengan pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ada di Provinsi Aceh.

 

Berdasarkan perbincangannya dengan Deputi II Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Boytenjuri, Nova mengaku sudah membuat skema komunikasi dalam rangka pengelolaan perbatasan, dalam hal ini PPKT.

"Tadi saya sudh bicara dengan Pak Boy (Deputi II BNPP), Insya Allah sudah ada skema komunikasi yang akan kita buat," katanya usai acara pelantikan Pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan kemendagri dan BNPP serta penyerahan SK Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh dan Plt Bupati Bener Meriah, di gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (9/7).

Koordinasi dengan kementerian/lembaga (K//L) terkait pengelolaan perbatasan juga akan dilakukan dalam pengelolaan PPKT yang lebih substansial, baik itu pembangunan infrastruktur maupun pemenuhan kebutuhan sosial dasar.

Nova pada Februari 2017 lalu menyatakan bahwa pihaknya turut menjalankan apa yang menjadi roadmap dan master plan pengelolaan wilayah perbatasan yang dikoordinasi oleh BNPP.

"Kita selalu berkoordinasi dengan BNPP yang bisa dilakukan kapan saja. tidak ada kebijakan khusus tentang pengelolaan perbatasan selain yang sudah digariskan," kata Nova di sela Rakor Gubernur se-Indonesia, di Jakarta, Rabu (7/2).

Sejumlah pembangunan infrastruktur diakui sudah dilakukan di lokasi yang merupakan wilayah perbatasan. Salah satunya adalah pembangunan jetty (dermaga) di Pulau Rondo untuk memenuhi kebutuhan warga.

"Dan pembangunan di lokasi yang berbatasan dengan Selat Malaka. yang dibangun infrastruktur, pembangunan sudah berjalan," ucap Nova.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya berpesan kepada Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah agar turut memperhatikan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ada di Provinsi Aceh.

Tjahjo yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan meminta Plt Gubernur Aceh berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, agar masyarakat di 'Serambi Mekkah' tidak mengalami kerugian dalam hal pelayanan.

"Terkait perbatasan, ada Pulau Rondo di Aceh, ada Sabang, koordinasikan dengan baik. Ada penyeberangan dengan (kapal) feri, tolong dikontrol, manivest, pelayanan, kapal layak atau tidak. Jangan timbulkan kerugian masyarakat secara keseluruhan," ucap Tjahjo.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Plt Gubernur Aceh Diingatkan Memperhatikan Pelayanan di PPKT

BNPP - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpesan kepada Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah agar turut memperhatikan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ada di Provinsi Aceh.

 

Tjahjo yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) meminta Plt Gubernur Aceh berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, agar masyarakat di 'Serambi Mekkah' tidak mengalami kerugian dalam hal pelayanan.

"Terkait perbatasan, ada Pulau Rondo di Aceh, ada Sabang, koordinasikan dengan baik. Ada penyeberangan dengan (kapal) feri, tolong dikontrol, manivest, pelayanan, kapal layak atau tidak. Jangan timbulkan kerugian masyarakat secara keseluruhan," ucap Tjahjo dalam sambutannya saat pelantikan Pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan kemendagri dan BNPP serta penyerahan SK Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh dan Plt Bupati Bener Meriah, di gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (9/7).

Selain itu, pihaknya juga berharap fungsi tata kelola pemerintahan di Aceh dapat terlaksana dengan baik agar pembangunan program strategis Presiden Jokowi berjalan lancar. Hal ini juga diiringi program prioritas pimpinan daerah terpilih di Provinsi Aceh. 

"Kedua, saya minta Plt Gubernur saling komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan pembangunan di Aceh,"  

"Lakukan komunikasi dengan kementerian/lembaga (K/L) dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh," tambahnya.

Provinsi Aceh termasuk dalam salah satu wilayah yang berbatasan (laut) dengan negara tetangga yaitu India dan Thailand. Berdasarkan Keppres Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, ditetapkan 111 PPKT di Indonesia yang tujuh diantaranya terdapat di Aceh, yaitu Pulau Simeulue Cut, Pulau Salaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Bateeleblah, Pulau Rondo, dan Pulau Weh.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan SK Plt Gubernur Aceh kepada Nova Iriansyah yang merupakan Wakil Gubernur Aceh, dikarenakan Gubernur Aceh terpilih Irwandi Yusuf terjerat masalah hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

(humas BNPP)

Lebih lanjut...

Kepala BNPP Minta Pejabat Eselon II, III, dan IV Berinovasi Dalam Bekerja

BNPP - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), Pejabat Administrator (eselon III) dan Pejabat Pengawas (eselon IV) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diminta untuk fokus bekerja dan membuat inovasi dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.

Hal ini dikatakan Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo dalam acara pelantikan Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan kemendagri dan BNPP serta penyerahan SK Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh dan Plt Bupati Bener Meriah, di gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (9/7).

"Fokus kerja, buat inovasi dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat," kata Tjahjo.

Dia juga meminta para pejabat yang dilantik untuk meninggalkan cara kerja yang sifatnya rutin dilakukan dari hari ke hari serta melakukan terobosan dalam rangka pelayanan yang semaikn cepat dan baik.

"Perpendek jalur birokrasi, harus progresif dalam jalankan tugas," tambahnya.

Pada kesempatan ini sebanyak enam (6) pejabat eselon II dan III menempati jabatan baru di BNPP. Mereka adalah;

1. Ir Anny Julistiani MBA, menempati jabatan Kepala Biro perencanaan dan kerjasama BNPP,          menggantikan Dr Asnil ST MSi (eselon II)

2. Dr Asnil ST Msi, menempati jabatan Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP, menggantikan Ir Anny julistiani MBA (eselon II) 

3. Ir Agus Irawan MP, menempati jabatan Kabag Data dan Evaluasi pada Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP, menggantikan Drs Ferry Dahri Msi (eselon III)

4. Kunto Bimaji Msi menempati jabatan Kabag Kepegawaian Biro Hukum, Organisasi dan         Kepegawaian BNPP menggantikan Drs M Sahrizal Msi (eselon III)

5. Drs Ferry Dahri Msi, menempati jabatan Kepala Bidang Perencanaan pada Asisten Deputi         Potensi Kawasan Darat menggantikan Ir Agus Irawan MP (eselon III)

6. Drs M Sahrizal Msi, menempati jabatan Kepala Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi pada Asdep Infrastruktur Pemerintahan, menggantikan Drs Bambang Widiawan (eselon III)

Dilantik juga sejumlah pejabat di lingkungan Kemendagri, diantaranya pada Sekretariat Jenderal Kemendagri, Sekretariat Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Kemendagri.

Para pejabat yang dilantik berjanji untuk setia kepada UUD 45 serta menjalankan peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti kepada bangsa dan negara. Kemudian juga berjanji menjalankan tugas jabatan dengan menjunjung etika jabatan, bekerja sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, tak menyalahgunakan kewenangan serta menghindar dari perbuatan tercela.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Pemerintah Beri Perhatian Khusus Kepada Camat di Perbatasan

BNPP - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo menyebutkan bahwa camat di kawasan perbatasan perlu mendapat perhatian khusus. Pasalnya, kawasan perbatasan negara terhubung langsung dengan negara tetangga.

 

"Perhatian itu artinya diberi kewenangan tambahan,amanah lain. Kemudian kriterianya diberikan bimtek,apakah itu kaitannya hukum internasional, bagaimana pengelolaan PLBN, antisipasi kerawanan di perbatasan," kata Hadi saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Camat di Kawasan Perbatasan Negara, mewakili Mendagri yang juga Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (5/7).

Kewenangan tambahan untuk camat di kawasan perbatasan ini sedang dalam pembahasan bersama dengan pihak terkait, termasuk kementerian/ lembaga (K/L) yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan. "Sedang kita bahas ,saat ini kita maju untuk beri kewenangan secara nyata dan tegas disusun untuk pemberian kewenangan tersebut," kata dia.

Ditambahkan, beragam kerawanan di wilayah perbatasan menjadikan peran camat begitu penting untuk memahami teritorial dan berkoordinasi dengan K/L di perbatasan maupun negara tetangga.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengadakan Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Camat di Kawasan Perbatasan Negara bertema 'Penguatan Peran Camat Perbatasan Dalam Pengelolaan Perbatasan Negara', di Jakarta, Kamis (5/7).

Rakor yang diikuti sekitar 202 camat di kawasan perbatasan, dimaksudkan untuk memberikan pembekalan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dengan tujuan untuk meningkatkan peran camat perbatasan dalam mendukung pengelolaan perbatasan Negara.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Ujung Tombak Pemerintahan, Peran Camat di Perbatasan Perlu Diperkuat

BNPP - Penguatan peran camat di kawasan perbatasan bertujuan untuk memaksimalkan peran organisasi perangkat daerah yang menangani urusan perbatasan negara di tingkat kabupaten/kota.

 

Kegiatan ini dinilai penting karena camat adalah ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan  terkait keamanan dan kesejahteraan warga perbatasan.

"Khususnya bagi camat yang mungkin secara real belum memahami makna perbatasan negara," kata Mendagri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo diwakili Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Camat di Kawasan Perbatasan Negara, di Jakarta, Kamis (5/7).

Dia menjelaskan, ada 778 kecamatan di wilayah perbatasan Indonesia, namun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka diberi perhatian terhadap 187 kecamatan (42 kabupaten dan 13 provinsi).  Terkait dengan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan, dibangun secara bertahap dengan melihat kemampuan negara, kesiapan SDM, kondisi geografis serta permasalahan dengan negara tetangga yang belum slesai. 

"Oleh karena itu disini akan disampaikan oleh BNPP bahwa kita ada prioritas yaitu10 PKSN yang terbagi di darat yaitu Aruk, Entikong, Badau, Atambua, Jayapura. Sementara di laut yaitu Sabang, Ranai, Sebatik, Tahuna dan Saumlaki. RPJMN berikutnya kita masih menyisakan 16 PKSN baik darat maupun laut," ujar Hadi yang juga mantan Sekretaris BNPP.

Menteri Dalam Negeri, lanjutnya, juga menekankan komitmen pemerintah, khususnya dalam kabinet kerja bahwa pembangunan kawasan perbatasan adalah penjabaran Nawacita ke3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019. 

Jadi, dalam nawacita-nya memperkuat daerah dan desa dalam negara kesatuan, sementara dalam RPJM-nya ditegaskan bagaimana mewujudkan beranda depan dalam upaya memajukan di bidang perdagangan dengan negara tetangga, targetnya pun sudah ditetapkan yaitu 10 PKSN dan 187 lokpri.

"sehingga camat perlu pemahaman, khususnya yang ada di perbatasan negara. Karena  fungsinya beda, harus memahami wilayah terkait dengan negara tetangga, pengembangan wilayah kawasan perekonomian, perdagangan dan tentunya menjaga dari hal-hal yang kita tidak inginkan."

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Pembekalan, BNPP Gelar Rakor Camat di Kawasan Perbatasan

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengadakan Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Camat di Kawasan Perbatasan Negara bertema 'Penguatan Peran Camat Perbatasan Dalam Pengelolaan Perbatasan Negara', di Jakarta, Kamis (5/7).

 

Rakor yang diikuti sekitar 202 camat di kawasan perbatasan, dimaksudkan untuk memberikan pembekalan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dengan tujuan untuk meningkatkan peran camat perbatasan dalam mendukung pengelolaan perbatasan Negara.

"Serta peningkatan pemahaman camat perbatasan dalam merespon isu-isu strategis dan permasalahan berdasarkan kondisi eksisting kawasan perbatasan negara," kata Pelaksana Tugas Sekretaris (Plt Ses) BNPP Widodo Sigit Pudjianto, dalam laporannya.

Pasca rakor, diharapkan kedepannya dapat ditingkatkan koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, khususnya dalam pengelolaan perbatasan negara.

Acara yang digelar selama 3 hari (4 Juli-6 Juli 2018) ini dibagi dalam beberapa rangkaian kegiatan, yaitu pengarahan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, penyampaian materi dari Kementerian/Lembaga dan diskusi pengelolaan perbatasan negara. 

Narasumber yang memberi pembekalan pada rakor berasal dari TNI, POLRI, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Tok! Komisi II DPR Setujui Pagu Indikatif dan Usulan Penambahan Anggaran BNPP Untuk Tahun 2019

BNPP - Komisi II DPR RI menyetujui pagu indikatif tahun 2019 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar Rp193.968.340.000 dan usulan penambahan anggaran tahun 2019 sebesar Rp30.000.000.000.

 

"Untuk pengalokasian anggaran, Komisi II meminta kepada BNPP menyampaikan rincian program (kegiatan) dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR, untuk selanjutnya dibahas pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang," kata Nihayatul Wafiroh, saat memimpin RDP antara Komisi II DPR dengan Kemendagri-BNPP, di Tangerang, Banten, Rabu (4/7).

Komisi II DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2019 BNPP sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp21.000.000.000, dan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebesar Rp9.000.000.000.

"Komisi II akan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran tersebut diatas dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI," tutur dia.

Para wakil rakyat berharap agar anggaran untuk kebutuhan program kegiatan di tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di wilayah perbatasan.

Selain BNPP, Komisi II DPR juga menyetujui jumlah pagu indikatif tahun 2019 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp3.140.719.823.000 dan usulan tambahan anggaran tahun 2019 sebesar Rp1.277.686.119.000.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

BNPP Alokasikan Pagu Indikatif 2019 Untuk Kelola Dua Program

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) selaku koordinator sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan pemda di wilayah perbatasan, memperoleh pagu indikatif sebesar Rp193.968.340.000 untuk tahun 2019. Anggaran ini akan dialokasikan untuk mengelola dua program.

 

Kedua program itu adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, serta program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

"Untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya alokasi anggaran sebesar Rp128.717.964.000," kata Kepala BNPP Tjahjo Kumolo diwakili Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Tangerang, Banten, Rabu (4/7).

Program dukungan manajemen dilaksanakan untuk memperkuat dukungan pengelolaan teknis dan kelancaran pelayanan administrasi umum, termasuk kepegawaian serta kebutuhan organisasi di lingkungan Sekretariat BNPP.

"Kemudian untuk program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, alokasi anggarannya sebesar Rp65.250.376.000," ucap Tjahjo yang juga Menteri Dalam Negeri. 

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk koordinasi dan fasilitasi lingkup BNPP dan antarlintas kementerian/lembaga (K/L) dalam melaksanakan Program Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Nasional Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Selain itu, dengan memperhatikan target capaian Pengelolaan Perbatasan Negara sebagai Prioritas Nasional dan khususnya pelaksanaan Program Nawa Cita Ke-3 pada  tahun 2019, maka sesuai tugas dan fungsi, BNPP membutuhkan peningkatan fasilitasi dan koordinasi lintas K/L dan pemerintah daerah terkait pengawalan pelaksanaan  percepatan pembangunan perbatasan negara.

"Baik dalam aspek pemenuhan aspirasi masyarakat, dinamisasi dan pengamanan wilayah, serta pelaksanaan pembangunan skala prioritas," katanya.

Terkait itu pula, sambung Sigit, pihaknya mengusulkan Tambahan Pagu Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp30.000.000.000 yang dipergunakan untuk dua program. Pertama, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp21.000.000.000, dengan rincian: 

a. Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara TA. 2020-2024 dan Forum FGD pendukung pusat dan daerah serta Fasilitasi Perpres Rencana Induk sesuai Perpres No. 44 Tahun 2017 sebesar Rp6.000.000.000.

b. Finalisasi Rancangan Perpres Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pengelolaan, Perbatasan Negara sebesar Rp1.000.000.000 

c. Penyelenggaraan Rakorbangtas tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat sebesar Rp2.500.000.000.

d. Penyelanggaraan Rakor Pengendalian dan Evaluasi pencapaian Target Pengelolaan Perbatasan Negara sebesar Rp1.000.000.000

e. Penguatan Kapasitas Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah berdasarkan Permendagri No. 140 Tahun 2017 termasuk alokasi Dana Dekosentrasi sebesar Rp7.500.000.000

f. Peningkatan Sosialisasi Pengelolaan Perbatasan Negara melalui media massa dan elektronik sebesar Rp3.000.000.000 

Kedua, program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebesar Rp9.000.000.000, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Fasilitasi Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara sebesar Rp3.000.000.000.

b. Fasilitasi Master Paln dan Businnes Plan PLBN dan Lokasi Prioritas sebesar Rp5.000.000.000.

c. Bimbingan Teknis penguatan Kapasitas Aparatur BPPD dan Kecamatan sebesar Rp1.000.000.000.

Pagu indikatif BNPP untuk tahun 2019 disebutkan  secara umum mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp9.573.940.000 (4,71%) dari tahun 2018, sebesar Rp203.542.280.000.

Pengelolaan perbatasan negara dalam Rancangan RKP Tahun 2019 masuk bidang pembangunan wilayah, melalui Program Prioritas Nasional Pengelolaan Perbatasan TA. 2019, yaitu; percepatan penyelesaian dan penegasan batas wilayah negara untuk menegakan kedaulatan NKRI (Termasuk Pemeliharaan Tapal Batas Wilayah Negara), pemenuhan pelayanan sosial dasar publik, pembangunan sarana prasarana pemerintahan.

Kemudian, pengembangan perekonomian masyarakat berbasis potensi wilayah, pengelolaan dan Pengembangan Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBN) dan Lintas Batas Negara serta penguatan Kelembagaan Dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara serta Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara.

Pagu indikatif yang diperoleh berdasarkan surat Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-269/MK.02/2018 dan Nomor B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 tanggal 16 April 2018, terkait Pagu Indikatif  K/L Tahun 2019.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Bahas Pagu Indikatif 2019, BNPP Hadiri Rapat Dengan DPR

BNPP - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Tangerang, Banten, Rabu (4/7).

 

Sesuai undangan No AG/10844/DPR RI/VII/2018, RDP pagi ini dibahas mengenai pagu indikatif yang akan digunakan untuk kegiatan program di tahun 2019 mendatang. RDP kali ini dihadiri Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, Deputi BNPP, Asdep, Kepala Biro dan sejumlah staf. Hadir juga Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, sejumlah Dirjen beserta staf.

Acara Rapat DPR RI masa persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR tanggal 25 April 2018 dan sesuai hasil keputusan rapat intern Komisi II DPR RI tanggal 21 Mei 2018, DPR juga mengadakan RDP yang dilakukan secara konsinering dengan seluruh mitra kerja Komisi II untuk membahas pagu indikatif RAPBN 2019. 

RDP terkait pagu indikatif 2019 BNPP ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya pada 6 Juni 2018 lalu. Pada rapat hari ini, Selain membahas pagu indikatif, akan dilakukan juga penyusunan hasil pembahasan.

Selain BNPP, RDP terkait pagu indikatif 2019 juga dilakukan dengan sejumlah kementerian/lembaga, diantaranya Kementerian Sekretariat Negara, KemenPAN-RB, KPU RI dan Bawaslu RI.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.