Menu
RSS
Selasa, 27 Agustus 2013 00:00

Kilas Balik BNPP Utama

Ditulis oleh 
Berikan rating
(0 votes)
Kilas Balik BNPP Kilas Balik BNPP

“……hanya malaikat yang belum datang ke sini (kawasan perbatasan) !”
Ungkapan di atas, merupakan penggalan terakhir dari keluhan, kepedihan dan kerisauan penduduk di kawasan perbatasan negara, yang diungkapkan setiap kali bertemu dengan pejabat, politisi atau apapun sebutannya yang datang ke kawasan perbatasan negara dengan sejumlah janji program dan kegiatan. Dalam bahasa masyarakat perbatasan, sudah banyak pejabat dan politisi, dari level tertinggi sampai terendah, yang berulang kali berkunjung ke kawasan perbatasan negara, tetapi kondisi tetap saja tidak berubah, sehingga muncullah sepenggal kalimat  di atas. Ungkapan tersebut sebenarnya memiliki dua makna, sarkastis sekaligus hiperbolik. Disebut sarkastis, karena terkesan nyinyir, menyindir, kurang sopan, bahkan terkesan “kasar” untuk sebagian orang, seolah-olah pemerintah belum berbuat apapun. Disebut hiperbolik, karena di dalamnya muncul harapan yang besar, bahkan terkesan berlebihan, seolah-olah mengubah wajah perbatasan semudah membalik telapak tangan.

Ribuan penafsiran bisa dimunculkan dan diwacanakan dari ungkapan tersebut, tetapi inti persoalannya adalah apa dan bagaimana seharusnya yang kita perbuat untuk kawasan perbatasan. Tidak kurang  dari 37 kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, selama bertahun-tahun, telah memiliki program dan kegiatan untuk kawasan perbatasan. Ibarat lidi yang digunakan sendiri-sendiri, berbagai program dan kegiatan tersebut belum terikat dalam satu jalinan sapu lidi, sehingga kurang terkoordinasi dan kurang tepat sasaran.  Seperti halnya, diperlukan sebuah lengan untuk mampu menggerakkan jari-jari tangan secara ritmik dan terarah.
    Setelah melalui pergulatan panjang di DPR, pada tanggal 14 November 2008, akhirnya pemerintah menetapkan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, sekaligus menandai lahirnya sebuah lembaga yang akan berfungsi sebagai “sapu lidi” sekaligus “lengan” dalam mengelola dan membangun batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.  Lembaga tersebut dikenal dengan singkatan BNPP, Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang merupakan lembaga struktural dan bersifat permanen dengan 4 (empat) tugas, yaitu menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan.
Pada tanggal 28 Januari 2010, ditetapkan Perpres Nomor 12 tahun 2010 tentang BNPP, sebagai elaborasi dari undang-undang tersebut, yang menegaskan struktur organisasi BNPP dengan para Menko diposisikan selaku pengarah, adapun Mendagri selaku Kepala BNPP, dan 14 (empat belas) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku anggota, terdiri dari 10 (sepuluh) Menteri, yaitu Menteri: luar negeri, pertahanan, hukum dan HAM, keuangan, pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perencanaan pembangunan nasional/Kepala Bappenas,  pembangunan daerah tertinggal, dan 4 (empat) pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yaitu: Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN, Kepala Bakosurtanal, serta Para Gubernur yang di wilayahnya terdapat batas wilayah negara. Oleh karena lembaga ini begitu besar, dengan komposisi keanggotaan mendekati setengah Kabinet Indonesia Bersatu, maka UU Nomor 43 tahun 2008 menegaskan bahwa BNPP dibantu oleh Sekretariat Tetap (Sekretariat BNPP) yang berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri.
    Jarak waktu yang cukup lama semenjak ditetapkannya UU Nomor 43 Tahun 2008 dengan lahirnya Perpres Nomor 12 Tahun 2010, menyebabkan belum segera beroperasinya BNPP secara optimal. Sambil menunggu penetapan dan pelantikan pejabat struktural di lingkungan Sekretariat BNPP yang berfungsi sebagai pelaksana harian, Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP secara proaktif pada tanggal 26 Mei 2010 telah mengirimkan surat ke Mensesneg dan Menkeu untuk penyiapan kantor BNPP, serta mengirimkan surat ke Menkeu untuk permintaan anggaran BNPP mulai tahun anggaran 2010 dan 2011.  Kedua surat tersebut untuk mengantisipasi segera dilantiknya pejabat strukturat di Sekretariat BNPP.
    Pada hari Jumat, tanggal 17 September 2010, atau hari ke-8 Idul Fitri, Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP melantik pejabat struktural di jajaran Sekretariat BNPP, terdiri dari 4 orang pejabat eselon I, yaitu: Sekretaris, Drs. H. Sutrisno, M.Si, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Laksma TNI T.H Soesetyo, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Ir. Agung Mulyana, M.Sc, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Dr. Bambang Istijono, ME dan 11 pejabat struktural eselon II, yaitu: Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum, Drs. Sugeng Hariyono, M.Pd, Kepala Biro Administrasi Umum, Drs. H. Arif Rachman, M.Si, Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Drs. Djoko Suseno, Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut & Udara, Kol. Laut. Ir. Rachman Ibrahim, Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara, DR. Sumarsono, MDM, Asisten Deputi Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Drs. Marhaban Ibrahim, M.Sc, Asisten Deputi Bidang Potensi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Drs. Robert Simbolon, MPA, Asisten Deputi Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Laut, Ir. Sunarto, MM, Asisten Deputi Bidang Asdep Infrastruktur Fisik, Ir. H. Fahmi Janan Bie, MM, Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesra, Ir. Untoro Sardjito, MM, Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Pemerintahan, Drs. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA serta 24 (duapuluh empat) pejabat struktural eselon III.
     Hari pertama Sekretariat BNPP menatap masa depan,  Senin, tanggal 20 September 2010, ditandai dengan rapat di Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan.  Dalam rapat tersebut, Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum (Biro PKH) BNPP, Sugeng Hariyono, harus beradu argumentasi dengan para pejabat di lingkungan Ditjen Anggaran Kemkeu dan Bappenas yang menyoroti besarnya usulan anggaran sebagaimana  diajukan oleh Mendagri selaku Kepala BNPP dalam surat tertanggal 26 Mei 2010, yang mencapai Rp. 1,377 Trilyun. Stigma yang berkembang saat itu adalah bahwa BNPP “hanya” melaksanakan tugas koordinasi, sehingga alokasi anggaran sekedar diperlukan untuk rapat-rapat. Kalau hanya sekedar rapat dan yang sejenisnya, pastilah anggaran Rp. 10 Milyar sudah memadai, atau maksimal Rp. 50 Milyar sebagaimana telah terakomodir dalam  pagu indikatif dan pagu sementara. Sebagai pejabat yang lebih dari separuh pengabdiannya di bidang perencanaan dan anggaran,   Kepala Biro PKH BNPP menguraikan isi Perpres Nomor 12 Tahun 2010 pasal 4 huruf g, yang  menegaskan bahwa salah satu fungsi BNPP adalah “pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan”. Masih pada hari dan tanggal yang sama, siang harinya Sekretaris BNPP, Sutrisno, memimpin tim BNPP mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI. Selanjutnya, dengan tumpengan sederhana, pada hari rabu, 22 September 2010, dilakukan pertemuan para pejabat eselon I, II dan III BNPP, sekaligus perkenalan di kampus IPDN Cilandak, yang untuk sementara “dipinjam” sebagai kantor BNPP.
    Tanggal 27 September 2010, atau sepuluh hari setelah bedirinya Sekretariat BNPP, Mendagri selaku Kepala BNPP mengusulkan penerbitan kode bagian anggaran (BA) tersendiri bagi BNPP kepada Menkeu. Usulan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa usulan alokasi anggaran yang cukup besar dari BNPP, akan mengganggu atau bahkan mengurangi pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri yang telah ditetapkan, apabila tetap mengacu pada kode Bagian Anggaran 010 (Kementerian Dalam Negeri). Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni, dengan jiwa kepemimpinan yang tinggi, senantiasa mengingatkan bahwa BNPP merupakan saudara kandung dari komponen lain di jajaran Kementerian Dalam Negeri, sehingga harus mampu memperkuat, termasuk kapasitas anggaran induk kementerian tersebut.
Sambil menunggu bergulirnya proses usulan anggaran dan kode bagian anggaran, pada tanggal 12 Oktober 2010, diterbitkan surat perintah bagi 8 (delapan) pejabat BNPP, yang kemudian dikenal dengan sebutan “Tim 8” untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Batas Wilayah Negara dan kawasan Perbatasan. Tim 8 ini diketuai oleh Sony Sumarsono, seorang asisten deputi yang telah berpengalaman melahirkan grand design otonomi daerah, ketika masih bergabung sebagai direktur di Ditjen Otda Kemdagri. Wakil ketua tim, dijabat Karo PKH, Sugeng Hariyono dan Sekretaris I, dipercayakan kepada Sunarto, seorang  New Comer di jajaran Kemdagri, dengan pengalaman kuat di bidang kelautan dan perikanan, dan sekretaris II adalah Lucky hendarta, Kepala Bagian Perencanaan. Anggota Tim 8 terdiri dari: 1) Marhaban Ibrahim, asisten deputi yang sebelumnya membidani lahirnya Perpres 12 Tahun 2010 dan “arsitek” BNPP, 2), Robert Simbolon, asisten deputi yang memiliki pengalaman sebagai Sekretaris Bawaslu dan menguasai isu-isu sosial politik terkini, 3) Tumpak Simanjuntak,   juga seorang asisten deputi, yang kenyang dengan dunia kehumansan dan memiliki keteguhan prinsip, serta 4) Togap Simangunsong, seorang Kepala Bidang yang kemudian “ditarik” sebagai asisten deputi di Kemenko Kesra.
Pergulatan diskusi Tim 8 yang bekerja nyaris tanpa dukungan anggaran, sehingga dikenal istilah “proyek tengkyu (thank you)” disemangati dengan disetujuinya penetapan kode bagian anggaran BNPP oleh Menteri Keuangan pada tanggal 29 Oktober 2010, dengan kode BA 111 atau “triple 1”. Dalam sejarah, baru pertama kalinya, sebuah institusi yang baru berdiri  1 bulan, sudah mendapat kepercayaan mengelola keuangan dengan kode BA tersendiri. Di tengah kesibukan mempersiapkan dokumen rencana induk, jajaran BNPP mampu melaksanakan lokakarya nasional (loknas)  I pada tanggal 11 November 2010, bertempat di Hotel Sahid, Jakarta dengan menghadirkan para Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pembicara. Pada acara tersebut sekaligus dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Mendagri sebagai kepala BNPP dengan Dirut TVRI, Dirut RRI dan Kepala BPPT. Pelaksanaan loknas tersebut benar-benar menguras energi dan emosi segenap jajaran BNPP, karena pada saat yang sama juga harus menyelesaikan berbagai dokumen perencanaan dan anggaran, khususnya dalam bentuk RKA-K/L (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga). Pada akhirnya, tanggal 15 November 2010, Menteri Keuangan menyetujui penetapan alokasi pagu untuk BA 111 BNPP sebesar Rp. 454 Milyar. Hal ini tentu saja semakin mendorong jajaran BNPP untuk bekerja lebih keras.
Pada tanggal 13 Desember 2010, untuk pertama kalinya BNPP melaksanakan rapat kerja anggota BNPP, bertempat di kampus IPDN, Cilandak. Ruangan rapat yang cukup sempit dipaksanakan untuk menampung para Menteri/Pimpinan lembaga dan Gubernur.  Dalam ruangan yang sederhana,  Mendagri selaku Kepala BNPP dengan bersemangat menjelaskan tahap-tahap, fokus dan lokus serta berbagai permasalahan dalam pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan. Raker ini telah menjadi batu tonggak untuk penyadaran kolektif, khususnya di jajaran kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, akan urgensinya membangun perbatasan negara.
Mengakhiri tahun 2010, jajaran BNPP dipacu untuk memenuhi instruksi Mendagri selaku Kepala BNPP agar “sebelum ayam berkokok di 2011, sudah tuntas dirumuskan dokumen rencana induk !”. Dalam perkembagan selanjutnya, Tim 8, yang selalu bersinergi dengan Bappenas, justeru berhasil melahirkan 3 (tiga) dokumen master piece, yaitu: Grand Design, Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Ketiga dokumen tersebut, selanjutnya ditetapkan sebagai produk hukum, yaitu: 1) Peraturan BNPP Nomor 1 tahun 2011 tentang Desain Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, 2) Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, dan 3) Peraturan BNPP Nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Aksi  Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Melalui kebijakan tersebut, ditegaskan fokus dan lokus pengelolaan perbatasan negara sebagai acuan bagi semua kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Terdapat 5 fokus pengelolaan perbatasan Negara, yaitu: 1) penetapan batas negara, 2) penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, 3) ekonomi kawasan, 4) sosial dasar, dan 5) kelembagaan. Kelima fokus tersebut diarahkan pada lokus yang sama, yaitu 12 Provinsi sebagai Cakupan Wilayah Administrasi (CWA), 38 Kabupaten/Kota sebagai Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) dan 111 Kecamatan sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri) mulai tahun 2011 sampai dengan 2014, atau paralel dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Lahirnya ketiga dokumen pengelolaan tersebut tidak terlepas dari  sentuhan jiwa kebapakan dari Sekretaris BNPP, Sutrisno yang senantiasa mampu bersikap egaliter. Disamping itu, juga tidak terlepas dari dukungan “tangan dingin” Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal (KKDT), Bappenas, Suprayoga Hadi. Selanjutnya, menyadari bahwa upaya membangun perbatasan negara, bukan sekedar domain tugas pemerintah pusat, maka melalui  Permendagri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, telah dibuka ruang untuk segera dibentuknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara khusus bertugas mengelola perbatasan negara di daerah.
Awal tahun 2011, capaian positif  BNPP bukan saja lahirnya ketiga dokumen kebijakan pengelolaan perbatasan, tetapi juga ditandatanganinya kesepakatan bersama antara Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada tanggal 27 Januari 2011.  Melalui dukungan Kadin, diharapkan dapat dilakukan percepatan pengelolaan potensi dan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, dengan digarapnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Negara, yang diawali dengan “Bandar Entikong Jaya”.
Semester I tahun anggaran 2011, ditandai dengan berbagai rapat, pertemuan, focus group discussion (FGD) dan kunjungan lapangan oleh jajaran BNPP dengan mengajak mitra kerja terkait. BNPP ibarat bayi besar yang semenjak lahir tidak memberikan ruang waktu yang lama untuk merangkak, tetapi mengharuskannya untuk cepat berlari, bahkan berlari dengan kencang. Melalui berbagai pertemuan tersebut, beragam persepsi berhasil disamakan, beraneka regulasi berhasil disatu padukan, untuk mengarah pada fokus dan lokus yang sama. Enam bulan pertama tersebut juga ditandai dengan intensifnya pendekatan ke kementerian dan lembaga, utamanya untuk menyusun rencana aksi pembangunan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan tahun 2012, sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) K/L dan Pemda.
Pada tanggal 20 Juli 2011, dilaksanakan Rapat Kerja II BNPP, yang dibuka oleh Wakil Presiden RI di Istana Wakil Presiden dan dihadiri oleh beberapa Menteri/Pimpinan Lembaga, diantaranya: Mendiknas, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Panglima TNI dan Kapolri. Dalam Raker tersebut, juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Mendagri selaku Kepala BNPP dengan Mendiknas, yang dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Sekretaris BNPP dengan 9 (Sembilan) Rektor Perguruan Tinggi Negeri, yaitu: Uncen, Undana, Unmul, Untan, Unhan, Unpad, ITB, ITS dan UGM. BNPP memiliki obsesi bahwa mengelola dan membatas batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan, memerlukan peran serta aktif empat pilar utama, yaitu: pemerintah (baik di pusat maupun daerah), dunia usaha (swasta dalam negeri dan swasta asing), perguruan tinggi (melalui tridharmanya) dan masyarakat (termasuk organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat). Memasuki usia satu BNPP, berbagai forum public campaign digelar, baik melalui media cetak maupun media elektronik, beberapa diantaranya bersifat live. Kesemua ini untuk terus menumbuhkan kesadaran, komitmen dan kerja keras kolektif segenap komponen bangsa untuk kawasan perbatasan negara.
Saat ini, 17 September 2011, tepat satu tahun berdirinya BNPP, tidak ada satupun pihak yang bisa menjamin, apakah malaikat sudah berkenan hadir di kawasan perbatasan. Satu hal yang pasti, bahwa setapak demi setapak, wajah kawasan perbatasan mulai menampakkan perubahannya menjadi Beranda Depan NKRI, meskipun masih sangat memerlukan kerja keras untuk benar-benar sejahtera, aman dan berkelanjutan. Insya allah !

Info for bonus Review William Hill here.