Menu
RSS
berita

berita (472)

Hari Pertama Kerja Usai Libur Idul Fitri, BNPP Gelar Apel Pagi Dilanjut Halal Bihalal

BNPP - Pegawai di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar apel pagi pada Kamis (21/6). Kegiatan ini mengawali hari pertama kerja usai libur Idul Fitri selama 10 hari.

 

Seluruh jajaran mulai dari pejabat eselon I, II, III, IV, kelompok ahli hingga staf suporting mengikuti jalannya apel di pagi yang cerah. Pada kesempatan ini Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto menyampaikan pesan agar para pegawai bersemangat mengawali hari pertama kerja usai masa liburan Idul Fitri.

"Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap semangat melayani masyarakat. Hadir pada awal usai masa libur Idul Fitri agar pelayanan tetap maksimal," kata Sigit di hadapan pegawai, di halaman kantor BNPP. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini, dirinya juga mengucapkan selamat Idul Fitri 1439 H kepada seluruh pegawai yang merayakan. Libur Idul Fitri yang tahun ini lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya, diharapkan menambah semangat para pegawai yang sudah merayakan bersama keluarga di kampung halaman masing-masing. 

Usai apel dilakukan Halal Bihalal di lingkungan BNPP. Diawali dari pejabat eselon I, secara bergantian seluruh pegawai dan staf suporting saling ber-maaf-an di suasana Idul Fitri 1439 H.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Posko Idul Fitri Kemendagri-BNPP Maksimalkan Pelayanan Kepada Masyarakat

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) turut berpartisipasi aktif  dalam Posko Terpadu Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018 di lingkungan Kemendagri dan BNPP.

 

Posko terpadu ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun demi memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat terkait persiapan kebutuhan pelaksanaan Idul Fitri 2018, seperti yang tertuang dalam Keputusan Mendagri No 003.205-1815 Tahun 2018.

"BNPP turut mendukung dengan berpartisipasi aktif menjadi petugas piket Posko Idul Fitri 2018. Kegiatan ini demi memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat terkait kebutuhan Idul Fitri," kata Kepala Biro Keuangan, Umum dan Humas (KUH) BNPP, Komedi, saat mendapat giliran menjadi petugas piket di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Sabtu (9/6).

Menurut dia, Posko Idul Fitri diperlukan demi mengakomodir kebutuhan masyarakat, terutama warga yang mudik untuk merayakan Idul Fitri di kampung halamannya masing-masing. Kebutuhan tersebut meliputi logistik, BBM, pos kesehatan.

"Lalu kesiapan sarana dan prasarana angkutan lebaran, keamanan, pasokan listrik dan kesiapan jaringan telekomunikasi," ucapnya.

Pada kesempatan ini, perwakilan BNPP yang mendapat giliran piket adalah Kabiro KUH BNPP Komedi, Kabag Humas BNPP Andri Indrawan dan Kasubag Humas BNPP Lukas Ayomi.

Petugas piket diisi oleh seluruh jajaran pegawai  Kemendagri dan BNPP yang digilir sesuai jadwal, terhitung sejak 5 Juni 2018-20 Juni 2018.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Pantau Kebutuhan Pelaksanaan Idul Fitri 2018, Kemendagri-BNPP Adakan Posko Terpadu

BNPP - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengadakan Posko Terpadu Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018 di lingkungan Kemendagri dan BNPP.

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 003.205-1815 Tahun 2018, menetapkan nama-nama petugas dan jadwal tim Posko Terpadu Hari Raya Idul Fitri 2018, yang tercantum dalam lampiran termasuk jadwal sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Tim Posko terpadu bertugas memantau persiapan seluruh kebutuhan pelaksanaan Idul Fitri seperti kebutuhan logistik, bahan bakar minyak, pos kesehatan, kesiapan sarana dan pra sarana angkutan lebaran, ketentraman, keamanan, pasokan listrik hingga kesiapan jaringan telekomunikasi.

Kemudian melakukan koordinasi dengan posko pemerintah daerah dan kementerian/lembaga (K/L) termasuk TNI-Polri, bila terdapat permasalahan di lapangan. Setelah itu melaporkan kegiatan (sebagaimana tercantum diatas) setiap harinya kepada Menteri Dalam Negeri melalui sekretaris Jenderal.

"Tim Posko sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu (nama petugas posko) dapat dibantu dengan pejabat administrator, pejabat pengawas dan (atau) pejabat pelaksana," bunyi keputusan tersebut.

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Program Anggaran (DIPA). Kemendagri TA 2018 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ini berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 5 Juni 218, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Keputusan Mendagri ini ditandatangani oleh Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo dengan tembusan Mendagri, Inspektur Jenderal Kemendagri dan yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim petugas Posko Idul Fitri 2018 diisi oleh seluruh jajaran pegawai dari lingkungan Kemendagri dan BNPP, terhitung sejak 5 Juni 2018-20 Juni 2018.

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Perombakan Pejabat Eselon II, III, IV Demi Tingkatkan Profesionalitas Kerja

 

BNPP - Perombakan puluhan pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam upaya profesionalitas kerja.

 

Selain itu, juga untuk mengisi kekosongan serta memperkuat kelembagaan dan penyegaran organisasi. 

"Pelantikan ini adalah tuntutan organisasi bahwa ini mendesak dilakukan menjelang masa cuti panjang Hari Raya Idul Fitri . Kita akan cuti lebih panjang dari tahun kemarin, namun organisasi dan pemerintahan tidak berhenti," kata Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo dalam sambutannya di Pelantikan Widyaiswara Ahli Utama dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Kemendagri dan BNPP, di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/6).

Maka dari itu, diharapkan para pejabat yang baru dilantik dapat langsung beradaptasi serta memahami seluruh ketentuan yang menjadi tupoksi. Kemudian juga dituntut untuk bersikap responsif, aktif dan inovatif dalam mengelola organisasi yang baru. Sejumlah harapan ini juga dalam rangka menghadapi persiapan Pilkada  serentak pada 27 Juni 2018 dan menghadapi pelaksanaan Pemiliu 2019 mendatang.

"Harapan Pak Menteri (Mendagri) kita benar-benar meningkatkan profesionalitas kerja. Kiranya maksimalisasi potensi dilakukan dalam upaya peningkatan kapasitas kompetensi dan skill Aparatur Sipil Negara (ASN) tentunya," ucap Hadi.

Dari puluhan pejabat yang dilantik, terdapat 4 nama yang mengisi jabatan (eselon II dan III) di BNPP. Yaitu, Heru Tjahyono sebagai Asdep Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat pada Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Indrajaya Ramzie sebagai Asdep Infrastruktur Pemerintahan pada Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Kemudian, Subekti Syarif Agung Hariadin sebagai Kepala Bagian Program dan Anggaran  pada Biro Perencanaan dan Kerjasama serta Puling Remigius Kornelius sebagai Kepala Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi pada Asdep Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

Mereka menggantikan Bahrum Siregar (Dirjen Polpum Kemendagri), Asmawa (Pusdatin Kemendagri), M Farid (Dukcapil Kemendagri) dan Suryawan Hidayat (Dirjen Otda Kemendagri).

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Hikmah Nuzulul Qur'an BNPP: Semangat BNPP Dalam Melayani Masyarakat

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar acara Nuzulul Qur'an di halaman belakang gedung BNPP, di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (6/6).

 

Acara dihadiri Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Pelaksana Tugas Sekretaris (Plt Ses) BNPP Widodo Sigit Pudjianto, Deputi I bidang Pengelola Batas Wilayah Negara Robert Simbolon, Deputi II bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Boytenjuri, Deputi III bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Restuardy Daud serta seluruh jajaran pegawai BNPP.

Dalam laporannya, Plt Ses BNPP Widodo Sigit Pudjianto mengatakan bahwa acara Nuzulul Qur'an merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun dengan dukungan seluruh elemen yang ada di BNPP.

"Didukung pegiat Masjid, ibu-ibu Dharma Wanita dan keluarga besar BNPP. Kegiatan ini menambah akidah kepada Allah SWT dan diharapkan menambah semangat kinerja kita dalam melayani masyarakat," kata Sigit.

Pada kesempatan ini Kepala BNPP Tjahjo Kumolo bersama Sekjen Kemendagri dan Plt Ses BNPP membagikan bingkisan lebaran kepada puluhan pengurus Mushola, petugas keamanan, petugas kebersihan di lingkungan BNPP. Dan, memberikan santunan serta bingkisan kepada 15 anak yatim piatu. Acara yang juga diisi ceramah Ramadhan oleh Dr. KH Zakky Mubarak, ditutup dengan buka puasa bersama dan ramah tamah.

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Kelola Perbatasan, BNPP Ajukan Rp193 Miliar Untuk Tahun 2019

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengajukan pagu indikatif Rp193 miliar lebih untuk Tahun Anggaran 2019, yang akan dialokasikan pada sejumlah program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan wilayah perbatasan negara.

 

Yaitu, untuk 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (5 di wilayah darat dan 5 di wilayah laut), 187 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 kabupaten/kota ,7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) beserta sarana prasarana dan penyelesaian batas wilayah negara.

"Termasuk didalamnya biaya operasional pengelolaan 7 PLBN dan belanja mengikat yaitu belanja pegawai dan operasional," kata Kepala BNPP Tjahjo Kumolo saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR terkait Penyampaian Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Tahun 2019, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/6).

Tjahjo yang juga Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa BNPP selaku lembaga koordinasi melaksanakan dua program, yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis yang memerlukan anggaran Rp128.717.964.000 serta program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang memerlukan anggaran Rp65.250.376.000. Menurutnya, pagu indikatif yang diajukan untuk tahun 2019 mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp9 milyar (4,7persen) dari pagu indikatif TA 2018. 

"ini mencerminkan semua aspek pagu yang berkaitan manajemen maupun tugas teknis. Kemudian program pengelolaan batas wilayah, termasuk urusan kecil-kecil kami persiapkan. Kemudian monitoring bidang pengelolaan batas wilayah termasuk monitoring bidang pengelolaan infrastruktur (secara keseluruhannya)," kata dia.

Pihaknya sudah mengeluarkan surat Mendagri selaku Kepala BNPP kepada Bappenas dan Menkeu terkait tugas BNPP, yaitu penambahan Rp30 milyar. Namun, ini belum terakomodir dalam pagu indikatif  TA 2019.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Ranperda RZWP-3K Disetujui DPRD Maluku, Manfaatkan Potensi Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat

BNPP - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua mengapresiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku yang telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) Provinsi Maluku Tahun 2018.

 

Menurutnya, pimpinan dan seluruh anggota dewan telah menyumbangkan pikiran, tenaga, serta membahas dan menyempurnakan raperda ini, sehingga dapat disepakati bersama untuk selanjutnya dievaluasi dan ditetapkan menjadi perda.

RZWP-3K akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan berlaku selama 20 tahun lalu kemudian ditinjau kembali dalam waktu 10 tahun. RZWP-3K dimaksudkan untuk menentukan arah penggunaan sumber daya tiap satuan pembinaan disertai penetapan struktur dan pola kegiatan pada kawasan perencanaan terkait dimana kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

"Saya berharap dengan semangat good governance dan tata kelola pemerintahan yang baik, kita dorong pemerintah daerah untuk terus mengembangkan kawasan strategis, sehingga pemanfaatan potensi keluatan dapat dikelola dengan optimal untuk kesejahteraan rakyat," kata Zeth dalam sambutannya di Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang Ambon, Kamis (31/5).

Dia menambahkan, pemberlakuan Undang-undang (UU) No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang banyak memberikan kewenangan baru pada pemerintah provinsi, salah satunya perihal pengelolaan sumber daya alam di laut,  menetapkan bahwa wilayah pesisir 0-12 mil menjadi kewenangan pemerintah provinsi (di luar minyak dan gas bumi). 

Momentun ini, lanjutnya, ditandai dengan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan dengan konsep gugus pulau melalui pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

"Tentunya dengan mengedepankan upaya dan eksistensi masyarakat yang ada guna menunjang masyarakat Maluku yang rukun, aman, damai, sejahtera, religius, berkualitas dan demokratis. Dijiwai semangat siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan,” ujar Zeth.

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Dapat Opini WTP 4 Kali Berturut-turut, Kepala BNPP Ingatkan Taati Rekomendasi BPK

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2017, di kantor BPK, Jakarta, Rabu (30/5).

 

Dengan demikian, Opini WTP ini merupakan yang keempat kalinya diterima BNPP secara berturut-turut dari tahun 2014-2017.  Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo mengapresiasi BPK RI yang sudah menjalankan fungsinya dengan baik terkait pemeriksaan pengelolaan keuangan di kementerian/lembaga.

"WTP diharap dapat memacu agar semakin baik dan tertib dalam rangka membantu tata kelola pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Tjahjo dalam sambutannya.

Seluruh pimpinan komponen di lingkungan Kemendagri dan BNPP diminta agar berkomitmen dan taat atas rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK. Hal ini dinilai penting demi meningkatkan kualitas laporan keuangan K/L seperti yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anggota V BPK RI Isma Yatun berharap seluruh K/L yang mendapat opini WTP dapat mengelola keuangannya lebih transparan dan akuntabel.

"Jadikan momentum lebih baik kedepan dan menjalankan rekomendasi BPK," katanya.

Selain BNPP, Kementerian Dalam Negeri juga mendapat opini WTP, yang mana ini merupakan WTP ketiga kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2015.

 

 (Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Pemenuhan Rasa Aman dan Sejahtera Untuk Wujudkan Perbatasan Sebagai Beranda NKRI

BNPP - Program Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan semenjak awal pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dibantu puluhan  menteri, Presiden Jokowi menginginkan agar pembangunan tidak hanya berkutat di perkotaan, melainkan juga fokus di pedesaan atau pinggiran.

 

Maka dari itu, pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berupaya maksimal mewujudkan Nawacita ke-3, yaitu ‘Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan’. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 Jo. Perpres No 44 Tahun 2017 tentang BNPP, dilakukanlah koordinasi bersama kementerian/lembaga (K/L) serta sejumlah pemerintah daerah (pemda) untuk mengelola daerah pinggiran, dalam hal ini wilayah perbatasan negara. Pengelolaan mencakup penegasan batas wilayah negara, pengelolaan potensi kawasan perbatasan serta pembangunan infrasturtur.

Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto mengungkapkan bahwa dalam penyelesaian batas wilayah dengan negara tetangga (Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini), telah dilakukan upaya bersama agar mendapatkan penegasan batas negara di sejumlah titik wilayah perbatasan. Beberapa perkembangan terkait penegasan batas wilayah adalah pertemuan lanjutan dengan perwakilan negara Malaysia dalam forum Joint Indonesia-Malaysia Boundary Technical Committee On The Demarcation And Survey Of The International Boundary (IMT) ke-47, baru-baru ini. Diharapkan dari pertemuan tersebut membuahkan hasil yang sesuai dengan ketentuan dan memuaskan kedua belah pihak.

“Pertemuan ini sebagai momen untuk saling mengakrabkan diri dan memperkuat tali persaudaraan antara kedua negara. Diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa kedua negara,” kata Sigit di Jakarta, Senin (28/5).

Kemudian juga hal yang menjadi sorotan di wilayah perbatasan adalah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tujuh (7) lokasi yang diubah menjadi indah dan megah. Ketujuh PLBN yang bisa disaksikan langsung oleh pelintas dan warga sekitar ini terdapat di Aruk, Nanga Badau, Entikong (Kalimantan Barat), Motaain, Motamasin, Wini (NTT) dan Skouw (Papua). Guna menunjang kegiatan perekonomian warga sekitar, dibangun juga fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di sekitaran PLBN. Bahkan, sedang dalam tahap perencanaan untuk dibangun dalam waktu dekat sembilan (9) PLBN tambahan yang salah satu lokasinya adalah Sota (Merauke). 

Demi mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda negara, tak hanya dari sisi keamanan, harus terpenuhi juga sisi kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh warga perbatasan. Berdasarkan Rencana Induk (Renduk) 2015-2019 yang telah disusun oleh BNPP mengacu kepada RPJMN 2015-2019 serta Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan, pemerintahan saat ini dalam membangun wilayah perbatasan sudah terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan.

“Pemerintahan Jokowi-JK mempunyai konsep kedepan bahwa kawasan perbatasan tak hanya dipandang dari sisi pertahanan. Perbatasan harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan antar negara, sehingga jadi daerah yang maju," ucapnya.

Maka, setiap potensi masyarakat perbatasan harus dapat dikembangkan dengan baik melalui dorongan K/L dan pemerintah setempat. Hal ini agar tercipta pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan yang berujung pada kesejahteraan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membekali wirausaha pemula di perbatasan melalui penguatan permodalan dalam rangka peningkatan kapasitas. Ini merupakan upaya kerja bersama dan sinergitas BNPP dalam mengkoordinir K/L serta Pemda setempat.

“Diberikan suntikan modal dan dilatih dari sisi pertanian, kuliner, kerajinan tangan, dan lain-lain. Sehingga kita harap dapat jadi pengusaha pemula yang mumpuni dan membangun ekonomi masyarakat perbatasaan,” kata Sigit.

Tak luput, pembangunan infrastruktur kebutuhan sosial dasar bidang pendidikan berupa pembangunan Sekolah Dasar, SMP, SMA, Ruang Kelas Baru (RKB), dan rumah dinas guru yang dilaksanakan di sejumlah kawasan perbatasan seperti NTT, Kalimantan dan Jayapura. Kemudian di bidang kesehatan pembangunan sejumlah Puskesmas dan Rumah Sakit di Riau, Batam, Maluku, NTT dan Sulawesi Utara.

Lalu pembangunan sarpras bidang perumahan dan air bersih yaitu pembangunan rumah khusus, pembangunan jaringan air bersih di sejumlah lokasi kawasan perbatasan di Maluku, Aceh dan Jayapura. Di bidang perdagangan pembangunan dan revitalisasi pasar di sejumlah lokasi kawasan perbatasan di Aceh, Kalimantan dan Jayapura.

Selanjutnya di bidang pertanian membangun irigasi dan embung di sejumlah lokasi kawasan perbatasan di Kalimantan, NTT, Sulawesi Utara. 

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Gali Potensi Untuk Mengejar Ketertinggalan Kawasan Perbatasan

BNPP - Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud memaparkan bahwa pemenuhan kebutuhan sosial dasar menjadi salah satu fokus yang dikerjakan dalam mengelola infrastruktur di perbatasan.

 

Pemenuhan kebutuhan sosial dasar tersebut adalah dengan membangun atau merevitalisasi bangunan sekolah dasar, rumah sakit, puskesmas, perumahan hingga penyediaan air bersih di wilayah perbatasan.

"Sekilas untuk infrastruktur ada kondisi di perbatasan yang menjadi dasar terutama kaitaannya dengn keterisolasian dan ketertinggalan. Itu yang harus dikejar," kata Restuardy di acara diskusi media BNPP, di Jakarta, Senin (28/5).

Tugas lain pada bidang pengelolaan infrastruktur adalah pengelolaan kelembagaan, yang mana untuk kedepaannya terdapat lima aspek yang difokuskan yaitu regulasi, kelembagaannya sndiri, aparatur, kompetensi, penyediaan infrastruktur dan binwas.

Sementara, Asdep Potensi Kawasan Perbatasan Darat Anny Julistiani mengatakan bahwa di wilayah perbatasan memiliki potensi yang bisa dikembangkan.  Untuk di wilayah perbatasan darat 80 persennya terdapat potensi dari sektor pertanian, sementara di laut 80 persennya dari perikanan. 

"Inovasi menjadi daya tarik sektor pertanian, khususnya di wilayah perbatasan, yang mana tadinya produktifitasnya rendah tapi kini menjadi meningkat," kata dia.

Dilanjutkan, sebagian besar petani yang ada di Indonesia adalah anak muda yang perlu dukungan semangat agar mau mengembangkan usahanya. Dengan masuknya internet dan berbagai sarana penunjang informasi, para petani bertambah pengetahuannya dalam mengembangkan usaha pertanian. 

"Tinggal bagaimana kedepan menggali potensi atau aspek yang ada, ajak swasta agar anak-anak muda bergairah dan jadi prospek setelah adanya infrastruktur. ada e-comerce yang pasarkan produk melalui online sehingga bisa dapatkan harga jual yang sesuai," katanya.

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.