Menu
RSS

Penyusunan Database Jaringan Jalan Untuk Membuka Kawasan Terisolir di Kawasan Perbatasan

BNPP - Kabinet kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berkomitmen dalam mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

 

Demikian dikatakan Deputi III bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Identifikasi dan Pemetaan jaringan Jalan Kawasan Perbatasan pada Provinsi Maluku dan Maluku Utara, di Ambon, Maluku, Selasa (17/7). 

Terkait hal itu, pihaknya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang hingga saat ini mendukung pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan.

"Kegiatan FGD akan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan dan analisis visual kondisi jaringan jalan oleh Tim Survey BNPP," kata dia. 

Hal ini dilakukan untuk menyusun database jaringan jalan dan peta dasar digital yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi berbasis SIG dengan sebaran sistem jaringan jalan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di Provinsi Maluku dan Maluku Utara meliputi 3 kecamatan lokpri di Kabupaten Kepulauan Aru (Maluku), 6 kecamatan lokpri di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Maluku), 10 kecamatan lokpri di Kabupaten Maluku Barat Daya (Maluku). Kemudian di 5 kecamatan lokpri Kabupaten Kepulauan Morotai (Maluku Utara).

Penyusunan data base jalan ini dimaksudkan agar dapat tersusun data interkoneksi sistem jaringan jalan serta jaringan pokok dan jaringan sirip jalan di kawasan perbatasan pada Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara yang terintegrasi, sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan kawasan perbatasan pada sektor jalan. Hal ini guna memudahkan pengambilan kebijakan dalam pengembangan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan.

"Dengan tersedianya penyusunan database jaringan jalan berbasis GIS di kecamatan Lokpri, akan berguna untuk membantu penyusunan program (kegiatan) membuka kawasan terisolir di kawasan perbatasan, kesinambungan database jaringan jalan dengan provinsi lain di kawasan perbatasan, serta mampu menampung simpul data infrastuktur yang umum dan lengkap," ujarnya.

Hasil kegiatan ini kedepannya harus dioptimalkan dan ditindaklanjuti pemanfaatannya untuk menjawab berbagai masalah perekonomian dan konektivitas.  Selain itu, harus dilaksanakan secara komprehensif agar dapat memberikan dampak positif pada masyarakat kawasan perbatasan, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kebijakan dari masing-masing daerah.

Sementara, Asisten III Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku Zulkifli Anwar menyampaikan rasa terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan serta upaya pembangunan wilayah perbatasan oleh pemerintah pusat, baik yang dilakukan di Provinsi Maluku maupun Maluku Utara.

FGD dihadiri oleh Asisten III Setda Prov Maluku, Kadis PU Prov Maluku, Kepala Biro Perbatasan Prov Maluku, pejabat Kodam Patimura, Bappeda, serta OPD yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perhubungan, Pengelolaan perbatasan baik pada Provinsi maupun Kabupaten yang memiliki Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku mapun Provinsi Maluku Utara yang diwakili oleh Kepala Bagian Perbatasan Kabupaten Aru.

Kemudian dari BNPP hadir Asdep Infrastruktur Fisik, Asdep Infrastruktur Ekokesra, Asdep Pengelolaan Batas Wilayah Negara Laut dan Udara, serta pejabat pada Biro Perencanaan dan Kerjasama, Keasdepan Infrastruktur Fisik dan Keasdepan Infrastruktur Ekokesra.

 

(Humas BNPP)

Jadi Penjabat Gubernur NTT, Ini Yang Akan Dilakukan Robert Simbolon..

BNPP - Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Robert Simbolon memastikan akan menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, terkait tugas fungsi selama sekitar dua bulan kedepan hingga dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih.

 

Menurut dia ada dua hal yang akan dilakukan. Pertama, memastikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang saat ini sedang berjalan, berlanjut dan tidak ada gangguan sampai berjalannya pemerintahan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih.

"Kedua, saya juga akan melakukan upaya sinkronisasi program kerja yang berjalan dengan janji politik dari gubernur dan wakil gubernur terpilih," kata Robert usai acara Pelantikan Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Serah Terima Jabatan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi NTTserta Peresmian Komisi Independen Pemilihan Aceh 2018-2023, di gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/7).

Artinya, sambung dia, saat pasangan gubernur-wakil gubernur dilantik, mereka sudah harus bekerja dengan program strategis dengan visi misi yang dijanjikan saat kampanye. Pihaknya akan berupaya untuk mensinkronisasi antara program yang sudah dijalankan gubernur sebelumnya dengan gubernur yang baru.

Kemudian, terkait dengan pengelolaan kawasan perbatasan negara di NTT, dirinya akan melakukan pengecekan dari sisi mekanisme perencanaan, penganggaran, termasuk pelaksanaan pembangunan.

"Barangkali ada hal yang perlu diperkuat di level provinsi maupun kab/kota yang nanti saya fasilitasi, tentu berdasarkan pengalaman saya di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)," ujarnya.

 

(Humas BNPP)

Frans Lebu Raya: Sejak Kunjungan Presiden Jokowi Pembangunan di NTT Luar Biasa

BNPP - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2013-2018, Frans Lebu Raya, menyebutkan bahwa pembangunan di NTT, yang merupakan kawasan perbatasan negara, saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya.

 

"Terkait perbatasan saya kira pembangunan sudah luar biasa, terutama Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dalam waktu singkat sejak kunjungan Presiden Jokowi pada 2014 lalu sudah ada 3 PLBN yang diresmikan dan beroperasi," kata Frans Lebu Raya, usai acara Pelantikan Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Serah Terima Jabatan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi NTTserta Peresmian Komisi Independen Pemilihan Aceh 2018-2023, di gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/7).

Tidak hanya di tiga lokasi tadi, sambungnya, direncanakan pula pembangunan dua PLBN tambahan di Napan dan Alor. "Kemudian direncanakan akan dipasang tugu (patung) Bung Karno di kawasan PLBN," ucapnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa di kawasan PLBN saat ini sedang dibangun area untuk menunjang perekonomian warga. Hal ini sesuai dengan pesan Presiden Jokowi agar PLBN yang merupakan etalase negara bisa menjadi pusat perekonomian .

"Bahkan skarang sudah jadi tempat wisata, banyak pelintas berselfie ria," ujar dia.

Selain itu, pembangunan infrastruktur, perumahan, bendungan, dan pemberdayaan ekonomi  juga sudah berjalan di sejumlah kabupaten. Koordinasi yang intens dengan aparatur setempat juga menjadikan situasi keamanan di NTT kondusif.

 

(Humas BNPP)

Deputi BNPP Dilantik Jadi Penjabat Gubernur NTT, Mendagri Minta Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Warga

BNPP - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Robert Simbolon berkoordinasi dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan warga di kawasan perbatasan, dalam hal ini yang ada di Provinsi NTT.

 

Tjahjo mengungkapkan bahwa saat ini sudah berdiri megah dan indah tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu PLBN Wini (di Kabupaten Timor Tengah Utara), Motamasin (di Kabupaten Malaka) dan Motaain (di Kabupaten Belu).

"Ketiga PLBN secara fisik (bangunan) sudah lebih baik dari negara tetangga," kata Tjahjo dalam acara Pelantikan Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Serah Terima Jabatan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi NTTserta Peresmian Komisi Independen Pemilihan Aceh 2018-2023, di gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/7).

Perwujudan kesejahteraan melalui koordinasi dalam hal pemanfaatan sumber daya yang ada. Sehingga roda perekonomian semakin bergerak dan berdampak langsung terhadap warga, khususnya di NTT. Selain itu, Pj gubernur juga diminta mengupayakan pembangunan perumahan untuk warga yang sebelumnya berjuang dan setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tjahjo yang juga Kepala BNPP mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2013-2018, Frans Lebu Raya-Benny Litelnoni. Keduanya dinilai telah bekerja keras dan secara bersungguh-sungguh membangun NTT. 

"Selesainya tugas sudah menunjukkan hasil percepatan pemerataan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat," ucap Tjahjo.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan Nawacita-nya melaksanakan pembangunan dari Sabang sampai Merauke, dan bukan Jawa-sentris. 

"Termasuk di NTT. rekor terbesar bangun irigasi dan 5 bendungan terbesar. Potensi-potensi wisata seperti Labuan Bajo bisa diwujudkan dengan baik yang didukung DPRD,tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lainnya."

Diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya-Benny Litelnoni, habis masa jabatannya pada Senin, 16 Juli 2018. Sehubungan dengan itu, Kementerian Dalam Negeri menunjuk Robert Simbolon sebagai Penjabat (Pj) Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan hingga pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih pada September 2018 mendatang.

Robert Simbolon adalah Deputi I BNPP yang khusus membidangi urusan lintas batas wilayah perbatasan negara. Selain birokrasi, beliau dikenal berpengalaman dan memahami persoalan yang ada di perbatasan, utamanya yang berkaitan dengan penegasan batas wilayah (laut, darat, udara) dengan negara tetangga.

NTT masuk dalam salah satu kawasan perbatasan negara yang juga menjadi perhatian pemerintahan Jokowi-JK. Terdapat 7 kabupaten/kota di NTT diantara 187 lokasi prioritas 2015-2019 (Kupang, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Alor, Sabu Raijua). Selain itu, terdapat 3 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sudah dipoles menjadi megah dan indah yang terletak di Motaain, Motamasin, dan Wini.

 

(Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.