Menu
RSS
berita

berita (508)

Peran Aktif K/L dan Pemda Untuk Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan

BNPP - Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan pemerintah daerah diharapkan berperan aktif  dalam mewujudkan perbatasan sebagai halaman depan negara, melalui pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

 

Sebagaimana Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, telah ditetapkan  187 kecamatan lokasi prioritas (lokpri) yang berada di 41 Kabupaten pada 13 Provinsi.

"Disamping itu juga telah ditetapkan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai upaya menumbuh kembangkan wilayah tersebut dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan perbatasan dan sekitarnya," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto, di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (20/7).

Agenda strategis pemerintahan Jokowi-JK yaitu Nawacita, khususnya Nawacita ke-3, memberikan arahan bagi dimulainya peletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris, yaitu dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan keberpihakan kepada daerah-daerah yang saat ini masih terisolir, tertinggal dan terbelakang. 

"Terutama pada kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar; daerah tertinggal dan terpencil, desa-desa tertinggal serta daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik," ucap Sigit.

Pembahasan mengenai fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan dinilai penting, dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan kesehatan kawasan perbatasan. 

"Maksud pertemuan ini adalah untuk mengkonfirmasi dan mengkoordinasikan program (kegiatan) dan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan kawasan perbatasan yang dibiayai dengan dan DAK Tahun Anggaran 2018," ujarnya.

Kemudian tujuannya adalah agar tersusun data rincian program (kegiatan) dan anggaran pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan kawasan perbatasan yang dibiayai dengan DAK Tahun Anggaran 2018. 

Maka dari itu, diharapkan peran aktif dalam mengklarifikasi dan (atau) mengkonfirmasi rincian anggaran Tahun 2018 pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan di kawasan perbatasan.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Penempatan CPNS di Kaltara, 60 Persen di Kawasan Perbatasan

BNPP - Penempatan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXIV 2017, dilakukan di lintas provinsi dan di daerah-daerah perbatasan negara, salah satunya di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

 

Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Indra Purnama, mewakili Mendagri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, melakukan pendampingan dan penyerahan 31 CPNS lulusan IPDN ke Prov Kaltara.

Dari 31 CPNS yang ditempatkan, 20 diantaranya ditempatkan di kawasan perbatasan, 10 di Kabupaten Nunukan dan 10 di Kabupaten Malinau (60 persen).

"Lulusan IPDN diminta untuk menjunjung tinggi integritas, loyalitas dan disiplin dalam menjalankan tugas dimanapun mereka ditempatkan," katanya di kantor Pemkot Tarakan, Kalimantan, Kamis (19/7).

Sementara, Asisten Administrasi Umum Provinsi Kaltara Zainuddin HZ, mewakili Gubernur Kaltara, mengajak para CPNS untuk menyukseskan program Nawacita Presiden Joko Widodo, khususnya Nawacita ke-3 yaitu 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan'.

"Kami Harapkan partisipasi aktifnya dalam mendorong percepatan pembangunan daerah," kata dia.

Puluhan lulusan IPDN ini langsung diserahkan ke masing-masing tempat penugasan, yaitu Prov Kaltara (3  orang), Kab. Nunukan (10 orang), Kab. Malinau (10 orang), Kab. Bulungan (3 orang), Kab. Tanah Tidung (2 orang) dan Kota Tarakan (3 orang).

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

42 Lulusan IPDN Ditempatkan di Kaltim, Sebagian di Kawasan Perbatasan

BNPP - Sebanyak 42 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri ditempatkan di Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim). Dari jumlah itu, hampir 50 persennya (20 orang) ditempatkan di kabupaten yang merupakan kawasan perbatasan negara.

 

Serah terima penempatan puluhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemendagri lulusan IPDN Angkatan XXIV 2017, dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan, Umum dan Humas Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Karo KUH BNPP) Komaedi. Sementara, wakil dari Pemprov dihadiri Pj Sekda Provinsi Kaltim, Meiliana.

Dalam sambutannya, Kepala Biro KUH BNPP mewakili Mendagri, meminta kepala daerah setempat memberikan pembinaan agar para CPNS dapat memahami dengan baik tugas dan fungsinya selaku aparatur pemerintahan daerah. 

"Selain itu, agar mereka didayagunakan sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sehingga dapat turut berkontribusi terhadap kemajuan daerah," ucap Komaedi, di gedung Pemprov Kaltim, Kamis (19/7).

Dia juga meminta para CPNS menjunjung tinggi integritas, loyalitas dan disiplin dalam menjalankan tugas dimanapun mereka ditempatkan. Penempatan harus dimaknai sebagai amanah yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Mengakhiri sambutan, dirinya mengucapkan selamat bertugas kepada para lulusan IPDN angkatan XXIV 2017. Diharapkan amanah yang diberikan bisa dipegang teguh dan menjaga nama baik almamater.

"Saya yakin dan percaya kalian mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan melindungi kita semua," katanya.

Sebanyak 42 CPNS lulusan IPDN angkatan XXIV yang terdiri dari 31 laki-laki dan 11 perempuan ditempatkan di 10 Kabupaten/Kota di Kaltim. Dua puluh diantaranya ditugaskan di dua kabupaten yang merupakan kawasan perbatasan, yaitu Kab. Berau, yang memiliki 1 lokasi prioritas (10 CPNS) dan Kab. Mahakam Ulu, yang memiliki 2 lokasi prioritas (10 CPNS).

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Prioritaskan Nawacita, 35 Persen Lulusan IPDN Ditempatkan di Kawasan Perbatasan

BNPP - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menempatkan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXIV tahun 2017 di lintas provinsi dan sejumlah daerah perbatasan negara.

 

Penempatan ini sebagai implementasi lanjutan (kedua) Peraturan Menteri Dalam Negeri 78/2017 tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan IPDN, yang menegaskan bahwa lulusan IPDN ditempatkan lintas provinsi dan di daerah-daerah perbatasan negara.

"Kebijakan penempatan diilhami Peraturan Presiden 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019," kata Mendagri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo dalam sambutan Penempatan CPNS Lulusan IPDN Angkatan XXIV Tahun 2017, yang diwakili Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (19/7).

Dimana, sambung dia, Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menetapkan satu dari sembilan agenda prioritas Nawacita (Nawacita ke-3), yaitu 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan'. Agenda tersebut harus dimaknai bersama sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam rangka pengembangan wilayah dan memajukan daerah.

Para lulusan IPDN dituntut untuk dapat memberikan sumbangsih nyata dalam menjawab tantangan tersebut. Mengingat, selaku kader pemerintahan dalam negeri dan pelopor revolusi mental, lulusan IPDN ini telah ditempa intelektualitasnya melalui pengajaran, keterampilan melalui pelatihan serta mental dan disiplin melalui pengasuhan.

"Lulusan angkatan XXIV akan ditempatkan dengan proporsi presentase 15 persen pada instansi pusat, 35 persen pada kawasan perbatasan negara, serta 50 persen pada pemerintah daerah," ucap Sigit.

Mereka diminta untuk menjunjung tinggi integritas, loyalitas dan disiplin dalam menjalankan tugas dimanapun mereka ditempatkan. Penempatan harus dimaknai sebagai amanah yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Pada kesempatan ini, para kepala daerah diminta agar memfasiitasi pelaksanaan pengucapan sumpah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memberikan pembinaan agar para lulusan IPDN dapat memahami dengan baik tugas dan fungsinya selaku aparatur pemerintahan daerah.  

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Penyusunan Database Jaringan Jalan Untuk Membuka Kawasan Terisolir di Kawasan Perbatasan

BNPP - Kabinet kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berkomitmen dalam mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

 

Demikian dikatakan Deputi III bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Identifikasi dan Pemetaan jaringan Jalan Kawasan Perbatasan pada Provinsi Maluku dan Maluku Utara, di Ambon, Maluku, Selasa (17/7). 

Terkait hal itu, pihaknya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang hingga saat ini mendukung pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan.

"Kegiatan FGD akan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan dan analisis visual kondisi jaringan jalan oleh Tim Survey BNPP," kata dia. 

Hal ini dilakukan untuk menyusun database jaringan jalan dan peta dasar digital yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi berbasis SIG dengan sebaran sistem jaringan jalan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di Provinsi Maluku dan Maluku Utara meliputi 3 kecamatan lokpri di Kabupaten Kepulauan Aru (Maluku), 6 kecamatan lokpri di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Maluku), 10 kecamatan lokpri di Kabupaten Maluku Barat Daya (Maluku). Kemudian di 5 kecamatan lokpri Kabupaten Kepulauan Morotai (Maluku Utara).

Penyusunan data base jalan ini dimaksudkan agar dapat tersusun data interkoneksi sistem jaringan jalan serta jaringan pokok dan jaringan sirip jalan di kawasan perbatasan pada Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara yang terintegrasi, sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan kawasan perbatasan pada sektor jalan. Hal ini guna memudahkan pengambilan kebijakan dalam pengembangan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan.

"Dengan tersedianya penyusunan database jaringan jalan berbasis GIS di kecamatan Lokpri, akan berguna untuk membantu penyusunan program (kegiatan) membuka kawasan terisolir di kawasan perbatasan, kesinambungan database jaringan jalan dengan provinsi lain di kawasan perbatasan, serta mampu menampung simpul data infrastuktur yang umum dan lengkap," ujarnya.

Hasil kegiatan ini kedepannya harus dioptimalkan dan ditindaklanjuti pemanfaatannya untuk menjawab berbagai masalah perekonomian dan konektivitas.  Selain itu, harus dilaksanakan secara komprehensif agar dapat memberikan dampak positif pada masyarakat kawasan perbatasan, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kebijakan dari masing-masing daerah.

Sementara, Asisten III Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku Zulkifli Anwar menyampaikan rasa terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan serta upaya pembangunan wilayah perbatasan oleh pemerintah pusat, baik yang dilakukan di Provinsi Maluku maupun Maluku Utara.

FGD dihadiri oleh Asisten III Setda Prov Maluku, Kadis PU Prov Maluku, Kepala Biro Perbatasan Prov Maluku, pejabat Kodam Patimura, Bappeda, serta OPD yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perhubungan, Pengelolaan perbatasan baik pada Provinsi maupun Kabupaten yang memiliki Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku mapun Provinsi Maluku Utara yang diwakili oleh Kepala Bagian Perbatasan Kabupaten Aru.

Kemudian dari BNPP hadir Asdep Infrastruktur Fisik, Asdep Infrastruktur Ekokesra, Asdep Pengelolaan Batas Wilayah Negara Laut dan Udara, serta pejabat pada Biro Perencanaan dan Kerjasama, Keasdepan Infrastruktur Fisik dan Keasdepan Infrastruktur Ekokesra.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Jadi Penjabat Gubernur NTT, Ini Yang Akan Dilakukan Robert Simbolon..

BNPP - Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Robert Simbolon memastikan akan menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, terkait tugas fungsi selama sekitar dua bulan kedepan hingga dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih.

 

Menurut dia ada dua hal yang akan dilakukan. Pertama, memastikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang saat ini sedang berjalan, berlanjut dan tidak ada gangguan sampai berjalannya pemerintahan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih.

"Kedua, saya juga akan melakukan upaya sinkronisasi program kerja yang berjalan dengan janji politik dari gubernur dan wakil gubernur terpilih," kata Robert usai acara Pelantikan Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Serah Terima Jabatan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi NTTserta Peresmian Komisi Independen Pemilihan Aceh 2018-2023, di gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/7).

Artinya, sambung dia, saat pasangan gubernur-wakil gubernur dilantik, mereka sudah harus bekerja dengan program strategis dengan visi misi yang dijanjikan saat kampanye. Pihaknya akan berupaya untuk mensinkronisasi antara program yang sudah dijalankan gubernur sebelumnya dengan gubernur yang baru.

Kemudian, terkait dengan pengelolaan kawasan perbatasan negara di NTT, dirinya akan melakukan pengecekan dari sisi mekanisme perencanaan, penganggaran, termasuk pelaksanaan pembangunan.

"Barangkali ada hal yang perlu diperkuat di level provinsi maupun kab/kota yang nanti saya fasilitasi, tentu berdasarkan pengalaman saya di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)," ujarnya.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Frans Lebu Raya: Sejak Kunjungan Presiden Jokowi Pembangunan di NTT Luar Biasa

BNPP - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2013-2018, Frans Lebu Raya, menyebutkan bahwa pembangunan di NTT, yang merupakan kawasan perbatasan negara, saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya.

 

"Terkait perbatasan saya kira pembangunan sudah luar biasa, terutama Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dalam waktu singkat sejak kunjungan Presiden Jokowi pada 2014 lalu sudah ada 3 PLBN yang diresmikan dan beroperasi," kata Frans Lebu Raya, usai acara Pelantikan Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Serah Terima Jabatan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi NTTserta Peresmian Komisi Independen Pemilihan Aceh 2018-2023, di gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/7).

Tidak hanya di tiga lokasi tadi, sambungnya, direncanakan pula pembangunan dua PLBN tambahan di Napan dan Alor. "Kemudian direncanakan akan dipasang tugu (patung) Bung Karno di kawasan PLBN," ucapnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa di kawasan PLBN saat ini sedang dibangun area untuk menunjang perekonomian warga. Hal ini sesuai dengan pesan Presiden Jokowi agar PLBN yang merupakan etalase negara bisa menjadi pusat perekonomian .

"Bahkan skarang sudah jadi tempat wisata, banyak pelintas berselfie ria," ujar dia.

Selain itu, pembangunan infrastruktur, perumahan, bendungan, dan pemberdayaan ekonomi  juga sudah berjalan di sejumlah kabupaten. Koordinasi yang intens dengan aparatur setempat juga menjadikan situasi keamanan di NTT kondusif.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Deputi BNPP Dilantik Jadi Penjabat Gubernur NTT, Mendagri Minta Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Warga

BNPP - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Robert Simbolon berkoordinasi dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan warga di kawasan perbatasan, dalam hal ini yang ada di Provinsi NTT.

 

Tjahjo mengungkapkan bahwa saat ini sudah berdiri megah dan indah tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu PLBN Wini (di Kabupaten Timor Tengah Utara), Motamasin (di Kabupaten Malaka) dan Motaain (di Kabupaten Belu).

"Ketiga PLBN secara fisik (bangunan) sudah lebih baik dari negara tetangga," kata Tjahjo dalam acara Pelantikan Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Serah Terima Jabatan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi NTTserta Peresmian Komisi Independen Pemilihan Aceh 2018-2023, di gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/7).

Perwujudan kesejahteraan melalui koordinasi dalam hal pemanfaatan sumber daya yang ada. Sehingga roda perekonomian semakin bergerak dan berdampak langsung terhadap warga, khususnya di NTT. Selain itu, Pj gubernur juga diminta mengupayakan pembangunan perumahan untuk warga yang sebelumnya berjuang dan setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tjahjo yang juga Kepala BNPP mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2013-2018, Frans Lebu Raya-Benny Litelnoni. Keduanya dinilai telah bekerja keras dan secara bersungguh-sungguh membangun NTT. 

"Selesainya tugas sudah menunjukkan hasil percepatan pemerataan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat," ucap Tjahjo.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan Nawacita-nya melaksanakan pembangunan dari Sabang sampai Merauke, dan bukan Jawa-sentris. 

"Termasuk di NTT. rekor terbesar bangun irigasi dan 5 bendungan terbesar. Potensi-potensi wisata seperti Labuan Bajo bisa diwujudkan dengan baik yang didukung DPRD,tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lainnya."

Diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya-Benny Litelnoni, habis masa jabatannya pada Senin, 16 Juli 2018. Sehubungan dengan itu, Kementerian Dalam Negeri menunjuk Robert Simbolon sebagai Penjabat (Pj) Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan hingga pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih pada September 2018 mendatang.

Robert Simbolon adalah Deputi I BNPP yang khusus membidangi urusan lintas batas wilayah perbatasan negara. Selain birokrasi, beliau dikenal berpengalaman dan memahami persoalan yang ada di perbatasan, utamanya yang berkaitan dengan penegasan batas wilayah (laut, darat, udara) dengan negara tetangga.

NTT masuk dalam salah satu kawasan perbatasan negara yang juga menjadi perhatian pemerintahan Jokowi-JK. Terdapat 7 kabupaten/kota di NTT diantara 187 lokasi prioritas 2015-2019 (Kupang, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Alor, Sabu Raijua). Selain itu, terdapat 3 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sudah dipoles menjadi megah dan indah yang terletak di Motaain, Motamasin, dan Wini.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Sejumlah Perguruan Tinggi Dorong Pembentukan Forpertas

BNPP - Sebanyak enam (6) perwakilan perguruan tinggi dari Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Institut Teknologi Bandung, Institut Petanian Bogor, dan Universitas Airlangga, bersepakat untuk mendorong pembentukan Forum Perguruan Tinggi Untuk Perbatasan (Forpertas).

 

Keenam perguruan tinggi memberikan dukungan dalam bentuk deklarasi agar segera dibentuk Forpertas yang rencananya dilaksanakan pada awal Agustus 2018 dan dihadiri Mendagri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, Menristek Dikti Mohamad Nasir dan para rektor.

"Kami yang bertandatangan dibawah ini sepakat mendorong pembentukan Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara," kata Sekretaris Pusat Kajian Pemukiman, Transmigrasi, dan Perbatasan, Fakultas Geografi, Universitas Gajah Mada, Agung Satriyo, mewakili enam perguruan tinggi, dalam Rapat Pembentukan Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/7).

Rencana pembentukan forum ini sebagai bentuk kontribusi dalam pengelolaan perbatasan negara. Forum ini nantinya juga terbuka untuk semua perguruan tinggi yang terpanggil untuk membangun kawasan perbatasan negara, terutama dalam hal kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat di perbatasan. 

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Harus Terpadu dan Berkelanjutan

BNPP - Deputi II bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Boytenjuri mengatakan bahwa terdapat dua aspek dalam pengelolaan kawasan perbatasan, yaitu pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan.

 

Khusus untuk pembangunan kawasan perbatasan, diperlukan pengelolaan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) di perbatasan demi meningkatkan kesejahteraan warganya. 

"Kita bangun SDM dan segala macam. Tinggal evaluasi Rencana Induk (Renduk) dan Rencana Aksi (Renaksi) apa yang kurang didorong. bagaimana konsep kedepan, konsep perjanjian kerjasama apa yang ingin dilakukan," kata Boy, saat Rapat Pembentukan Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/7).

Forum bersama sejumlah perguruan tinggi merupakan ajang yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan dukungan pembangunan di kawasan perbatasan, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan serta bergeraknya roda perekonomian . 

Dipaparkan, penanganan pengelolaan kawasan perbatasan saat ini dilakukan dengan gencar, terutama terkait program Nawacita ke-3 pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yaitu 'membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan'.

"Dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019 fokus dan lokus yang ingin dibangun yaitu di 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 kecamatan (lokasi prioritas). Ini dulu yang difokuskan pemerintah pada 2015-2019," katanya.

Masih adanya warga perbatasan yang terisolir dan miskin menjadikan konsep pengelolaan perbatasan tak lagi sebatas pertahanan, melainkan juga kesejahteraan. Maka, setiap potensi yang ada di kawasan perbatasan perlu ditangani secara terpadu oleh pemangku kepentingan dan didukung oleh kelompok atau lembaga seperti perguruan tinggi.

"Kita lakukan pembangunan berkelanjutan. pertahanan, kesejahteraan dan lingkungan yang dijaga. Sehingga mempercepat pertumbuhan perekonomian," katanya.

Potensi yang ada di sejumlah daerah di kawasan perbatasan menurutnya dapat dikelola lebih maksimal dan efektif. Diantaranya, daging sapi yang diperoleh dari NTT, NTB, Bali dan Jatim. Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap daging sapi setiap tahunnya 633 ribu ton lebih, namun 259.622 ribu ton-nya merupakan impor dari luar negeri. Harga daging sapi yang tergolong tinggi bisa ditangani bila ada pengelolaan yang lebih maksimal dan terpadu. 

Begitupun dengan pengadaan lahan pertanian di Papua dan daerah kawasan perbatasan lain serta potensi wisata yang ada di Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT), yang juga perlu pengelolaan secara terpadu.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.