Menu
RSS

Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Harus Memiliki Pembagian Tugas Yang Jelas

BNPP - Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo berharap kegiatan yang digelar Deputi III BNPP di Bali mulai hari ini, Kamis 22 Februari 2018, dapat merumuskan pokok-pokok pikiran yang dapat disumbangkan untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan.

Kegiatan dimaksud adalah 'Rapat Penyusunan Bahan Masukan Kebijakan Program Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra di Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2019'. Hadi menekankan bahwa pengelolaan perbatasan negara dalam lima tahun ke depan (2015-2019) diarahkan pada upaya perwujudan perbatasan negara sebagai beranda halaman depan negara.

"Pengelolaan kawasan perbatasan terdapat dua area fokus pengembangan, yaitu pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Lokasi Prioritas," kata Hadi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Deputi III BNPP Restuardy Daud. 

Dijelaskan, PKSN merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Adapun Lokpri adalah kecamatan-kecamatan di kawasan perbatasan darat dan laut di dalam wilayah-wilayah konsentrasi pengembangan (WKP). 

Penetapan Lokasi Prioritas (Lokpri) ini diatur dalam Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025.

Hadi menambahkan, sinergisitas dalam pengelolaan perbatasan tidak akan tercapai apabila koordinasi masih terjadi hambatan utama. Kelemahan dan keterbatasan yang terjadi di wilayah perbatasan adalah titik tolak dari sasaran yang ada selama ini, dimana penanganan perbatasan negara dilakukan secara ad hoc dan parsial serta egosektoral.

"Hal ini menyebabkan overlapping, redudance dan salah sasaran serta inefisiensi dalam pengelolaan perbatasan," tuturnya.

Implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari koordinasi yang terhambat ini, lanjut Hadi, yakni tidak sinkronnya kegiatan yang dilakukan organisasi pemerintah di kawasan perbatasan. Karena itu, koordinasi antar organisasi dalam pembangunan kawasan perbatasan harus memiliki pembagian tugas yang jelas. 

Termasuk dalam hal peningkatan prioritas untuk membangun kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. 

Rapat Penyusunan Bahan Masukan Kebijakan Program Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra di Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2019 sendiri dihadiri perwakilan Kementerian/Lembaga terkait. 

Adapun peserta rapat adalah pejabat dari perangkat daerah teknis yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan perdagangan, serta unit yang membidangi pengelolaan perbatasan pada 13 provinsi dan 43 Kabupaten/Kota. (Humas BNPP)

BNPP Upayakan Pemenuhan Komitmen Target Pembangunan Kawasan Perbatasan

BNPP - Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud mengatakan bahwa pemenuhan komitmen terhadap target pembangunan kawasan perbatasan menjadi penekanan dalam rencana tahun 2019.

 

Pasalnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 hanya tinggal satu tahun lagi. Sementara mengacu pada kemampuan (berdasarkan RPJM), kemungkinan ada hal belum bisa dituntaskan karena keterbatasan sumber daya, anggaran, dan berbagai proses atau kondisi yang dihadapi.

"Sembari kita review,mana yang sudah selesai, mana yang belum, dan mana saja yang perlu kita lihat dan harus dilanjutkan pada RPJM selanjutnya, misal, jalan paralel perbatasan yang baru sekitar 85 persen," kata Restuardy di Jakarta,pada sela-sela Rapat pertemuan dengan Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Perbatasan, Senin (19/2).

Namun, menurutnya, kita tetap harus terus mengupayakan agar pemenuhan komitmen pada 2019 bisa tercapai.Keberlanjutan dan kemanfaatan menjadi point yang krusial. Infrastruktur yang dibangun harus tuntas (jangan ada yang mangkrak), dan pastikan kemanfaatannya. Hal tersebut menjadi bagian yang selalu ditekankan Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP.

Bapak Presiden RI bahkan memberikan contoh konkrit terkait hal tersebut, jangan sampai ada bendungan yang tidak ada saluran pengairannya, irigasi tidak tersambung dengan area persawahan, serta terminal/sentra produksi/ pasar yang tidak memiliki akses jalan.  Infrastruktur di wilayah perbatasan harus direncanakan terintegrasi, mengacu pada tata ruang, berkesinambungan, dan efektif untuk meningkatkan kesra sekaligus menjaga kedaulatan NKRI.

Pada saat ini, proses perencanaan yang sudah berjalan (dalam konteks siklus perencanaan) telah menghasilkan rencana kebutuhan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, dan selanjutnya  dikomunikasikan dengan  pemerintah daerah (Pemda)."Sebelumnya rencana kebutuhan ini sudah kita bicarakan dan merupakan hasil dgn kementerian/lembaga (K/L) terkait. Jadi rencana sudah lebih dulu dibahas dengan K/L, dan hari ini kita komunikasikan dengan (pemerintah) daerah supaya bisa 'inline' dengan perencanaan di daerah (perbatasan)," ucapnya.

Dijelaskan, apa yang sudah disusun pemerintah pusat diharapkan bisa masuk dalam proses dan mekanisme  perencanaan melalui e-planning, sehingga dapat terus dibahas hingga tahapan Musrenbang berlangsung.

"Itu bentuk pengawalan yang dilakukan BNPP agar prioritas pembangunan kawasan perbatasan bisa masuk dalam dokumen perencanaan, kuncinya disana. Bila sudah masuk dalam dokumen perencanaan kemudian akan diikuti dengan tahapan/proses penganggaran (baik di pusat maupun daerah)," imbuhnya.

 

(humas BNPP)

Mantapkan Program Pembangunan Perbatasan di 2019, BNPP Sinkronisasi Dengan Pemda

BNPP - Memperbaiki keterisolasian dan ketertinggalan di kawasan perbatasan negara merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda), dan hal itu menjadi tantangan yang harus dijawab bersama demi menjadikan wilayah perbatasan sebagai 'Gerbang Depan NKRI'.

 

Demikian dikatakan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktpur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud. Menurutnya selain penyelesaian dan penegasan batas wilayah negara, pembangunan kawasan perbatasan dalam konteks infrastruktur juga menjadi strategi dalam perwujudan Nawacita ke-3 pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Restuardy menjelaskan bahwa  lokus pembangunan adalahkecamatan yang menjadi lokasi prioritas (Lokpri) dan kawasan yang menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), sebagaimana dimandatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Fokus kita ada 187 Lokpri pada 41 kabupaten/kota di 13 provinsi, dari 778 kecamatan, 134 kabupaten/kota di 23 provinsi. Kemudian 10 PKSN dari 26 PKSN," kata dia, dalam Rapat Penyusunan Program dan Kebutuhan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan, yang dihadiri pejabat dari seluruh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah perbatasan, di Jakarta, Senin (19/2).

Pada saat ini, telah tersusun rencana kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan tahun 2019 yang dirancang sejak tahun 2017 lalu(T-2) bersama KL/LPNK. Melalui forum bersama Bappeda,diharapkan rencana kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan tersebut dapat disinkronkan dan diharmonisasikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah, untuk selanjutnya menjadi prioritas bersama untuk dibahas lebih lanjut dalam tahapan proses perencanaan pembangunan (Renbang ) berikutnya.

BNPP berharap agar pemerintah daerah (pemda) di wilayah perbatasan dapat mendiskusikan dan menindaklanjutinya di daerahPada aspek perencanaan, Pemerintah terus mendorong efektivitasnya, salah satunya melalui sistem e-planning.

"Perencanaan dengan e-planningsaat ini, saya kira sudah berproses di daerah, termasuk persiapan Musrenbang mulai tingkat Desa, Kabupaten/Kota hingga Provinsi. Prioritas-prioritas yang didiskusikan diharapkan untuk dimasukkan kedalam dokumen e-planing," ujarnya.

Ditambahkan, pada waktu yang lalu cukup banyak rencana di daerah yang tidak masuk dalam e-planing, sehingga tidak bisa dibahas dan tidak manjadi prioritas pada forum-forum perencanaan selanjutnya.  

Pada forum ini BNPP menjadi fasilitator dalam konsultasi dan sinkronisasi rencana pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, antara lain aspek konektivitas (meliputi Jalan/jembatan, jaringan dan moda transportasi, komunikasi) dan aspek pelayanan publik dan ekonomi lokal (meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, perdagangan, dan sarpras pemerintahan).

Selain puluhan perwakilan Bappeda provinsi dan kabupaten/kota wilayah perbatasan, hadir dalam forum ini Wakil Bupati Merauke, Asdep Infrastruktur Fisik BNPP Edi Mus, Asdep Eko Kesra BNPP Bahrum Siregar, serta pegawai struktural BNPP.

 

(Humas BNPP)

 

 

BNPP Sinkronisasi Program Pengelolaan Infrastruktur Eko Kesra 2019-2020

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar rapat penyusunan bahan masukkan kebijakan program pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Eko Kesra) di kawasan perbatasan negara tahun 2019, di Bali, Kamis (22/2).

 

Rapat yang dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga (K/L) dan puluhan sekda di  wilayah perbatasan, bertujuan untuk mengkoordinasi dan men-sinkronisasi-kan kebijakan atau program pada tahun 2019-2020 di sejumlah lokasi Prioritas (Lokpri) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

"Membahas arah kebijakan dan program tahun 2019-2020. Tersusunnya masukkan kebijakan dan program tahun 2019-2020, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, air minum, perumahan dan perdagangan," kata Asisten Deputi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP sekaligus panitia penyelenggara, Bahrum Siregar.

Dia menjelaskan, dalam rangka penanganan dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan, perlu ditetapkan rencana kebijakan program dari K/L untuk tahun 2019-2020. Hal ini diketahui merupakan pembangunan tahun kelima sebagai perwujudan visi misi Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Selama 3 tahun berjalannya kabinet kerja, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi untuk mulai menata wajah perbatasan. 

"Pembangunan infrastruktur khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, air minum dan perdagangan, diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas antar wilayah perbatasan Indonesia maupun perbatasan negara, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar. Serta, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat," ujanya.

Pembangunan infrastruktur, lanjut Bahrum, perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergis dan mengacu pada aktivitas ekonomi, sosial dan potensi wilayah.

"Dengan kata lain pembangunan perlu didukung kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,"

"Seluruh pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan harus melalui holistik, tematik, integratif dan spasial. Dengan demikian dalam mengarahkan pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu 2015-2019, masing-masing K/L memiliki kebijakan pembangunan yang mendukung terwujudnya target dalam renstra," tambahnya.

Acara yang dibuka oleh Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP ini dihadiri oleh sejumlah K/L dan 56 Sekda (perwakilan pemerintah daerah). Diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenas, Sekda Provinsi Aceh, Sekda Provinsi Riau, Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Sekda Provinsi Kalimantan Utara, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Sekda Provinsi Maluku Utara dan Sekda Provinsi Papua.

 

(Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.