Menu
RSS
Rakordal 2019
berita

berita (659)

Kepala Bnpp Ingin Operating Room Untuk Memantau Kondisi Perbatasan

BNPP – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Tjahjo Kumolo menginkan adanya sebuah operating room untuk mengawasi secara langsung kondisi perbatasan. Hal ini disampaikannya saat menjadi Inspektur Upacara di BNPP pada Senin (7/1/2019)

“Saat ini pemerintah daerah telah memiliki operating room , seperti Pemda Bogor, hal ini sangat berguna, terutama dalam melakukan pemantauan dan pemetaan kawasan perbatasan. Terutama untuk mengidentifikasi daerah rawan bencana”, terang Tjahjo.

Hal ini sebenarnya sudah menjadi salah satu program BNPP, namun Tjahjo yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri menginginkan realisasinya dipercepat, terutama di 7 lokasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang saat ini dikelola BNPP. 

“Dipercepat, saya beri waktu satu bulan, operating room harus terlealisasi disini”, pungkasnya.

Selain itu, Tjahjo juga menyoroti perlunya penguatan pengawasan perbatasan.

“Di Kalimantan Utara, banyak terdapat jalur tikus yang sering digunakan untuk penyelundupan, jumlahnya mencapai belasan. Harus ada pengadaan pos-pos pengawas perbatasan (pamtas) TNI disana. Juga untuk jalur laut, saya harap dapat dikoordinasikan penambahan armada kapal patroli”, tutup kepala BNPP yang pernah dipercaya sebagai anggota DPR-RI selama hampir 30 tahun berturut-turut.

 

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Pimpin Upacara, Ini Arahan Kepala Bnpp Kepada Seluruh Jajarannya

BNPP – Mempererat koordinasi internal, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo, pimpin langsung upacara bendera di Kantor BNPP, Kebon Sirih, pada Senin (7/1/2019).

“Hal yang paling penting adalah, kita harus terus memperkuat koordinasi dengan seluruh Kementerian/ Lembaga yang merupakan anggota BNPP. Saya minta kepada para Deputi beserta Kelompok Ahli agar minimal 2 minggu sekali mengadakan rapat rutin, agar pekembangan serta permasalahan yang ada di kawasan perbatasan dapat terus kita monitor”, ucap Tjahjo dalam arahan saat menjadi inspektur upacara.

Selain itu, ia meminta jajarannya untuk memberikan atensi penuh mengenai beberapa isu pengelolaan perbatasan, diantaranya penyelesaian pembangunan kawasan 7 PLBN, peningkatan pengawasan di beberapa jalur tikus, serta perundingan batas wilayah negara.

“Jangan lupakan juga, pengembangan diberbagai sektor yang sedang digalakkan, muaranya adalah bergeraknya kegiatan ekonomi diperbatasan. Untuk itu, program ekonomi kemasyarakatan harus tetap ditingkatkan, bila perlu diseluruh kawasan perbatasan diadakan pasar tradisional minimal sekali seminggu”, pungkas Tjahjo.

Menutup arahannya, Tjahjo mengingatkan seluruh jajarannya untuk terus pro aktif, jemput bola dalam pengelolaan perbatasan. Para Deputi dan Asisten Deputi setidaknya dalam 2 bulan harus turun kedaerah, bila perlu lakukan Sidak, agar melihat secara nyata kondisi sebenarnya disana.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

PLT Sekretaris BNPP Paparkan Hasil Pembangunan Kawasan Perbatasan Kepada Kompas

BNPP- Disambangi wartawan salah satu media nasionalKompas, PltSekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH, paparkan secara rinci evaluasi program pengelolaan perbatasan yang dilakukan BNPP tahun 2018 di ruang Biro HukumKemendagri pada Selasa (2/1/2018)

 

“Target kami jelasseperti apa yang disebutkan dalam Nawacitake 3 yakni membangun Indonesia dari PinggiranSesuai harapan Bapak Presiden, kami ingin pertumbuhan ekonomi di kawasan Perbatasan dapat sama dengan pulau Jawa”, ujar Sigit

 

Ia menjelaskantahun ini BNPP berhasil membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di 7 Lokasi dengan standar internasional. Hal ini menjadi simbol awal mula bangkitnya perbatasan, yang tak lagi menjadi halaman belakang negaranamun berganti jadi beranda depan yang megah, yang merefleksikan keindahan Indonesia.

 

“Pembangunan Infrasturtur dilakukan secara masif mencakup berbagai bidangseperti pengawasanperumahan dan juga pusat-pusat ekonomiTujuan kami cuma satumenjadi daya ungkit kesejahteraan masyarakat sekitarnya”, terang Sigit.

 

Tambahnyaselain tahun ini BNPP juga berhasil menggandeng perguruan tinggi ternama Indonesia untuk turut serta membangun SDM di kawasan perbatasan

 

“Kami telah memiliki MOU dengan 10 Kampusdiantaranya UGM, IPB, dan UndipBeberapa program yang telah kami lakukan adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) di perbatasan dan replikasi hasil penelitian sebagai teknologi tepat guna untuk diterapkan”, ungkap Sigit yang juga merupakan Kepala Biro Hukum Kemendagri.

 

Disamping ituSigit menyatakan tahun ini BNPP berhasil menyelesaikan 2 Titik Batas (OBP) yang selama ini menjadi sengketaPada Oktober lalupihak negara Malaysia setuju untuk menyelesaikan perundingan dan menyepakati Titik Batas kedua negara.

 

Seluruh keberhasilan itu tentu saja merupakan sumbangsih dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat dan daerah. Setiap komponen memiliki peran penting sesuai dengan bidang masing-masing. BNPP hanya mengoordinir, agar segala program diperbatasan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran”, tutup Sigit.

 

 

 

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

PLT Sekretaris BNPP 2019: Optimis membangun Perbatasan Akan Meningkat

BNPP – Menyambut tahun 2019, PltSekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH Optimis pengembangan kawasan perbatasan akan terus meningkat dan jauh lebih baik. Hal ini disampaikannya pada selasa (2/1/2019) di ruang Biro Hukum Kemendagri.

 

Tahun 2018 lalubanyak hal yang sudah dicapai BNPP, mulai dari penyelesaian 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), MOU dengan beberapa Perguruan Tinggi untuk pengembangan SDM perbatasanserta penyelesaian 2 titik OBP”, terang Sigit.

 

Tambah Sigitditahun 2019 ini, BNPP bersama K/L dan Pemerintah Daerah yang menjadi anggota BNPP akan terus bekerja keras membangun kawasan perbatasan untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan di kawasan perbatasan negara.

 

“Kami sudah menyiapkan rencana induk dan terus mendorong kebijakan khusus untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasanBerbagai upaya akan kita tempuhcontohnya bidang pendidikanbila guru tidak bisa dipenuhi sesuai kebutuhankita bisa meminta bantuan TNI/Polri untu mengajar disana serta memberikan beasiswa khusus bagi murid-murid disana”, ujar Sigit dengan semangat.

 

Pada tahun 2019, BNPP memiliki beberapa target utamaseperti pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) beberapa lokasi barufungsinya tidak hanya mengawasi lintas batas negaranamun juga memegang peran lainnya seperti ekonomi.  Selain itu, BNPP juga menargetkan Indonesia dapat mencapai kata sepakat dalam penentuan titik batas negara

 

Saya optimis, di tahun 2019 ini pembangunan kawasan perbatasan akan terus meningkat. Kami sudah menargetkan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di 11 titikartinyaakan ada 11 lokasi perbatasan yang akan berkembang sebagai episentrum kawasan ekonomi baruSelain itu, 7 OBP yang masih dalam sengketa dengan negara tetangga bisa kita selesaikan semuanya”, tutup Sigit.

 

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Catatan Akhir Tahun BNPP: Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Negara

BNPP – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan  (BNPP), Tjahjo Kumolo, yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagrimenyatakan pembangunan yang dilakukan pemerintahanPresiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla semakin nyata dirasakanoleh masyarakat. Pembangunan yang masif dilakukan selamaempat tahun ini telah memiliki capaian luar biasa.

 

Pemerintahan Bapak Jokowi dan Jusuf Kalla melaluiNawacitanya membangun daerah dari perbatasan,” kata Tjahjo,beberapa waktu yang lalu.

 

Tjahjo  menyebutkancapaian pembangunan di perbatasan dariberbagai sektorSaat ini telah di bangun sebanyak tujuh PLBN yang tersebar di wilayah Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua. Tujuh PLBN yang telah dibangun siapdigunakan dan menjadi wajah baru bagi Negara KesatuanRepublik IndonenesiaSecara bertahap PLBN akandikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia.

 

Hingga pertengahan 2018, tercatat sudah 178 kecamatan yang dibangun di area perbatasan. Pembangunan kawasan tersebutsesuai instruksi Presiden Jokowi untuk membangun kawasanterpadu di wilayah perbatasan. “Sudah 178 Kecamatan yang kitabangunJumlah ini akan terus bertambahsebagai wujudpelayanan kepada masyarakat dan instruksi Presiden Jokowi untuk membangun kawasan terpadu di wilayah perbatasan,” ujarTjahjo.

 

Tjahjo menambahkanpemerintah telah membangun kantorkecamatankantor desapuskesmaspos perbatasan dan pospolisiSelain itu jalur transportasi juga sudah terhubung.

 

Untuk mewujudkan pengelolaan perbatasan yang terarahterukur dan berkesinambungan,  pemerintah telah mengeluarkanregulasiyaitu Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2016 dan Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2015 tentangRencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-20019,” tambah Tjahjo.

 

Tjahjo juga menegaskan dalam rapat kabinet pertama BapakPresiden Jokowi dan Jusuf Kallamengintruksikan kepadaMenteri terkait untuk mempercepat program infrastrukturekonomi dan sosial yang terukur dan terarah. Salah satu wujudnyata dalam pelaksanaan program tersebut adalah pemanfaatandana desa di perbatasan.

 

Pemanfaatan dana desa di wilayah perbatasan saat ini sudahmulai dikelola dengan baikMasyarakat sudah mulai diberikanruang untuk ikut merasakan dampaknyaSaya sudahmengintruksikan agar 30% dikembalikan ke masyarakat danjangan diberikan kepada swasta semuakarena masyarakat juga ingin merasakan manfaat dana desa,” tutup Tjahjo.

 

(Humas BNPP) 

Lebih lanjut...

Catatan Akhir Tahun BNPP: Pengembangan SDM Kawasan Perbatasan

BNPP – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjalankan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mendorong terbangunannya perekonomian di kawasan perbatasan. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan penguatan permodalan dalam rangka peningkatan kapasitas wirausaha pemula. Hal ini dilakukan agar sisi perekonomian masyarakat di perbatasaan dapat terbangun melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang ada di daerah masing-masing, 

 

Upaya sejenis yang dilakukan adalah dengan melibatkan perguruan tinggi untuk memberi kontribusi pemikiran yang berguna bagi warga perbatasan. Melalui Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan (Forpertas), mereka memberi konsep inovasi agar potensi SDA dan SDM di perbatasan dapat dimanfaatkan secara baik untuk kepentingan nasional, terutama peningkatan kesejahteraan warga. Dengan demikian akan tercipta pertumbuhan ekonomi serta SDM yang memiliki daya saing dengan negara tetangga.

 

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BNPP, Widodo SigitPudjianto, dalam pengelolaan kawasan perbatasan diharapkan peran dan partisipasi perguruan tinggi. Keterlibatan perguruan tinggi tentunya dalam upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di kawasan perbatasan negara.

"Sumbangsih pemikiran dari elemen perguruan tinggi sangat membantu dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam di perbatasan. Mahasiswa dikirim untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN)," katanya.

Dijelaskan bahwa tugas BNPP adalah menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan, serta evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan negara dalam RPJMN 2015-2019 mengandung dua dimensi, yaitu pengelolaan batas wilayah negara (border line) dan pembangunan kawasan perbatasn (border area). 

"Pengelolaan perbatasan negara memiliki nilai strategis karena terkait langsung dengan upaya penegakan kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan. Kemudian pendayagunaan sumber daya dan pemerataan pembangunan serta tanggung jawab dalam membangun daya saing warga perbatasan untuk mengimbangi aktivitas sosial ekonomi masyarakat negara tetangga," ucap Sigit.

Beberapa Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Fopertas, antara lain: Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Institut Teknologi Bandung, Institut Petanian Bogor, Universitas Airlangga.

Belum cukup dengan berbagai program kegiatan diatas, BNPP juga menggelar program dengan mengikutsertakan stakeholder terkait, diantaranya Gerakan Pembangunan Terpadu Daerah Perbatasan (Gerbang Dutas) dan Rakor Camat, yang merupakan program pertemuan tahunan

 

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Catatan Akhir Tahun BNPP: Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan

BNPP - Pengelolaan batas wilayah dan potensi di perbatasan memerlukan dukungan pembangunan infrastruktur yang memadai. Hal ini guna menyempurnakan wujud beranda negara yang aman dan sejahtera.  Sejak tahun 2015-2018, pembangunan jalan di perbatasan mencapai 2.780,63 km dari total 3.183,83 km. Pembangunan jalan perbatasan ini terbagi di Kalimantan, NTT dan Papua. Untuk jalan perbatasan Kalimantan dari total panjang 1.906 km, terbangun 1.692 km, sementara untuk jalan perbatsaan di NTT dari total panjang 179,63 km, terbangun 179,63 km. Terakhir, jalan perbatasan di Papua dari total panjang 1.098,2 km, terbangun 909 km.

 

Lalu pada tahun 2017 direncanakan pembangunan (peningkatan) 33 bandara dan delapan pelabuhan/dermaga di kawasan perbatasan negara. Ke-33 bandara itu adalah bandara Maimun Saleh, Letung, Matak, Ranai/Natuna, Sei Bati, Pangsuma, Tambelian, Maratua, Kalimarau, Yuvei Semaring, Long Apung, Roberty Atty Bessing, Haliwen, Mali, Kabir, Tardamu, Naha, dan bandara Miangas. Selain itu, bandara Melonguane, Kisar/John Backer, Larat, Saumlaki, Dobo, Marinda, Batom, Kiwirok, Oksibil, Manggelum, Korowai Batu, Bomakia, Tanah Merah, Mopah, Kimam, dan bandara Okaba. 

 

Sedangkan, kedelapan pelabuhan (dermaga) yang direncanakan akan dibangun (ditingkatkan) itu adalah pelabuhan Balohan, Pecah Buyung, Matak, Sungai Durian, Sungai Batu Dinding, Raijua, Sangihe, dan pelabuhan Miangas. Pada tahun 2017 juga dilakukan subsidi 3 kapal perintis di NTT dan pelayaran 1 kapal perintis di Kaltara. Turut diadakan kapal nelayan berukuran 5-30 GT sebanyak 734 unit.

 

Pembangunan infrastruktur pendidikan yang merupakan kebutuhan sosial dasar menjadi perhatian pemerintah. Hingga pertengahan Tahun 2018, telah dibangun sekolah dasar sebanyak 2.424 unit di Lokpri dan 192 di PKSN. Lalu pembangunan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 775 unit di  Kecamatan Lokpri, dan 82 unit di PKSN .

 

Pembangunan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SLTA/SMK) sebayak 288 unit di Lokpri dan 37 Unit di PKSN,  pembangunan 3 unit Sekolah Garis Depan (SGD) di 3 Kecamatan Lokri yakni Ketungau Tengah, Sota, dan Malaka Tengah. Selain itu, dilakukan distribusi tenaga pendidik di 187 Kecamatan Lokpri dengan program Guru Garid Depan sebanyak 9.161 tenaga guru, terdapat 6.077 dengan keahlian ganda dan tersertifikasi. 

 

Sementara, untuk kebutuhan sosial dasar lain yaitu infrastruktur kesehatan, pemerintah telah melakukan pembangunan puskesmas di 185 Lokpri, dan hanya 2 Lokpri yaitu Kec. Ayau di Papua Barat dan Wetar Barat di MTB yang belum memiliki  Puskesmas karena alasan kondisi geografis dan kependudukan.

 

Pemenuhan kebutuhan energi menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan negara. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, pemerintah mendukung kedaulatan energi melalui pembangunan energi listrik serta pembangunan dan perluasan jaringan listrik PLN. Pada tahun 2017, BNPP bersama K/L terkait menetapkan program pembangunan 6 energi listrik (PLTS) di 9 Lokpri, diantaranya di Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Mataru, Alor Barat Daya, dan Oksibil. 

 

Selain itu, rencana pembangunan listrik melalui program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sebanyak 916 kk pada tahun 2015-2017 dan program pembangunan atau perluasan jaringan listrik PLN (2015-2017) sebanyak 1.188 unit di 120 desa yang tersebar di 43 Lokpri., pada tahun 2018 sebanyak 140 unit perluasan jaringan listrik PLN.

 

Dilakukan juga pembangunan atau revitalisasi 57 unit pasar, antara lain di Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, Kalabahi di Kabupaten Alor, dan Melonguane di Kabupaten Talaud. Pembangunan infrastruktur perdagangan di kawasan perbatasan yang terealisasi adalah pembangunan pasar tipe C dan D yang bahkan sudah melebihi target. 

 

 

 

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Catatan Akhir Tahun BNPP: Mengangkat Potensi Kawasan Perbatasan

BNPP - Pada pengelolaan potensi di kawasan perbatasan berbagai program kegiatan juga dilakukan bersama K/L terkait. Sebut saja program pembangunan pertanian terpadu yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Provinsi Papua, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui optimalisasi lahan cetak sawah dan pertanian organik. 

 

Lahan cetak sawah di Provinsi Kalbar diantaranya tersebar di PKSN Paloh (200 Ha), PKSN Entikong (200 Ha), Jagoi Babang (50 Ha), Sekayam (190 Ha), Ketungau Hulu (200 Ha), Ketungau Tengah (100 Ha), Embaloh Hulu (100 Ha), Putussibau Selatan (300 Ha), dan Putussibau Utara (359 Ha).  Dari total lahan cetak sawah seluas 1.049 Ha di Provinsi Kalbar, telah menghasilkan produksi sebanyak 2.343 ton untuk meningkatkan kedaulatan pangan.

 

Untuk provinsi Papua, tepatnya di Kabupaten Merauke telah dikembangkan seluas 2.115 Ha lahan cetak sawah dan menghasilkan produksi sebanyak 6.345 ton. Lokasi lahan cetak sawah terdapat di Sota. Lokasi lainnya terdapat di PKSN Jayapura dengan lahan cetak sawah seluas 150 Ha.

 

Sementara itu, di Kabupaten Belu, Provinsi NTT dikembangkan pertanian organik di lahan seluas 500 Ha. Lokasi tepatnya di Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat. Program pertanian organik di Desa Bakustulama ini diintegrasikan dengan program penggemukan sapi yang diharapkan dapat memberikan nilai lebih kepada masyarakat setempat. 

 

Kemudian yang tak kalah penting adalah kehadiran tol laut sebagai jalur konektivitas yang melintas di sejumlah trayek yang merupakan wilayah perbatasan. Pada tahun 2017 direncanakan pembukaan 9 trayek tol laut di kawasan perbatasan negara. Kesembilan trayek tersebut masing-masing Tanjung Perak – Kalabahi – Moa – Saumlaki (T-2), Tanjung Perak – Calabai – Maumere – Larantuka – Loweleba – Rote – Sabu – Waingapu (T-3), Makasssar – Tahuna– Lirung (T-5), Tanjung Priok– Natuna (T-6), Tanjung Priok– Enggano – Mentawai (T-7), Tanjung Perak– Belang-belang – Sanggata – P. Sebatik (T-8), Tanjung Perak– Kisar – Namrole (T-9), Makassar – Tidore – Tobelo – Morotai – Maba – P. Gebe (T-10), dan Tanjung Perak– Dobo– Merauke (T-11). 

 

Sebanyak empat lokasi PKSN pada tahun ini dilintasi Tol Laut. Dengan demikian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya semakin terjamin dan disparitas harga berkurang, khususnya bagi masyarakat perbatasan.

 

 

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Catatan Akhir Tahun BNPP: Diplomasi Perjuangkan Batas Wilayah Negara

BNPP - Penyelesaian persoalan batas wilayah dengan negara tetangga terus menerus dilakukan oleh pemerintah IndonesiaPada tanggal 10 Oktober 2018, pemerintah Indonesia dan Malaysia menyatakan selesai dua segmen Outstanding Boundary Problems (OBP) di sektor timur, yaitu segmen Sungai Simantipal dan Segmen C500-C600. Pemerintah kedua negara akan melanjutkan dengan langkah-langkah teknis penegasan batas atau demarkasi pada dua segmen tersebut. 

 

Masih tersisa tiga segmen OBP Indonesia dengan Malaysia yang dalam proses penyelesaian di sektor timur, yaitu Segmen Sungai Sinapad, Segmen B2700-B3100, dan Segmen Pulau Sebatik. Ada 7 OBP antara Indonesia dan Malaysia yang terbagi  di sektor timur dan barat. Untuk OBP sektor barat ada di D400, Gunung Raya, Gunung Jagoi dan Batu Aum. Indonesia-Malaysia sepakat untuk membahas penyelesaian sektor timur terlebih dahulu. 

Sementara, untuk penyelesaian beberapa segmen lain pada prosesnya menuai perkembangan yang signifikan, seperti percepatan penyelesaian dua Unresolved Segments batas wilayah negara RI-RDTL secara komprehensif, pemasangan 160 pilar RI– RDTL,  pemasangan 35 pilar RI–PNG serta pembangunan dan Renovasi Pos Pamtas.

 

Begitupun untuk batas wilayah laut, dimana sejumlah batas maritim seperti batas laut teritorial, ZEE dan landas kontinen, masih dalam upaya penyelesaian dengan negara tetangga. Kemudian pembangunan Posal dan Dermaga Sei Pancang yang sudah rampung pada tahun 2017. Sementara untuk batas negara wilayah udara, BNPP tengah memproses Penetapan Air Defense Identification Zone (ADIZ) dalam rangka menjaga perbatasan udara NKRI dan penyelesaian Flight Information Region (FIR) sektor ABC di Wilayah Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau.

 

Pemerintah juga memberikan perhatiannya pada pelintas batas negara dengan membangun 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara. Pada tahun 2017, pemerintah melalui BNPP kemudian menetapkan rencana pengembangan tahap kedua di 7 PLBN ini. Pengembangan berupa pembangunan infrastruktur pendukung pelayanan lintas batas negara dan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

 

Dengan adanya bangunan PLBN yang modern dan megah, kini aktifitas pelintas batas makin nyaman dan terlayani dengan baik. Bahkan PLBN kini menjadi salah satu destinasi wisata baru, karena lokasinya yang indah dan menarik. Disamping itu, PLBN akan dijadikan sentra ekonomi baru yang akan mendorong kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Untuk itu, selain di 7 lokasi tadi, tahun ini pemerintah tengah menyiapkan masterplan pembangunan 11 PLBN di sejumlah lokasi wilayah perbatasan.

 

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Catatan Akhir Tahun BNPP: Wujudkan Perbatasan sebagai Beranda Negara

BNPP - Mewujudkan Nawacita ke-3 yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menjadi salah satu program prioritas pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Upaya perwujudan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat yang ada di pelosok daerah, khususnya wilayah perbatasan negara, dalam hal pemenuhan rasa aman dan sejahtera.

 

“Kawasan perbatasan harus diperhatikan dan dibangun sehingga menjadi beranda terdepan Indonesia serta menjadi etalase bangsa yang membanggakan,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Kalimantan Barat,  beberapa waktu lalu.

 

Untuk mewujudkannya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sesuai Perpres 12/2010 Jo Perpres 44/2017 tentang BNPP, memiliki tugas menetapkan kebijakan program pembangunan, merumuskan kebutuhan anggaran, melaksanakan evaluasi dan pengawasan serta mengkoordinasikan pelaksanaan. Pelaksana teknis pembangunan kawasan perbatasan dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah setempat (Pemprov, Pemkab, Pemkot). Kepala BNPP ex-officio dijabat oleh Menteri Dalam Negeri.

 

BNPP melaksanakan tanggung jawabnya dengan membuat grand desain berupa program (kegiatan) yang kemudian diturunkan dalam kegiatan  lima tahunan yaitu Rencana Induk (Renduk) dan program (kegiatan) tahunan yaitu Rencana Aksi (Renaksi) yang dijadikan panduan oleh 27 K/L dan pemda setempat. Renduk dan Renaksi disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang (Rencana Zonasi Kawasan Perbatasan) serta pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan kawasan pendukung di PLBN.

 

Fokus penanganan yang dilakukan terhadap 187 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten dan 13 Provinsi. Kemudian juga ada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang terbagi di darat (Aruk, Entikong, Badau, Atambua, Jayapura) dan di laut (Sabang, Ranai, Sebatik, Tahuna dan Saumlaki).

 

BNPP yang melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS) dengan para stakeholder demi mewujudnyatakan kawasan perbatasan sebagai beranda  (halaman depan) negara. Percepatan pembangunan serta pemenuhan kebutuhan warga perbatasan merupakan tujuan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

Dalam pemenuhan rasa aman, pembangunan infrastruktur dan upaya peningkatan kesejahateraan masyarakat perbatasan menunjukkan hasil positif dengan adanya Kebijakan Pengelolaaan Perbatasan Negara. Mulai dari pengelolaan batas wilayah negara, pengelolaan potensi kawasan perbatasan hingga pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan, secara bertahap sudah dipenuhi. Hasil ini merupakan upaya bersama dengan para K/L, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), TNI-Polri serta pemda yang ada di perbatasan.

 

 

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.