BNPP - Sebanyak 42 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri ditempatkan di Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim). Dari jumlah itu, hampir 50 persennya (20 orang) ditempatkan di kabupaten yang merupakan kawasan perbatasan negara.

Serah terima penempatan puluhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemendagri lulusan IPDN Angkatan XXIV 2017, dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan, Umum dan Humas Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Karo KUH BNPP) Komaedi. Sementara, wakil dari Pemprov dihadiri Pj Sekda Provinsi Kaltim, Meiliana.

Dalam sambutannya, Kepala Biro KUH BNPP mewakili Mendagri, meminta kepala daerah setempat memberikan pembinaan agar para CPNS dapat memahami dengan baik tugas dan fungsinya selaku aparatur pemerintahan daerah. 

"Selain itu, agar mereka didayagunakan sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sehingga dapat turut berkontribusi terhadap kemajuan daerah," ucap Komaedi, di gedung Pemprov Kaltim, Kamis (19/7).

Dia juga meminta para CPNS menjunjung tinggi integritas, loyalitas dan disiplin dalam menjalankan tugas dimanapun mereka ditempatkan. Penempatan harus dimaknai sebagai amanah yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Mengakhiri sambutan, dirinya mengucapkan selamat bertugas kepada para lulusan IPDN angkatan XXIV 2017. Diharapkan amanah yang diberikan bisa dipegang teguh dan menjaga nama baik almamater.

"Saya yakin dan percaya kalian mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan melindungi kita semua," katanya.

Sebanyak 42 CPNS lulusan IPDN angkatan XXIV yang terdiri dari 31 laki-laki dan 11 perempuan ditempatkan di 10 Kabupaten/Kota di Kaltim. Dua puluh diantaranya ditugaskan di dua kabupaten yang merupakan kawasan perbatasan, yaitu Kab. Berau, yang memiliki 1 lokasi prioritas (10 CPNS) dan Kab. Mahakam Ulu, yang memiliki 2 lokasi prioritas (10 CPNS).

(Humas BNPP)

BNPP - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menempatkan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXIV tahun 2017 di lintas provinsi dan sejumlah daerah perbatasan negara.

Penempatan ini sebagai implementasi lanjutan (kedua) Peraturan Menteri Dalam Negeri 78/2017 tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan IPDN, yang menegaskan bahwa lulusan IPDN ditempatkan lintas provinsi dan di daerah-daerah perbatasan negara.

"Kebijakan penempatan diilhami Peraturan Presiden 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019," kata Mendagri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo dalam sambutan Penempatan CPNS Lulusan IPDN Angkatan XXIV Tahun 2017, yang diwakili Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (19/7).

Dimana, sambung dia, Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menetapkan satu dari sembilan agenda prioritas Nawacita (Nawacita ke-3), yaitu 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan'. Agenda tersebut harus dimaknai bersama sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam rangka pengembangan wilayah dan memajukan daerah.

Para lulusan IPDN dituntut untuk dapat memberikan sumbangsih nyata dalam menjawab tantangan tersebut. Mengingat, selaku kader pemerintahan dalam negeri dan pelopor revolusi mental, lulusan IPDN ini telah ditempa intelektualitasnya melalui pengajaran, keterampilan melalui pelatihan serta mental dan disiplin melalui pengasuhan.

"Lulusan angkatan XXIV akan ditempatkan dengan proporsi presentase 15 persen pada instansi pusat, 35 persen pada kawasan perbatasan negara, serta 50 persen pada pemerintah daerah," ucap Sigit.

Mereka diminta untuk menjunjung tinggi integritas, loyalitas dan disiplin dalam menjalankan tugas dimanapun mereka ditempatkan. Penempatan harus dimaknai sebagai amanah yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Pada kesempatan ini, para kepala daerah diminta agar memfasiitasi pelaksanaan pengucapan sumpah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memberikan pembinaan agar para lulusan IPDN dapat memahami dengan baik tugas dan fungsinya selaku aparatur pemerintahan daerah.  

(Humas BNPP)

BNPP - Kabinet kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berkomitmen dalam mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

Demikian dikatakan Deputi III bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Identifikasi dan Pemetaan jaringan Jalan Kawasan Perbatasan pada Provinsi Maluku dan Maluku Utara, di Ambon, Maluku, Selasa (17/7). 

Terkait hal itu, pihaknya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang hingga saat ini mendukung pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan.

"Kegiatan FGD akan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan dan analisis visual kondisi jaringan jalan oleh Tim Survey BNPP," kata dia. 

Hal ini dilakukan untuk menyusun database jaringan jalan dan peta dasar digital yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi berbasis SIG dengan sebaran sistem jaringan jalan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di Provinsi Maluku dan Maluku Utara meliputi 3 kecamatan lokpri di Kabupaten Kepulauan Aru (Maluku), 6 kecamatan lokpri di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Maluku), 10 kecamatan lokpri di Kabupaten Maluku Barat Daya (Maluku). Kemudian di 5 kecamatan lokpri Kabupaten Kepulauan Morotai (Maluku Utara).

Penyusunan data base jalan ini dimaksudkan agar dapat tersusun data interkoneksi sistem jaringan jalan serta jaringan pokok dan jaringan sirip jalan di kawasan perbatasan pada Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara yang terintegrasi, sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan kawasan perbatasan pada sektor jalan. Hal ini guna memudahkan pengambilan kebijakan dalam pengembangan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan.

"Dengan tersedianya penyusunan database jaringan jalan berbasis GIS di kecamatan Lokpri, akan berguna untuk membantu penyusunan program (kegiatan) membuka kawasan terisolir di kawasan perbatasan, kesinambungan database jaringan jalan dengan provinsi lain di kawasan perbatasan, serta mampu menampung simpul data infrastuktur yang umum dan lengkap," ujarnya.

Hasil kegiatan ini kedepannya harus dioptimalkan dan ditindaklanjuti pemanfaatannya untuk menjawab berbagai masalah perekonomian dan konektivitas.  Selain itu, harus dilaksanakan secara komprehensif agar dapat memberikan dampak positif pada masyarakat kawasan perbatasan, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kebijakan dari masing-masing daerah.

Sementara, Asisten III Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku Zulkifli Anwar menyampaikan rasa terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan serta upaya pembangunan wilayah perbatasan oleh pemerintah pusat, baik yang dilakukan di Provinsi Maluku maupun Maluku Utara.

FGD dihadiri oleh Asisten III Setda Prov Maluku, Kadis PU Prov Maluku, Kepala Biro Perbatasan Prov Maluku, pejabat Kodam Patimura, Bappeda, serta OPD yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perhubungan, Pengelolaan perbatasan baik pada Provinsi maupun Kabupaten yang memiliki Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku mapun Provinsi Maluku Utara yang diwakili oleh Kepala Bagian Perbatasan Kabupaten Aru.

Kemudian dari BNPP hadir Asdep Infrastruktur Fisik, Asdep Infrastruktur Ekokesra, Asdep Pengelolaan Batas Wilayah Negara Laut dan Udara, serta pejabat pada Biro Perencanaan dan Kerjasama, Keasdepan Infrastruktur Fisik dan Keasdepan Infrastruktur Ekokesra.

(Humas BNPP)

BNPP - Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Robert Simbolon memastikan akan menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, terkait tugas fungsi selama sekitar dua bulan kedepan hingga dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih.

Menurut dia ada dua hal yang akan dilakukan. Pertama, memastikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang saat ini sedang berjalan, berlanjut dan tidak ada gangguan sampai berjalannya pemerintahan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih.

"Kedua, saya juga akan melakukan upaya sinkronisasi program kerja yang berjalan dengan janji politik dari gubernur dan wakil gubernur terpilih," kata Robert usai acara Pelantikan Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Serah Terima Jabatan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi NTTserta Peresmian Komisi Independen Pemilihan Aceh 2018-2023, di gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/7).

Artinya, sambung dia, saat pasangan gubernur-wakil gubernur dilantik, mereka sudah harus bekerja dengan program strategis dengan visi misi yang dijanjikan saat kampanye. Pihaknya akan berupaya untuk mensinkronisasi antara program yang sudah dijalankan gubernur sebelumnya dengan gubernur yang baru.

Kemudian, terkait dengan pengelolaan kawasan perbatasan negara di NTT, dirinya akan melakukan pengecekan dari sisi mekanisme perencanaan, penganggaran, termasuk pelaksanaan pembangunan.

"Barangkali ada hal yang perlu diperkuat di level provinsi maupun kab/kota yang nanti saya fasilitasi, tentu berdasarkan pengalaman saya di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)," ujarnya.

(Humas BNPP)