Menu
RSS

berita

berita (659)

Mendagri Turunkan Tim Monitor Musibah Tsunami Selat Sunda

BNPP - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah tsunami di kawasan selat sunda,  Banten dan Lampung yang terjadi pada hari Sabtu malam, (22/12/2018).

"Kami menyampaikan duka cita atas korban musibah Banten dan Lampung. Mendoakan semoga korban diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa dan agar keluarga diberikan ketabahan," kata Mendagri.

Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengirim tim monitoring ke daerah bencana dan mengirim radiogram ke Pemerintah Daerah (Pemda) terdekat dengan lokasi bencana.

"Tim akan memonitor dan membantu sarana dan prasarana yang ada dengan berkoordinasi dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan BNPB (Badan Nasional Penanggulang Bencana)," tuturnya.

Disamping itu, Mendagri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakruloh, telah menyiapkan Tim yg melibatkan personil Pusat dan Daerah (Serang dan Pandeglang) untuk mendukung pengungkapan Identitas korban meninggal maupun luka-luka.

Saat ini Dinas Dukcapil Serang maupun Pandeglang siaga di kantor dan sebagian sudah ada di lapangan.

"Tim Dukcapil pusat mengamankan jaringan dan akses biometrik untuk kepentingan identifikasi di lapangan," papar Zudan.

Disamping pengungkapan Identitas korban, lanjut Zudan, Tim juga akan menangani masalah penerbitan dokumen kependudukan yang hilang akibat bencana.

"Operasi ini dibantu Kadis Pandeglang dan Serang beserta Tim Teknis di Daerah," tuturnya.

Zudan juga meminta dukungan dan rasa terima kasihnya, ke semua pihak untuk dapat melaksanakan tugas kemanusiaan ini.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Mendagri Ikut Berduka atas Musibah Tsunami Selat Sunda

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo turut mengucapkan belasungkawa atas musibah bencana Tsunami di Selat Sunda yang Menimpa Provinsi Banten dan Lampung.

Kepada keluarga korban, ia menyampaikan semoga diberi ketabahan dan ketegaran atas cobaan ini. 

Mendagri juga cepat lakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan Pemda untuk lakukan monitoring dan evakuasi daerah bencana.

" Pemerintah sendiri akan mengerahkan segala sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi para korban serta Khusus Kemendagri mengirim Tim Monitoring ke daerah bencana dan mengirim radiogram ke Pemda terdekat dengan Provinsi Banten dan Lampung untuk membantu sarana dan prasarana yang dikoordinir oleh BPBD dan BNPB" ujar Tjahjo.

Mendagri Tjahjo juga panjatkan doa semoga keluarga korban tabah dalam menghadapi musibah yang terjadi Tsunami di Selat Sunda akibat vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terjadi, sabtu (22/12/2018).

" Saya atas nama pribadi, dan juga Kementerian Dalam Negeri serta Badan Pengelola Perbatasan Nasional menyampaikan duka cita yang mendalam kepada  korban dan keluarga korban atas musibah Tsunami Provinsi Banten dan Lampung serta mendoakan para korban diterima disisi Allah SWT dan Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan atas cobaan musibah ini", tutur Tjahjo.

" Saya mengajak semua pihak untuk menundukkan kepala, mendoakan para korban. Duka keluarga korban, adalah duka kita. Duka bersama. Duka bangsa Indonesia," katanya.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Mendagri Ikut Berdukacita Atas Musibah Tsunami Selat Sunda

 

 

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo turut mengucapkan belasungkawa atas musibah bencana Tsunami di Selat Sunda yang Menimpa Provinsi Banten dan Lampung.

 

Kepada keluarga korban, ia menyampaikan semoga diberi ketabahan dan ketegaran atas cobaan ini. 

 

Mendagri juga cepat lakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan Pemda untuk lakukan monitoring dan evakuasi daerah bencana.

 

" Pemerintah sendiri akan mengerahkan segala sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi para korban serta Khusus Kemendagri mengirim Tim Monitoring ke daerah bencana dan mengirim radiogram ke Pemda terdekat dengan Provinsi Banten dan Lampung untuk membantu sarana dan prasarana yang dikoordinir oleh BPBD dan BNPB" ujar Tjahjo.

 

Mendagri Tjahjo juga panjatkan doa semoga keluarga korban tabah dalam menghadapi musibah yang terjadi Tsunami di Selat Sunda akibat vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terjadi, sabtu (22/12/2018).

 

" Saya atas nama pribadi, dan juga Kementerian Dalam Negeri serta Badan Pengelola Perbatasan Nasional menyampaikan duka cita yang mendalam kepada  korban dan keluarga korban atas musibah Tsunami Provinsi Banten dan Lampung serta mendoakan para korban diterima disisi Allah SWT dan Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan atas cobaan musibah ini", tutur Tjahjo.

 

" Saya mengajak semua pihak untuk menundukkan kepala, mendoakan para korban. Duka keluarga korban, adalah duka kita. Duka bersama. Duka bangsa Indonesia," katanya.

 

(Humas BNPP)Mendagri Ikut Berduka atas Musibah Tsunami Selat Sunda

 

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo turut mengucapkan belasungkawa atas musibah bencana Tsunami di Selat Sunda yang Menimpa Provinsi Banten dan Lampung.

 

Kepada keluarga korban, ia menyampaikan semoga diberi ketabahan dan ketegaran atas cobaan ini. 

 

Mendagri juga cepat lakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan Pemda untuk lakukan monitoring dan evakuasi daerah bencana.

 

" Pemerintah sendiri akan mengerahkan segala sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi para korban serta Khusus Kemendagri mengirim Tim Monitoring ke daerah bencana dan mengirim radiogram ke Pemda terdekat dengan Provinsi Banten dan Lampung untuk membantu sarana dan prasarana yang dikoordinir oleh BPBD dan BNPB" ujar Tjahjo.

 

Mendagri Tjahjo juga panjatkan doa semoga keluarga korban tabah dalam menghadapi musibah yang terjadi Tsunami di Selat Sunda akibat vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terjadi, sabtu (22/12/2018).

 

" Saya atas nama pribadi, dan juga Kementerian Dalam Negeri serta Badan Pengelola Perbatasan Nasional menyampaikan duka cita yang mendalam kepada  korban dan keluarga korban atas musibah Tsunami Provinsi Banten dan Lampung serta mendoakan para korban diterima disisi Allah SWT dan Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan atas cobaan musibah ini", tutur Tjahjo.

 

" Saya mengajak semua pihak untuk menundukkan kepala, mendoakan para korban. Duka keluarga korban, adalah duka kita. Duka bersama. Duka bangsa Indonesia," katanya.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Girl Power Warnai Upacara di BNPP

KEBON SIRIH - Pemandangan berbeda nampak terlihat pada upacara bendera kali ini di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), jalan Kebon Sirih, jumat, (21/12/2018). Seluruh petugas upacara diperankan oleh pegawai perempuan, dari Perwira Upacara, Komandan Upacara Petugas Bendera, hingga Pembaca Doa.

" _Girl Power_ pada upacara pagi ini," ujar salah seorang peserta upacara yang tidak mau disebutkan namanya.

Ya. Sebutan _Girl Power_ nampaknya tepat merujuk pada isu keberdayaan perempuan di dunia, yang dipopulerkan oleh "Spice Girl", group vokal wanita populer dari Amerika di era tahun 2000-an.

Pemilihan petugas dari kalangan kaum hawa ini, merupakan cara BNPP untuk memperingati Hari Ibu ke-90 tanggal 22 Desember 2018. Namun, mengingat bertepatan dengan hari libur kerja, maka peringatannya dimajukan sehari, sekaligus digabungkan dengan peringatan Hari Bela Negara, yang jatuh pada tanggal 19 Desember 2018.

Yang juga istimewa, Komandan Upacara yang dibawakan dengan apik oleh Sri Wahyuni, ternyata dia juga yang menjadi Komandan Upacara pada Upacara Bendera memperingati Hari Korpri dihadapan Inspektur Upacara Presiden Joko Widodo, bulan November yang lalu.

"Saya hanya melaksanakan amanah, mas," ujar Sri Wahyuni, yang akrab dipanggil Chaly ini.

Upacara di lembaga pengelola perbatasan ini, dengan Inspektur Upacara Widodo Sigit Pudjianto, yang menjabat Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP. Peserta upacara diikuti oleh para pejabat eselon I, II, III dan IV, serta para pegawai PNS dan non PNS. Juga hadir Koordinator dan Anggota Kelompok Ahli (Pokli) BNPP.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Panglima TNI Resmikan Satuan TNI Terintegrasi Natuna, Tangkal Ancaman Perbatasan

NATUNA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto resmikan Satuan TNI Terintegrasi Natuna yang memiliki tugas khusus, fokus menangkap ancaman di perbatasan.

"Untuk membangun kekuatan TNI yang diharapkan mampu memberikan daya tangkal atau deterrent effect terhadap ancaman, khususnya di perbatasan," kata Hadi saat memberikan amanat setelah meresmikan satuan itu di Faslabuh, Lanal Ranai, Selat Lampa, Kepulauan Riau, Selasa (18/12).

Dalam upacara tersebut, terlihat pula KSAD TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji, dan KSAU TNI Marsekal Yuyu Sutisna. Tampak pula Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Bairun, perwakilan Komisi I DPR, hingga jajaran lainnya.

Perbatasan, terutama di Laut China Selatan, disebut Hadi, lebih bergejolak dibanding sebelumnya. Dia pun memerintahkan jajaran TNI selalu bersiaga.

"Ada batas-batas maritim Indonesia yang bersentuhan dengan klaim negara lain. Oleh karena itu, TNI sangat berkepentingan untuk terlibat langsung dalam pengamanan perbatasan," ucap Hadi.

Acara peresmian satuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan acara pertunjukan kendaraan tempur atau ranpur. Kendaraan tempur, dari KRI sampai pesawat F-16, ditunjukkan saat acara ini.

Selain itu, ada pertunjukan demo pelepasan tahanan yang dilakukan tim penerjun payung TNI. Terlihat ada 6 personel penerjun yang berhasil mendarat di KRI Makasar 590, kemudian melakukan demo pelepasan tahanan dan inflitrasi KRI 590 Makasar.

 

(Berbagai sumber)

Lebih lanjut...

Presiden Jokowi Geram Natuna Diklaim Masuk Laut China Selatan

BANGKALAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan wilayah Natuna, Kepulauan Riau, sempat diklaim masuk Laut China Selatan. Karena geram, ia memberi gertakan dengan menaiki kapal perang pada 2016.

"Waktu ada klaim Natuna itu masuk dari bagian, garisnya Laut China Selatan. Saya juga panas. Saya bawa kapal perang, saya ke Natuna," ujar Jokowi di Gedung Serbaguna Rato Ebuh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Rabu (19/12).

Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri deklarasi ulama Madura untuk Jokowi-Ma'ruf Amin. Mantan pengusaha mebel ini menjelaskan Natuna adalah wilayah NKRI.

Jokowi menegaskan Natuna adalah teritorial Indonesia, karena 169 ribu jiwa penduduk di Kabupaten Natuna adalah penduduk Indonesia. "Masa ada yang mau mengklaim-mengklaim? Kalau ada yang mau ngajak berantem, ya kita ramai-ramai. Iya, jelas itu wilayah kita," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menerangkan Laut China Selatan lebih bergejolak dibanding sebelumnya. Dia pun memerintahkan jajaran TNI selalu bersiaga. Dia juga meminta Satuan TNI Terintegrasi Natuna yang baru diresmikannya fokus menangkap ancaman di perbatasan.

"Untuk membangun kekuatan TNI yang diharapkan mampu memberikan daya tangkal atau deterrent effect terhadap ancaman, khususnya di perbatasan," kata Hadi saat memberikan amanat setelah meresmikan satuan itu di Faslabuh, Lanal Ranai, Selat Lampa, Kepulauan Riau, Selasa (18/12).

 

(Berbagai sumber)

Lebih lanjut...

Menteri Keuangan Tinjau Perbatasan Di Jayapura

Jayapura - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diberi gelar Wiwing Kaura yang artinya  perempuan bangsawan/Raja menjadi Putri Papua dari suku Saireri, dalam kunjungan pertamanya di PLBN Skouw , Jayapura Papua, selasa (18/12). Gelar diberikan oleh Kepala PLBN Skouw Jayapura,yang juga Anak Adat Suku Saireri

“Ini kunjungan kerja pertama kami dijayapura dan ke perbatasan Skouw” kata Sri Mulyani.

Pada kesempatan ini pihaknya memantau jajaran kementerian keuangan (bea cukai) yang bekerja di PLBN Skouw . segala kendala yang dialami jajarannya di perbatasan seperti imigrasi yang memiliki kebijakan baru mengenai penggunaan passport di PLBN Skouw untuk memasuki Indonesia sehingga terjadi penurunan jumlah pengunjung dari papua nugini dan berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi diperbatasan.

“Namun implikasi dari kegiatan ekonomi yang menurun perlu kita pikirkan, termasuk bagimana jajaran bea cukai juga turut menjaga pemasukan/penerimaan Negara” kata Sri Mulyani lebih lanjut.

Dalam kunjungannya Sri Mulayani beserta rombongan mengunjungi Pasar Perbatasan di PLBN Skouw.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Mendagri Instruksikan Kepala Daerah, Segera Musnahkan KTP-el Rusak atau Invalid

Jakarta – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tjahjo Kumolo, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menginstruksikan dengan tegas kepada Bupati/Walikota agar menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadis Dukcapil) dalam satu minggu ke depan segera melakukan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid. Demikian disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, dalalm siaran persnya, (18/12).

Lebih lanjut Bahtiar juga mengungkapkan, mekanisme pemusnahan KTP-el rusak atau invalid berpedoman pada Surat Edaran Mendagri Nomor: 470.13/11176/SJ Tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid, dan pastikan dilakukan pencatatan dan segera pemusnahannya dengan cara dibakar serta dibuatkan berita acara pemusnahannya.

“Dalam proses pemusnahannya agar mengundang kawan-kawan media massa/pers dan instansi terkait lainnya didaerah untuk menyaksikan secara langsung” pintanya.

Langkah cepat yang dilakukan Kemendagri sebagai bagian dari  bentuk komitmen kuat dari Kemendagri untuk menjaga, mencegah dan menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan KTP-el rusak atau invalid terhadap perbuatan atau tindakan  yang bertentangan dengan hukum termasuk terkait dengan Kepemiluan.

“Kami tegaskan siapapun yang coba-coba berbuat curang dalam pelaksanaan Pemilu pasti akan ditindak oleh Bawaslu dan jajarannya yang dibantu aparat penegak hukum”, ungkap Bahtiar. 

Lebih lanjut kata Bahtiar, Menteri Dalam Negeri, telah instruksikan Dirjen Dukcapil dan jajaran Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota agar secara sungguh2 memperhatikan, mematuhi dan melaksanakan Standar Operasional Prodesedur (SOP) pemusnahan KTP-el rusak atau invalid tersebut. Walau hanya 1(satu) atau 2(dua) blanko rusak atau invalid segera dimusnahkan dengan cara dibakar yamg disertai dengan berita acara. 

“Kemendagri bersama Kepala Daerah tidak ragu - ragu akan memberikan tindakan tegas termasuk opsi sanksi mencopot pejabat Dukcapil dan  memproses secara hukum hingga tuntas siapapun  aparat Dukcapil Pusat sampai daerah serta aparat lainnya, apabila terbukti melanggar SOP tersebut”, tutup Bahtiar.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Mendagri Instruksikan Kepala Daerah, Segera Musnahkan KTP-el Rusak atau Invalid

Jakarta – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tjahjo Kumolo, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menginstruksikan dengan tegas kepada Bupati/Walikota agar menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadis Dukcapil) dalam satu minggu ke depan segera melakukan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid. Demikian disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, dalalm siaran persnya, (18/12).

Lebih lanjut Bahtiar juga mengungkapkan, mekanisme pemusnahan KTP-el rusak atau invalid berpedoman pada Surat Edaran Mendagri Nomor: 470.13/11176/SJ Tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid, dan pastikan dilakukan pencatatan dan segera pemusnahannya dengan cara dibakar serta dibuatkan berita acara pemusnahannya.

“Dalam proses pemusnahannya agar mengundang kawan-kawan media massa/pers dan instansi terkait lainnya didaerah untuk menyaksikan secara langsung” pintanya.

Langkah cepat yang dilakukan Kemendagri sebagai bagian dari  bentuk komitmen kuat dari Kemendagri untuk menjaga, mencegah dan menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan KTP-el rusak atau invalid terhadap perbuatan atau tindakan  yang bertentangan dengan hukum termasuk terkait dengan Kepemiluan.

“Kami tegaskan siapapun yang coba-coba berbuat curang dalam pelaksanaan Pemilu pasti akan ditindak oleh Bawaslu dan jajarannya yang dibantu aparat penegak hukum”, ungkap Bahtiar. 

Lebih lanjut kata Bahtiar, Menteri Dalam Negeri, telah instruksikan Dirjen Dukcapil dan jajaran Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota agar secara sungguh2 memperhatikan, mematuhi dan melaksanakan Standar Operasional Prodesedur (SOP) pemusnahan KTP-el rusak atau invalid tersebut. Walau hanya 1(satu) atau 2(dua) blanko rusak atau invalid segera dimusnahkan dengan cara dibakar yamg disertai dengan berita acara. 

“Kemendagri bersama Kepala Daerah tidak ragu - ragu akan memberikan tindakan tegas termasuk opsi sanksi mencopot pejabat Dukcapil dan  memproses secara hukum hingga tuntas siapapun  aparat Dukcapil Pusat sampai daerah serta aparat lainnya, apabila terbukti melanggar SOP tersebut”, tutup Bahtiar.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Mendagri Instruksikan Kepala Daerah, Segera Musnahkan KTP-el Rusak atau Invalid

Jakarta – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tjahjo Kumolo, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menginstruksikan dengan tegas kepada Bupati/Walikota agar menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadis Dukcapil) dalam satu minggu ke depan segera melakukan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid. Demikian disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, dalalm siaran persnya, (18/12).

Lebih lanjut Bahtiar juga mengungkapkan, mekanisme pemusnahan KTP-el rusak atau invalid berpedoman pada Surat Edaran Mendagri Nomor: 470.13/11176/SJ Tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid, dan pastikan dilakukan pencatatan dan segera pemusnahannya dengan cara dibakar serta dibuatkan berita acara pemusnahannya.

“Dalam proses pemusnahannya agar mengundang kawan-kawan media massa/pers dan instansi terkait lainnya didaerah untuk menyaksikan secara langsung” pintanya.

Langkah cepat yang dilakukan Kemendagri sebagai bagian dari  bentuk komitmen kuat dari Kemendagri untuk menjaga, mencegah dan menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan KTP-el rusak atau invalid terhadap perbuatan atau tindakan  yang bertentangan dengan hukum termasuk terkait dengan Kepemiluan.

“Kami tegaskan siapapun yang coba-coba berbuat curang dalam pelaksanaan Pemilu pasti akan ditindak oleh Bawaslu dan jajarannya yang dibantu aparat penegak hukum”, ungkap Bahtiar. 

Lebih lanjut kata Bahtiar, Menteri Dalam Negeri, telah instruksikan Dirjen Dukcapil dan jajaran Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota agar secara sungguh2 memperhatikan, mematuhi dan melaksanakan Standar Operasional Prodesedur (SOP) pemusnahan KTP-el rusak atau invalid tersebut. Walau hanya 1(satu) atau 2(dua) blanko rusak atau invalid segera dimusnahkan dengan cara dibakar yamg disertai dengan berita acara. 

“Kemendagri bersama Kepala Daerah tidak ragu - ragu akan memberikan tindakan tegas termasuk opsi sanksi mencopot pejabat Dukcapil dan  memproses secara hukum hingga tuntas siapapun  aparat Dukcapil Pusat sampai daerah serta aparat lainnya, apabila terbukti melanggar SOP tersebut”, tutup Bahtiar.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.