Menu
RSS
berita

berita (498)

Jadi Prioritas, Menlu RI-Malaysia Bahas Penyelesian Batas Wilayah Negara

BNPP - Persoalan penyelesaian batas wilayah negara menjadi salah satu topik pembahasan  antara Menteri Luar Negeri RI Retno L Marsudi dengan Menlu Malaysia Y M Saifuddin Abdullah.

Pertemuan bilateral terkait kunjungan kenegaraan Menlu Malaysia ke Indonesia, Senin (23/7). Penyelesaian batas wilayah kedua negara dinilai penting dan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.

Menlu Retno mengatakan bahwa kedua belah pihak akan menyepakati Border Crossing Agreement (BCA) pada Agustus 2018. Selain itu, akan memberi mandat kepada tim teknis masing-masing untuk melakukan negosiasi secara intens.

Kesepakatan BCA akan memudahkan finalisasi review Border Trade Agreement untuk keduanya. Indonesia  dan Malaysia diketahui berbatas darat dan laut. Pada batas laut masih dilakukan penyelesaian batas di Selat Malaka dan Laut Sulawesi, kemudian untuk batas darat masih dilakukan upaya penyelesaian batas wilayah di Pulau Kalimantan.

Kedua negara sepakat untuk menyelesaikan satu persatu persoalan batas wilayah negara yang masih bermasalah.

Selain soal perbatasan wilayah negara, Menlu RI dan Malaysia juga membahas soal perlindungan warga negara dan pekerja migran Indonesia di Malaysia serta beberapa isu lainnya.

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Pembangunan Infrastruktur Kesehatan di Perbatasan Juga Bertahap Terealisasi

BNPP - Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak hanya menyentuh bidang pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar warga perbatasan, dibangun juga sarana kebutuhan di bidang kesehatan.

Pembangunan infrastruktur bidang kesehatan selama 2015-2017 di kawasan perbatasan meliputi; pembangunan 8 unit puskesmas baru, rehabilitasi (revitalisasi) 133 unit puskesmas, peningkatan (pembangunan) 142 unit sarpras pendukung puskesmas, pengadaan 47 unit ambulance (puskesmas keliling darat).

"Lalu pengadaan 9 unit ambulance (puskesmas keliling laut), pengadaan 122 unit roda dua, pengadaan 129 paket alat kesehatan, set imunisasi dan lainnya, pembangunan (rehabilitasi) 86 unit rumah dinas dokter (tenaga medis)," kata Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy  Daud, di Bekasi, Jumat (20/7).

Selain itu, lanjutnya, pembangunan 6 unit RS Pratama, peningkatan 51 paket sarpras rumah sakit, pembangunan 69 unit pos kesehatan desa (posyandu) serta 258 paket puskesmas yang menerima biaya operasional kesehatan (BOK).

Pada tahun 2018 ini juga sudah dan sedang dibangun sejumlah infrastruktur kesehatan di kawasan perbatasan. Pembangunan berupa 1 unit RS Pratama, pembangunan 12 unit pos kesehatan desa(posyandu), pembangunan (rehabilitasi) rumah dinas dokter (tenaga medis), peningkatan 22 paket sarpras rumah sakit, pengadaan 2 paket alat kesehatan, set imunisasi dan lainnya.

"Selain itu, pengadaan 1 unit ambulance (puskesmas keliling darat), pengadaan 3 unit ambulance (puskesmas keliling air), peningkatan (pembangunan) 28 unit sarpras pendukung puskesmas serta rehabilitasi (revitalisasi) 21 unit puskesmas."

Pelaksanaan pembangunan serta perbaikan dan pengadaan secara teknis dilakukan oleh Kementerian Kesehatan selaku anggota BNPP.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Bertahap, Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di Kawasan Perbatasan Terealisasi

BNPP - Pembangunan infrastruktur pendidikan di kawasan perbatasan telah dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA) dan MI/MTs/MA.

Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy  Daud, menyebutkan selama tahun 2015-2017, telah dibangun sejumlah pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan kawasan perbatasan. Secara teknis pelaksanaan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.

"Untuk sekolah dasar (SD) pembangunan 17 unit sekolah baru, pembangunan 232 ruang kelas baru, rehabilitasi 312 unit ruang kelas baru. Setelah itu, pembangunan 23 unit perpustakaan, pembangunan 99 paket sarpras penunjang, bantuan 61 paket peralatan pendidikan, dan pembangunan 41 unit rumah dinas guru," kata dia di Bekasi, jawa Barat, Jumat (20/7).

Kemudian untuk tingkatan SMP, pembangunan 9 unit sekolah baru, pembangunan 95 unit ruang kelas baru, rahabilitasi 104 unit ruang kelas baru, pembangunan 13 unit perpustakaan, pembangunan 34 paket sarpras penunjang, bantuan 90 paket peralatan pendidikan, pembangunan 12 unit rumah dinas guru dan asrama serta pembangunan 36 unit laboratorium.

Lalu tingkatan SMA, pembangunan 2 unit sekolah baru, pembangunan 101 unit ruang kelas baru, rehabilitasi 138 unit ruang kelas baru, pembangunan 8 unit perpustakaan, pembangunan 21 paket sarpras penunjang, bantuan 45 paket peralatan pendidikan, pembangunan 11 unit rumah dinas guru dan asrama serta pembangunan 21 unit laboratorium.

Berlanjut pada tingkatan SMK, pembangunan 2 unit sekolah baru, pembangunan 12 unit ruang kelas baru, rehabilitasi 12 unit ruang kelas baru, pembangunan 2 unit perpustakaan, pembangunan 6 paket sarpras penunjang, bantuan 9 paket peralatan pendidikan, pembangunan 3 unit rumah dinas guru dan asrama, serta pembangunan 4 unit SMK rujuk.

Terakhir, tingkatan sekolah MI/MTs/MA; pembangunan 6 paket keagamaan terpadu, peningkatan 12 paket kualitas madrasah, pembangunan 3 unit ruang kelas MI/MTS/MA, rehabilitasi 6 unit ruang kelas MI/MTs/MA, rehabilitasi 6 unit ruang kelas MI/MTs/MA. pembangunan 6 paket lab komputer MTs/MA/MAK, 9 unit peralatan lab MA/MK serta pembangunan 1 paket unit sekolah baru MA/MAK. Tak lupa juga pembangunan 44 paket sekolah baru untuk kategori PAUD (TK).

Pada tahun 2018 ini juga sudah dan sedang dibangun sejumlah infrastruktur pendidikan pada tingkatan SD, SMP dan SMA  yang ada di kawasan perbatasan. Untuk tingkatan SD; pembangunan 6 unit sekolah baru, pembangunan 94 unit ruang kelas baru, rehabilitasi 65 unit ruang kelas baru, pembangunan 10 unit perpustakaan, pembangunan 23 paket sarpras penunjang, bantuan 17 paket peralatan pendidikan dan pembangunan 98 unit rumah dinas guru.

Kemudian untuk tingkatan SMP, pembangunan 5 unit sekolah baru, pembangunan 26 unit ruang kelas baru, rehabilitasi 24 unit ruang kelas baru, pembangunan 2 unit perpustakaan, pembangunan 9 paket sarpras penunjang, bantuan 11 paket peralatan pendidikan, pembangunan  19 unit rumah dinas guru dan asrama dan pembangunan 7 unit laboratorium.

"Untuk tingkatan SMA, pembangunan 3 unit sekolah baru, pembangunan 2 unit ruang kelas baru, pembangunan 2 paket sarpras penunjang serta pembangunan rumah dinas guru dan asrama," katanya.

Selain itu juga ada bantuan 3 paket peralatan pendidikan (SMK), pembangunan 4 paket keagamaan terpadu, peningkatan 12 paket kualitas Madrasah serta pembangunan 1 paket ruang kelas MTs/MA dan pembangunan 17 paket unit sekolah baru (Paud).

Pelaksanaan pembangunan serta perbaikan dan pengadaan secara teknis dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama selaku anggota BNPP.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Tingkatkan Kualitas Sarpras Untuk Penuhi Kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Perbatasan

BNPP - Membuka keterisolasian serta penunjang konektivitas di kecamatan prioritas yang berada di kawasan perbatasan menjadi salah satu upaya dalam membangun wilayah perbatasan dan daerah tertinggal.

 

Selain itu, mendukung roda perekonomian melalui pemanfaatan potensi unggulan di lokasi prioritas (lokpri) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Kemudian mengembangkan sistem infrastruktur dan transportasi yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kaawasan perbatasan.

"Serta memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di wilayah tertentu, memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah," kata Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy  Daud, di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (20/7).

Salah satu isu strategis dalam aspek infrastruktur pelayanan sosial dasar di kawasan perbatasan (Renduk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019) adalah minimnya akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai di lokpri. 

Agar kebutuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai bagi masyarakat perbatasan terpenuhi, BNPP selaku koordinator sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan pemda di kawasan perbatasan, berupaya membangun serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. 

"Lalu, meningkatkan kualitas tenaga pengajar serta mengembangkan pendidikan keperawatan," ucapnya.

Ruang lingkup pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan dalam hal infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat (eko kesra) terbagi atas:  

1. Sarana prasarana (sarpras) pendidikan, meliputi unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), rumah dinas guru (Rumdis), lab, asrama dan perpustakaan. Secara teknis ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Agama.

2. Kesehatan, meliputi puskesmas, rumah dinas tenaga medis, RS Pratama, gudang farmasi dan laboratorium. Secara teknis ditangani oleh Kementerian Kesehatan.

3. pembangunan perumahan, secara teknis ditangani oleh Kementerian PUPR

4. Pengadaan air bersih, secara teknis ditangani Kementerian PUPR

5. Pembangunan Pasar, secara teknis ditangani oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi UKM.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Peran Aktif K/L dan Pemda Untuk Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan

BNPP - Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan pemerintah daerah diharapkan berperan aktif  dalam mewujudkan perbatasan sebagai halaman depan negara, melalui pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

 

Sebagaimana Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, telah ditetapkan  187 kecamatan lokasi prioritas (lokpri) yang berada di 41 Kabupaten pada 13 Provinsi.

"Disamping itu juga telah ditetapkan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai upaya menumbuh kembangkan wilayah tersebut dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan perbatasan dan sekitarnya," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto, di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (20/7).

Agenda strategis pemerintahan Jokowi-JK yaitu Nawacita, khususnya Nawacita ke-3, memberikan arahan bagi dimulainya peletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris, yaitu dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan keberpihakan kepada daerah-daerah yang saat ini masih terisolir, tertinggal dan terbelakang. 

"Terutama pada kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar; daerah tertinggal dan terpencil, desa-desa tertinggal serta daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik," ucap Sigit.

Pembahasan mengenai fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan dinilai penting, dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan kesehatan kawasan perbatasan. 

"Maksud pertemuan ini adalah untuk mengkonfirmasi dan mengkoordinasikan program (kegiatan) dan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan kawasan perbatasan yang dibiayai dengan dan DAK Tahun Anggaran 2018," ujarnya.

Kemudian tujuannya adalah agar tersusun data rincian program (kegiatan) dan anggaran pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan kawasan perbatasan yang dibiayai dengan DAK Tahun Anggaran 2018. 

Maka dari itu, diharapkan peran aktif dalam mengklarifikasi dan (atau) mengkonfirmasi rincian anggaran Tahun 2018 pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan di kawasan perbatasan.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Penempatan CPNS di Kaltara, 60 Persen di Kawasan Perbatasan

BNPP - Penempatan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXIV 2017, dilakukan di lintas provinsi dan di daerah-daerah perbatasan negara, salah satunya di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

 

Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Indra Purnama, mewakili Mendagri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, melakukan pendampingan dan penyerahan 31 CPNS lulusan IPDN ke Prov Kaltara.

Dari 31 CPNS yang ditempatkan, 20 diantaranya ditempatkan di kawasan perbatasan, 10 di Kabupaten Nunukan dan 10 di Kabupaten Malinau (60 persen).

"Lulusan IPDN diminta untuk menjunjung tinggi integritas, loyalitas dan disiplin dalam menjalankan tugas dimanapun mereka ditempatkan," katanya di kantor Pemkot Tarakan, Kalimantan, Kamis (19/7).

Sementara, Asisten Administrasi Umum Provinsi Kaltara Zainuddin HZ, mewakili Gubernur Kaltara, mengajak para CPNS untuk menyukseskan program Nawacita Presiden Joko Widodo, khususnya Nawacita ke-3 yaitu 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan'.

"Kami Harapkan partisipasi aktifnya dalam mendorong percepatan pembangunan daerah," kata dia.

Puluhan lulusan IPDN ini langsung diserahkan ke masing-masing tempat penugasan, yaitu Prov Kaltara (3  orang), Kab. Nunukan (10 orang), Kab. Malinau (10 orang), Kab. Bulungan (3 orang), Kab. Tanah Tidung (2 orang) dan Kota Tarakan (3 orang).

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

42 Lulusan IPDN Ditempatkan di Kaltim, Sebagian di Kawasan Perbatasan

BNPP - Sebanyak 42 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri ditempatkan di Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim). Dari jumlah itu, hampir 50 persennya (20 orang) ditempatkan di kabupaten yang merupakan kawasan perbatasan negara.

 

Serah terima penempatan puluhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemendagri lulusan IPDN Angkatan XXIV 2017, dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan, Umum dan Humas Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Karo KUH BNPP) Komaedi. Sementara, wakil dari Pemprov dihadiri Pj Sekda Provinsi Kaltim, Meiliana.

Dalam sambutannya, Kepala Biro KUH BNPP mewakili Mendagri, meminta kepala daerah setempat memberikan pembinaan agar para CPNS dapat memahami dengan baik tugas dan fungsinya selaku aparatur pemerintahan daerah. 

"Selain itu, agar mereka didayagunakan sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sehingga dapat turut berkontribusi terhadap kemajuan daerah," ucap Komaedi, di gedung Pemprov Kaltim, Kamis (19/7).

Dia juga meminta para CPNS menjunjung tinggi integritas, loyalitas dan disiplin dalam menjalankan tugas dimanapun mereka ditempatkan. Penempatan harus dimaknai sebagai amanah yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Mengakhiri sambutan, dirinya mengucapkan selamat bertugas kepada para lulusan IPDN angkatan XXIV 2017. Diharapkan amanah yang diberikan bisa dipegang teguh dan menjaga nama baik almamater.

"Saya yakin dan percaya kalian mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan melindungi kita semua," katanya.

Sebanyak 42 CPNS lulusan IPDN angkatan XXIV yang terdiri dari 31 laki-laki dan 11 perempuan ditempatkan di 10 Kabupaten/Kota di Kaltim. Dua puluh diantaranya ditugaskan di dua kabupaten yang merupakan kawasan perbatasan, yaitu Kab. Berau, yang memiliki 1 lokasi prioritas (10 CPNS) dan Kab. Mahakam Ulu, yang memiliki 2 lokasi prioritas (10 CPNS).

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Prioritaskan Nawacita, 35 Persen Lulusan IPDN Ditempatkan di Kawasan Perbatasan

BNPP - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menempatkan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXIV tahun 2017 di lintas provinsi dan sejumlah daerah perbatasan negara.

 

Penempatan ini sebagai implementasi lanjutan (kedua) Peraturan Menteri Dalam Negeri 78/2017 tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan IPDN, yang menegaskan bahwa lulusan IPDN ditempatkan lintas provinsi dan di daerah-daerah perbatasan negara.

"Kebijakan penempatan diilhami Peraturan Presiden 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019," kata Mendagri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo dalam sambutan Penempatan CPNS Lulusan IPDN Angkatan XXIV Tahun 2017, yang diwakili Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (19/7).

Dimana, sambung dia, Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menetapkan satu dari sembilan agenda prioritas Nawacita (Nawacita ke-3), yaitu 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan'. Agenda tersebut harus dimaknai bersama sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam rangka pengembangan wilayah dan memajukan daerah.

Para lulusan IPDN dituntut untuk dapat memberikan sumbangsih nyata dalam menjawab tantangan tersebut. Mengingat, selaku kader pemerintahan dalam negeri dan pelopor revolusi mental, lulusan IPDN ini telah ditempa intelektualitasnya melalui pengajaran, keterampilan melalui pelatihan serta mental dan disiplin melalui pengasuhan.

"Lulusan angkatan XXIV akan ditempatkan dengan proporsi presentase 15 persen pada instansi pusat, 35 persen pada kawasan perbatasan negara, serta 50 persen pada pemerintah daerah," ucap Sigit.

Mereka diminta untuk menjunjung tinggi integritas, loyalitas dan disiplin dalam menjalankan tugas dimanapun mereka ditempatkan. Penempatan harus dimaknai sebagai amanah yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Pada kesempatan ini, para kepala daerah diminta agar memfasiitasi pelaksanaan pengucapan sumpah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memberikan pembinaan agar para lulusan IPDN dapat memahami dengan baik tugas dan fungsinya selaku aparatur pemerintahan daerah.  

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Penyusunan Database Jaringan Jalan Untuk Membuka Kawasan Terisolir di Kawasan Perbatasan

BNPP - Kabinet kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berkomitmen dalam mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

 

Demikian dikatakan Deputi III bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Identifikasi dan Pemetaan jaringan Jalan Kawasan Perbatasan pada Provinsi Maluku dan Maluku Utara, di Ambon, Maluku, Selasa (17/7). 

Terkait hal itu, pihaknya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang hingga saat ini mendukung pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan.

"Kegiatan FGD akan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan dan analisis visual kondisi jaringan jalan oleh Tim Survey BNPP," kata dia. 

Hal ini dilakukan untuk menyusun database jaringan jalan dan peta dasar digital yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi berbasis SIG dengan sebaran sistem jaringan jalan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di Provinsi Maluku dan Maluku Utara meliputi 3 kecamatan lokpri di Kabupaten Kepulauan Aru (Maluku), 6 kecamatan lokpri di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Maluku), 10 kecamatan lokpri di Kabupaten Maluku Barat Daya (Maluku). Kemudian di 5 kecamatan lokpri Kabupaten Kepulauan Morotai (Maluku Utara).

Penyusunan data base jalan ini dimaksudkan agar dapat tersusun data interkoneksi sistem jaringan jalan serta jaringan pokok dan jaringan sirip jalan di kawasan perbatasan pada Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara yang terintegrasi, sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan kawasan perbatasan pada sektor jalan. Hal ini guna memudahkan pengambilan kebijakan dalam pengembangan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan.

"Dengan tersedianya penyusunan database jaringan jalan berbasis GIS di kecamatan Lokpri, akan berguna untuk membantu penyusunan program (kegiatan) membuka kawasan terisolir di kawasan perbatasan, kesinambungan database jaringan jalan dengan provinsi lain di kawasan perbatasan, serta mampu menampung simpul data infrastuktur yang umum dan lengkap," ujarnya.

Hasil kegiatan ini kedepannya harus dioptimalkan dan ditindaklanjuti pemanfaatannya untuk menjawab berbagai masalah perekonomian dan konektivitas.  Selain itu, harus dilaksanakan secara komprehensif agar dapat memberikan dampak positif pada masyarakat kawasan perbatasan, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kebijakan dari masing-masing daerah.

Sementara, Asisten III Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku Zulkifli Anwar menyampaikan rasa terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan serta upaya pembangunan wilayah perbatasan oleh pemerintah pusat, baik yang dilakukan di Provinsi Maluku maupun Maluku Utara.

FGD dihadiri oleh Asisten III Setda Prov Maluku, Kadis PU Prov Maluku, Kepala Biro Perbatasan Prov Maluku, pejabat Kodam Patimura, Bappeda, serta OPD yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perhubungan, Pengelolaan perbatasan baik pada Provinsi maupun Kabupaten yang memiliki Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku mapun Provinsi Maluku Utara yang diwakili oleh Kepala Bagian Perbatasan Kabupaten Aru.

Kemudian dari BNPP hadir Asdep Infrastruktur Fisik, Asdep Infrastruktur Ekokesra, Asdep Pengelolaan Batas Wilayah Negara Laut dan Udara, serta pejabat pada Biro Perencanaan dan Kerjasama, Keasdepan Infrastruktur Fisik dan Keasdepan Infrastruktur Ekokesra.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Jadi Penjabat Gubernur NTT, Ini Yang Akan Dilakukan Robert Simbolon..

BNPP - Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Robert Simbolon memastikan akan menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, terkait tugas fungsi selama sekitar dua bulan kedepan hingga dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih.

 

Menurut dia ada dua hal yang akan dilakukan. Pertama, memastikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang saat ini sedang berjalan, berlanjut dan tidak ada gangguan sampai berjalannya pemerintahan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih.

"Kedua, saya juga akan melakukan upaya sinkronisasi program kerja yang berjalan dengan janji politik dari gubernur dan wakil gubernur terpilih," kata Robert usai acara Pelantikan Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Serah Terima Jabatan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi NTTserta Peresmian Komisi Independen Pemilihan Aceh 2018-2023, di gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/7).

Artinya, sambung dia, saat pasangan gubernur-wakil gubernur dilantik, mereka sudah harus bekerja dengan program strategis dengan visi misi yang dijanjikan saat kampanye. Pihaknya akan berupaya untuk mensinkronisasi antara program yang sudah dijalankan gubernur sebelumnya dengan gubernur yang baru.

Kemudian, terkait dengan pengelolaan kawasan perbatasan negara di NTT, dirinya akan melakukan pengecekan dari sisi mekanisme perencanaan, penganggaran, termasuk pelaksanaan pembangunan.

"Barangkali ada hal yang perlu diperkuat di level provinsi maupun kab/kota yang nanti saya fasilitasi, tentu berdasarkan pengalaman saya di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)," ujarnya.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.