WAKIL Presiden Jusuf Kalla menekankan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan tidak sekadar membangun secara fisik, tetapi harus menyentuh berbagai aspek, seperti bidang sosial dan ekonomi. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat akan terwujud. “Kita tidak hanya membangun gerbangnya, tapi kesejahteraan masyarakatnya secara keseluruhan. Itu yang paling penting. Untuk itu perencanaan pembangunannya harus fokus ke situ,” kata Kalla saat membuka rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017, di Jakarta, kemarin. Aspek sosial, terangnya, dimaksudkan agar hubungan masyarakat perbatasan dengan negara tetangga tetap terjalin. Aspek ekonomi dikedepankan untuk meningkatkan kemajuan daerah perbatasan. Dengan demikian, kata dia, kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud sehingga tidak kalah dengan negara tetangga. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan, pengelolaan perbatasan tahun ini akan fokus pada pembangunan infrastruktur sosial. “Tahun ini kita pastikan masyarakat mulai merasakan manfaatnya. Pasar tradisionalnya harus siap, lengkap dengan kawasan ekonomi­nya, puskemasnya siap, lengkap dengan dokternya, ada rumah sakit pembantunya. Itu semua harus saling menunjang,” paparnya. Berdasarkan laporan pelaksanaan pengelolaan perbatasan Tahun Anggaran 2017 sampai Mei 2017, capaian kinerja (fisik) 19,20% dari target 20%. Capaian itu meningkat jika dibandingkan Tahun Anggaran 2016 yang dalam periode yang sama hanya mencapai 8,25% dari target 20%. Adapun alokasi APBN Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh 29 kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp19,566 triliun. Anggaran yang sudah terserap sampai Mei 2017 mencapai Rp3,469 triliun (17,73%).Tidak terpaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berharap pengelolaan perbatasan tidak hanya terpaku pada apa yang telah ditentukan, tetapi juga perlu ada terobosan yang dapat mempercepat proses penguatan wilayah perbatasan. “Kami berharap mudah-mudahan rakor ini dapat mendorong pengelolaan pembangunan perbatasan negara akan semakin nyata melalui terobosan-terobosan,” tandasnya. Dia juga menyarankan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diperkuat kelembagaannya agar manajemen pengelolaan perbatasan semakin baik dan terarah. “Kita perlu kuatkan BNPP,” ujar Wiranto.Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan, Fahri Hamzah, mengusulkan agar BNPP diubah menjadi kementerian. “Temuan umum dari rapat timwas pusat, ada masalah utama perbatasan, yakni struktural dan fungsional. Kami usulkan agar BNPP lebih diberdayakan lagi dengan menjadikannya sebagai kementerian,” Dia juga menyarankan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diperkuat kelembagaannya agar manajemen pengelolaan perbatasan semakin baik dan terarah. “Kita perlu kuatkan BNPP,” ujar Wiranto. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan, Fahri Hamzah, mengusulkan agar BNPP diubah menjadi kementerian. “Temuan umum dari rapat timwas pusat, ada masalah utama perbatasan, yakni struktural dan fungsional. Kami usulkan agar BNPP lebih diberdayakan lagi dengan menjadikannya sebagai kementerian,” katanya. Ia mengatakan dari sisi persoalan struktural, kerja BNPP sangat luas karena harus berkoordinasi dengan belas­an kementerian/lembaga serta ratusan lembaga daerah. Untuk itu, pengubahan status BNPP menjadi kementerian merupakan salah satu upaya penyempurnaan mekanisme kelembagaan BNPP. Dari sisi fungsional, sambungnya, persoalan perbatasan terletak pada sisi ekonomi. “Politik keamanan, garis perbatasan banyak jadi kegiatan kriminalitas dan politik dari negara tetangga. Kami berharap BNPP sementara bisa terus berkoordinasi dengan dewan. Kami harap undang-undangnya juga segera dituntaskan.” Rapat itu antara lain dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Mendagri/Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, sejumlah pejabat kementerian, TNI, serta Polri. (P-3)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pembangunan wilayah perbatasan tidak boleh hanya sebatas bangunan fisik berupa pos-pos perbatasan.

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri rapat koordinasi soal pengelolaan perbatasan pagi ini. Rakor ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja.