Menu
RSS

Penempatan CPNS di Kaltara, 60 Persen di Kawasan Perbatasan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Penempatan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXIV 2017, dilakukan di lintas provinsi dan di daerah-daerah perbatasan negara, salah satunya di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

 

Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Indra Purnama, mewakili Mendagri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, melakukan pendampingan dan penyerahan 31 CPNS lulusan IPDN ke Prov Kaltara.

Dari 31 CPNS yang ditempatkan, 20 diantaranya ditempatkan di kawasan perbatasan, 10 di Kabupaten Nunukan dan 10 di Kabupaten Malinau (60 persen).

"Lulusan IPDN diminta untuk menjunjung tinggi integritas, loyalitas dan disiplin dalam menjalankan tugas dimanapun mereka ditempatkan," katanya di kantor Pemkot Tarakan, Kalimantan, Kamis (19/7).

Sementara, Asisten Administrasi Umum Provinsi Kaltara Zainuddin HZ, mewakili Gubernur Kaltara, mengajak para CPNS untuk menyukseskan program Nawacita Presiden Joko Widodo, khususnya Nawacita ke-3 yaitu 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan'.

"Kami Harapkan partisipasi aktifnya dalam mendorong percepatan pembangunan daerah," kata dia.

Puluhan lulusan IPDN ini langsung diserahkan ke masing-masing tempat penugasan, yaitu Prov Kaltara (3  orang), Kab. Nunukan (10 orang), Kab. Malinau (10 orang), Kab. Bulungan (3 orang), Kab. Tanah Tidung (2 orang) dan Kota Tarakan (3 orang).

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Kaltara Layak Ditetapkan Menjadi Daerah Otonomi Penuh

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa Propinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sangat layak ditetapkan menjadi daerah otonomi penuh. Propinsi baru hasil dari pemekaran Propinsi Kalimantan Timur disebutkan telah mengalami banyak kemajuan.

"Perjalanan 5 tahun sejak terbentuknya Provinsi Kaltara, sudah banyak yang telah dicapai. Semua aspek yang dipersyaratkan untuk menjadi daerah otonomi penuh telah dipenuhi," terangnya saat menghadiri sekaligus menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 Provinsi Kaltara di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Senin (23/4). 

Tjahjo yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, pihaknya memutuskan daerah otonomi baru Provinsi Kaltara resmi menjadi daerah otonomi penuh.

Ia berharap pasca masa transisi daerah otonomi baru ke daerah otonom penuh, Kaltara bisa makin memperkuat otonomi daerahnya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Diingatkan pula agar jajarannya menjaga sinergisitas guna memacu pembangunan infrastrutur dan ekonomi serta percepatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kaltara dan Indonesia pada umumnya.

Mendagri juga menyampaikan, soal pentingnya pemerintah daerah melaksanakan efisiensi belanja agar pendapatan dan pengeluaran daerah bisa lebih berimbang. 

Kaltara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Untuk itu, diharapkan kekayaan ini bisa dimaksimalkan agar bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah yang pada gilirannya diarahkan untuk kemakmuran masyarakat Kaltara. 

"Investasi harus bermanfaat untuk rakyat Kaltara. Jangan uangnya lari ke Jakarta semua," tegas Tjahjo. 

Dalam kesempatan itu, ia menyoroti persoalan penurunan angka kemiskinan. Setiap kepala daerah di Kaltara diminta berkreasi dengan tetap berkoordinasi yang baik agar lapangan kerja terbuka lebar. Selain diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing dengan berkoordinasi yang baik untuk menekan inflasi.

Berdasar aturan tentang pemerintahan daerah, usia 5 tahun atau 1 lustrum menjadi patokan apakah sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) itu memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonomi penuh, atau gagal dan digabung kembali ke provinsi induk. 

Kaltara sendiri disebutkan Gubernur Irianto Lambrie sudah sangat memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonomi penuh. Dari 10 item persyaratan, sesuai Permendagri Nomor 23 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonomi Baru, tinggal menunggu satu item lagi yang segera akan dipenuhi. 

Satu item tersisa itu adalah penyelesaian batas wilayah, yang mana sejauh ini sudah sebagian besar dapat selesaikan. Secara persentase sudah sekitar 96 persen, Kaltara memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonomi penuh. 

Irianto menambahkan, selain wajib disyukuri, dinyatakannya Kaltara sebagai daerah otonomi penuh merupakan momentum awal untuk bekerja lebih baik, dalam mewujudkan cita-cita Kaltara menjadi provinsi yang maju dan terdepan. 

"Dengan menjadi daerah otonomi penuh, sekarang Kaltara sudah sejajar dengan provinsi lain di Indonesia. Sekaligus menjadi tantangan bagi kita untuk lebih bersemangat membangun Kaltara, guna tercapainya kesejahteraan masyarakat," kata dia. 

"Keberhasilan Kaltara tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Untuk itu, tidak henti-hentinya saya meminta kepada masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap program-program pemerintah. Termasuk dalam hal investasi, masyarakat harus berpikiran terbuka, jangan berprasangka buruk, tetap menjaga kebersamaan. Karena itu sangat penting," demikian Irianto Lambrie. 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Dari Tanjung Datu Hingga Pulau Sebatik, Ini Garis Batas Darat Indonesia di Kalimantan

BNPP - Perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia memiliki jarak yang sangat panjang, yakni mencapai 2.004 km. Saking panjangnya, tidak cukup sehari untuk melintasi jalur darat tersebut menggunakan kendaraan. Apalagi jalan kaki, bisa bengkak borderers.

Jarak panjang itu membentang dari Tanjung Datu di Kelurahan Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat di sebelah barat hingga ke Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara di sebelah timur. Simpelnya, dari Tanjung Datu hingga Pulau Sebatik. Itu masing-masing ujungnya.

Mari dibaca pelan-pelan. Merujuk, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 sebagaimana diatur Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2015, diketahui jika garis batas darat dari Tanjung Datu ke Pulau Sebatik itu melintasi 8 kabupaten di tiga propinsi. Masing-masing Kalimantan Barat, Kalimatan Timur dan Kalimantan Utara. 

Di Propinsi Kalimantan Barat, daerah yang dilintasi garis batas darat ada di lima kabupaten. Rinciannya Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Bengkayang.

Berlanjut di Propinsi Kalimantan Timur, tercatat ada satu kabupaten yang dilintasi garis batas darat yaitu Kabupaten Kutai Barat. Terakhir, dua kabupaten di Kalimantan Utara masing-masing Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.

Penting diingat lagi borderers, batas darat Indonesia dengan Malaysia memiliki jarak 2.004 km, membentang di tiga propinsi dimana ujung sebelah barat berada di Tanjung Datu dan ujung sebelah timur berada di Pulau Sebatik. 

Dari 2.004 km batas darat Indonesia dengan Malaysia, rincian garis perbatasan darat di Kalimantan Barat tercatat sepanjang 966 km. Perlu diketahui juga bahwa batas darat di Kalimantan Barat ini memisahkan wilayah NKRI dengan wilayah Serawak Malaysia. 

Sementara garis perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Timur sepanjang 48 kilometer dan di Kalimantan Utara sepanjang 990 km memisahkan wilayah NKRI dengan negara bagian Sabah dan Serawak, Malaysia.

Semoga bermanfaat

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.