Menu
RSS

Tingkatkan Kualitas Sarpras Untuk Penuhi Kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Perbatasan

BNPP - Membuka keterisolasian serta penunjang konektivitas di kecamatan prioritas yang berada di kawasan perbatasan menjadi salah satu upaya dalam membangun wilayah perbatasan dan daerah tertinggal.

 

Selain itu, mendukung roda perekonomian melalui pemanfaatan potensi unggulan di lokasi prioritas (lokpri) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Kemudian mengembangkan sistem infrastruktur dan transportasi yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kaawasan perbatasan.

"Serta memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di wilayah tertentu, memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah," kata Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy  Daud, di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (20/7).

Salah satu isu strategis dalam aspek infrastruktur pelayanan sosial dasar di kawasan perbatasan (Renduk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019) adalah minimnya akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai di lokpri. 

Agar kebutuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai bagi masyarakat perbatasan terpenuhi, BNPP selaku koordinator sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan pemda di kawasan perbatasan, berupaya membangun serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. 

"Lalu, meningkatkan kualitas tenaga pengajar serta mengembangkan pendidikan keperawatan," ucapnya.

Ruang lingkup pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan dalam hal infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat (eko kesra) terbagi atas:  

1. Sarana prasarana (sarpras) pendidikan, meliputi unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), rumah dinas guru (Rumdis), lab, asrama dan perpustakaan. Secara teknis ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Agama.

2. Kesehatan, meliputi puskesmas, rumah dinas tenaga medis, RS Pratama, gudang farmasi dan laboratorium. Secara teknis ditangani oleh Kementerian Kesehatan.

3. pembangunan perumahan, secara teknis ditangani oleh Kementerian PUPR

4. Pengadaan air bersih, secara teknis ditangani Kementerian PUPR

5. Pembangunan Pasar, secara teknis ditangani oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi UKM.

 

(Humas BNPP)

Peran Aktif K/L dan Pemda Untuk Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan

BNPP - Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan pemerintah daerah diharapkan berperan aktif  dalam mewujudkan perbatasan sebagai halaman depan negara, melalui pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

 

Sebagaimana Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, telah ditetapkan  187 kecamatan lokasi prioritas (lokpri) yang berada di 41 Kabupaten pada 13 Provinsi.

"Disamping itu juga telah ditetapkan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai upaya menumbuh kembangkan wilayah tersebut dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan perbatasan dan sekitarnya," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto, di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (20/7).

Agenda strategis pemerintahan Jokowi-JK yaitu Nawacita, khususnya Nawacita ke-3, memberikan arahan bagi dimulainya peletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris, yaitu dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan keberpihakan kepada daerah-daerah yang saat ini masih terisolir, tertinggal dan terbelakang. 

"Terutama pada kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar; daerah tertinggal dan terpencil, desa-desa tertinggal serta daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik," ucap Sigit.

Pembahasan mengenai fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan dinilai penting, dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan kesehatan kawasan perbatasan. 

"Maksud pertemuan ini adalah untuk mengkonfirmasi dan mengkoordinasikan program (kegiatan) dan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan kawasan perbatasan yang dibiayai dengan dan DAK Tahun Anggaran 2018," ujarnya.

Kemudian tujuannya adalah agar tersusun data rincian program (kegiatan) dan anggaran pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan kawasan perbatasan yang dibiayai dengan DAK Tahun Anggaran 2018. 

Maka dari itu, diharapkan peran aktif dalam mengklarifikasi dan (atau) mengkonfirmasi rincian anggaran Tahun 2018 pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan di kawasan perbatasan.

 

(Humas BNPP)

Penempatan CPNS di Kaltara, 60 Persen di Kawasan Perbatasan

BNPP - Penempatan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXIV 2017, dilakukan di lintas provinsi dan di daerah-daerah perbatasan negara, salah satunya di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

 

Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Indra Purnama, mewakili Mendagri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, melakukan pendampingan dan penyerahan 31 CPNS lulusan IPDN ke Prov Kaltara.

Dari 31 CPNS yang ditempatkan, 20 diantaranya ditempatkan di kawasan perbatasan, 10 di Kabupaten Nunukan dan 10 di Kabupaten Malinau (60 persen).

"Lulusan IPDN diminta untuk menjunjung tinggi integritas, loyalitas dan disiplin dalam menjalankan tugas dimanapun mereka ditempatkan," katanya di kantor Pemkot Tarakan, Kalimantan, Kamis (19/7).

Sementara, Asisten Administrasi Umum Provinsi Kaltara Zainuddin HZ, mewakili Gubernur Kaltara, mengajak para CPNS untuk menyukseskan program Nawacita Presiden Joko Widodo, khususnya Nawacita ke-3 yaitu 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan'.

"Kami Harapkan partisipasi aktifnya dalam mendorong percepatan pembangunan daerah," kata dia.

Puluhan lulusan IPDN ini langsung diserahkan ke masing-masing tempat penugasan, yaitu Prov Kaltara (3  orang), Kab. Nunukan (10 orang), Kab. Malinau (10 orang), Kab. Bulungan (3 orang), Kab. Tanah Tidung (2 orang) dan Kota Tarakan (3 orang).

 

(Humas BNPP)

42 Lulusan IPDN Ditempatkan di Kaltim, Sebagian di Kawasan Perbatasan

BNPP - Sebanyak 42 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri ditempatkan di Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim). Dari jumlah itu, hampir 50 persennya (20 orang) ditempatkan di kabupaten yang merupakan kawasan perbatasan negara.

 

Serah terima penempatan puluhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemendagri lulusan IPDN Angkatan XXIV 2017, dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan, Umum dan Humas Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Karo KUH BNPP) Komaedi. Sementara, wakil dari Pemprov dihadiri Pj Sekda Provinsi Kaltim, Meiliana.

Dalam sambutannya, Kepala Biro KUH BNPP mewakili Mendagri, meminta kepala daerah setempat memberikan pembinaan agar para CPNS dapat memahami dengan baik tugas dan fungsinya selaku aparatur pemerintahan daerah. 

"Selain itu, agar mereka didayagunakan sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sehingga dapat turut berkontribusi terhadap kemajuan daerah," ucap Komaedi, di gedung Pemprov Kaltim, Kamis (19/7).

Dia juga meminta para CPNS menjunjung tinggi integritas, loyalitas dan disiplin dalam menjalankan tugas dimanapun mereka ditempatkan. Penempatan harus dimaknai sebagai amanah yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Mengakhiri sambutan, dirinya mengucapkan selamat bertugas kepada para lulusan IPDN angkatan XXIV 2017. Diharapkan amanah yang diberikan bisa dipegang teguh dan menjaga nama baik almamater.

"Saya yakin dan percaya kalian mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan melindungi kita semua," katanya.

Sebanyak 42 CPNS lulusan IPDN angkatan XXIV yang terdiri dari 31 laki-laki dan 11 perempuan ditempatkan di 10 Kabupaten/Kota di Kaltim. Dua puluh diantaranya ditugaskan di dua kabupaten yang merupakan kawasan perbatasan, yaitu Kab. Berau, yang memiliki 1 lokasi prioritas (10 CPNS) dan Kab. Mahakam Ulu, yang memiliki 2 lokasi prioritas (10 CPNS).

 

(Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.