Menu
RSS
Items filtered by date: Selasa, 01 Agustus 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meresmikan jaringan 4G di salah satu pulau terluar di Indonesia, yakni Pulau Miangas, Sulawesi Utara, Senin, 31 Juli 2017. Peningkatan jaringan ini diharapkan dapat meningkatkan akses komunikasi dan informasi bagi warga Indonesia di perbatasan. 

Diterbitkan pada Berita

 

 - detikFinance Jakarta - Sebagai salah satu wilayah terdepan Indonesia, pembangunan infrastruktur di Papua menjadi salah satu agenda prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berbagai pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang konektivitas, masif dibangun di Papua dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun terakhir.


Di pulau kaya raya itu, jalan saja menjadi sesuatu yang mewah buat penduduknya. Selain dari wilayahnya yang sangat jauh dari pusat pemerintahan atau ibu kota, membuat selama ini pembangunan di Papua sering diabaikan. Pembangunan infrastruktur di Papua juga menghadapi tantangan alam dan keamanan yang berat.

Berdasarkan informasi yang dirangkum detikFinance dari berbagai sumber, Selasa (1/8/2017), ada beberapa infrastruktur prioritas yang sudah dan tengah dibangun di Papua. Seperti pembangunan Pelabuhan Sorong, Bandara Werur, Pelabuhan Depapre, pembangunan Lantamal (Pangkalan Utama TNI-AL) XIV Sorong, pembangunan Bandara Wamena, jalan Trans Papua, Pelabuhan Perikanan Merauke, jalan perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, jembatan Holtekamp, dan Bandara Sorong.

Adapun pembangunan Pelabuhan Sorong saat ini akan segera dimulai menyusul proses pembebasan lahan dan reklamasi yang masih terus dilakukan.

Jokowi juga mempercantik dan membangun beberapa bandara di Papua. Hal ini baru saja dipamerkannya lewat Facebooknya, mulai dari Bandara Nop Goliat Dekai di Yahukimo, Bandara Wamena, Bandara Mopah, Bandara Domine Eduard Osok dan Bandara Utarom Kaiman. Bandara-bandara ini diperluas dan direnovasi sedemikian rupa sehingga menjadi wajah baru wilayah Timur Indonesia.

 

Saat ini Kementerian Perhubungan juga tengah melakukan perluasan Bandara Manokwari. Landasan pacu bandara ini akan dibuat lebih panjang dari 2.000 x 45 meter menjadi 2.400 x 45 meter.

Selain itu, saat ini juga dibangun pelabuhan peti kemas Depapre. Pelabuhan Depapre bersama dengan Pelabuhan Sorong akan menjadi dua pelabuhan besar yang ada di Papua. Pelabuhan ini penting karena 20 kilometer (km) dari lokasi juga akan dibangun kawasan industri. Bila pelabuhan ini rampung, maka barang-barang komoditas ekspor dari kawasan Papua tidak perlu dikirim melalui Makassar atau Surabaya lagi.

 

Dan untuk mendukung akses jalan ke pelabuhan dan bandara tadi, infrastruktur jalan pun dibangun. Dari 4.300 km jalan Trans Papua, saat ini sudah terhubung sepanjang 3.850 km dan ditargetkan di 2018 sudah tersambung semua ruasnya. Sedangkan untuk jalan perbatasan, dari 1.068 km jalan perbatasan, 884 km diantaranya juga sudah terhubung dan ditargetkan pada tahun depan keseluruhannya dapat terhubung.

 

Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) terakhirnya di Istana pada Juli lalu memaparkan, pembangunan infrastruktur di Papua Barat harus dipercepat. Ini dilakukan agar pemerintah dapat membuka keterisolasian di Papua Barat sekaligus membuka lapangan kerja baru serta pengentasan kemiskinan.

Konektivitas menjadi penting lantaran diperlukan agar Papua tak lagi terisolir dan menekan tingginya biaya logistik serta meningkatkan daya saing produk lokal. (wdl/wdl)

Diterbitkan pada Suara Perbatasan

 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar melakukan sejumlah pembangunan di wilayah Papua, mulai dari jalan, pelabuhan, bandara, hingga jalur kereta api. Hal ini dilakukan demi tembusnya keterisolasian di daerah-daerah pedalaman Papua khususnya, sehingga disparitas harga yang ada lantaran biaya logistik yang cukup tinggi perlahan semakin terpangkas.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian PUPR tengah menggenjot pembangunan jalan di kawasan perbatasan Papua dan Trans Papua yang memiliki panjang 4.330 kilometer. Pembangunan yang saat ini telah mencapai 89% itu ditargetkan seluruhnya tersambung pada 2018.

Pembangunan jalan di Provinsi Papua dan Papua Barat tidak semata menghubungkan antar kota/kabupaten untuk membuka keterisolasian, namun harus dapat menurunkan angka kemahalan.

"Pembangunan di Pulau Papua tidak hanya untuk membuka keterisoliran, namun harus bisa menurunkan tingkat kemahalan di sana," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Terlaksananya pembangunan jalan Trans Papua dan perbatasan diharapkan akan menghubungkan daerah yang selama ini terisolasi terhubung dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang ada. Biaya logistik yang dipangkas pun pada akhirnya mampu mengikis harga secara perlahan.

Misalnya, harga bahan pokok dan semen yang masih mahal di Wamena. Untuk itu perlu dibangun jalan dari Mamugu (yang memiliki pelabuhan kecil) - Kenyam - Habema hingga Wamena, termasuk beberapa jembatan yang perlu dibangun.

Nantinya Wamena juga akan terhubung dengan tol laut dan Jalan Trans Papua Wamena - Ilaga - Enarotali - Nabire hingga Wasior yang juga memiliki pelabuhan bongkar muat barang. Dengan adanya jalan yang terhubung ke Wamena dan lokasi-lokasi lain di pedalaman, angkutan logistik tidak lagi harus melalui udara yang akan mengurangi biaya secara keseluruhan.

Adapun saat ini masyarakat sudah mulai merasakan manfaat keberadaan Jalan Trans Papua dan Perbatasan. Meskipun kendaraan yang lewat relatif sedikit, namun penduduk yang sebelumnya berjalan kaki dengan medan yang sulit dan memakan waktu lama,saat ini sudah dapat melintasi jalur yang sama dengan lebih mudah dan cepat.

Pada ruas jalan yang sudah ada ini, jalan juga digunakan untuk pemasangan jaringan fibre optic oleh Kementerian komunikasi dan Informatika sebagai upaya menyambungkan akses komunikasi di Papua.

Diharapkan pada tahun 2018 mendatang, Jalan Trans Papua sudah tersambung semua ruasnya. Sedangkan untuk jalan perbatasan, 884 km dari 1.068 km jalan perbatasan yang sudah terhubung, ditargetkan pada tahun depan keseluruhannya dapat terhubung.

Diterbitkan pada Suara Perbatasan

 

Jakarta - Sepanjang 4.330 kilometer (km) pembangunan Jalan Trans Papua kini tinggal menyisakan sekitar 478 km lagi, untuk diselesaikan hingga akhir 2018 mendatang. Bukan mudah menyelesaikan pembangunan yang ada, pasalnya pemerintah harus menembus hutan, rawa, sungai, hingga gunung agar jalan bisa terbuka.

Untuk itu diperlukan bantuan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar pembangunan senantiasa aman dan lancar. TNI membantu dalam pembangunan Jalan Trans Papua dan jalan perbatasan di Papua. 

Di samping menjadi pertahanan negara, pembangunan jalan yang dilakukan oleh TNI berupa pembukaan lahan dan pembangunan badan jalan untuk meningkatkan konektivitas. Dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan bahan/material dan alat, sedangkan TNI menyediakan tenaga dan personel di lapangan.

Panglima TNI Jenderal, Gatot Nurmantyo, mengatakan selain menciptakan konektivitas, dampak lain dibukanya Jalan Trans Papua ini, yakni keamanan semakin terjamin.

"Nanti masyarakat sendiri yang akan mengamankan, Bupati Kenyam pun sudah bilang akan mengamankan. Kepedulian Presiden Jokowi kepada Papua luar biasa. Kalau ekonomi berkembang pasti akan aman," kata Gatot beberapa waktu lalu.

Namun, Gatot tak memungkiri masalah keamanan bagi para pekerja proyek pembangunan jalan masih ada. Akan tetapi hal tersebut bisa teratasi jika semua elemen yakin bahwa jalan tersebut akan bermanfaat besar nantinya.

Hal ini membuat peran TNI dalam pembangunan Trans Papua sangat penting. Selain mengamankan, TNI juga harus membuat rawa-rawa menjadi jalan dan itu menurutnya paling berat dalam proses pembangunan jalan.

Gatot menjelaskan, pengerjaan jalan pada lahan berupa rawa-rawa perlu kerja lebih ekstra. Pembukaan lahan hingga penimbunan jalan membutuhkan tanah yang tingginya hingga 7 meter agar tidak tergenang air.

Adapun bentuk kerjasama antara Kementerian PUPPR dan TNI diikat melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). 

TMMD merupakan program terpadu lintas sektor antara TNI dengan Kementerian/Lembaga baik Pemerintah (Pusat/Daerah) maupun non Pemerintah yang dilaksanakan bersama masyarakat guna meningkatkan akselerasi pembangunan pedesaan khususnya di daerah tertinggal, terisolasi, perbatasan, daerah kumuh perkotaan, serta daerah rawan/terdampak bencana. (wdl/wdl)

Diterbitkan pada Suara Perbatasan
Info for bonus Review William Hill here.