Logo
Print halaman ini

Sesuaikan Teknologi Jaman Now, Biro KUH-BNPP Bertekad Transformasi Pelayanan di 2018 Utama

 Kepala Biro KUH-BNPP Komaedi tengah memimpin rapat internal jajarannya di lantai IV, Kantor BNPP, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (08/01/2018) Kepala Biro KUH-BNPP Komaedi tengah memimpin rapat internal jajarannya di lantai IV, Kantor BNPP, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (08/01/2018) Kepala Biro KUH-BNPP Komaedi tengah memimpin rapat internal jajarannya di lantai IV, Kantor BNPP, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (08/01/2018)

BNPP - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tjahjo Kumolo, meminta jajarannya di Kemendagri dan BNPP memanfaatkan perkembangan teknologi guna menunjang kinerja sekaligus untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. 

Saat melantik pejabat Eselon I pada 18 Desember 2018 lalu, ia menekankan sistem lama atau pelayanan konvensional yang memakan waktu lama dan membuka celah terjadinya pungli agar dipangkas melalui sistem online. Secara instruktif, Tjahjo minta dibuatnya sistem perizinan online agar tidak perlu mondar-mandir dalam mengurus suatu perizinan. 

Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo baru-baru ini mempertegasnya dengan meminta jajarannya meningkatkan kinerja dan produktifitas yang lebih baik di tahun 2018. Baik dari sisi manajerial maupun pengelolaan kawasan perbatasan yang memang menjadi kewenangan dari BNPP.

Jajarannya harus lebih cermat dan jeli serta tidak takut dalam membuat terobosan dalam rangka pengelolaan pembangunan di kawasan perbatasan negara. Hal yang tidak kalah penting adalah mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Dengan begitu, permasalahan yang ada bisa diantisipasi sekaligus dicarikan solusinya agar pembangunan di perbatasan berjalan dengan baik. Solusi yang tentunya lugas dan cerdas, kata Hadi yang juga Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri.

Menindaklanjuti arahan Kepala BNPP dan Sekretaris BNPP tersebut, Senin (8/1) kemarin, Biro Keuangan, Umum dan Hubungan Masyarakat (Biro KUH) BNPP menggelar rapat koordinasi internal di Ruang Rapat Kantor BNPP, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. 

Rapat yang dipimpin langsung oleh Karo KUH Komaedi dihadiri Kabag, Kasubag dan seluruh jajaran dari masing-masing bagian. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan rencananya sebagaimana tema besar yang diangkat dalam rapat tersebut, yakni transformasi sistem pelayanan Biro KUH pada Sekretariat Tetap BNPP. 

Dalam pengantarnya, ia menyatakan bahwa tema itu merupakan bagian dari komitmennya atau semacam kontrak kerja sebelum diangkat menjadi Kepala Biro KUH. Dimana saat 'ujian akhir' atau assessment promosi jabatan, dirinya mempresentasikan program kerja yang akan dilakukan apabila menjabat sebagai Karo KUH-BNPP.

"Merujuk arahan pimpinan, bahwa agar setiap unit kerja meningkatkan kreativitas dan membuat inovasi, program kerja yang dipresentasikan dihadapan pansel itu saya anggap sebagai kontrak kerja. Kontrak kerja ini sebuah tantangan yang harus saya lakukan, jadi program kerja tidak semata sebagai seremoni promosi jabatan," kata Pak Kom, sapaannya.

Secara garis besar, program kerja yang akan dilaksanakan di Biro KUH adalah melalui digitalisasi sistem pelayanan. Baik pada sistem administrasi, kearsipan hingga digitalisasi data dan dokumentasi. Misalnya untuk urusan adminitrasi yang sebelumnya lebih banyak mengandalkan kertas secara otomatis akan dikurangi (paperless). Begitu juga kinerja lain yang bersifat manual, nantinya secara bertahap akan disesuaikan dengan perkembangan teknologi. 

"Yang manual akan diubah dengan sistem digital atau berbasiskan teknologi. Istilahnya mengikuti yang teman-teman sebut sebagai jaman now," kata Pak Kom. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut dia, perlu adanya sinergisitas seluruh pegawai dilingkungan Biro KUH sehingga roda organisasi KUH bisa berjalan secara simultan. Sebab perubahan tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan seluruh komponen dalam satuan kerja. 

"Sistem administrasi berbasis teknologi ini sebagai pilot project di BNPP dan diberlakukan khususnya di internal Biro KUH mulai 1 Februari 2018," jelasnya. 

Pak Kom juga mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di Biro KUH dari cara berkomunikasi pegawai. Penyebutan atau pemanggilan nama jabatan dihilangkan dan diganti dengan penyebutan langsung nama pejabat bersangkutan.

Ia mencontohkan dirinya sebagai Kepala Biro Keuangan, Umum dan Humas (KUH), penyebutan atau pemanggilannya cukup dengan 'Pak Kom' bukan 'Pak Karo'. Begitu juga pemanggilan Kepala Bagian, langsung memanggil atau menyebut nama pejabat bersangkutan diawali dengan 'Ibu' atau 'Bapak'. 

"Jadi tidak menyebut nama jabatan, seperti saya panggil saja Pak Kom. Cara berkomunikasi seperti ini diharapkan hambatan psikologis pegawai dengan atasan dapat dieliminir. Kita posisikan semuanya sebagai mitra kerja, namun tanggungjawab masing-masing tetap jalan," urai Pak Kom. 

"Saya berharap dengan seperti itu ke depan tidak ada jarak diantara kita, itu yang saya inginkan. Kita kurangi gap pejabat struktural dan fungsional umum, sebab kalau ada jarak, inovasi itu tidak akan keluar. Kita niatkan semata-mata agar kinerja Biro KUH lebih baik, menjadi lebih optimal," sambungnya. 

Dalam rapat itu, setelah tiga pimpinan bagian pada Biro KUH diberikan kesempatan untuk melaporkan garis besar kinerja sepanjang 2017, seluruh peserta rapat menyatakan dukungan dan persetujuannya atas rencana program kerja baru di Biro KUH 2018. Yakni digitalisasi pelayanan dan pelaksanaan reformasi birokrasi dari cara berkomunikasi pegawai dengan atasan yang  berlaku di internal Biro KUH. (Humas BNPP)

Copyright © Badan Nasional Pengelola Perbatasan All rights reserved.